Untuk Mengobarkan Perlawanan Menolak Penggusuran Di Sepanjang Bantaran Sungai Cisadane

---

Salam Kesetaraan dan Salam Perjuangan Rakyat Miskin!

Sebentar lagi, pemukiman warga di sepanjang bantaran Cisadane akan rata dengan tanah karena digusur. Penggusuran ini jelas tanpa solusi, tanpa ganti rugi dan tanpa relokasi ke tempat yang lebih baik. Apa pun alasan penggusuran, pemerintah daerah Tangerang harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Penggusuran dipastikan akan mengerahkan aparat Satpol PP, yang memang dibentuk sebagai alat-alat kekerasan terhadap orang miskin. Padahal lembaga Satpol PP berisikan orang-orang yang sebelumnya tak memiliki pekerjaan (pengangguran), yang lalu direkrut untuk menindas sesamanya, orang-orang miskin. Inilah taktik negara yang mewakili kepentingan kapitalis (pemilik modal) untuk mengadu-domba sesama orang miskin. Olehnya, sudah selayaknya jika Satpol PP dibubarkan.

Seharusnya negara, bila benar mewakili kepentingan rakyat miskin, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang meningkatkan produktivitas (kemampuan produksi) rakyat dengan membangun industri nasional untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat.

Namun, jangankan menyelenggarakan jaminan sosial buat orang miskin, pemerintah justru menjadi perwakilan bagi kalangan berduit (borjuis). Setiap kebijakan yang dikeluarkan, ribuan rakyat dimiskinkan. Berbagai kebijakan tersebut telah berulang kali menghantam rakyat miskin. Lihat saja kebijakan pencabutan subsidi rakyat yang menjadi salah satu penyebab harga-harga barang dan jasa menjadi mahal, penjualan aset-aset negara kepada pihak swasta yang kebanyakan adalah investor asing, pembukaan pasar bebas, dan utang luar negeri yang terus bertambah dengan jumlahnya sekarang hampir mencapai Rp2000 trilyun. Lalu, dengan berkedok membantu orang-orang miskin diberikanlah BLT, PNPM Mandiri yang sama sekali tidak membuat rakyat menjadi mandiri, melainkan tergantung. Apalagi bantuan-bantuan tersebut nyatanya berasal dari utang luar negeri.

Ada harga yang harus dibayar! Begitulah dengan mudahnya negara menyerahkan sumber daya alam (minyak, gas, tembaga, emas, dan banyak lagi) kepada investor asing, termasuk menyerahkan tanah rakyat dengan menggusurnya terlebih dahulu. Sudah berkali-kali dapat dilihat bahwa tanah-tanah yang digusur pada akhirnya digunakan untuk membangun kawasan perkantoran atau mall.
Fenomena penggusuran di mana-mana adalah bentuk dari ekspansi (perluasan) modal yang dilakukan oleh kapitalisme. Apapun alasannya: keindahan kota, adipura, dan seterusnya, pada akhirnya seperti berbagai pengalaman yang sudah-sudah, tanah yang digusur diperuntukkan untuk pembangunan demi kepentingan pemilik modal. Penggusuran juga lebih menunjukkan ketidakbertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat yang digusur, seringkali ganti rugi tidak sesuai, relokasi pada tempat-tempat yang tidak strategis dan bahkan lebih buruk.

Perlawanan terhadap penggusuran dilakukan dengan militan. Seperti penolakan penggusuran terhadap pedagang asongan yang dilakukan di Makassar dengan membuat barikade-barikade pertahanan dan melempar aparat yang mau menggusur (Satpol PP). Atau seperti yang ditunjukkan warga Parangtritis di Jogjakarta yang menolak penggusuran dengan berdemo ke Kepatihan Pemprov DIY. Dan yang terbaru adalah perlawanan warga Priok yang menolak penggusuran makan Mbah Priok.

Masyarakat Cisadane dan sekitarnya yang saat ini sedang terancam penggusuran bisa belajar bahwa jika kekuatan rakyat disatukan, maka kita akan bisa menolak penggusuran. Pemda Tangerang akan menggusur seluruh pemukiman di bantaran kali Cisadane dan akan mengembangkan kawasan Sungai Cisadane sebagai kawasan wisata, kawasan preservasi dan konservasi budaya. (sumber: http://www.tangerangkota.go.id/?tab=profil&tab2=17&idp=25&hal=1&idIsiProfil=95). Bisa dipastikan proyek-proyek pengembangan semacam ini akan lebih menguntungkan pengusaha.
Ini lah hasil yang rakyat terima setelah Pemilu 2009 yang lalu! Tidak ada satu pun elit-elit dan partai-partai politik yang berkuasa hari yang dapat dipercaya, sehingga tidak ada alasan bagi rakyat lagi untuk menggantungkan harapan kepada mereka. Yang harus dilakukan adalah membangun kekuatan sendiri dengan organisasi dan mengobarkan perlawanan menentang musuh-musuh rakyat, lalu berkuasa dan membentuk pemerintahan sendiri, Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin.

Semakin besar dan luas persatuan, maka akan semakin besar pula kekuatan kita. Perempuan, harus juga mengambil bagian dalam gerakan-gerakan rakyat. Hanya dengan semakin banyak perempuan yang terlibat, bahkan bisa menjadi pemimpinnya, maka akan semakin besar kekuatan, semakin menghargai kaum perempuan, dan semakin bisa untuk menang. Apalagi, kaum perempuan di Cisadane yang menjadi korban penggusuran berjumlah mayoritas, sekitar 400an warga adalah Ibu-ibu yang harus menjadi barisan terdepan untuk menghadang aparat penggusur.

Untuk itu, kami dari Perempuan Mahardhika menyerukan agar warga di sepanjang Bantaran sungai Cisadane mengorganisasikan diri dan bersatu untuk melancarkan tuntutan:

1. Tolak penggusuran di Sepanjang Bantaran Sungai Cisadane.
2. Bubarkan Satpol PP.
3. Sediakan lapangan pekerjaan produktif bagi seluruh rakyat.
4. Perumahan massal yang murah, sehat, massal dan berkualitas.
5. Sediakan Air, listrik dan transportasi massa untuk rakyat miskin.
6. Pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat.
7. Penitipan anak gratis dan berkualitas di kampung-kampung dan pabrik-pabrik.

Program-program ini hanya dapat diwujudkan dengan jalan keluar:
1. Pemusatan Pembiayaan di dalam negeri.
2. Nasionalisasi dan Bangun industri nasional untuk lapangan pekerjaan.
2. Hapus utang luar negeri.
3. Pemenuhan kebutuhan darurat rakyat (pendidikan, kesehatan, rumah, air, listrik dst)
5. Kebudayaan maju: demokrasi, feminis, melawan, bersolidaritas, rajin, disiplin, dan mau belajar.

Sekali lagi, rakyat harus percaya diri dengan kekuatannya sendiri.

Perempuan Keluar Rumah!
Lawan Kapitalisme, Berjuang untuk Kesejahteraan dan Kesetaraan
Ganti Pemerintahan Kapitalis SBY-Boediono; Tinggalkan Elit-elit Politik Busuk
Bersatu, Bentuk Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin

Jakarta, 25 April 2010
Komite Nasional
PEREMPUAN MAHARDHIKA


Sharina
Ketua

Dian Novita
Sekretaris