Pernyataan Sikap Hari Ibu

---

Pernyataan Sikap

Hari Ibu Nasional

Pemerintahan SBY-Budiono, Parlemen, dan Partai-Partai Politik Gagal!

Perempuan Bersatu Bangun Organisasi Gerakan Perempuan dan Persatuan Gerakan Rakyat!

Sudah 82 tahun sejak Kongres Wanita Pertama diberlangsungkan di Yogyakarta, atau sudah 51 tahun sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden No.316 Tahun 1959 tentang penetapan Hari Ibu Nasional pada tanggal 22 Desember. Selama itu pula tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap kondisi perempuan di Indonesia. Kongres Wanita Pertama yang lebih banyak mengandung pembahasan politik, tuntutan kemerdekaan, dan perjuangan perempuan menuntut hak-haknya justru diputarbalikan faktanya pada Era Orde Baru. Pada Massa pemerintahan orde baru Soeharto, nilai-nilai perjuangan perempuan diberangus, dan perempuan kembali di domestifikasikan dibawah tekanan paham Ibuisme. Organisasi-organisasi perempuan yang dibangun adalah organisasi istri seperti Dharmawanita, Bhayangkari dll, yang fungsi dan posisi strukturnya sesuai dengan posisi jabatan Suami. Semua organisasi perempuan harus dibawah kontrol pemerintah, tidak lagi berbicara tentang politik, tentang hak perempuan, apalagi dengan lugas mengkritisi kebijakan pemerintah.

Pernyataan Sikap Peringatan Hari HAM Internasional

 Komite Nasional

Perempuan Mahardhika

Sekretarian: Jalan Tebet Timur Dalam III J No 1 B Jakarta Selatan

Tel/Fax: 02183790348, email: mahardhika.kita@gmail.com

Pernyataan Sikap

Peringatan Hari HAM Internasional

Pemerintahan SBY-Budiono, Elit Politik dan Partai-Partai Politik  Anti Demokrasi !

Ayo Bangun Persatuan Gerakan Rakyat dan Perempuan untuk Melawan Represi Negara!

Kami mengutuk keras tindakan polisi yang melakukan penembakan terhadap 12 mahasiswa yang melakukan demonstrasi anti korupsi di Makassar pada tanggal 9 Desember 2010. Penembakan tersebut menambah sederetan tindakan anti demokrasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian, tentara ataupun milisi sipil reaksioner dalam pemerintahan SBY –Budiono terhadap gerakan dan rakyat Indonesia.

Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu: Jangan Dilupakan

Naiknya Soeharto ke tampuk pemerintahan pada tahun 1965 mengorbankan kurang lebih 2-3 juta rakyat Indonesia yang dibunuh dan ribuan lainnya diculik, disiksa, diperkosa, dilecehkan dan dipenjarakan tanpa pengadilan –laki-laki dan perempuan—terhadap anggota atau mereka yang diduga sebagai anggota Partai Komunis Indonesia.

PEMOGOKAN di KBN CAKUNG, Jakarta Utara

---

Mahardhika News-Jakarta, Dari belasan menjadi ribuan—buruh tumpah ruah di Kawasan Berikat Nusantara, Cakung, Jakarta Utara, melakukan pemogokan.

Buruh KBN Tuntut UMP DKI 2011 Rp. 1,4 Juta.

Cakung, Jakarta Utara (03/12/2010)

Pagi, 05:30 WIB, di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Jakarta Utara, belasan orang aktifis buruh dari Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP-PPBI) dengan dukungan dari aktifis mahasiswa (Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) dan organisasi perempuan (Perempuan Mahardhika) menggelar orasi-orasi untuk mengajak para buruh melakukan demonstrasi menuntut upah Rp. 1,4 Juta.

Pemogokan di KBN Cakung

Mahardhika News - Jakarta, Pemogokan di KBN cakung oleh berbagai serikat Buruh DKI salah satunya adalah Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP),pada hari Kamis (25/11/10).

Penutupan gerbang belakang KBN Cakung tersebut tidak serta merta terjadi. Sekitar pukul 06.00 pagi, baru terdapat 20 buruh anggota serikat-serikat buruh di KBN Cakung yang berkumpul di gerbang belakang KBN. Setelah mengumpulkan keberanian, ke dua puluh buruh tersebut berani menutup gerbang belakang KBN secara bersama-sama. Belasan ribu buruh pun terjebak di luar. Awalnya, buruh-buruh di luar gerbang bahkan sempat meloncati pagar kawat di samping gerbang KBN Cakung agar bisa tetap masuk kerja. Akan tetapi, setelah beberapa aktivis serikat buruh berorasi dan menjelaskan kepada buruh bahwa pemblokiran KBN dilakukan untuk melibatkan kawan-kawan buruh dalam perjuangan menuntut upah layak sesuai KHL (UMP DKI hanya ditetapkan sebesar Rp 1.196.269 padahal KHL ditetapkan Rp 1.400.000), buruh-buruh di luar berhenti meloncati gerbang. Selama 2,5 jam gerbang belakang KBN Cakung ditutup dan selama itu pula beberapa aktivis buruh berorasi di atas tembok gerbang belakang KBN. Hingga pukul 09.00 WIB, pintu gerbang belakang KBN Cakung dibuka dan belasan buruh tersebut berhamburan masuk ke dalam kawasan KBN Cakung untuk melakukan sweeping terhadap pabrik-pabrik yang masih beroperasi. Sementara di pintu gerbang depan KBN Cakung, ratusan buruh menghadang mobil-mobil angkutan yang ditumpangi buruh dan menurunkan buruh-buruh di dalam mobil angkutan. Dengan dipimpin oleh mobil komando, ratusan buruh siap menghadang mobil angkutan yang membawa buruh masuk kerja.

PERSOALAN DI BALIK WACANA TES KEPERAWANAN SISWA DI JAMBI

---

Belakangan ini, merebak wacana kontroversial di Jambi terkait usulan salah satu anggota DPRD untuk memberlakukan tes keperawanan dalam proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) di sekolah negeri. Usulan tersebut pertama kali di lontarkan oleh seorang politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjabat di komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi bernama Bambang Bayu Suseno. Menurut Bambang, usulan tes keperawanan bagi siswa perempuan yang akan melanjutkan ke sekolah negeri di latarbelakangi oleh keprihatinannya terhadap realita pergaulan bebas di kalangan anak muda. “ada fenomena longgarnya pengawasan orang tua. Kemudian pendidikan agama minim. Wacana ini kami gulirkan berangkat dari kegelisahan itu.” Ungkap bambang beberapa waktu lalu.

PERNYATAAN SIKAP DUKUNGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN FESTIVAL Q FILM DI INDONESIA

---

Pelarangan terhadap penyelenggaraan festival film internasional yang mengusung isu tentang LGBTIQ dan persoalan gender oleh Front Pembela Islam (FPI) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan tindakan yang mengancam penegakkan demokrasi di Indonesia. Sejak reformasi tahun 1998, penegakkan demokrasi di Indonesia terus mengalami kemunduran. Ancaman terhadap kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah dari kalangan milisi sipil reaksioner dengan mengatasnamakan “pemberantasan maksiat ” semakin gencar terjadi. Pengontrolan terhadap kebebasan orientasi seksual masyarakat melalui pengkonstruksian heteronormativitas melalui elemen-elemen masyarakat dengan tegas telah mengebiri hak kaum LGBTIQ sebagai bagian dari entitas masyarakat yang harus diakui keberadaannya. 

PENYERANGAN FPI TERHADAP FESTIVAL Q!FILM, BENTUK KEMUNDURAN DEMOKRASI DI INDONESIA

(Mahardhika.News) tindakan represivitas yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) kembali terjadi. Kini menimpa festival film internasional LGBTIQ yang diselenggarakan di tiga kota di Indonesia, antara lain Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya. Aksi demonstrasi FPI yang terjadi di jakarta ini telah mengakibatkan pembatalan jadwal pemutaran film di Centre Culturel Francais, Japan Foundation dan Goethe Institute tanggal 28 September 2010. Meski demikian, Festival film yang bertujuan untuk mengkampanyekan hak asasi kaum LGBTIQ dan penyebaran HIV/AIDS ini akan tetap diselenggarakan.

Perlawanan Buruh Perempuan PT. SAI Apparel di Semarang

---

(Mahardhika News). Pelanggaran terhadap hak buruh kembali terjadi. Kali ini menerpa 9000 buruh perempuan dari PT. SAI Apparel yang berkedudukan di Jalan Brigjen Sudiarto, Semarang. Pelanggaran janji dari pihak perusahaan yang akan membayarkan gaji dan THR pada tanggal 6 Agustus 2010 menuai kemarahan dari para Buruh perempuan yang selanjutnya mengekspresikan tuntutan mereka dengan menggelar aksi pada tanggal 8 Agustus 2010, di kawasan pabrik Apparel.

