Komite Nasional
PEREMPUAN MAHARDHIKA
Sekretariat: Jalan Tebet Timur Dalam VIII P No 16 Jakarta Selatan
Tel/Fax: 0218298425, email: mahardhika.kita@gmail.com
Kaum Perempuan Bersatu Tuntaskan Agenda Reformasi 1998 Wujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Anti Kapitalis, Anti Militerisme, dan Anti Patriarki
PEREMPUAN MAHARDHIKA
Sekretariat: Jalan Tebet Timur Dalam VIII P No 16 Jakarta Selatan
Tel/Fax: 0218298425, email: mahardhika.kita@gmail.com
Kaum Perempuan Bersatu Tuntaskan Agenda Reformasi 1998 Wujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Anti Kapitalis, Anti Militerisme, dan Anti Patriarki
Salam Kesetaraan dan Perjuangan Rakyat Miskin!
Kaum perempuan Indonesia harus menghargai pencapaian-pencapaian positif dari gerakan reformasi 98’. Mengingat, nasib kaum perempuan indonesia pada masa Orde Baru sangat tragis. Setelah gerakan-gerakan perempuan dihancurkan dengan membubarkan organisasi-organisasi perempuan yang progresif. Orde Baru lalu membangun organisasi perempuan yang langsung dibawah kontrol pemerintah seperti PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dll. Ideologi yang ditanamkan pada organisasi ini adalah “Ibuisme” (perempuan sebagai isteri dan ibu yang baik). Organisasi perempuan dibangun berdasarkan hirarki pangkat dan kedudukan suami. Perempuan kembali didomestifikasikan (dirumahkan) dan diposisikan sebagai warga negara kelas dua. Bahkan di saat gerakan feminisme tengah berkembang di Eropa dan Amerika pada tahun 80an, gerakan perempuan di Indonesia telah padam sama sekali. Rezim Orde Baru yang mengukuhkan kekuasaannya dengan operasi militer telah menelan banyak korban dan sebagian besar adalah kaum perempuan. Kejahatan yang dilakukan oleh militer pada perempuan-perempuan di wilayah operasi militer seperti Aceh, Papua, dan Timor-Timur ini berupa pelecehan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Bahkan belum hilang dalam ingatan kita, Pelaku yang bertanggungjawab terhadap pemerkosaan dan pembunuhan Marsinah juga belum diseret ke pengadilan.
Prestasi Gerakan Mahasiswa 98’ adalah berhasil menggulingkan simbol kediktatoran Orde Baru, Soeharto dan membuka ruang demokrasi, berupa kebebasan pers, berorganisasi, demonstrasi dan seterusnya. Keberhasilan-keberhasilan yang harus terus dimajukan untuk memenuhi kehendak pembebasan perempuan dan rakyat miskin.
Keterlibatan perempuan dalam aksi-aksi protes di tahun 1998 cukup besar, bahkan mampu berada di garis depan berhadap-hadapan dengan aparat militer. Gerakan 98’ juga berhasil memajukan sejumlah perempuan dalam kepemimpinan politik kiri, walau mengalami pasang surut. Yang paling penting adalah ruang demokrasi yang terbuka memberikan atmosfer bagi pembangunan organisasi dan gerakan perempuan progresif, setelah 32 tahun dipenjarakan oleh rezim Orde Baru yang sangat patriarkis di dalam organisasi-organisasi bentukan Orba (PKK dan Dharma Wanita). Dan gerakan reformasi telah mengembalikan metode aksi massa sebagai metode gerakan perempuan dan rakyat untuk berjuang.
Telah 12 tahun sejak kejatuhan Soeharto, namun belum ada tanda-tanda penuntasan agenda refomasi: penegakkan supremasi hukum; pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, sebagaimana janji para elit-elit reformis (gadungan) yang diserahi kekuasaan oleh mayoritas kaum gerakan 98’. Justru kekuatan lama atau Sisa-sisa Orde Baru kembali mengkonsolidasikan diri untuk berkuasa dan menipu rakyat; hukum diperjual-belikan; korupsi merajalela di semua instansi pemerintahan. Golkar sebagai kekuatan politik yang paling berdosa pada masa Orde Baru masih tegak berdiri, termasuk komando-komando teritori TNI yang tidak pernah dibubarkan, serta pelanggaran HAM di masa Orba tidak pernah diusut. Demokrasi yang sudah dimenangkan berusaha dipukul mundur oleh rezim agen kapitalis dengan mengefektifkan fungsi aparat Satpol PP, pembiaran terhadap milisi sipil reaksioner (FPI dan kelompok-kelompok fundamentalis lainnya), dan pelarangan peredaran buku.
