Penghargaan Terhadap Para Ibu Pejuang dan Nonton Film Bersama

---

Peringatan Hari Ibu 2012 oleh Perempuan Mahardhika Jakarta Utara

Perempuan Mahardhika seringkali memperingati momen hari Ibu dengan melaksanakan aksi long march, namun tidak dengan peringatan hari Ibu di Jakarta Utara kali ini. Tanpa bermaksud mengabaikan kepentingan aksi massa, kawan-kawan struktur baru Perempuan Mahardhika Jakarta Utara memilih merespon hari Ibu dengan melakukan pertemuan para Ibu dan kaum perempuan untuk saling berbagi pengalaman dan nonton film bersama pada Minggu sore 23 Desember 2012. Agenda yang bersifat konsolidatif ini ditujukan untuk membumikan isu perempuan terutama di kalangan kawan-kawan serikat buruh FBLP (Forum Buruh Lintas Pabrik)[1] serta lingkungan masyarakat di sekitar kantor sekaligus juga untuk memperkenalkan struktur Perempuan Mahardhika Jakarta Utara yang baru saja terbentuk.

Pembagian bunga kertas dilakukan sebagai cara pengundangan acara di atas. Bunga yang identik sebagai simbol kasih sayang dibagikan kepada para Ibu yang ada di KBN Cakung sehari sebelum acara dan para tetangga di sekitar kantor FBLP pada Minggu pagi. Deskripsi acara ditempelkan pada setiap bunga kertas yang dibagi. Baik para Ibu atau perempuan yang belum menjadi ibu bahkan anak-anak kecil pun ikut berkerumun agar dapat meraih bunga-bunga kertas itu.

Belajar Lebih Dalam Untuk Melawan Musuh-Musuh Perempuan

SF Lanjutan - Perempuan Mahardhika

Setelah sukses menyelenggarakan Sekolah Feminis (SF) untuk Pemula beberapa bulan yang lalu, Komite Nasional (KN) Mahardhika kemudian melaksanakan tahap lanjut dari program pendidikan tersebut yang bernama SF Lanjutan, bertempat di Jakarta, 11-12 Desember 2012 lalu.

Jika SF Pemula berisi tentang pengenalan awal problem-problem perempuan maka pada SF Lanjutan ini peserta diajak untuk mengetahui landasan-landasan teoritik tentang problem tersebut. Oleh karena itu dipilihlah 2 topik utama dalam SF kali ini yaitu pembahasan tentang Patriarki dan Kapitalisme.

Peserta dari SF Lanjutan ini utamanya adalah mereka yang sudah mengikuti program SF Pemula untuk Mahasiswa ataupun Buruh. Akhirnya, terdapat 20 orang peserta SF Lanjutan dengan perincian 2 peserta dari Medan, 2 dari Samarinda, 3 dari Makassar dan 1 dari Sinjai. Kemudian, 1 dari Ternate, 2 dari Yogyakarta, 5 dari Mojokerto, dan 3 orang dari Jakarta (peserta SF Buruh) serta 1 lagi adalah kawan laki-laki dari pimpinan organisasi Mahasiswa (PEMBEBASAN) yang mendaftarkan diri menjadi peserta.

Liputan Aksi Bersama Respon Perkosaan Buruh Migran di Malaysia

Karena Kami Manusia, Maka Kami Melawan

Liputan aksi bersama lawan perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan 

Marah atas keberulangan kasus perkosaan yang dialami buruh migran Indonesia di Malaysia, kali ini Forum Buruh Lintas Pabrik-Perjuangan Pergerakan Buruh Indonesia (FBLP-PPBI) bersama dengan Perempuan Mahardhika, Radio Komunitas Marsinah FM, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Serikat Pekerja Tekstil Tanah Abang (SPTBG) mengadakan aksi bersama di Kedutaan Besar Malaysia (17/11/12) yang dipimpin oleh Midamidarti sebagai kordinator lapangan. Massa aksi yang sebagian besar buruh dan berjumlah sekitar 50an orang ini memulai aksinya pada pukul 10.05 wib. Massa aksi berjalan dari titik kumpul menuju Kedubes Malaysia sambil meneriakan salah satu yel-yel “Buruh Migran Diperkosa SBY Tanggung Jawab”. 

Tepat di depan Kedutaan, mereka menyampaikan orasi politiknya. Nisma, salah seorang perwakilan dari SBMI menyatakan,  setelah SBY menghadiri undangan Ratu Inggris sebagai bentuk apresiasi Inggristerhadap perkembangan yang dicapai Indonesia dan menerima gelar  kehormatan dari Ratu Elizabeth II, namun ironisnya persoalan buruh migran termasuk perkosaan terus menerus berulang. Nisma juga menyatakan kekecewaannya karena persoalan buruh migran yang tidak berdokumen ini dihubungkan dengan kasus perkosaan yang dialami korban. Faktanya, dalam kasus penangkapan terhadap buruh migran tak berdokumen ini, buruh migran perempuan selalu menjadi korban yang paling rentan kekerasan terutama kekerasan seksual. Namun bukan berarti buruh migran perempuan tak berdokumen dijadikan alasan untuk tidak mendapatkan perlindungan yang aman dan nyaman bagi mereka. 

PERNYATAAN SIKAP AKSI BERSAMA LAWAN PERKOSAAN DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

"Tangkap, adili, penjarakan pelaku pemerkosaan buruh migran Indonesia di Malaysia!"

Buruh migran atau yang selama ini banyak disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendapatkan julukan yang sangat mulia yaitu Pahlawan Devisa. Namun, apa yang mereka hasilkan sangat berbanding terbalik dengan apa yang mereka dapatkan. Baru-baru ini kita dengar di media bahwa ada “harga discount” untuk buruh migran asal Indonesia, tenaga kerja yang mereka hasilkan di obral dan dihargai murah tanpa pernah diberitahu hak mereka sebagai pekerja. Pendidikan rendah, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan yang tidak mampu disediakan pemerintah membuat mereka terpaksa untuk memilih jalan menjadi pekerja  di negeri orang, dengan harapan mendapatkan upah yang besar dan mampu memenuhi mimpi-mimpi keluarga. 