Pembayaran sejumlah Rp. 750.000/Buruh ditambah dengan uang lembur dan Tunjangan Hari Raya (THR) selama dua minggu ini ditunda pembayarannya oleh pihak perusahaan dengan alasan tidak mempunyai anggaran untuk pembayaran tersebut. 

DISKRIMINASI DI BALIK KEDOK PENEGAKAN HUKUM

---

(Mahardhika News)- Kejatuhan orde baru telah memberikan ruang segar terhadap proses demokratisasi di Indonesia yang telah di belenggu selama lebih dari tiga dekade. Sebagai salah satu upaya untuk membuka kembali ruang demokrasi maka di buatlah aturan otonomi daerah dengan landasan hukum berupa Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjabarkan tentang otoritas daerah, termasuk kewenangan untuk memproduksi peraturan-peraturan daerah yang berlaku khusus untuk wilayah yang bersangkutan.
Dalam prakteknya, kebijakan otonomi daerah ternyata tidak serta merta memberikan jaminan bagi kehidupan demokrasi rakyat Indonesia. Persoalan sebagai ekses dari pemberlakuan otonomi daerah mulai bermunculan seiring dengan pemanfaatan kewenangan untuk melahirkan produk kebijakan yang jauh dari substansi demokratis. Proses depolitisasi dan deideologisasi yang melahirkan tindakan diskriminatif terhadap warga Negara termarjinalkan, khususnya perempuan tetap memegang peranan penting dalam kesadaran pimpinan daerah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi wilayah yang bersangkutan. Alhasil, kebijakan yang jauh dari prinsip anti diskriminatif masih jauh dari harapan.

PELAKSANAAN KONVENSI CEDAW DAN PEMBEBASAN PEREMPUAN

---

Oleh : Linda Sudiono

Tanggal 24 Juli 2010 lalu tepat 26 tahun Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Harapan akan terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan berkesetaraan mewarnai pemberlakuan aturan tersebut. Namun, Apakah Konvensi Cedaw telah mampu mengembalikan hak Perempuan yang sudah ribuan tahun terampas? Dan bagaimana implementasi konvensi ini dalam kultur sosial Indonesia?

Efektivitas Kereta Khusus Wanita (KKW) dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

---

(MAHARDHIKA.NEWS) Pada tanggal 19 agustus 2010 Menteri Perhubungan, Fredy Numberi dan Linda Gumelar selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan meresmikan Kereta Khusus Wanita (KKW) di Stasiun Depok, Jawa Barat. Peresmian ini menjadi symbol mulai diberlakukannya gerbong kereta khusus bagi perempuan dan anak yang berumur di bawah 10 tahun untuk Kereta Rangkaian Listrik (KRL) AC Ekonomi dan KRL Express tujuan Jakarta- Depok. PT.KAI menyiapkan 3 Kereta Rangkaian Listrik (KRL) untuk menyediakan layanan khusus bagi perempuan yang terletak di gerbong pertama dan gerbong terakhir, dengan kapasitas masing-masing berjumlah 300 penumpang. Menurut Direktur Utama PT.KAI, Ignatius Jonan, Pemberlakuan Kereta Khusus Wanita (KKW) ini merupakan jawaban pemerintah atas keresahan penumpang perempuan yang kerap kali mengalami pelecehan seksual di dalam KRL.

HETERONORMATIVITAS, KONSTRUKSI atau TAKDIR?

---

(MAHARDHIKA NEWS)- Pasca reformasi 1998, keindahan demokrasi relatif mulai dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Kenyataan ini tidak serta merta mengembalikan kebebasan kaum LGBTIQ yang selama ini dianggap aib di dalam masyarakat. Tekanan dalam keluarga dan masyarakat bercokol kuat, bahkan Negara juga masih belum berpihak pada mereka. Indikatornya adalah masih banyak kebijakan yang mendiskriminasikan kaum LGBTIQ dan pembubaran terhadap acara yang diinisiasi oleh kaum LGBTIQ. Sebagai contoh, penyerangan dan terror yang dilancarkan oleh Front Pembela Islam terhadap agenda Internasional Lesbian Gay Association (ILGA) di Surabaya pada tanggal 26-28 Maret 2010 yang lalu, dan mirisnya pembubaran ini diamini oleh aparat kepolisian yang bertindak sebagai alat pengamanan Negara.

Bangun Organisasi dan Kompartemen Perempuan Mandiri, Wujudkan Cita-Cita Pembebasan Perempuan

Oleh:
Linda Sudiono

Pengorganisiran dan gerakan perempuan gelombang pertama dan kedua membawa keberhasilan yang cukup signifikan bagi perubahan kondisi sosio kultural perempuan. Perempuan yang pada awalnya masih terkungkung kondisi pingitan dalam ranah domestik, saat ini sudah relatif mampu menikmati keindahan dan keanggungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terus mengalami dialektika dari setiap fase perkembangan sejarah. Namun apakah benar bahwa agenda emansipasi perempuan telah berhasil dan menemui titik jenuhnya? Apakah benar bahwa perempuan telah memperoleh kesetaraannnya ketika dia mampu bersaing dengan laki-laki? Perlu analisa lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan kompleks yang timbul dari persoalan itu.

Skenario Dibalik Kenaikan Harga Kebutuhan Dasar Rakyat

oleh:
Linda Sudiono

Kapitalisme telah gagal. Sepanjang perjalanan sejarah, sistem yang menganalisa proses produksi berdasarkan logika modal ini tidak mampu melepaskan diri dari krisis yang terus menggerogoti. Teori-teori baru terus dilahirkan untuk menemukan metode terbaik bagi kelangsungan hidup sistem kelas ini. Mulai dari teori liberalisme ala Adam Smith yang menjadi teori utama sistem kapitalisme di Amerika Serikat dan Inggris sekaligus menghantarkan dunia global pada great depression tahun 1930 , digantikan dengan teori Keynessian oleh John Maynard Keynes yang penyesuaian prakteknya ditolak oleh para elit serta perusahaan yang merasa dirugikan dengan program pemberdayaan masyarakat . Kegagalan demi kegagalan yang dialami sistem ini memotivasi para ekonom borjuis untuk menemukan jalan keluar yang paling efektif bagi sistem perekonomian global. Bermula dari frederick Von Hayek dan Milton friedman—filsuf ekonom universitas Chicacago—ekonomi liberal dihidupkan kembali dengan terminologi baru, yaitu ideologi Neoliberalisme.

---

AJAKAN AKSI PEREMPUAN MAHARDHIKA

KAUM IBU, AYO KELUAR RUMAH 7 AGUSTUS 2010
KITA AKSI MENUNTUT BATALKAN KENAIKAN TDL, TOLAK KENAIKAN HARGA dan GANTI RUGI SELURUH TABUNG GAS 3KG
“Bangun Industri Nasional Di Bawah Kontrol Rakyat”

Harga Yang Terus Naik, Sementara Pendapatan/Gaji Tidak Naik
Ibu-ibu, coba perhatikan daftar kenaikan harga-harga beberapa kebutuhan pokok tahun ini:
Nama Barang Harga Sebelum Juli 2010 Harga pada bulan Juli 2010
Beras kualitas III Rp 4.900/kg Rp 5.400/kg
Beras kualitas II Rp 5.600/kg Rp 6.000/kg
Beras kualitas I Rp 7.000/kg Rp 7.200/kg
Gula Rp 10.000/kg Rp. 11.000/kg
Minyak goreng curah Rp 8.000/kg Rp 8.200/kg
Telur ayam ras Rp 13.000/kg Rp 15.000/kg
Daging Rp 55.000/kg Rp 58.000/kg
Cabe Rp. 40.000/kg
Bawang merah Rp. 8.000/kg Rp 18.000/kg
(dari berbagai sumber)
Dan masih sederet lagi daftar kebutuhan pokok yang terus merangkak naik setelah kebijakan pemerintah SBY-Budiono menaikkan tarif TDL pada 1 Juli 2010.