Reformis gadungan yang berada dalam partai-partai reformis seperti PDI-P, PKB, PAN, PPP, sangat pengecut terhadap kekuatan sisa Orde Baru. Sekarang, bersama-sama dengan pemerintahan agen kapitalis, SBY-Budiono, mereka malah membangun koalisi mesra untuk bersama-sama melakukan penipuan dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyelamatkan dan menguntungkan perusahaan-perusahaan kapitalis, yang di sisi lain menghancurkan kehidupan perempuan dan rakyat miskin di berbagai sektor.
Pencabutan subsidi di sektor rakyat (TDL, BBM, Pupuk, Air dsb), penjualan aset-aset negara, perdagangan bebas, pembayaran utang luar negeri dan banyak lagi adalah serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan agen kapitalis yang didiktekkan oleh lembaga-lembaga donor internasional (IMF, World Bank, WTO, ADB) pemberi utang. Jumlah utang Indonesia saat ini sudah mencapai hampir 2000 Trilyun dengan jumlah cicilan utang luar negeri untuk tahun 2010 sebesar 101 Trilyun. Untuk pembayaran ini, pemerintah akan menarik pinjaman luar negeri lagi dan mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN). Itu lah sebabnya jumlah utang setiap tahun semakin bertambah yang dengan senang hati diberikan oleh imprealis yang tentu saja dengan jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya adalah sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan jumlah penduduknya yang sebanyak 230 juta jiwa.
Dampak dari kebijakan kapitalisme berupa kenaikan harga sembako; pendidikan dan kesehatan yang mahal; penggusuran dan peningkatan tuna wisma; PHK di mana-mana dan pengangguran massal; penyingkiran petani dan masyarakat adat; kerusakan lingkungan dan penyakit; meningkatnya prostitusi, kriminalitas dan kekerasan terhadap perempuan. Ini lah kemiskinan (yang kebanyakan perempuan) dan penghancuran tenaga produktif rakyat miskin dan perempuan.
Perempuan dan rakyat Indonesia tidak mungkin bisa sejahtera di bawah kekuasaan rezim kapitalis maupun elit-elit politik yang mengaku reformis padahal penipu rakyat (gadungan). Maka tidak ada jalan lain yang harus dilakukan adalah mengganti pemerintahan boneka imprealis, SBY Budiono beserta elit-elit politik yang bercokol di kekuasaan hari ini. Hal ini hanya akan bisa dilakukan bila perempuan dan rakyat membangun kekuatan sendiri dengan membangun organisasi-organisasi perempuan dan rakyat mandiri untuk menuntut kesetaraan dan kesejahteraan dan melancarkan perebutan kekuasaan dengan mobilisasi-mobilisasi massa. Kita memerlukan revolusi untuk suatu perubahan yang menyeluruh, agar dapat menyelesaikan persoalan perempuan dan rakyat secara menyeluruh pula.
Olehnya untuk Peringatan 12 Tahun Reformasi, kami dari Perempuan Mahardhika menuntut:
1. Adili kasus korupsi dan kejahatan pelanggaran HAM semasa Orde Baru.
2. Sita harta Soeharto dan kroni-kroninya.
3. Kembalikan ingatan sejarah gerakan perempuan Indonesia.
Di bawah pemerintahan rezim kapitalis sekarang, tidak mungkin tuntutan-tuntutan di atas akan dipenuhi secara keseluruhan, maka jalan keluarnya adalah:
1. Ganti Pemerintahan Rezim Kapitalis, SBY-Budiono dan elit-elit politik penipu rakyat (reformis gadungan).
2. Bangun Pemerintahan Rakyat Miskin.
3. Tolak bayar (hapus) utang luar negeri.
4. Pemusatan Pembiayaan di dalam negeri.
5. Bangun industrialisasi nasional di bawah kontrol buruh dan rakyat.
6. Pemenuhan tuntutan-tuntutan mendesak rakyat
7. Bangun Kebudayaan Maju (berlawan, modern, feminis, demokratik, disiplin, solidaritas, internasionalis, dsb).
Sekali lagi, Perempuan Mahardhika menyerukan kepada seluruh perempuan dan rakyat untuk membangun organisasi dan gerakan yang bersatu, demokratik, feminis dan ekologis. Hanya dengan demikian, baru lah gerakan pembebasan perempuan dan rakyat yang sejati dapat diperjuangkan dan dimenangkan.
