Aksi yang di pimpin oleh Rinto Papua ini, menegaskan bahwa cabut status daerah operasi militer (DOM) dan kebijakan bumi hangus dari tingginambut puncak Jaya Papua.
Secara bergantian, perwakilan organisasi menyampaikan orasi politiknya. Komite nasional Perempuan Mahardhika ((Dept. Bacaan dan Produksi Alat-alat Propaganda), Hartati Panigfat mengatakan bahwa masalah yang terjadi di Papua semakin meningkat mereka masih di intimidasi dan terus menerus di siksa di perkosa oleh TNI/POLRI ini adalah aksi membabi buta yang dilakukan oleh aparat. Pemerintah hari ini tidak berpihak terhadap rakyat miskin,SBY-BUDIONO telah gagal memimpin negara ini. Ketua Komite Nasional PEMBEBASAN, Ika Pratiwi mengatakan bahwa perempuan dan rakyat Papua harus bersatu untuk mengusut tuntas masalah yang terjadi di Papua, Perubahan dan penuntasan demokrasi tidak bisa lagi di sandarkan kepada pemerintahan SBY-Budiono.
Sejak bulan maret sampai saat ini kondisi masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya semakin mencekam atas kehadiran Militer Indonesia baik TNI/POLRI. Sepanjang jalan dari Mulia Ibu Kota Kab. Puncak Jaya menuju Tingginambut hingga ke distrik Illu dan sepanjang jalan dari distrik mulia kota ke Yambi dimana tempat /lokasi pembunuhan Werius telenggen sehari - hari sampai hari ini masih mencekam. Masyarakat sudah tidak ada kebebasan untuk melakukan aktifitas sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari di kabupaten puncak jaya pada umumnya dan khususnya distrik Tingginambut dan Kampung Yambi distrik mulia ( Ibu Kota Puncak Jaya). Mereka semakin merasa tidak aman. Bunyi tembakan di kota mulia dan ujuk kekuatan militer ditengah-tengah kota mulia menjadi pemandangan sehari-hari. Militer datang bukan untuk mengayomi masyarakat tetapi menekan, mengintimindasi serta membunuh rakyat sipil di Kota Kabupaten Puncak Jaya.
pemberlakuan daerah operasi militer telah meligitimasi tindak kekerasan yang dilakukan TNI/POLRI terhadap warga papua. Ini jelas merupakan pelanggaran HAM dan ancaman terhadap demokrasi dunia, banyak rakyat yang di tembak, penyiksaan, dan pemerkosaan terhadapa perempuan di daerah operasi militer. Warga sipil yang lewat sepanjang jalan dari Distrik Illu melewati Tingginambut dan dari distrik Mulia melewati Distrik Tingginambut dengan tujuan Distrik Illu sudah sangat tidak aman karena sepanjang jalan itu telah dikuasi dan diduduki oleh militer Indonesia baik TNI dan POLRI (BROMOB) begitupula dari distrik Kota Mulia menuju ke Yambi juga hal yang sama sehingga ruang gerak masyarakat sipil puncak jaya baik pegawai negeri maupun masyarakat sangat terbatas semua rakyat puncak Jaya hidup dalam ketakukutan. Orang biasa berteriak dari kebun sekarang sudah susah dan semua dilarang.
Maka dengan ini kami dari perempuan mahardhika yang tergabung dalam aksi solidaritas untuk papua (SUP) menuntut dan mendesak rezim fasis SBY-Budiono untu segera:
1. cabut status daerah operasi militer (DOM) dan kebijakan bumi hangus dari tingginambu, puncak jaya papua
2. komnas HAM segera menyelidiki kasus kekerasan Militer di tingginambu, puncak jaya papua
3. hentika dan tarik pengiriman militer organic dan non-organik ke puncak jaya papua dan seluruh papua
4. hentikan intimidasi dan kekerasan militer di puncak jaya papua
5. stop diskriminasi dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan (hp)
Perjuangan pembebasan atas suatu rezim kekuasaan yg tidak berpihak kepada kaum yg lemah wajib untuk di lawan..!!!
BalasHapusSalam juang bagi kwn2 Perempuan Mahardika serta seluruh Perempuan Indonesia dan Papua.