GERAKAN NASIONAL "BATALKAN KENAIKAN TDL DAN TURUNKAN KENAIKAN HARGA"

MAHARDHIKA,NEWS, JAKARTA, konferensi pers bersama "GERAKAN NASIONAL" batalkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Turunkan Harga, di lakukan oleh beberapa organisasi gerakan dari

Selebaran Aksi KBN Cakung Tanggal 24 Juli 2010

Komite Nasional
Perempuan Mahardhika
Tebet Timur III J No. 1B Jakarta Selatan
mahardhika.kita@gmail.com

Kaum Perempuan Harus Berani Melawan Segala Macam Kenaikan Harga!
Ayo Keluar Rumah, Berorganisasi dan Bangun Gerakan Perempuan!
Sejak pemerintahan kabinet Indonesia bersatu jilid 1 berkuasa, kenaikan harga BBM dan bahan bakar gas telah tiga kali dilakukan, yaitu bulan Maret 2006 untuk Gas sebesar 40% dan BBM sebesar 28 %, oktober 2006 sebesar 187,5 % dan terakhir pada bulan Juni 2008 sebesar 30% untuk BBM. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga bahan sandang, pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dll. Indonesia dengan cadangan minyak yang melimpah seharusnya mampu terbebas dari dampak krisis monopoli perdagangan minyak dunia jikalau pemerintah komprador tidak menggadaikan sumber minyak dan energi lainnya kepada kapitalis asing yang menyebabkan Indonesia kehilangan kuasa terhadap kontrol sumber daya alam dalam negeri.

AKSI BERSAMA : SOLIDARITAS UNTUK PAPUA (SUP)

Mahardhika News, Jakarta -- Aksi solidaritas bersama untuk Rakyat PAPUA dilakukan oleh sejumlah aktivis dari IPMA-PAPUA, AMWP, GANJA, FMN, LBH, PMKRI, PEMBEBASAN, PPRM, PEREMPUAN MAHARDHIKA, KPRM-PRD, KPOP, SMI, GP3-PB, dan PPI, Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Papua (SUP) melakukan unjuk rasa didepan istana negara pada senin (28/6/10). Aksi ini membawa spanduk bertuliskan “Segera Cabut Status Daerah Operasi Militer (DOM) dan Kebijakan Bumi Hangus dari Puncak Jaya-Papua” mereka mengecam kejahatan Negara terhadap Rakyat Sipil di Tingginambut, tak dapat dibendung lagi dan semakin meningkat. Rakyat sipil di Distrik Tingginambut berjatuhan korban, Ini adalah aksi membabi buta yang di lakukan oleh militer terkait dengan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer (TNI/POLRI) terhadap warga papua.

Perempuan Mahardhika Makassar

---

Selamat atas pelaksanaan Konferensi Kota Perempuan Mahardhika Makassar dan terpilihnya struktur baru sebagai berikut:
1. Ketua : Vita
2. Sekretaris : Rahma
3. Departemen Sekolah Feminis : Wahyu dan Sony
4. Departemen produksi Bcaan dan Propaganda : Nur, iccank, Anggi dan Arni
5. Departemen Penyatuan Sektor dan Kaum Muda Perempuan : Mirna, Dani dan Dani
6. Departemen Dana : Sahara dan Rini
7. Penanggungjawab Mahardhika Pembebasan : Nur
Terimakasih kepada kawan-kawan dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) Makassar yang telah mensukseskan pelaksanaan konferensi kota Perempuan Mahardhika Makassar sekaligus mewujudkan komitmen dalam membangun gerakan rakyat yang feminis dan berkesetaraan dengan pembentukkan Mahardhika Pembebasan Makassar yang berintegrasi dengan Perempuan Mahardhika. (contact person --> Rahma : 087841938138)

Perempuan Keluar Rumah!
Bangun Organisasi dan Pergerakan Perempuan
Lawan Kapitalisme, Berjuang untuk Kesejahteraan dan Kesetaraan
Ganti Pemerintahan Kapitalis SBY-Boediono; Tinggalkan Elit-elit Politik Busuk,
Bersatu, Bentuk Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin

STATEMENT SOLIDARITAS: TOLAK PENGGUSURAN DAN PERATURAN PEMERINTAH YANG DISKRIMINATIF TERHADAP PEREMPUAN SERTA SEGALA TINDAKAN MILITERISME YANG MENGANCAM DEMOKRASI RAKYAT..

Komite Nasional Perempuan Mahardhika.

TOLAK PENGGUSURAN DAN PERATURAN PEMERINTAH YANG DISKRIMINATIF TERHADAP PEREMPUAN SERTA SEGALA BENTUK TINDAKAN MILITERISME YANG MENGANCAM DEMOKRASI RAKYAT!!!

Penggusuran atas nama tanah pemerintah terUs saja terjadi di Indonesia. Di Makasar penggusuran dialami oleh para pedagang kaki lima, di Lampung penduduk disepanjang pantai telah digusur besar-besaran tanpa ganti rugi yang jelas, juga di sepanjang pesisir pantai parangtritis warga tidak pernah tidur tenang karena atas nama moral dan negara, rumah-rumah mereka siap digusur kapan pun.

Penggusuran ini akan terus terjadi selama pemerintahan menjalankan kebijakan ekonomi yang hanya mementingkan pemilik modal. Seperti halnya di parangtritis, parangndog, dan sepanjang pesisir pantai selatan Yogyakarta. Perda Prostitusi No. 5 Tahun 2007tentang Pelarangan Prostitusi di Kabuapten Bantul yang sangat diskriminatif pun diterbitkan sebagai legitimasi penggusuran terhadap warga di sepanjang pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul. PERDA ini menempatkan tindakan pelacuran sebagai kriminal dan pelacur dianggap sebagai biang kemerosotan moral dalam kehidupan sosial. Padahal maraknya prostitusi merupakan bentuk konkrit kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan produktif bagi rakyat miskin, khususnya perempuan.

Aksi Solidaritas Bersama: Keadilan dan Kemerdekaan untuk Palestina Sekarang Juga!

---

Mahardhika News, Jakarta -- Aksi solidaritas bersama untuk Rakyat Palestina juga dilakukan oleh sejumlah aktivis dari KPRM-PRD, PEMBEBASAN, KPPBI, PPRM, dan Perempuan Mahardhika di depan Kedubes AS pada Kamis (03/06). Aksi ini membawa spanduk bertuliskan “Hentikan Pembantaian Rakyat Palestina, Lawan Zionisme dan Politik Apartheid Israel! Keadilan dan Kemerdekaan untuk Palestina Sekarang Juga!”. Mereka mengecam kebrutalan militer Israel yang menyerang kapal-kapal pembawa bantuan kemanusiaan, di antaranya kapal Mavi Marmara dan Freedom Tortilla yang membawa bantuan untuk rakyat Palestina. Mereka juga membawa poster-poster yang menuntut agar Palestina diberikan kemerdekaan dan seruan untuk melawan kapitalisme dan zionisme Israel-Amerika.

KEADILAN DAN KEMERDEKAAN UNTUK PALESTINA SEKARANG!

---

HENTIKAN PEMBANTAIAN RAKYAT PALESTINA;
LAWAN ZIONISME DAN POLITIK APARTHEID ISRAEL;
KEADILAN DAN KEMERDEKAAN UNTUK PALESTINA SEKARANG!

Serangan Israel terhadap konvoi 6 kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Freedom Flotilla, di perairan internasional, telah menewaskan dan melukai orang-orang sipil dari berbagai negara. Di salah satu kapal, Mavi Marmara, yang berpenumpang 600 orang sipil, tentara Israel yang turun dari helikopter di tengah malam buta menyerang membabi buta para penumpang, bahkan dengan peluru tajam. Sementara, tentu saja, para penumpang, walau tanpa persiapan, terpaksa melawan dengan apa adanya.

Freedom Flotilla adalah sebuah misi yang diorganisasikan oleh suatu koalisi dari organisasi-organisasi dari 50 negara yang hendak membantu membuka blokade Israel terhadap jalur Gaza sejak tahun 2007. Misi tersebut kali ini mengirimkan 700 aktivis sipil dari 50 negara dengan lebih dari 10.000 ton bantuan obat-obatan, makanan, perlengkapan kedokteran, perlengkapan rekonstruksi bangunan, serta berbagai material lain yang tak lagi diperoleh warga Gaza. Bahkan air bersih dan listrikpun tak lagi dimiliki warga Gaza sejak setahun belakangan ini akibat blokade tersebut.

Melawan Homophobia, Forum LGBTIQ Rayakan IDAHO

---

Mahardhika News, Jakarta – International Day Against Homophobia atau Hari Internasional Melawan Homopbhia yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2010 dirayakan oleh Forum LGBTIQ dengan menggelar pameran foto LGBTIQ, pemutaran film LGBTIQ, dan diskusi “kebebasan berkumpul dan berekspresi” pada hari Senin (24/05) di Kantor Komnas HAM. Serangkaian kegiatan ini mengambil tema “Speaks Against The Silence” dihadiri oleh puluhan orang kaum LGBTIQ dan para pendukung yang banyak menyumbangkan karya berupa foto, pentas musik, pembacaan puisi, dan tari-tarian. Forum LGBTIQ adalah gabungan organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak kaum LGBTIQ. Mereka adalah Arus Pelangi, FKWI, Queer Community, Ardhanary Institue dan Perempuan Mahardhika.