Selain itu, minimnya pengetahuan tentang hak-hak sebagai perempuan dan pekerja, menjadikan buruh migran asal negara kita juga rentan mengalami pelecehan bahkan pemerkosaan. Ditambah lagi, belum adanya kebijakan dalam negeri yang mengatur tentang Pekerja Rumah Tangga baik migran maupun domestik. Bahkan MoU atau nota kesepakatan yang dibuat antara pemerintah Malaysia dengan Indonesia yaitu buruh migran dapat memegang sendiri dokumen pribadi mereka dan memperoleh hari libur, tidak berjalan. Ini terlihat dari kasus yang dialami oleh buruh migran Indonesia yang ditangkap kepolisian Penang lantaran tidak membawa dokumen asli (paspor). Tidak berhenti disitu, buruh migran tersebut juga mengalami pelecehan serta pemerkosaan selama ditahan, dan perkosaan ini dilakukan oleh tiga orang polisi di Pos Polisi tempat dia diamankan. Tidak lama berselang, pemberitaan mengenai perkosaan juga di alami oleh buruh migran asal Aceh yang disekap dan diperkosa oleh Majikannya di Negeri Sembilan. Hal ini menambah catatan hitam pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi pekerjanya diluar negeri. 

---

Statement Perempuan Mahardhika:

Mengapresiasi Upaya Penanganan Cepat PEMBEBASAN Kolektif Kota Ambon terhadap Korban Pelecehan Seksual di Ruang Publik

Pada tanggal 3 Juli 2012, Perempuan Mahardhika menerima pengaduan pelecehan seksual yang dialami anggota Perempuan Mahardhika di Pasar Mardika Ambon. Tindakan pelecehan seksual yang dialami RH berupa pelecehan terhadap anggota tubuh yaitu dengan sengaja memegang bagian tubuh korban, menarik jilbab dan berkata tidak sopan. Perempuan Mahardhika mengutuk tindakan pelecehan seksual yang dilakukan pelaku dan mengapresiasi dukungan PEMBEBASAN Kolektif Kota Ambon dengan mendampingi korban dalam pendiskusian, mencari dan melaporkan pelaku ke kantor polisi terdekat. Harapannya upaya penanganan cepat ini bisa menjadi inspirasi bagi semua kolektif dan organisasi rakyat lainnya.

Kami menyadari bahwa perempuan adalah yang paling rentan menjadi korban pelecehan seksual. Hal ini ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat patriarkhi, yang menempatan perempuan sebagai obyek seksual, makhluk kelas dua. Perempuan dipaksa sebagai pemuas hasrat seksual lelaki. Oleh karenanya kami mempunyai tanggung jawab untuk terus mengkampanyekan bahwa perempuan mempunyai hak atas tubuhnya untuk terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual, salah satunya yang marak terjadi adalah pelecehan seksual. Terlebih dalam masyarakat patriarkhi hari ini, pelecehan seksual menjadi hal yang biasa dilakukan karena terjadi terus menerus, dibiarkan begitu saja tanpa ada peringatan/teguran sebagai sanksi moral untuk tidak melakukannya lagi. Dan situasi inilah yang juga mendorong kami menerbitkan buku saku A-Z Pelecehan Seksual, Lawan dan Laporkan, dengan harapan korban bisa berani bercerita, berani melawan dan melaporkan tindakan pelaku minimal pada lingkungan sekelilingnya. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus mengkampanyekan Stop Perempuan Jadi Korban Kekerasan Seksual. Pelecehan Seksual, Lawan dan Laporkan! Jika mengetahui keluarga, teman, pacar, tetangga, atau siapapun menjadi korban, segera tangani dan laporkan tindakan pelecehan seksual yang dialami korban dan mengupayakan pemulihannya.

PRESIDEN, JANGAN SELALU DESKRIDITKAN ORANG PAPUA, SEGERA EVALUASI KEAMANAN DI PAPUA

---

Eskalasi kekerasan di Papua semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir ini. Teror, kekerasan dan ancaman menjadi wajah keseharian kehidupan masyarakat di Papua. Sepanjang bulan Juni saja, sebanyak 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka akibat ditembak secara misterius.

Situasi ini harusnya menjadi perhatian serius Presiden. Nyawa yang hilang sia-sia harus dipandang sebagai bentuk kelalaian Negara dalam memberikan perlindungan keamanan bagi warga negaranya. Presiden tak dapat dengan mudahnya menyatakan bahwa apa yang terjadi di Papua hanya dalam ‘skala kecil dan korban yang  limited’. Pernyataan Presiden yang menuduh separatis di balik serangan yang beruntun di Papua juga terlalu dini dan tampak jelas kembali mendeskreditkan orang Papua. Presiden justru menyalahkan orang Papua yang telah menjadi korban dalam situasi ini. Hal ini memperkuat pernyataan pejabat pemerintahan dan aparat keamanan yang simpang siur dan justru memperkeruh suasana di Papua. Semestinya semua pihak menunggu hasil penyelidikan yang menyeluruh untuk membuka tabir kekerasan dan pelaku kekerasan di Papua sebagai bentuk pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban negara.

Terhadap berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi ini, kami mendesak Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk :

1. Memastikan agar kekerasan segera dihentikan.

2. Menginstruksikan seluruh institusi pemerintahan serta aparat keamanan untuk segera memulihkan keamanan di Papua dan menjamin rasa aman bagi rakyat Papua.

3.      Menginstruksikan efektivitas peran satuan intelejen dari Polri, TNI dan BIN untuk bersinergi dalam mencari informasi untuk menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan untuk Papua. 

4.      Mengevaluasi kinerja Polri dan TNI di Papua yang nyata telah gagal memberikan perlindungan keamanan di Papua.

5.      Membentuk tim pencari fakta independen untuk menggelar penyelidikan secara cepat, efektif agar dapat mengungkap kebenaran dan membawa pelaku ke dalam proses hukum.

6.      Membentuk tim untuk audit penggunaan senjata dan peluru, terutama peluru-peluru yang digunakan dalam penembakan/pembunuhan misterius untuk mendeteksi sejauhmana kemungkinan penyelundupan senjata terjadi.

7.      Mempercepat kebijakan yang terukur dan terformalisasi untuk mewujudkan damai di Papua

Pelangi Kuba: Revolusi Seksual di dalam Revolusi

---

Oleh: Rachel Evan

Diterjemahkan oleh: Vivi Widyawati

Ketika aku berusia 16 tahun, saya pergi ke acara solidaritas untuk Kuba di kota kelahiranku. Dalam pidato penutupan yang inspiraitf tentang catatan kesehatan di Kuba, standar pendidikan dan kebijakan revolusi untuk mengirimkan dokter-dokter dan guru-guru ke negeri-negeri miskin, dengan teriakan meriah “Cuba yes, Yankee No!” . Jauh lebih baik dari perasaan, nyanyian dan tarian palsu saat di gereja. Bertahun-tahun kemudian saya memutuskan untuk mengunjungi Kuba dan melihat revolusi dengan mata sendiri dan menghilangkan garis homopobia.

