Pelarangan terhadap penyelenggaraan festival film internasional yang mengusung isu tentang LGBTIQ dan persoalan gender oleh Front Pembela Islam (FPI) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan tindakan yang mengancam penegakkan demokrasi di Indonesia. Sejak reformasi tahun 1998, penegakkan demokrasi di Indonesia terus mengalami kemunduran. Ancaman terhadap kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah dari kalangan milisi sipil reaksioner dengan mengatasnamakan “pemberantasan maksiat ” semakin gencar terjadi. Pengontrolan terhadap kebebasan orientasi seksual masyarakat melalui pengkonstruksian heteronormativitas melalui elemen-elemen masyarakat dengan tegas telah mengebiri hak kaum LGBTIQ sebagai bagian dari entitas masyarakat yang harus diakui keberadaannya.
Represivitas dari milisi sipil reaksioner, khususnya yang dilakukan oleh Front Pembela Islam terhadap penyelenggaraan festival film LGBTIQ merupakan ancaman keras terhadap penegakan demokrasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia di bawah kekuasaan SBY-Boediono adalah pemerintahan yang gagal mengawal proses demokrasi di Indonesia. Hingga saat ini tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang menyatakan dukungan dan pengakuan terhadap kaum LGBTIQ, bahkan mengamini tindakan represif yang kerap kali dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap agenda yang mengusung kebebasan kaum LGBTIQ. Tindakan pembiaran pemerintah terhadap aksi kekerasan FPI secara implisit memberikan legitimasi terhadap milisi sipil reaksioner untuk terus menodai demokrasi Indonesia. Pernyataan sikap dari Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menolak dukungannya terhadap penyelenggaraan Festival Q film dan secara tegas mengatakan bahwa penyelenggaraan Festival Film LGBTIQ adalah kegiatan seni dan kebudayaan yang tidak sesuai dengan kaidah islam dan etika masyarakat yang berlaku, setelah adanya penyerangan terhadap festival film LGBTIQ , merupakan tindakan pengecut yang telah berkontribusi terhadap maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh milisi sipil reaksioner. Oleh karena itu, kami mengecam keras segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun milisi sipil reaksioner yang dapat mengancam keberadaan kaum LGBTIQ dan menyatakan :
1. Mengecam represivitas yang dilakukan oleh FPI terhadap penyelenggaraan Q Film
2. Mengecam tindakan pemerintah (SBY-Boediono, Elit politik) yang tidak memberikan perlindungan terhadap kebebasan kaum LGBTIQ dan melakukan pembiaran terhadap tindak kekerasan dari FPI
3. Pernyataan sikap dari Kementerian Komunikasi dan Informasi merupakan tindakan pengecut pemerintah untuk melepas tanggung jawab dari penegakan demokrasi di Indonesia
4. Menyerukan kepada gerakan demokratik untuk bergabung bersama-sama melawan segala bentuk ancaman demokrasi Indonesia
5. Menyerukan kepada gerakan perempuan maupun individu perempuan untuk menyatukan kekuatan dan melawan segala bentuk diskriminasi.
6. Menuntut pengakuan terhadap hak kaum LGBTIQ.
PEREMPUAN KELUAR RUMAH, BANGUN ORGANISASI DAN GERAKAN PEREMPUAN, LAWAN PATRIARKI DAN KAPITALISME UNTUK KESETARAAN DAN KESEJAHTERAAN.
Komite Nasional Perempuan Mahardhika
Jakarta, 28 September 2010
Ketua Sekretaris
Sarina Dian Novita
Tidak ada komentar:
Posting Komentar