Kegiatan ini merupakan suatu keberanian dari kaum LGBTIQ untuk melawan segala diskriminasi terhadap kaum LGBTIQ di Indonesia. Nasib kaum LGBTIQ di Indonesia senantiasa dalam ancaman dan represif terutama dari kelompok-kelompok fundamentalis yang mengatasnamakan agama. Masih segar dalam ingatan publik di mana Konferensi Regional ke-4 ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex) di Surabaya pada bulan Maret dibubarkan oleh Forum Ulama Indonesia di depan mata aparat polisi. Juga Pelatihan HAM Waria diserang oleh kelompok Forum Pembela Islam (FPI) pada 30 April di Depok, tanpa ada perlindungan dari aparat kepolisian.

KRONOLOGI AKSI ALIANSI BURUH MENGGUGAT (ABM) PERINGATAN 12 TAHUN PENGGULINGAN REJIM SOEHARTO

---

“Rezim SBY-Budino Gagal: Wujudkan Demokrasi Sejati Menuju Pembebasan Nasional di Bawah Pemerintahan Persatuan Rakyat”

Hari dan waktu : Jumat 21 Mei 2010, mulai jam 14.00 WIB selesai jam 15.35 WIB
Bentuk Aksi : Mimbar Bebas
Lokasi : Bundaran HI Jakarta
Jumlah Massa : 92 orang
Korlap Aksi : Odi
Penyelenggara : Aliansi Buruh Menggugat (ABM)

Pukul 14.00, Korlap memulai dengan memberikan komando kepada massa aksi ABM agar menyusun barisan. Segera massa berbaris, paling depan dibentangkan spanduk aksi “Rezim SBY-Budino Gagal: Wujudkan Demokrasi Sejati Menuju Pembebasan Nasional di Bawah Pemerintahan Persatuan Rakyat”. Bendera ABM dikibarkan di barisan depan, bersama beberapa bendera organisasi pendukung aksi. 50-an massa aksi sudah siap dan baris berbanjar. Korlap berseru untuk menyapa seluruh peserta aksi, juga kepada massa rakyat, lalu menjelaskan aksi ABM dijalankan untuk peringatan 12 tahun penggulingan Soeharto. Lagu perjuangan kaum pekerja sedunia segera dikumandangkan: Internasionale.

Thailand: Hentikan Pembantaian Rakyat Kaos Merah, Turunkan Abhisit Vejjavija, Pemilu Bebas & Demokratik Segera!

---

Thursday, May 20, 2010 at 9:50am
Telah lebih dari 35 orang—atau 65 orang sejak bulan April—ditembak tentara, setelah satu minggu Perdana Menteri Vejjavija menyatakan perang terhadap demonstrasi rakyat kaos merah di Thailand. Sebuah parade kekerasan yang kasat mata kita saksikan dan baca di berbagai media cetak nasional dan internasional, atas landasan bahwa rakyat hendak menggulingkan Monarki dan rakyat telah melakukan terorisme. Sebuah alasan yang mengada-ada, ketika puluhan ribu rakyat hanya bersenjatakan kaus, bambu, dan pengeras suara, melakukan serangkaian demonstrasi dan pemogokan menolak monarki dan Perdana Menteri pro monarki, Abhisit Vejjavija, yang ditunjuk sebagai perdana menteri dari kudeta militer tahun 2008.

Atas dasar itulah pemerintah kemudian memotong aliran listrik, air, transmisi radio dan televisi, diantaranya di distrik Rachaprasong, basis pertahanan para demonstran. Mereka, para “teroris” ini, adalah rakyat kecil, kaum perempuan, orang muda, dan anak-anak. Permintaan mereka jelas dan benar: menolak pemerintah yang tidak dipilih oleh rakyat. Tapi jawaban pemerintah anti demokrasi adalah peluru tajam, gas air mata dan tank-tank tempur.

Peringati 12 Tahun Reformasi, ABM Gelar Aksi

---

Mahardhika News, Jakarta—Dalam memperingati 12 Tahun Reformasi yang jatuh pada tanggal 21 Mei, Aliansi Buruh Menggugat (ABM) melakukan aksi di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada hari Jum’at (21/05). Aksi ini mengambil tema “Rezim Kapitalis SBY-Budiono, telah GAGAL! Wujudkan Demokrasi Sejati Menuju Pembebasan Nasional di Bawah Pemerintahan Persatuan Rakyat” diikuti oleh serikat-serikat buruh dan organisasi-organisasi pendukung, termasuk Perempuan Mahardhika, Pembebasan, SMI, PPRM dan KPRM-PRD dengan estimasi massa sekitar 60 orang.

Dalam orasinya, Ketua Komite Nasional (KN) Perempuan Mahardhika, Sarinah, menyatakan bahwa kaum perempuan harus menghargai dan berterima kasih kepada gerakan reformasi yang telah memberikan ruang demokrasi untuk berorganisasi, aksi massa, dan kebebasan pers. Di mana pada masa Orde Baru gerakan perempuan telah dihancurkan dan dihapus dari ingatan sejarah rakyat. Maka saatnya lah sekarang memajukan reformasi menjadi revolusi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan membangun organisasi-organisasi rakyat, termasuk organisasi perempuan.

Pernyataan Sikap 12 Tahun Reformasi

---

Komite Nasional
PEREMPUAN MAHARDHIKA
Sekretariat: Jalan Tebet Timur Dalam VIII P No 16 Jakarta Selatan
Tel/Fax: 0218298425, email: mahardhika.kita@gmail.com

Kaum Perempuan Bersatu Tuntaskan Agenda Reformasi 1998 Wujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Anti Kapitalis, Anti Militerisme, dan Anti Patriarki

Salam Kesetaraan dan Perjuangan Rakyat Miskin!

Kaum perempuan Indonesia harus menghargai pencapaian-pencapaian positif dari gerakan reformasi 98’. Mengingat, nasib kaum perempuan indonesia pada masa Orde Baru sangat tragis. Setelah gerakan-gerakan perempuan dihancurkan dengan membubarkan organisasi-organisasi perempuan yang progresif. Orde Baru lalu membangun organisasi perempuan yang langsung dibawah kontrol pemerintah seperti PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dll. Ideologi yang ditanamkan pada organisasi ini adalah “Ibuisme” (perempuan sebagai isteri dan ibu yang baik). Organisasi perempuan dibangun berdasarkan hirarki pangkat dan kedudukan suami. Perempuan kembali didomestifikasikan (dirumahkan) dan diposisikan sebagai warga negara kelas dua. Bahkan di saat gerakan feminisme tengah berkembang di Eropa dan Amerika pada tahun 80an, gerakan perempuan di Indonesia telah padam sama sekali. Rezim Orde Baru yang mengukuhkan kekuasaannya dengan operasi militer telah menelan banyak korban dan sebagian besar adalah kaum perempuan. Kejahatan yang dilakukan oleh militer pada perempuan-perempuan di wilayah operasi militer seperti Aceh, Papua, dan Timor-Timur ini berupa pelecehan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Bahkan belum hilang dalam ingatan kita, Pelaku yang bertanggungjawab terhadap pemerkosaan dan pembunuhan Marsinah juga belum diseret ke pengadilan.

Pernyataan Sikap Peringatan Kematian Marsinah

---

Peringatan Kematian Marsinah
Bubarkan Komando Teritorial Tentara! Bebaskan Indonesia Dari Kapitalisme!
Tangkap dan Adili Pembunuh Marsinah!

Marsinah, buruh perempuan yang militan dan berani. Buruh pabrik PT Catur Putra Surya (CPS) telah ditemukan tewas dengan mengenaskan di Hutan Wilangan, Nganjuk pada tanggal 8 Mei 1993. Marsinah bukan mati tanpa sebab. Dia telah dibunuh dengan keji, tubuhnya penuh dengan bekas luka siksa benda keras, bahkan vaginanya pun dihancurkan.