  Pekerjaan ini membantu untuk meletakkan kebohongan dan distorsi yang telah dilakukan oleh Pemerintan Amerika tentang revolusi Kuba yang tidak demokratis, homopobia dan tiran. Kunjungan dan studi saya tentang Kuba membuktikan bahwa tidak ada dasar atas tuduhan tersebut.

Melawan Homopobia dan Pendudukan

29/05/2012

tags: homoseksual, Kampanye BDS, Palestina, pendudukan Israel,queer

Melawan Homopobia dan Pendudukan

Alex de Jong[1]

Haneen Maikey (HM) adalah seorang perempuan, warga negara Palestina dan anggota Al Qaws—suatu kelompok queer[i]— yang melakukan kunjungan ke Amsterdam pada bulan Juni untuk berbicara tentang perjuangan emansipasi seksual dan melawan pendudukan Israel. Alex de Jong melakukan wawancara dengannya sebagai seorang queer sekaligus warga negara Palestina dan kontribusinya sebagai queer terhadap perjuangan pembebasan Palestina, untuk pembaca Grenzeloos di Belanda.

HM: Aku berkunjung ke sini untuk berbagi pengalamanku sebagai seorang aktivis queer Palestina. Sebagai sebuah gerakan, kami seringkali dimarjinalisasi oleh media—jika seseorang menulis tentang queer di Palestina, selalu mengabaikan apa yang kami katakan menyangkut  diri kami. Melainkan, fokusnya selalu pada kami yang dianggap sebagai korban, bukan pada prestasi-prestasi kami.  Itulah salah satu alasan mengapa kami pikir penting berbicara mengenai pengalaman-pengalaman kami dalam pertemuan-pertemuan seperti ini atau dalam speaking tour seperti yang baru saja kami lakukan di Amerika Serikat. Al Qaws adalah sebuah kelompok akar rumput queer dan LGBT yang memfokuskan diri menjawab kebutuhan-kebutuhan individu dan membangun komunitas dimana orang-orang bisa merasa bebas mengakui semua indentitas diri mereka, tanpa harus memilih, misalnya, antara menjadi queer atau menjadi warga negara Palestina. Bagi kami, ini merupakan bagian dari visi besar menantang dan menghancurkan hirarki-hirarki seksual dan jender di dalam masyarakat Palestina.

Bebaskan Baba Jan dan Seluruh Tahanan Politik Hunza dan Faisalabad 9!

---

Surat untuk Kedutaan Pakistan di Jakarta, Indonesia

Kepada: Bapak. Sanaullah
Duta Besar Pakistan
Jalan Mega Kuningan Barat Blok E.3.9 Kav. 5-8, Mega Kuningan Jakarta Selatan Indonesia
Telpon: +62-21-57851836-8
Faks: +62-21-57851645
Email: pakembassyjakarta@gmail.com
Website: www.mofa.gov.pk/Indonesia/default.aspx

Bebaskan Baba Jan dan Seluruh Tahanan Politik Hunza dan Faisalabad 9;

Demokrasi dan Kesejehtaraan untuk seluruh rakyat Pakistan!

Salam hormat,

• Kami menulis surat ini pada anda terkait beberapa pendukung dan anggota Partai Buruh Pakistan (LPP) yang ditahan diberbagai penjara Pakistan, termasuk  9 buruh tekstil di penjara Faisalabad. 15 aktivis saat ini berada di penjara Gilgit termasuk Baba Jan, anggota terpilih Komite Federal LPP. Mereka BUKAN teroris. Mereka adalah aktivis politik. Namun demikian, mereka semua dikenakan undang-undang Anti Teroris.

Perdana Menteri Yousaf Raza Gilani mengatakan pada 14th November 2011, berbicara di Mandi Bahuldin, bahwa tidak ada tahanan politik saat ini di Pakistan. Namun nyatanya terdapat setidaknya, 24 orang anggota dan pendukung LPP di penjara atas alasan politik. Terdapat banyak lagi yang menghilang di penjara-penjara Baluchistan diluar dari mereka yang saat ini menghilang (di luar tahanan).

• Kami menulis surat ini untuk meminta intervensi anda segera bersama dengan pemerintah Pakistan menjamin pembebasan Baba Jan dan lima tahanan politik lain yang saat ini di tahan di wilayah Gilgit-Baltistan. Baba Jan adalah pemimpin Partai Buruh Pakistan sekaligus Front Pemuda Progresif di wilayah itu.

Sikap dan Seruan Politik Sekber Buruh Jabotabek Menuju 14 Tahun Reformasi

---

Persoalan Rakyat Tidak Mampu Diselesaikan Dengan Reformasi!
Lawan & Gulingkan Kediktatoran (Orde) Modal!

Beberapa hari lagi kita akan masuk pada momentum bersejarah yang membuktikan kebesaran kekuatan rakyat, yaitu tumbangnya kediktatoran orde baru Soeharto. Tepat pada 21 Mei 1998, atas tekanan kekuatan rakyat yang membanjiri pusat-pusat kekuasaan dan aset-aset vital ketika itu, Soeharto tak punya jalan lain kecuali mengikuti tuntutan rakyat untuk berhenti jadi penguasa. Sorak kemenangan seakan memperpanjang ‘nafas rakyat’ untuk mengenyam harapan atas kehidupan yang lebih merdeka dan bermartabat.

Kini, menjelang berjalannya tahun ke-14 reformasi, banyak rakyat mulai bertanya, apakah hasil dari reformasi itu? Diawal-awal perjalanannya (1998-2001) kita masih dapat melihat bahwa reformasi menghasilkan kebebasan berkumpul/berorganisasi, berpendapat, dan aspek-aspek lain atas demokrasi (kelembagaan/prosedural), yang sedikit meluaskan ruang partisipasi ekonomi politik rakyat. Namun semakin berjalannya waktu, permukaan yang seakan demokratis dan berpengharapan terlihat semakin bopeng dan keropos. Rakyat mulai mengeluhkan kenyataan yang semakin absen menghadirkan kesejahteraan. Bahkan kebebasan berkumpul dan berpendapat saja yang dahulu sempat didapat kini mulai dicerabut oleh penguasa dengan berbagai macam cara. Puluhan lembaga yang hadir pasca reformasi pun seperti tak memiliki kekuatan untuk membela kepentingan rakyat.

