PENYERANGAN FPI TERHADAP FESTIVAL Q!FILM, BENTUK KEMUNDURAN DEMOKRASI DI INDONESIA

(Mahardhika.News) tindakan represivitas yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) kembali terjadi. Kini menimpa festival film internasional LGBTIQ yang diselenggarakan di tiga kota di Indonesia, antara lain Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya. Aksi demonstrasi FPI yang terjadi di jakarta ini telah mengakibatkan pembatalan jadwal pemutaran film di Centre Culturel Francais, Japan Foundation dan Goethe Institute tanggal 28 September 2010. Meski demikian, Festival film yang bertujuan untuk mengkampanyekan hak asasi kaum LGBTIQ dan penyebaran HIV/AIDS ini akan tetap diselenggarakan.

Dalam salah satu orasinya, FPI menyatakan akan melakukan pengrusakan jika dalam kurun waktu 1x24 jam terhitung sejak tanggal 28 September 2010 pukul 10.00 Wib festival Q!Film tidak segera dibubarkan. Festival film bertaraf internasional yang diselenggarakan sejak 24 september 2010 hingga 3 oktober 2010 ini merupakan salah satu dari 24 festival terbaik internasional yang fokus pada kampanye hak asasi kaum LGBTIQ, dalam ajang Copenhagen OutGames Festival dan Danish Institute for Human Rights (DIHR) pada tahun 2009 lalu. Di Indonesia sendiri, penyelenggaraan festival ini adalah yang ke sembilan kalinya sejak tahun 2002 namun baru tahun ini mendapat ancaman pembubaran dari Milisi sipil reaksioner.

Pelarangan terhadap penyelenggaraan Festival Film LGBTIQ ini merupakan bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia. Pernyataan sikap Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menolak dukungannya terhadap festival film LGBTIQ merupakan bentuk konkrit kegagalan pemerintah di bawah kekuasaan SBY-Boediono dalam melakukan pengawalan terhadap penegakan demokrasi Indonesia. Tindakan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI secara implisit telah melegitimasi represivitas FPI atas nama “Pemberantasan Maksiat”.

Hal ini disampaikan oleh Dian Novita, Selaku Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika. “kami mengecam segala bentuk tindak kekerasan yang dapat mengancam penegakan demokrasi” Dian menambahkan. Menurut dian, salah satu solusi saat ini adalah menyatukan kekuatan dari elemen masyarakat baik itu dari kalangan gerakan demokratik, gerakan perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun individu perempuan untuk melawan bentuk represivitas dan ancaman demokrasi di Indonesia. (LIM)