Marsinah terlibat dalam aksi-aksi bersama-sama dengan kawan-kawan sepabriknya untuk menuntut kenaikan upah pokok dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250 per hari, termasuk tuntutan bubarkan SPSI karena tidak pernah berpihak pada kaum buruh. Perjuangan buruh PT CPS ini bukan hanya mendapat perlawanan dari pihak perusahaan tetapi juga pihak tentara dalam hal ini Komando Rayon Militer (Koramil) yang turun tangan langsung menghadapi dan Marsinah dan kawan-kawannya. Penangkapan terhadap 13 buruh yang melakukan aksi dilakukan semena-mena oleh pihak tentara. Perundingan-perundingan antara buruh, pengusaha dan Disnaker dilakukan di kantor Markas Komando Distrik Militer (Makodim) Sidoarjo. Apa yang terjadi pada Marsinah dan buruh pabrik PT CPS adalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus dimana tentara lewat Komando Teritoral-nya terlibat dalam pembungkaman demokrasi di Indonesia. Komando Teritorial adalah alat represi yang bentuk oleh rezim otoriter Soeharto untuk menindas perlawanan-perlawanan rakyat, untuk mengawasi gerak-gerik rakyat dan untuk membungkam suara-suara rakyat. Struktur Komando Teriotorial mulai dari tingkat nasional sampai ke desa-desa, menyamai struktur pemerintahan.

WUJUDKAN PENDIDIKAN GRATIS DENGAN PENGGULINGAN REZIM SBY-BUDIONO

---

Mahardhika News—Senin (3/05), hampir seratus mahasiswa yang menamakan diri sebagai Forum Mahasiswa se-Jabodetabek turun ke jalan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Aksi ini dimulai dari depan kampus Al-Azhar menuju Mendiknas, dilanjutkan ke depan Istana Negara.

Massa aksi menuntut pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan yang seharusnya diberikan oleh negara, namun di bawah sistem kapitalisme pendidikan dijadikan sebagai barang dagangan yang harganya sangat mahal sehingga hanya anak-anak orang kaya yang mampu mengenyam pendidikan yang berkualitas.

Pernyataan Sikap: “Mengecam Tindakan Represif Polisi yang Membubarkan Aksi dan Menangkap Aktivis Gerakan Pro Demokrasi Sumut

---

Lawan Pemerintahan Agen Kapitalisme SBY-Budiono!
Ayo Bangun Persatuan Rakyat yang Mandiri!

Salam Kesetaraan dan Pembebasan Rakyat,

Kami mengecam tindakan anti demokrasi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Medan terhadap aksi buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pro Demokrasi Sumatera Utara berupa pembubaran aksi dan penangkapan. Ini adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dimana rakyat dilarang untuk berpendapat dengan bebas.

Apa yang dilakukan oleh Gerakan Pro Demokrasi Sumatera Utara adalah salah satu upaya perlawanan kepada pemerintah karena selama ini hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh dan rakyat miskin tidak diperhatikan oleh pemerintah. Keinginan mereka untuk bertemu dengan gubernur dan anggota parlemen diabaikan bahkan mereka diusir secara paksa. Ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak becus mengurusi urusan rakyat miskin dan anti demokrasi.

Lawan Pemerintahan SBY-Budiono yang Menghancurkan Industri Nasional, Pro Penjajahan Asing dan Anti Demokrasi, Bangun Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin; Bangun SOSIALISME!

---

Cukup sudah! Kapitalisme harus DILENYAPKAN agar klas pekerja dan rakyat miskin dunia lainnya terbebas dari perbudakkan kerja, kemiskinan dan ketertindasan. 124 tahun yang lalu gerakan buruh dan rakyat bersama-sama berjuang melawan perbudakan kerja, upah yang tak layak, pelarangan berorganisasi dan partisipasi politik. Kini, hampir satu seperempat abad kejadian momentual tersebut, mayoritas kaum buruh dimuka bumi ini masih dibelenggu oleh Kapitalisme, dikooptasi oleh serikat-serikat buruh yang pro kapitalis, atau dilumpuhkan oleh serikat buruh gadungan yang sekedar menghendaki perbaikan-perbaikan dalam sistem kapitalisme. Jelas sudah, hanya gerakan buruh dan rakyat yang revolusioner, berani, militan yang dapat menghancurkan tatanan kekuasaan Kapitalisme, dan berjuang pada tahap yang lebih tinggi lagi: perjuangan menuju Sosialisme.

MAYDAY 2010: BERSATU HAJAR KAPITALISME DAN MENANGKAN TUNTUTAN

---

Di manapun kapitalisme diterapkan, tidak pernah memberi kesejahtaraan bagi mayoritas rakyat. Apalagi di Indonesia dengan struktur kekuasaan rajim kapitalis yang korup dan tidak pernah berani berhadapan dengan kapitalis asing, makin parah kemiskinan dialami mayoritas rakyat.
Indonesia yang dikuasai oleh para kapitalis atau pemilik modal, sejak tahun 1966 selalu diarahkan untuk sehebat-hebatnya mengabdi pada kapitalis asing. Pemegang pemerintahan selalu berlomba menjadi kaki tangan yang baik bagi pemodal asing, sekaligus berlomba memupuk kekayaan pribadi. Karena tidak berani berlomba bisnis dengan kapitalis asing (sebab yakin kalah), akhirnya kekayaan pribadi bagi para kapitalis nasional semakin diletakkan dari kedekatan terhadap kekuasaan. Semakin besar bisa memerintah atau dekat dengan pemerintah, semakin besar kekayaan pribadi didapatkan, sekali lagi tanpa harus bertarung ekonomi dengan asing. Inilah watak pengecut borjuasi Indonesia, sehingga tidak bisa diandalkan untuk melawan penjajahan modal asing.

Aksi ABM: Rezim SBY-Budiono dan Parpol di DPR Telah GAGAL Melindungi dan Menyejahterakan Rakyat Indonesia

---

Mahardhika News (01/5)--Sekitar 5000 buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat (ABM) di Jakarta hari ini melakukan aksi perlawanan kepada pemerintahan agen kapitalis SBY-Budiono yang sudah menyengsarakan kaum buruh. Dengan mambawa baliho berukuran besar yang bertuliskan Jalan Keluar Rakyat Indonesia: Bangun Industrialisasi Nasional, Nasionalisasi Aset-Aset vital Nasional di Bawah Kontrol Rakyat,Hapus Hutang Luar Negeri dan Lawan Korupsi , massa aksi ABM bersemangat melakukan rally dari Bundaran HI menuju Istana Negara.

Massa aksi ABM sudah mulai berkumpul di depan Hotel Nikko sejak pukul 10.00 WIB, satu demi satu massa aksi dari organisasi-organisasi buruh dan non buruh yang tergabung dalam ABM berdatangan dari berbagai kota, yaitu Jakarta, Bekasi dan Tangerang. Tepat pukul 12.00 massa aksi ABM yang pimpin oleh Korlap, Kamal, dari Serikat Buruh Transportasi Indonesia (SBTPI) bergerak maju mengitari Bundaran HI menuju Istana Negara.

Berita dari Cisadane: Perempuan Mahardhika Kecam Oknum yang Memasang Spanduk “Terima Kasih SBY”

---

Mahardhika News--Dalam aksi warga Kampung Sewan Tangga Asem, Lebak, Kokun, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Tangerang pada Selasa (27/04) dalam menolak penggusuran, ada oknum yang memasang spanduk bertuliskan “Terima Kasih pada Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono atas Instruksi Hentikan Penggusuran tanpa Musyawarah” di Tangga Asem.

Melihat kejadian itu, warga lalu menurunkan spanduk tersebut karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Hal ini dibenarkan oleh Wahida, aktivis Urban Poor Consortium yang juga mendampingi warga.

“Kita tahu siapa itu SBY, yang anti rakyat miskin, dan SBY juga belum mengeluarkan statement apapun mengenai penggusuran di Cisadane ,” teriaknya dalam orasi di hadapan massa.

Seruan Mayday

---

AYO BURUH PEREMPUAN TURUN KE JALAN, REBUT HAKMU, LAWAN REZIM KAPITALIS PENINDAS RAKYAT DAN PEREMPUAN, SBY-BUDIONO BANGUN PERSATUAN KAUM GERAKAN DAN RAKYAT YANG DEMOKRATIK, MANDIRI, FEMINIS DAN EKOLOGIS!

Salam kesetaraan, dan salam perjuangan buruh!!