PERS RILIS MENGGUGAT KEMBALI KASUS MARSINAH 19 TAHUN KASUS MARSINAH TERBENGKALAI: USUT TUNTAS KASUS MARSINAH

---

(RADIO KOMUNITAS MARSINAH FM, PEREMPUAN MAHARDHIKA, FORUM BURUH LINTAS PABRIK (FBLP-PPBI),  KASBI, GSPB-PPBI, PEMBEBASAN)

19 tahun yang lalu, pada 9 Mei 1993, jasad Marsinah ditemukan tergeletak di sebuah gubuk berdinding terbuka di pinggir sawah dekat hutan jati, di dusun Jegong, desa Wilangan, kabupaten Nganjuk, lebih seratus kilometer dari pondokannya di pemukiman buruh desa Siring, Porong. Tidak pernah diketahui siapa yang meletakkan mayatnya di sana. Sama halnya tidak pernah diketahui siapa pembunuh sebenarnya, siapa yang menjadi otak dari pembunuhan seorang buruh perempuan pabrik Arloji yang kini pabrik dan tempat tinggalnya sudah tenggelam oleh lumpur Lapindo.

Pernyataan Sikap Perempuan Mahardhika

Tolak Hasil Keputusan DPR; 

Kenaikan BBM dan Pemiskinan Perempuan: Rejim SBY-Budiono dan DPR Gagal! 

  Bukti palsu sudah berkali-kali ditunjukan oleh rejim SBY-Budiono dan DPR. Sama seperti rejim-rejim sebelumnya, rejim SBY-Budiono tidak pernah punya kehendak untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat terlebih bagi perempuan miskin. Gerakan rakyat berhasil menghentikan langkah rejim menaikan harga BBM. Namun perjuangan belum selesai, kenaikan harga BBM ditunda hingga 6 bulan ke depan, dengan pilihan opsi 2; harga BBM tidak akan dinaikkan sekarang, tetapi Pemerintah diperbolehkan menaikkan harga BBM bila harga minyak mentah (ICP) naik sebesar 15% dari asumsi 120 dolar AS per barel yang tercantum dalam RAPBN-P 2012. Artinya opsi tersebut tetap mengikuti skema pasar International, sehingga kenaikan harga BBM menjadi tak terelakan, tetap akan naik. Tindakan rejim SBY-Budiono akan menaikkan harga BBM yang sudah menjadi wacana 1 bulan ini dan memakan banyak korban dalam setiap aksi penolakan, merupakan kebijakan yang semakin menghancurkan kapasitas kemajuan rakyat dengan jurang kemiskinan yang kian jauh. Ditengah penghancuran kemanusiaan tersebut, perempuan lah yang paling menjadi korban. Setelah persoalan perkosaan yang menjadi isu di peringatan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret lalu, penghancuran kapasitas kemajuan perempuan semakin dalam dirasakan ketika juga harus menghadapi kebijakan kenaikkan harga BBM. Artinya perempuan sebagai korban perkosaan sama beratnya dengan perempuan sebagai korban kenaikkan harga BBM. Sehingga jelas di depan mata, kenaikan harga BBM yang merupakan turunan dari persoalan kemiskinan akibat sistem Kapitalisme, merupakan persoalan mendesak kaum perempuan miskin hari ini dan penting untuk direspon bersama dengan gerakan rakyat lainnya. Oleh sebab itu, kaum perempuan berkepentingan terhadap pembangunan konsolidasi secara keberlanjutan menolak kenaikan harga BBM karena kapitalisme sebagai penyebab kemiskinan Indonesia (dan juga dunia) melanggengkan patriarki yang telah ribuan tahun menghancurkan kapasitas kemanusiaan perempuan. Lalu apa dampaknya bagi perempuan ketika BBM dinaikkan? 

1. Pemiskinan Perempuan

Neoliberal sebagai jalan keluar krisis Kapitalisme justru menghancurkan kemajuan perempuan dan rakyat serta menghancurkan kemanusiaan. Melalui resep-resep penyesuaian struktural (SAP), seperti pencabutan subsidi sosial, liberalisasi perdagangan dan investasi, disiplin fiscal, reformasi perpajakan, privatisasi, deregulasi (penghapusan tarif dan hambatan perdagangan), serta perlindungan hak kepemilikan, menyebabkan ketergantungan negara-negara dunia ketiga khususnya Indonesia pada skema ekonomi politik yang dijalankan pemodal-pemodal Internasional seperti konsensus washington, IMF, Bank Dunia, dll (Kebijakan hutang, pembukaan pasar sebebas-bebasnya, dll). Alhasil, Indonesia dikondisikan untuk bersaing dengan pasar Internasional. Dampaknya, kemiskinan kian akut. Persoalan kemiskinan menjadi persoalan mendasar kaum perempuan dan rakyat. Di Indonesia, persoalan kemiskinan menurut data Bank Dunia (World Bank) menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 100 juta jiwa, 70 % nya adalah perempuan dan sebagian besarnya adalah kaum Ibu. Ibu, sebagai perempuan penanggung anaklah—baik sebagai istri maupun tidak—yang menderita paling berat dari meningkatnya kemiskinan dan kekerasan saat ini. BLT yang sudah berjalan tidak mampu menurunkan harga. Sebelum BBM naik, kenaikan harga sudah lebih dulu naik. Jika BBM naik, kenaikan harga barang/kebutuhan pokok akan makin bertambah, artinya pemiskinan perempuan terutama perempuan sebagai Ibu juga akan semakin bertambah. 