Kaum perempuan Indonesia harus menghargai pencapaian-pencapaian positif dari gerakan reformasi 98’. Mengingat, nasib kaum perempuan indonesia pada masa Orde Baru sangat tragis. Setelah gerakan-gerakan perempuan dihancurkan dengan membubarkan organisasi-organisasi perempuan yang progresif. Orde Baru lalu membangun organisasi perempuan yang langsung dibawah kontrol pemerintah seperti PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dll. Ideologi yang ditanamkan pada organisasi ini adalah “Ibuisme” (perempuan sebagai isteri dan ibu yang baik). Organisasi perempuan dibangun berdasarkan hirarki pangkat dan kedudukan suami. Perempuan kembali didomestifikasikan (dirumahkan) dan diposisikan sebagai warga negara kelas dua. Bahkan di saat gerakan feminisme tengah berkembang di Eropa dan Amerika pada tahun 80an, gerakan perempuan di Indonesia telah padam sama sekali. Rezim Orde Baru yang mengukuhkan kekuasaannya dengan operasi militer telah menelan banyak korban dan sebagian besar adalah kaum perempuan. Kejahatan yang dilakukan oleh militer pada perempuan-perempuan di wilayah operasi militer seperti Aceh, Papua, dan Timor-Timur ini berupa pelecehan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Bahkan belum hilang dalam ingatan kita, Pelaku yang bertanggungjawab terhadap pemerkosaan dan pembunuhan Marsinah juga belum diseret ke pengadilan.
Prestasi Gerakan Mahasiswa 98’ adalah berhasil menggulingkan simbol kediktatoran Orde Baru, Soeharto dan membuka ruang demokrasi, berupa kebebasan pers, berorganisasi, demonstrasi dan seterusnya. Keberhasilan-keberhasilan yang harus terus dimajukan untuk memenuhi kehendak pembebasan perempuan dan rakyat miskin.
Keterlibatan perempuan dalam aksi-aksi protes di tahun 1998 cukup besar, bahkan mampu berada di garis depan berhadap-hadapan dengan aparat militer. Gerakan 98’ juga berhasil memajukan sejumlah perempuan dalam kepemimpinan politik kiri, walau mengalami pasang surut. Yang paling penting adalah ruang demokrasi yang terbuka memberikan atmosfer bagi pembangunan organisasi dan gerakan perempuan progresif, setelah 32 tahun dipenjarakan oleh rezim Orde Baru yang sangat patriarkis di dalam organisasi-organisasi bentukan Orba (PKK dan Dharma Wanita). Dan gerakan reformasi telah mengembalikan metode aksi massa sebagai metode gerakan perempuan dan rakyat untuk berjuang.
Telah 12 tahun sejak kejatuhan Soeharto, namun belum ada tanda-tanda penuntasan agenda refomasi: penegakkan supremasi hukum; pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, sebagaimana janji para elit-elit reformis (gadungan) yang diserahi kekuasaan oleh mayoritas kaum gerakan 98’. Justru kekuatan lama atau Sisa-sisa Orde Baru kembali mengkonsolidasikan diri untuk berkuasa dan menipu rakyat; hukum diperjual-belikan; korupsi merajalela di semua instansi pemerintahan. Golkar sebagai kekuatan politik yang paling berdosa pada masa Orde Baru masih tegak berdiri, termasuk komando-komando teritori TNI yang tidak pernah dibubarkan, serta pelanggaran HAM di masa Orba tidak pernah diusut. Demokrasi yang sudah dimenangkan berusaha dipukul mundur oleh rezim agen kapitalis dengan mengefektifkan fungsi aparat Satpol PP, pembiaran terhadap milisi sipil reaksioner (FPI dan kelompok-kelompok fundamentalis lainnya), dan pelarangan peredaran buku.
Reformis gadungan yang berada dalam partai-partai reformis seperti PDI-P, PKB, PAN, PPP, sangat pengecut terhadap kekuatan sisa Orde Baru. Sekarang, bersama-sama dengan pemerintahan agen kapitalis, SBY-Budiono, mereka malah membangun koalisi mesra untuk bersama-sama melakukan penipuan dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyelamatkan dan menguntungkan perusahaan-perusahaan kapitalis, yang di sisi lain menghancurkan kehidupan perempuan dan rakyat miskin di berbagai sektor.
Pencabutan subsidi di sektor rakyat (TDL, BBM, Pupuk, Air dsb), penjualan aset-aset negara, perdagangan bebas, pembayaran utang luar negeri dan banyak lagi adalah serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan agen kapitalis yang didiktekkan oleh lembaga-lembaga donor internasional (IMF, World Bank, WTO, ADB) pemberi utang. Jumlah utang Indonesia saat ini sudah mencapai hampir 2000 Trilyun dengan jumlah cicilan utang luar negeri untuk tahun 2010 sebesar 101 Trilyun. Untuk pembayaran ini, pemerintah akan menarik pinjaman luar negeri lagi dan mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN). Itu lah sebabnya jumlah utang setiap tahun semakin bertambah yang dengan senang hati diberikan oleh imprealis yang tentu saja dengan jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya adalah sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan jumlah penduduknya yang sebanyak 230 juta jiwa.