Mayday atau hari buruh sedunia diperingati setiap tahun oleh kaum buruh dengan turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan kesejahteraan kaum buruh. Mayday mulai diperingati sejak 1 Mei 1890, setelah setahun sebelumnya ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional dalam Kongres Sosialis Internasional 1889. Dipilihnya 1 Mei sebagai hari buruh adalah untuk memberikan penghormatan kepada gelombang aksi-aksi pemogokan dan mobilisasi kaum buruh yang merebak di Eropa dan Amerika Serikat untuk menuntut pemberlakukan 8 jam kerja/hari, yang pada tanggal 1 Mei 1886 sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mulai mengadakan demonstrasi besar-besaran selama 4 hari di mana pada tanggal 4 Mei polisi membubarkan aksi di Chicago dengan penembakan dan bom yang menewaskan 8 orang buruh dan ratusan buruh lainnya terluka. Pimpinan-pimpinan buruh sendiri dihukum mati.

Berita dari Cisadane: Kampung Cina Benteng Nyaris Dilalap Api

---

Mahardhika News--Senin (26/04) hampir tengah malam, pemukiman warga di sepanjang bantaran Cisadane yang lebih dikenal sebagai Kampung Cina Benteng, Tangerang, nyaris terbakar. Untungnya, warga yang meronda melihat kobaran api dan segera memadamkannya sehingga tak sempat membesar dan menjalar ke rumah lainnya.

Para warga memang sudah bersiaga semenjak adanya kebijakan dari Pemkab Tangerang untuk menggusur bangunan di bantaran Cisadane. Rumah yang berdinding bilik dan beratapkan rumbia itu hanya sempat terbakar pada bagian atapnya, suatu hal yang membuat warga keheranan.

Untuk Mengobarkan Perlawanan Menolak Penggusuran Di Sepanjang Bantaran Sungai Cisadane

---

Salam Kesetaraan dan Salam Perjuangan Rakyat Miskin!

Sebentar lagi, pemukiman warga di sepanjang bantaran Cisadane akan rata dengan tanah karena digusur. Penggusuran ini jelas tanpa solusi, tanpa ganti rugi dan tanpa relokasi ke tempat yang lebih baik. Apa pun alasan penggusuran, pemerintah daerah Tangerang harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Penggusuran dipastikan akan mengerahkan aparat Satpol PP, yang memang dibentuk sebagai alat-alat kekerasan terhadap orang miskin. Padahal lembaga Satpol PP berisikan orang-orang yang sebelumnya tak memiliki pekerjaan (pengangguran), yang lalu direkrut untuk menindas sesamanya, orang-orang miskin. Inilah taktik negara yang mewakili kepentingan kapitalis (pemilik modal) untuk mengadu-domba sesama orang miskin. Olehnya, sudah selayaknya jika Satpol PP dibubarkan.

Sejarah dalam Materialisme (Dialektik) Historis

---

Kesimpulan Garis Besar Sketsa Evolusi Sejarah
Oleh: Frederick Engels (1)

Mari lah kita simpulkan garis besar sketsa evolusi sejarah.

I. Masyarakat Abad Pertengahan—Produksi individual skala kecil. Alat-alat produksi yang hanya sesuai bagi pengguna individual; karena itu masih primitif, sulit digunakan, kecil manfaatnya, hasil produksinya tidak besar. Hasil produksinya hanya untuk langsung dikonsumsi, segera habis, apakah hanya oleh produsennya sendiri ataupun oleh tuan feodalnya. Bila, setelah dikonsumsi, ada kelebihan hasil produksi, maka kelebihan tersebut bisa lah dijual, masuk dalam perdagangan/pertukaran. Karenanya, produksi barang dagangan masih dalam masa kanak-kanaknya. Tapi, dalam dirinya sudah mengandung cikal bakal anarki terhadap produksi masyarakat pada umumnya.

Keberadaan Kelas dan Materialisme (dialektik) Historis

---

Kelas-kelas dalam Masyarakat
(Ketika Masih Diperlukan dan Ketika Tidak)

Oleh: Frederick Engels (1)

Telah sering dipertanyakan: seberapa jauh kah berbagai kelas dalam masyarakat masih berguna atau bahkan masih diperlukan? Tentu saja, dengan sendirinya, jawabannya akan berbeda di setiap kurun sejarah. Tentu saja, pada suatu masa, kelas aristokrasi merupakan suatu unsur masyarakat yang tak terelakan (ada) dan masih diperlukan. Namun itu dahulu sekali, sekian lama berselang. Pada masa lainnya, kelas menengah kapitalis atau borjuis⎯seperti orang Prancis menyebutnya⎯lahir sebagai keharusan yang juga terelakan, yang berjuang menentang aristokrasi dan berhasil mematahkan kekuasaan politiknya serta, pada gilirannya, menjadi pre-dominan secara ekonomi dan politik. Namun, sejak terbentuknya kelas-kelas dalam masyarakat, tak pernah ada suatu zaman yang masyarakatnya tanpa kelas pekerja. Nama dan status sosial kelas tersebut pun turut berubah; kelas hamba-sahaya menggantikan kelas budak dan, pada gilirannya pula, ia digantikan oleh kelas pekerja bebas⎯selain bebas dari perhambaan juga bebas dari semua pemilikan materi, kecuali tenaga kerjanya sendiri. Namun, sangat lah jelas: perubahan apapun yang terjadi pada lapisan atas masyarakat⎯mereka yang tidak memproduksi (barang dan jasa)⎯ia tidak dapat hidup tanpa kelas penghasil/produser. Dengan demikian, kelas penghasil lah yang sebenarnya diperlukan dalam semua keadaan⎯walau, bila tiba waktunya, ia tidak akan menjadi suatu kelas lagi, ia akan menjadi keseluruhan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Berkelas, Perjuangan Kelas, dan Materialisme (dialektika) Historis

---

Kelas-kelas Sosial dan Perjuangan Kelas

Oleh: Doug Lorimer (1)

Apakah yang disebut kelas-kelas sosial itu? Mengapa muncul/terdapat kelas-kelas dalam perkembangan masyarakat? Bagaimana kedudukan dan hubungan antar kelas dalam kehidupan sosial kita? Jawaban yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membawa kita pada pemahaman tentang hakekat gejala-gejala sosial (penting) di zaman modern, seperti negara, hubungan-hubungan politik dan kehidupan ideologis. Pendekatan kelas, yang mengasumsikan bahwa kehidupan masyarakat itu terbagi ke dalam kelas-kelas, merupakan salah satu prinsip metodologi Marxisme yang paling mendasar. Lenin menjelaskan arti penting prinsip tersebut sebagai berikut:

“Orang-orang selalu menjadi korban tipu muslihat atau sering menipu diri sendiri dalam kehidupan politiknya, dan mereka akan terus menerus bersikap demikian bila mereka tidak berhasil memahami kepentigan-kepentingan kelas dibalik tabir moral, agama, sosial-politik, deklarasi-deklarasi dan janji-janji.” (2)

Materialisme, Dialektika, Sejarah, dan Perspektif Teoritik (Materialisme-Dialektik-Historis)

---

Produksi Material: Basis Kehidupan Sosial

Oleh: Doug Lorimer (1)

Materi utama materialisme historis: masyarakat manusia dan hukum-hukum perkembangannya yang paling jeneral. Langkah awal untuk menemukan hukum-hukum tersebut: meletakkan peranan produksi material dalam kehidupan masyarakat. Bisa dimengerti, karena tanpa produksi barang-barang material (yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia) masyarakat tak dapat hidup. Proposisi tersebut telah lama diungkapkan dan diakui bahkan jauh sebelum masa Marx dan Engels. Tapi, Marx dan Engels tak berhenti sampai di situ saja; mereka berhasil menemukan hukum (yang mengaturnya): bahwa hubungan-hubungan manusia—saat terlibat dalam produksi barang-barang material—merupakan landasan bagi seluruh hubungan-hubungan sosial yang ada.

Materialisme (Dialektika) Historis Sebagai Ilmu

---

Materialisme Historis Sebagai Ilmu

Oleh: Doug Lorimer (1)

Materialisme Historis sebagai sebuah ilmu berbicara mengenai hukum-hukum jeneral dan tenaga penggerak perkembangan masyarakat manusia. Seperti halnya semua ilmu yang lainnya, materialisme historis mencoba mengungkapkan esensi obyek yang dipelajarinya dengan jalan memahami hubungan material yang terletak didasar fenomena-yang-muncul dari obyek tersebut.

Seorang ahli fisikia terbesar abad ke-20, Albert Einstein menyatakan: “Kepercayaan akan adanya dunia eksternal, yang terlepas dari perasaan individu, merupakan landasan bagi segala ilmu alam.” (2) Kepercayaan tersebut merupakan pijakan cara-pandang materialis dalam melihat dunia. Namun pandangan materialis sebelum Marx masih tidak konsisten dan terbatas. Cara pandang materialis seperti itu tak bisa menerapkan prinsip-prinsip filsafat materialisme pada studi kehidupan sosial dan sejarah karena masih sarat dengan pandangan-pandangan idealis. (3) Sumbangan terbesar Marx dan Engels bagi perkembangan pemikiran ilmiah adalah karena mereka telah menyempurnakan materialisme yang baru setengah-jadi, yakni, mereka mengembangkannya pada studi tentang masyarakat, sehingga cara pandang materialis dalam melihat dunia, untuk pertama kalinya, menjadi konprehensif dan sepenuhnya konsisten serta efektif, ampuh.