2. Pemiskinan perempuan bertambah, patriarki semakin merajalela

Akan begitu banyak derita yang akan ditanggung perempuan yang hidup dalam masyarakat Kapitalisme yang melanggengkan patriarkhi. Tentu, beban ganda yang ditanggung perempuan mau tidak mau harus ditambah lagi dengan beban memikirkan manejemen kebutuhan domestik dengan dampak kenaikkan harga BBM (ongkos transport, harga barang, harga sembako juga semakin naik). Dalam askes pendidikan, ditengah lilitan kemiskinan jika ditambah dengan kenaikan BBM, perempuan tidak diprioritaskan untuk sekolah tinggi. Begitu pula akses kesehatan, kaum perempuan akan kesulitan mengakses kesehatan terlebih kesehatan reproduksinya. ”Hari ini sudah bisa makan saja, sudah cukup”, tanpa mempertimbangkan asupan gizi yang baik bagi kesehatan tubuh, khususnya bagi ibu hamil dan setelah melahirkan serta gizi anak sebagai generasi bangsa. Belum lagi, tingkat kekerasan seksual seperti perkosaan, pelecehan seksual, KDRT, perdagangan perempuan, dll yang akan semakin bertambah khususnya bagi perempuan klas menengah-miskin. Kekerasan sangat berkaitan dengan kemiskinan. Kekerasan sulit diatasi tanpa peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan. Status perempuan yang dinomerduakan di dalam keluarga (tidak diakui sebagai kepala kelurga) membuat kaum Ibu memiliki beban lebih berat dengan maupun tanpa suami. Kaum Ibu yang bekerja di luar rumah masih dibebankan pekerjaan rumah tangga sebagai tugas utamanya (beban ganda), status pekerjaan si ibu pun hanya dianggap “membantu suami”, sehingga ia tidak pernah diberikan hak atas tunjangan keluarga. Situasi ini akan sangat merugikan bagi ibu-ibu pekerja orang tua tunggal. Minimnya akses terlebih jika BBM naik, menyebabkan perempuan pekerja sulit menikmati fasilitas memadai (murah dan aman) dan upaya hukum jika terjadi kekerasan seksual. Sehingga hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan semakin jauh dari harapan. 

  Kedua situasi diatas saling berkaitan dan berdampak pada kondisi kaum perempuan di Indonesia. Oleh karenanya sudah cukup menyandarkan penyelesaian jalan keluar kemiskinan akibat kapitalisme kepada rejim SBY-Budiono, yang tak pernah konsisten. Tanpa jalan keluar penyelesaian kemiskinan (krisis) yang konsisten memutus rantai kapitalisme, persoalan patriarkhi yang menghambat kemajuan perempuan akan semakin sulit untuk diatasi. Dengan demikian, ditengah pengelolaan industri tambang yang minim teknologi dan tidak berpihak pada rakyat, kami menyerukan jalan keluar: 

1. Nasionalisasi aset tambang khusunya minyak dan gas di bawah kontrol rakyat

Di Indonesia ada 60 kontraktor Migas yang terkategori ke dalam 3 kelompok: (1) Super Major: terdiri dan ExxonMobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco yang menguasai cadangan minyak ‘70% dan gas 80% Indonesia; (2) Major; terdiri dan Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex dan Japex yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%; (3) Perusahaan independen; menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%. Walhasil, kita bisa melihat bahwa minyak dan gas bumi kita hampir 90% telah dikuasai korporasi internasional dan hasilnya tentu diekspor (dinikmati) ke negara dunia maju. Rakyat tidak dapat menikmati hasil buminya sendiri. 

2. Industrialisasi Nasional di bawah kontrol rakyat dan daya dukung lingkungan

Cadangan minyak yang dimiliki Indonesia sebesar 1,3 juta barel per hari merupakan landasan bagi Indonesia untuk mengembangkan industri dengan teknologi yang maju serta pengelolaan manejemen yang pro pada rakyat dan lingkungan dibarengi dengan peningkatan tenaga produktif di Indonesia. 

3. Penghapusan utang luar Negeri, prioritaskan APBN pada anggaran Pendidikan, kesehatan, fasilitas yang aman dan memadai khusunya bagi perempuan dan rakyat pada umumnya

Utang kian membengkak, per tanggal 31 Mei 2011, Indonesia memiliki utang US$ 201,07 Miliar atau Rp 1.716 triliun. Angka ini melonjak dibanding tahun 2010, yaitu Rp 1.676 triliun. Stop membayar utang, prioritaskan APBN pada anggaran pendidikan dan kesehatan untuk membangun kapasitas kemajuan rakyat. 

4. Jaminan sosial untuk Ibu, merupakan tanggung jawab negara untuk mengurangi beban domestik bagi Ibu. Karena untuk mengurangi beban domestik bagi ibu bukan hanya dengan melakukan pembagian kerja dalam rumahtangga secara setara, tetapi pemberian jaminan sosial baik kesehatan gratis, pendidikan gratis, tempat pemeliharaan dan pendidikan anak yang terjangkau bahkan gratis, subsidi untuk ibu-ibu miskin dan masukan penambahan tunjangan keluarga di dalam komponen upah pekerja perempuan yg memiliki tanggungan anak. 

5. Tarik pajak progresif terhadap korporasi raksasa dan orang-orang terkaya, juga pajak pada setiap transaksi keuangan di pasar saham sebagai sumber dana jaminan sosial untuk ibu. Dimana tuntutan ini dilakukan diluar kewajiban yang dimandatkan UU Kesehatan terhadap 5% alokasi APBN terhadap sektor kesehatan (saat ini sektor kesehatan hanya mendapat 1,85% dari total APBN). 

Seruan kepada kaum perempuan Indonesia:

Ayo, kaum perempuan keluar rumah, berorganisasi, bangun gerakan perempuan dan lanjutkan penolakan kenaikaan BBM, bergabunglah dengan gerakan rakyat lainnya agar persatuan meluas dan kuat untuk membangun pemerintahan yang adil dan setara. 

Tolak Hasil Keputusan DPR, Lanjutkan Perjuangan Penolakan Kenaikan Harga BBM! 

Usut Tuntas Kasus Pelanggaran HAM yang dilakukan polisi dan TNI! 

Komite Nasional Perempuan Mahardhika

Hari Perempuan Internasional: perjuangan untuk pembebasan*

---

Zely Ariane[1] 

Aksi melawan pelecehan seksual, Minggu 4 Maret 2012, di Bunderan HI Jakarta

Hari Perempuan Internasional tahun ini di Indonesia ditandai dengan meningkatnya serangan terhadap perempuan. Peningkatan frekuensi kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, dan rencana pemerintah menaikkan harga BBM baru-baru ini mengancam dan membebani semua perempuan, khususnya perempuan miskin.