Dampak dari kebijakan kapitalisme berupa kenaikan harga sembako; pendidikan dan kesehatan yang mahal; penggusuran dan peningkatan tuna wisma; PHK di mana-mana dan pengangguran massal; penyingkiran petani dan masyarakat adat; kerusakan lingkungan dan penyakit; meningkatnya prostitusi, kriminalitas dan kekerasan terhadap perempuan. Ini lah kemiskinan (yang kebanyakan perempuan) dan penghancuran tenaga produktif rakyat miskin dan perempuan.
Perempuan dan rakyat Indonesia tidak mungkin bisa sejahtera di bawah kekuasaan rezim kapitalis maupun elit-elit politik yang mengaku reformis padahal penipu rakyat (gadungan). Maka tidak ada jalan lain yang harus dilakukan adalah mengganti pemerintahan boneka imprealis, SBY Budiono beserta elit-elit politik yang bercokol di kekuasaan hari ini. Hal ini hanya akan bisa dilakukan bila perempuan dan rakyat membangun kekuatan sendiri dengan membangun organisasi-organisasi perempuan dan rakyat mandiri untuk menuntut kesetaraan dan kesejahteraan dan melancarkan perebutan kekuasaan dengan mobilisasi-mobilisasi massa. Kita memerlukan revolusi untuk suatu perubahan yang menyeluruh, agar dapat menyelesaikan persoalan perempuan dan rakyat secara menyeluruh pula.
Olehnya untuk Peringatan 12 Tahun Reformasi, kami dari Perempuan Mahardhika menuntut:
1. Adili kasus korupsi dan kejahatan pelanggaran HAM semasa Orde Baru.
2. Sita harta Soeharto dan kroni-kroninya.
3. Kembalikan ingatan sejarah gerakan perempuan Indonesia.
Di bawah pemerintahan rezim kapitalis sekarang, tidak mungkin tuntutan-tuntutan di atas akan dipenuhi secara keseluruhan, maka jalan keluarnya adalah:
1. Ganti Pemerintahan Rezim Kapitalis, SBY-Budiono dan elit-elit politik penipu rakyat (reformis gadungan).
2. Bangun Pemerintahan Rakyat Miskin.
3. Tolak bayar (hapus) utang luar negeri.
4. Pemusatan Pembiayaan di dalam negeri.
5. Bangun industrialisasi nasional di bawah kontrol buruh dan rakyat.
6. Pemenuhan tuntutan-tuntutan mendesak rakyat
- Lapangan kerja produktif bagi perempuan dan rakyat.
- Upah layak dan setara.
- Jaminan sosial bagi seluruh rakyat untuk memajukan tenaga produktif, berupa: kesehatan, perumahan, listrik, air bersih, dan transportasi massal.
- Teknologisasi pekerjaan rumah tangga Sediakan tempat penitipan anak gratis yang berkualitas untuk rakyat.
- Pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, setara, ekologis dan bervisi kerakyatan.
- Mengembalikan ingatan sejarah rakyat dan penulisan sejarah yang jujur.
- Bubarkan komando teritorial.
- Cabut dan revisi seluruh UU dan peraturan yang mendiskriminasikan kaum perempuan.
- Membangun lembaga khusus untuk mewujudkan kesetaraan.
- Hapus poligami.
- Kuota 50% untuk perempuan di semua jabatan public.
- Hapus diskriminasi terhadap setiap orang yang berdasarkan orientasi seksual, agama, ras, kepercayaan, suku dan seterusnya.
- Perbaikan kerusakan lingkungan.
7. Bangun Kebudayaan Maju (berlawan, modern, feminis, demokratik, disiplin, solidaritas, internasionalis, dsb).
Sekali lagi, Perempuan Mahardhika menyerukan kepada seluruh perempuan dan rakyat untuk membangun organisasi dan gerakan yang bersatu, demokratik, feminis dan ekologis. Hanya dengan demikian, baru lah gerakan pembebasan perempuan dan rakyat yang sejati dapat diperjuangkan dan dimenangkan.
Perempuan Keluar Rumah!
Lawan Kapitalisme, Berjuang untuk Kesejahteraan dan Kesetaraan
Ganti Pemerintahan Kapitalis SBY-Boediono; Tinggalkan Elit-elit Politik Busuk
Bersatu, Bentuk Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin
Jakarta, 21 Mei 2010
Komite Nasional Perempuan Mahardhika
Sarinah
Ketua
Dian Novita
Sekretaris
Lawan Kapitalisme, Berjuang untuk Kesejahteraan dan Kesetaraan
Ganti Pemerintahan Kapitalis SBY-Boediono; Tinggalkan Elit-elit Politik Busuk
Bersatu, Bentuk Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin
Jakarta, 21 Mei 2010
Komite Nasional Perempuan Mahardhika
Sarinah
Ketua
Dian Novita
Sekretaris
Tidak ada komentar:
Posting Komentar