Metode Berpikir Dialektis dalam Materialisme (dialektika) Historis

---

Pengantar Pokok-pokok Materialisme Historis

Oleh: Doug Lorimer (1)

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar tentang gambaran umum ide-ide dasar Materialisme historis—teori Marxis tentang sejarah manusia dan sejarah masyarakat.

Bagi Marxis, mempelajari sejarah manusia, tak bisa dipisahkan, juga mempelajari sejarah masyarakat. Menurut Karl Marx dan Frederick Engels, keberadaan manusia “dibedakan dengan binatang karena kesadarannya, karena agamanya atau karena hal-hal lainnya. Mereka mulai membedakan dirinya dengan binatang begitu mereka mulai bisa memproduksi bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.” (2) Jadi, apa yang membedakan manusia dengan binatang lainnya adalah karena, secara sadar, manusia memproduksi bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan atau membuat alat produksi yang terbuat dari berbagai macam bahan. Tapi, agar bisa melakukannya, mereka harus secara sadar saling bekerjasama dengan sesamanya. Masyarakat, yang melibatkan kehidupan dan kerja bersama sebagai kelompok yang integratif, merupakan cerminan hasil pengerahan tenaga kerja dalam memproduksi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Keharusan manusia untuk saling bekerjasama dalam memenuhi kebutuhannya merupakan landasan berdirinya masyarakat dan landasan sejarah manusia. Dalam konsepsi Marxis, hukum-hukum pokok kehidupan sosial adalah identik dengan hukum-hukum pokok yang mengatur sejarah manusia.

Belajar Dialektika

---

METODE DIALEKTIK

Ditulis oleh George Novack dalam "An Introduction to the Logic of Marxism", yang merupakan bahan kuliah)

Memahami (secara benar) kemajuan ilmu-pengetahuan—yang, sejak abad ke-16, sudah berkembang begitu luas dalam berbagai bidang—merupakan salah satu cara untuk mempelajari metode dialektika secara lengkap. Kemajuan ilmu-pengetahuan menuntut suatu rekonstruksi (radikal) terhadap ilmu logika, sebagaimana juga meluasnya tenaga produktif kapitalis menuntut suatu transformasi (radikal) terhadap tatanan ekonomi dan politik. Hegel, dalam karya filosofisnya, menuntaskan revolusi dalam ilmu logika tersebut dengan penuh kebimbangan (baca: perhitungan), sebaliknya dari yang dilakukan oleh kaum revolusionis kampungan seperti kaum Jacobin yang, secara serampangan, mencoba menata kembali masyarakat dan negara Perancis. Metode dialektika Hegel, yang juga merupakan suatu prestasi dalam sejarah pemikiran, hanya layak disebandingkan dengan metode dialektika Aristoteles.

Demo Ricuh, Pagar Kepatihan Dijebol

---

22 April 2007
YOGYA (KRjogja.com) - Aksi puluhan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) berujung pada bentrok dengan aparat Kepolisian, Kamis (22/4). Massa yang bergerak dari parkir Abu Bakar Ali dan berorasi di depan kantor DPRD DIY juga sempat melakukan pengerusakan pagar kantor Gubernur DIY di Kepatihan dan terlibat adu mulut dengan Sat Pol PP.

Massa yang membawa replika babi bertuliskan Lawan SBY tersebut sempat menyampaikan tuntutannya kepada pihak Pemerintah Propinsi (Pemprop) DIY yang diterima Plh Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi DIY, Abdul Cholik. Massa yang dikoordinatori Watin ini mengaku tidak terima jika penyelesaian kasus penggusuran baru akan diselesaikan setelah proses Pilkada Bantul usai. Tidak puas dengan jawaban pihak peprop, massa akhirnya melakukan pengrusakan pagar. "Kami ingin sebelum Pilkada ini sudah selesai," katanya.

Pelajaran SEJARAH DUNIA MODERN untuk Anak-anak

Sumber:
1. Historie Bogan;
2. The Hostory Books;
3. La Historia Del Capitalismo;
4. Dalam Buku Sejarah Dunia Modern, INSAN (Institut Analisa Sosial), Kuala Lumpur, 1985.

I. Pengantar

1. Kisah ini diceritakan berdasarkan tulisan yang dibuat tigapuluh tahun yang lalu. Banyak orang sukar memahami pergolakan dunia saat ini. Mereka tidak paham mengapa terjadi pergolakan. Memang, mereka mendengar radio, menonton TV, membaca banyak buku, namun mereka masih juga gagal memahami perkembangan yang terjadi. Segala yang terjadi seolah-olah tidak ada kaitan antara yang satu dengan yang lainnya.
2. Dengan demikian, guna memahami masalah tersebut, kita harus terlebih dahulu mempelajari sejarah. Tapi dunia ini terlalu luas dan sejarahnya terlalu panjang. Oleh karena itu, tentunya, rentang waktu kajian tersebut akan panjang sekali. Sekelompok pemuda di Swedia (Pal Rydberg, Gittan Jonsson, Annika Elmquist, Ann Mari Langemar, Carol Baum Schmorleitz, dan Rius) sepakat untuk mengkaji dengan teliti sejarah Eropa dan Afrika sepanjang 500 tahun yang silam. Kemudian, mereka mengunjungi setiap perpustakaan di kota-kota untuk mendapatkan buku-buku yang ada kaitan dengannya. Mereka terus menerus membaca sehingga berhasil mengumpulkan banyak catatan. Setelah itu, mereka mendiskusikan dan memperdebatkan catatan-catatan tersebut. Setelah sekian lama, maka pandangan mereka menjadi semakin jelas. Mereka kini mempunyai cukup bahan dan bersedia menjadikannya sebuah buku (termasuk dalam bentuk kartun) untuk diterbitkan. Tentu saja buku tersebut harus mudah dibaca, mudah dipahami, bahkan oleh anak-anak sekalipun. Lalu mereka membuat kerangka buku tersebut menjadi: buku ringkasan sejarah.

3. Mereka pun menemui beberapa orang untuk merundingkan penerbitannya. Dengan banyak alasan, orang-orang tersebut menolaknya. Namun, akhirnya, ada juga orang yang membantu penerbitannya. Maka mereka pun menerbitkannya dan, di beberapa negeri, sudah diterjemahkan, bakan sudah difilmkan secara berseri. Ya, inilah buku tentang SEJARAH DUNIA MODERN.

II. Perjalanan Para Pengembara
1. Kehidupan Eropa Tengah pada tahun 1400-an. Eropa Tengah terdiri dari beberapa kerajaan kecil, yang dipisahkan oleh hutan-hutan lebat. Rakyat di satu negeri tidak tahu menahu apa yang terjadi di negeri lain. Mereka tidak bisa dan tidak mau menjelajah menembus hutan belantara di sekeliling mereka untuk mengetahuinya, karena mereka tahut binatang buas, hantu atau makhluk lain yang berbahaya. Rakyat hidup dengan berburu dan mengumpulkan bahan-bahan keperluan, di samping bercocok tanam dan beternak. Anak-anak tidak bersekolah karena sekolah belum lah ada. Tidak ada pekerja atau buruh pabrik karena pabrik belum lah ada. Yang ada hanyalah TANAH, tempat mereka tinggal dan bekerja. Kaum TANI, PETANI, mengerjakan tanah, para TUKANG yang mahir membuat alas kaki, bajak atau pakaian di pasar kecil; dan PEMBESAR atau PENGUASA NEGERI (biasanya bangsawan) tinggal di istana di dalam kota; sedangkan PADRI/PASTOR berkhotbah di gereja.

Seruan Mayday AYO BURUH PEREMPUAN TURUN KE JALAN, REBUT HAKMU, LAWAN REZIM KAPITALIS PENINDAS RAKYAT DAN PEREMPUAN, SBY-BUDIONO BANGUN PERSATUAN KAUM GERAKAN DAN RAKYAT YANG DEMOKRATIK, MANDIRI, FEMINIS DAN EKOLOGIS!

Salam kesetaraan!!