Perempuan Mahardhika adalah organisasi perempuan yang terus mencoba membangun suatu pergerakan perempuan melawan semua bentuk penindasan dan eksploitasi yang disebabkan oleh kapitalisme, patriarki, dan militerisme. Melawan pelecehan seksual dan kebijakan ekonomi yang semakin jauh memfeminisasi kemiskinan adalah bagian dari perjuangan penting bagi pembebasan perempuan di Indonesia.


Kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, bukanlah suatu fenomena baru. Menurut Vivi Widyawati, salah satu pimpinan Komite Nasional Perempuan Mahardhika, ia seperti suatu “kejahatan yang sunyi” yang jarang disuarakan oleh kaum kiri dan pergerakan sosial di Indonesia—dengan pengecualian organisasi-organisasi perempuan. Kejahatan ini terjadi setiap hari, disetiap bagian dan aspek kehidupan perempuan: dari rumah ke jalan ke tempat kerja, termasuk institusi-institusi negara.

Kejahatan seksual juga digunakan sebagai alat politik seperti yang banyak terjadi di daerah-daerah “rawan konflik” seperti Aceh[2] dan Papua[3], stigmatisasi dan penyalahan terhadap korban terjadi pada Gerakan Perempuan Indonesia (Gerwani) oleh pemerintah militer Indonesia sejak 1965[4], kekerasan seksual terhadap etnis perempuan Cina selama kerusuhan 1998 di Jakarta[5], serta sebagai alat perang, seperti pada kasus perjuangan kemerdekaan Timor Leste melawan negara Indonesia[6]. Dan tentu saja, kita tidak lupa pada kejahatan terhadap Marsinah[7].

Di saat yang sama perempuan mendapatkan manfaat paling sedikit dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 6% itu. Pertumbuhan ini hampir tak berdampak pada angka kematian ibu yang rata-rata masih sama 320 per 100.000 kelahiran (masih yang tertinggi di Asia), atau angka buta huruf perempuan yang mencapai 10,5 juta jiwa berusia di bawah 15 tahun[8]. Jumlah perempuan Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010 sebesar 118.048.783 jiwa dari total populasi 237.556.363[9]. Secara umum, pertumbuhan ekonomi sangat sedikit dampaknya pada partisipasi perempuan di sekolah yang hanya bertambah sedikit lebih dari 1/5 dalam 29 tahun[10]. Sebelas persen perempuan di atas 10 tahun tidak pernah sekolah sama sekali.[11]

Itulah sebabnya kaum perempuan adalah yang paling banyak diperdagangkan di industry seks sebagai “perempuan penghibur” dan pelacur, serta mendominasi pekerjaan paling rendah keterampilan, bekerja dalam keadaan yang paling tidak aman, rentan, dan paling eksploitatif, seperti pekerja rumah tangga (di dalam dan di luar negeri) atau di industry manufaktur (mayoritas garmen, tekstil, dan elektronik).
Artikel ini mencoba menempatkan benang merah yang mengaitkan dua isu mendesak penindasan perempuan ini, pada peringatan hari perempuan internasional tahun ini.

Dua Politik dari Dua Kepentingan Tak Terdamaikan

---

Zely Ariane*

Ada tiga hal yang paling mungkin dapat membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Pertamadan paling utama adalah perluasan perlawanan dan peningkatan kreativitas radikalisasi rakyat, keduaperluasan mobilisasi dan militansi anggota serikat-serikat buruh, dan ketiga polarisasi serius antara partai-partai pendukung dan penolak kenaikan BBM di DPR.

Tulisan ini bertujuan menbandingkan dua politik perlawanan yang sedang mewarnai penolakan rencana kenaikan BBM kali ini. Walau politik semacam ini tentu saja tidak muncul belakangan, melainkan sudah menjadi ciri khas politik Indonesia. Politik pertama adalah politik yang anti partisipasi massa, politik lobi-lobi, politik tipu-tipu atau, pada konteks situasi saat ini, politik cuci tangan dan selamatkan muka. Politik kedua adalah politik pergerakan rakyat, yang mendorong partisipasi langsung, aksi-aksi langsung, hingga kemandirian politik rakyat dari politik yang pertama. Dengan demikian politik kedua yang saya maksudkan secara langsung membedakan dirinya dengan “politik pengerahan massa” atas berbagai tujuan anti demokrasi atau kepentingan elit tertentu.

Politik Cuci Tangan dan Selamatkan Muka

Mengharapkan hal yang ketiga dapat terjadi, berdasarkan rekam jejak politik partai-partai yang duduk di DPR saat ini, hampir bisa dipastikan mustahil. Seperti maling kesiangan, manuver walk out dalam sidang pembahasan kenaikan harga BBM yang dilakukan Gerindra dan Hanura[1] menjadi komedi belaka ketika ditanggapi dengan  instruksi pelarangan anggota turun ke jalan, karena akan merusak citra partai[2]. Bagaimana mungkin Gerindra menggagalkan kenaikan BBM dengan walk out? Bisa saja mereka akan berkata bahwa yang penting sudah bersikap menolak melalui tindakan walk out tersebut, dan mereka tinggal cuci tangan dan selamatkan muka dengan menuding kebrengsekan pemerintahan SBY-Budiono saja. Sementara satu-satunya upaya menggagalkan rencana kenaikan BBM, melalui pengerahan massa, dilarang. Demikianlah oportunisme tulen, sejak dalam pikiran.

Bintang selanjutnya adalah PDIP. Sebuah partai ‘oposisi’ yang paling memiliki peluang ikut serta melakukan penggagalan rencana kenaikan BBM kali ini. Namun, tersebutlah Megawati, ratunya PDIP, yang sering menjilat ludahnya sendiri[3]. Terhadap rencana kenaikan BBM, Mega pada 10 Januari kembali setuju dan menyarankan kenaikan BBM[4], dan sekitar tanggal 13 Maret menyatakan bahwa partainya memutuskan menolak kenaikan harga BBM[5]. Rieke Dyah Pitaloka, salah satu dari sedikit para penyelamat wajah PDIP, mengatakan bahwa Megawati merestui mobilisasi massa menolak kenaikan BBM, sehingga cukup lumayan massa PDIP turun ke jalan di Surabaya, Solo, dan Jakarta pada 27 Maret 2012. Namun beberapa jam saja setelah mobilisasi tersebut, Megawati segera menyatakan larangan turun ke jalan dengan atribut partai[6]. Menurut Tjahyo Kumolo di TVONE sore, 27 Maret 2012, PDIP itu adalah partai TNI: Taat Nurut Instruksi Ibu Megawati. Dan tak lebih dari 12 minggu saja, sudah dua kali Megawati menjilat ludahnya sendiri.

Tak ketinggalan partai pendukung pemerintah seperti PKS, yang sudah menyurati SBY terkait penolakan mereka terhadap kenaikan BBM[7]. Bahkan kata mereka tak segan-segan dikeluarkan dari koalisi partai pendukung pemerintah. Bukankah kita sudah sering  dan mulai muak mendengar jargon-jargon kosong PKS semacam ini?

Demikianlah berbagai atraksi partai-partai kesohor yang sedang berjuang untuk menarik kembali simpati rakyat, tentu saja demi pemilu 2014 nanti, di tengah partisipasi pemilu yang terus menurun[8].  Tapi sayangnya, perjuangan mereka kurang keras untuk mencuci tangan yang sudah dekil dan selamatkan muka yang sudah tebal selama 13 tahun pasca reformasi.

Berita Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2012

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/03/08/111793/Ratusan-Aktivis

08 Maret 2012 | 13:57 wib

Ratusan Aktivis Perempuan Tolak Sistem Kapitalisme

  01

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Peringatan Hari Perempuan Sedunia di Yogyakarta, Kamis (8/3), diwarnai dengan aksi demo. Ratusan aktivis wanita yang menamakan diri Gerakan Perempuan Indonesia (Gepari), menyuarakan aspirasi di halaman Gedung DPRD Provinsi DIY.

Mereka menyebut negara gagal melindungi dan mensejahterakan kaum perempuan. Indikasinya terlihat dari berbagai hal. Mulai dari maraknya kasus hukum yang menimpa perempuan, hingga masalah upah yang rendah.

Koordinator aksi, Ade mengatakan meski keterlibatan perempuan di parlemen meningkat, namun penetapan produk hukum yang diskriminatif terhadap kaum hawa juga semakin banyak. "Tiap tahun Hari Perempuan diperingati di seluruh dunia. Tapi di negara kita, masih saja ditemui wanita yang menjadi korban penindasan dan ketidakadilan," katanya.

Kondisi yang menyudutkan posisi perempuan ini disebabkan negara yang menganut sistem kapitalisme. Banyak imbas negatif yang akhirnya harus ditanggung perempuan seperti pelanggaran hak cuti haid, cuti hamil, dan cuti melahirkan. "Para kapitalis memanfaatkan situasi untuk mendapatkan buruh perempuan dengan upah murah. Mereka juga rentan di-PHK karena anggapan perempuan bukan pencari nafkah utama," tegasnya.

Ketika berhadapan dengan hukum terutama menyangkut kasus kekerasan seksual, posisi wanita juga kerap disudutkan. Dalam KUHP, perkosaan masih menjadi satu pasal dengan bab kesusilaan. Padahal kasus itu murni murni kriminal. "Artinya pemerkosa hanya dianggap sebagai orang dengan perbuatan tidak bermoral. Seharusnya kasus perkosaan diberi bab sendiri yang isi pasal dan hukumannya lebih tegas," tandasnya.

Aksi yang dilakukan gabungan kelompok aktivis itu berlangsung damai. Mereka mengawali aksi dari Taman Abu Bakar Ali menuju perempatan Kantor Pos Besar. Sepanjang aksi digelar tidak nampak pengawalan ketat aparat. Arus lalu lintas di sepanjang kawasan Malioboro juga terpantau lancar.

( Amelia Hapsari / CN34 / JBSM   )

Pernyataan Sikap Pra kondisi Hari Perempuan Internasional 2012

---

Dari Rumah hingga Negara Perempuan Diperkosa. Pemerintah dan Parlemen Mengabaikan Kasus Perkosaan dan Membiarkan Pelecehan Seksual.

Perempuan, Keluar Rumah dan Bangun Organisasi Perempuan untuk Wujudkan Pemerintahan Demokratis, Adil dan Setara!

Menurut data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan tercatat dari tahun 1998-2010 kasus perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang paling banyak terjadi, yaitu 4.845 dari 8.784 kasus. Dan lebih dari ¾ dari keseluruhan kasus kekerasan seksual (sebanyak 70.115 dari 93.960) dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti ayah, suami, kakak laki-laki, paman, kakek, dan pacar. Hal tersebut menyadarkan kita bahwa berada dengan orang-orang terdekat belum memastikan bahwa perempuan akan terhindar dari tindak kekerasan seksual.

Hal lain dan sudah jelas di depan mata adalah kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi di ruang publik. Menurut data Polda Metro Jaya Jakarta, terjadi peningkatan kasus perkosaan di angkutan kota sebesar 13,33% pada tahun 2011, yang semula 60 (2010) menjadi 68 (http://megapolitan.kompas.com). Di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung-Jakarta Utara yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan, tak jarang perempuan mendapat tindak pelecehan seksual, seperti dipanggil “cantik”, “manis” dengan maksud-maksud seksual (menggoda) ketika berjalan, hingga pengajuan syarat oleh atasan untuk dekat secara fisik agar mendapat posisi aman di tempat kerja (dari pengaduan korban). Hal tersebut merupakan sedikit contoh dari situasi kerja tak aman yang dialami banyak perempuan di Indonesia.   

Selain hal di atas, yang tak boleh kita lupakan adalah kasus perkosaan massal yang dialami oleh perempuan akibat dari situasi konflik. Dari peristiwa 1965, setidaknya tercatat 1.192 kasus kekerasan seksual pada perempuan yang diduga terlibat peristiwa politik ‘65. Kemudian, setidaknya 85 perempuan Tionghoa diperkosa bahkan di depan keluarganya sendiri. Kejadian mengerikan itu diakibatkan oleh konflik ’98 yang sangat mendiskriminasi kaum Tionghoa (www.komnasperempuan.or.id). Selanjutnya, kejahatan seksual terhadap pejuang buruh perempuan, Marsinah yang tak pernah disidangkan serta kekerasan seksual perempuan di Papua yang masih berlanjut hingga sekarang. TNI, sebagai lembaga yang paling banyak berperan dalam kasus kekerasan seksual di atas, baik sebagai pelaku atau lembaga yang memicu tindak kekerasan seksual massal terhadap perempuan harus ditindak.