Mayday atau hari buruh sedunia diperingati setiap tahun oleh kaum buruh dengan turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan kesejahteraan kaum buruh. Mayday mulai diperingati sejak 1 Mei 1890, setelah setahun sebelumnya ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional dalam Kongres Sosialis Internasional 1889. Dipilihnya 1 Mei sebagai hari buruh adalah untuk memberikan penghormatan kepada gelombang aksi-aksi pemogokan dan mobilisasi kaum buruh yang merebak di Eropa dan Amerika Serikat untuk menuntut pemberlakukan 8 jam kerja/hari, yang pada tanggal 1 Mei 1886 sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mulai mengadakan demonstrasi besar-besaran selama 4 hari di mana pada tanggal 4 Mei polisi membubarkan aksi di Chicago dengan penembakan dan bom yang menewaskan 8 orang buruh dan ratusan buruh lainnya terluka. Pimpinan-pimpinan buruh sendiri dihukum mati.
Namun, gerakan tidak berhenti, pemogokan umum terjadi dimana-mana secara besar-besaran. Kaum buruh perempuan juga memberikan andil yang cukup besar dalam aksi-aksi tersebut. Sejak tahun 1959, buruh perempuan membentuk serikat buruh perempuan pertama di New York dan memasukkan tuntutan 8 jam kerja sebagai salah satu tuntutannya. Gelombang aksi buruh-buruh perempuan terjadi pada 8 Maret 1908 yang melibatkan 15.000 buruh yang menuntut 8 jam kerja. Pemogokan umum itu sangat menakutkan kaum kapitalis, yang akhirnya di berbagai negara kebijakan 8 jam kerja diberlakukan. Dari sejarah kita mengetahui bahwa kebijakan 8 kerja yang hari ini dirasakan oleh kaum buruh adalah hasil dari perjuangan yang militan dan bersatu.

Statement of support for ILGA congress in Surabaya

National Commitee of Perempuan Mahardhika (Free Women)-Indonesia

Press Release

- Allow the ILGA conference in Surabaya to go ahead
- Fight all forms of discrimination against lesbian, gay, bisexual and transgender people
- Recognise the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender people to obtain education, healthcare, gainful employment, to organise and to live without fear
- Provide productive employment for women and lesbian, gay, bisexual and transgender people

Fraternal greetings of equality,

The opposition, banning and condemnations against the International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Association (ILGA) Congress in the East Java provincial capital of Surabaya is a violation of basic human rights and an undemocratic act!

In the lead up to the forth Asia ILGA congress that was to be held in Surabaya on March 26-28, there were a number of objections raised by organisations such as the Indonesian Ulama Council (MUI), the mass Islamic organisation Muhammadyah and various other groups and individuals on that the grounds that it would violate human rights and was not in accordance with Indonesian culture.

Political positions such as this hinder the process of advancing democratisation in Indonesia, and as we know, over the period of reformasi the process of democratisation in Indonesia has continued to decline in quality. There is already much evidence of how democratic space has not been provided in full to the poor, women and for lesbians, gays, bisexuals and transgender (LGBT) people.

Venezuela: Diskusi Mengenai Undang-undang Organik untuk Keadilan dan Kesetaraan Jender

Oleh: Jessie Blanco-Marea Sosialista
Sumber: venezuelanalysis.com, 3 Agustus 2009


Saat ini di Majelis Nasional sedang dibahas rancangan undang-undang untuk keadilan dan kesetaraan jender, diadopsi dari dari diskusi putaran pertama dan pada poin yang disetujui pada diskusi yang kedua, meskipun kita tidak tahu apakah usulan dari Romelia Matute, MP dan promotor Artikel 8 dari rancangan undang-undang kontrovesial yang menetapkan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk melaksanakan orientasi dan identitas seksual dengan bebas dan tanpa diskriminasi, dan sebagai konsekuensinya, negara akan mengakui kehidupan bersama sebagai pasangan antara dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama melalui kesepakatan bersama”. Dalam Artikel itu juga menyatakan bahwa orang yang merubah jenis kelaminnya melalui pembedahan atau prosedur lainnya, memiliki hak untuk diakui identitasnya dan untuk memperoleh atau memodifikasi dokumen-dokumen menyangkut identitas seksual mereka”, ini akan membantu negara untuk menciptakan kondisi bagi integrasi sosial mereka “dalam kondisi setara”.

RUU ini bertujuan untuk memastikan dan mempromosikan hak-hak perempuan dan laki-laki didasarkan pada kesetaraan, keadilan, tanggung jawab dan non-diskriminasi yang ditetapkan dalam undang-undang, perjanjian internasional dan konvensi yang ditandatangani oleh negara. Termasuk didalamnya hak-hak seksual dan reprodusi dan kebebasan untuk memilih apakah mau memiliki anak atau tidak (bersadarkan pada Artike 76 dalam Undang-undang Dasar). Namun, perlu diketahui bahwa draft pertama, yang telah diubah secara substansial dalam pembahasan pertama, termasuk definisi yang lebih luas dan hak-hak reproduksi seksual termasuk "hak untuk tidak mati yang disebabkan kesehatan seksual dan reproduksi oleh karena bisa diprediksi dan dicegah”.

STATEMENT SOLIDARITAS: MENGUTUK PEMBUNUHAN PENDETA PERIANUS TABUNI DI PUNCAK JAYA PAPUA, HENTIKAN KEKERASAN TERHADAP RAKYAT PAPUA

Komite Nasional
PEREMPUAN MAHARDHIKA
Sekretariat: Jalan Tebet Timur Dalam VIII P No 16 Jakarta Selatan
Tel/Fax: 0218298425, email: mahardhika.kita@gmail.com

Pernyataan Sikap
STATEMENT SOLIDARITAS:
MENGUTUK PEMBUNUHAN PENDETA PERIANUS TABUNI DI PUNCAK JAYA PAPUA,
HENTIKAN KEKERASAN TERHADAP RAKYAT PAPUA SEKARANG JUGA!

Salam Kesetaraan!
Kekerasan demi kekerasan, pembunuhan demi pembunuhan, terjadi terus-menerus di bumi Papua, nyawa manusia seakan-akan tidak ada harganya. Pendeta Perianus Tabuni telah dibunuh dengan kejam di Puncak Jaya yang merupakan kejahatan keempat dalam tahun 2010 ini yang dilakukan oleh milisi Merah Putih, bentukan TNI.

Reformasi 98 telah membuka ruang demokrasi di indonesia melalui perjuangan aksi massa mahasiswa dan rakyat yang menumbangkan simbol kediktatoran Soeharto. Kemajuan tenaga produktif menuntut terbukanya ruang demokrasi, yang selanjutnya di bawah demokratisasi itu, memberikan atmosfer bagi perkembangan tenaga produktif lebih maju lagi. Namun, tidak ada demokrasi di Papua. Tenaga produktif yang masih sangat rendah, tercerai-berai, dan konflik antar suku yang berkepanjangan sangat menguntungkan bagi keberadaan modal Freeport di Papua.

Telah selama 42 tahun Papua dijajah oleh PT. Freeport-McMoRan Copper and Gold inc. melalui anak perusahaannya PT. Freeport Indonesia Inc, yaitu dari tahun 1967, dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dilaksanakan. Artinya, secara hukum, Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Soeharto ketika belum menjadi presiden itu, tidak sah. Tapi tak ada hukum di mata modal. Penghisapan Freeport atas bumi Papua yang berserakan emas, tembaga, perak, molybdenum dan rhenium dibangun di atas kekerasan oleh kekuatan militer TNI dan milisi sipil yang dibiayai oleh PT. Freeport. Kekerasan memang bukan hal yang baru di Papua, tercatat dalam rentang tahun 1975-1997, terjadi 160 kasus pembunuhan di sekitar Freeport.

Pers Realease Bersama: Tangkap dan Penjarakan Pelaku Penyerangan, Pengrusakan dan Pembubaran Paksa Konferensi ILGA!

Sabtu, 27 Maret 2010

Pers Realease Bersama

Tangkap dan Penjarakan Pelaku Penyerangan, Pengrusakan dan Pembubaran Paksa Konferensi ILGA!
Pemerintahan SBY-Budiono Gagal Dalam Penegakkan HAM dan Melindungi Kaum LGBTIQ!
Lawan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum LGBTIQ!

Salam Demokrasi dan Setara!
Tindakan pengrusakan, penyerbuan, pembubaran dan penyerangan yang dilakukan oleh Forum Umat Islam (FUI) seperti menyegel kantor Gaya Nusantara, menyerbu dan melakukan swiping terhadap peserta konferensi ILGA di Hotel Oval merupakan tindakan yang tidak bisa dibiarkan dan harus diberikan sanksi hukum karena sudah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan memalukan Indonesia di mata Internasional.