Pemerintah justru mengabaikan segala tindak kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan seperti disebutkan di atas. Tak satupun penanganan kasus perkosaan akan mulus berjalan di muka pengadilan. Tak ada niatan pula dari pemerintah untuk mengungkap kejahatan perkosaan massal yang menimpa perempuan dalam situasi konflik seperti di atas. Definisi sempit pasal 285 KUHP yang hanya mengartikan perkosaan hanya sebagai pemaksaan persetubuhan (penetrasi organ seksual) menyebabkan sulitnya kasus perkosaan di proses. Selain itu munculnya 154 perda diskriminatif terhadap perempuan semakin mengukuhkan stigma bahwa kekerasan seksual terjadi karena kesalahan perempuan. (www.komnasperempuan.or.id).

Perempuan, Ayo Lawan Perkosaan. Jalani Hari Depan Tanpa Tekanan dan Rasa Takut akan Perkosaan

1. Fakta tentang perkosaan dan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan

• Dari 1998-2010 kasus perkosaan adalah jenis kasus kekerasan seksual yang paling banyak terjadi, yaitu 4.845 dari 8.784 kasus yang datanya terpilah (keseluruhan kasus kekerasan seksual baik yang datanya terpilah atau tidak adalah sebanyak 93.960 kasus. Data diambil dari Komnas Perempuan).
• Lebih dari ¾ atau sebanyak 70.115 kasus kekerasan seksual dilakukan oleh orang terdekat korban, seperti ayah, suami, kakak laki-laki, paman, kakek, pacar laki-laki, sahabat laki-laki.
• Perempuan sulit bicara soal kasus perkosaan dan kekerasan seksual lain yang dialaminya. Hal itu karena budaya masyarakat saat ini justru memberikan stigmatisasi (pelabelan negatif) bagi perempuan korban perkosaan. Cenderung menyalahkan perilaku korban, entah karena cara berpakaian, berbicara, berjalan perempuan tersebut yang dianggap pemicu terjadinya perkosaan.
• Kasus perkosaan sangat lambat untuk diproses secara hukum karena aparat atau penyelenggaranya masih mengadopsi cara pandang masyarakat yang menyudutkan perempuan. Tidak jarang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menyudutkan posisi perempuan.

     Satu orang perempuan dapat mengalami beberapa kali kekerasan seksual

• Negara semakin mengkukuhkan cara pandang bahwa tubuh perempuan adalah sumber maraknya perkosaan, pelecehan seksual, yang oleh karena itu moral bangsa menjadi rusak. Cara pandang yang menyudutkan perempuan tertuang dalam berbagai UU dan Perda, seperti UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi, 38 Perda Diskriminatif (Perda Syariah/Qanun di Aceh, Perda Kab. Bantul-Yogyakarta tentang Pelarangan Pelacuran, dll)

Dari data di atas dapat digambarkan bahwa satu orang perempuan dapat mengalami beberapa kali kekerasan seksual. Diperkosa oleh orang terdekatnya, distigmatisasi oleh masyarakat nya, dilecehkan oleh perangkat hukum yang seharusnya melindungi dia, dianggap sumber kerusakan moral oleh negaranya.

2. Kenapa Perempuan harus berani dan melawan perkosaan

• Karena tubuh perempuan adalah milik perempuan, tidak ada yang berhak memiliki atau menyakiti

Kepemilikan atas tubuh adalah hak setiap orang termasuk perempuan. Perempuan berhak untuk berekspresi atas tubuhnya, pemikirannya dan dijauhkan dari represi (rasa takut, ejekan, cemoohan) dari orang lain dan lingkungan.

Ironisnya, hak tersebut dirampas oleh masyarakat dan lingkungan tempat dimana perempuan itu hidup. Selanjutnya, terjadi kontrol atas tubuh dan seksualitas perempuan seperti pengaturan cara berpakaian, bersosialisasi, berbicara, dsb. Perampasan yang terlah terjadi semenjak ribuan tahun yang lalu, dan menancap kuat dalam sejarah perkembangan masyarakat menjadi sebuah budaya (patriarkhi) telah membuat mayoritas perempuan menerima kontrol tersebut sebagai takdir yang sudah sewajarnya.

• Karena perkosaan terjadi bukan karena kesalahan perempuan

Cara pandang yang melihat perkosaan karena “undangan” tubuh perempuan adalah salah. Perkosaan yang terjadi di ranah personal, oleh orang terdekat yang dikenal, mematahkan cara pandang seperti itu. Adanya cara pandang perempuan sebagai objek/barang/manusia kedua di bawah laki-laki yang harus tunduk dan mengikuti kemauan subjek adalah landasan yang membuat semua orang mudah untuk berfikir atau melakukan tindak perkosaan dan pelecehan seksual terhadap tubuh perempuan.

3.  Mengapa setiap organisasi/gerakan rakyat yang berjuang untuk demokrasi dan kesejahteraan penting berbicara soal perlawanan terhadap perkosaan

• Karena perkosaan adalah problem mendesak yang menghambat kebebasan berekspresi perempuan saat ini. Perkosaan tidak menunggu ketika perempuan keluar rumah, tapi di dalam rumah, oleh orang-orang dan lingkungan terdekat, perkosaan bisa terjadi.
• Karena persoalan seksualitas perempuan adalah bagian dari persoalan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika keinginan untuk mengubah situasi masyarakat kapitalis (tidak memanusiakan manusia) saat ini diperjuangkan dalam isu kampanye dan strategi politik, maka mau tidak mau isu perkosaan menjadi penting untuk ikut dibicarakan.

Karena perempuan adalah bagian dari rakyat yang berjuang. Banyak perempuan (ibu-ibu, anak muda, perempuan lajang, dsb) melakukan aksi menuntut perubahan dalam sistem negara yang tidak mensejahterakan ini. Namun, keterlibatan perempuan tidak akan maksimal ketika masih ada ketakutan-ketakutan akan keamanan diri atau ada serangan terhadap seksualitas tubuhnya. 

Ayo datang!

Diskusi Selasa-an, “Mengenal Kekerasan Seksual terhadap Perempuan”, Selasa 21 Februari 2012 pukul 18.00 WIB bertempat di Sekretariat FBLP (Forum Buruh Lintas Pabrik), Jln. Tipar Selatan XII Rt.14 Rw.5 No. 9 Semper Barat Cilincing-Jakarta Utara. Cp : Jumisih 08561612485, Dian 081804095097, Atin 085697257712

Aksi Hari Perempuan Internasional. Kamis, 8 Maret 2012 pukul 09.00 WIB di Bundaran HI-Jakarta.