Mahardhika News, Jakarta – International Day Against Homophobia atau Hari Internasional Melawan Homopbhia yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2010 dirayakan oleh Forum LGBTIQ dengan menggelar pameran foto LGBTIQ, pemutaran film LGBTIQ, dan diskusi “kebebasan berkumpul dan berekspresi” pada hari Senin (24/05) di Kantor Komnas HAM. Serangkaian kegiatan ini mengambil tema “Speaks Against The Silence” dihadiri oleh puluhan orang kaum LGBTIQ dan para pendukung yang banyak menyumbangkan karya berupa foto, pentas musik, pembacaan puisi, dan tari-tarian. Forum LGBTIQ adalah gabungan organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak kaum LGBTIQ. Mereka adalah Arus Pelangi, FKWI, Queer Community, Ardhanary Institue dan Perempuan Mahardhika.
Kegiatan ini merupakan suatu keberanian dari kaum LGBTIQ untuk melawan segala diskriminasi terhadap kaum LGBTIQ di Indonesia. Nasib kaum LGBTIQ di Indonesia senantiasa dalam ancaman dan represif terutama dari kelompok-kelompok fundamentalis yang mengatasnamakan agama. Masih segar dalam ingatan publik di mana Konferensi Regional ke-4 ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex) di Surabaya pada bulan Maret dibubarkan oleh Forum Ulama Indonesia di depan mata aparat polisi. Juga Pelatihan HAM Waria diserang oleh kelompok Forum Pembela Islam (FPI) pada 30 April di Depok, tanpa ada perlindungan dari aparat kepolisian.
27 Mei 2010
Melawan Homophobia, Forum LGBTIQ Rayakan IDAHO
26 Mei 2010
KRONOLOGI AKSI ALIANSI BURUH MENGGUGAT (ABM) PERINGATAN 12 TAHUN PENGGULINGAN REJIM SOEHARTO
“Rezim SBY-Budino Gagal: Wujudkan Demokrasi Sejati Menuju Pembebasan Nasional di Bawah Pemerintahan Persatuan Rakyat”
Hari dan waktu : Jumat 21 Mei 2010, mulai jam 14.00 WIB selesai jam 15.35 WIB
Bentuk Aksi : Mimbar Bebas
Lokasi : Bundaran HI Jakarta
Jumlah Massa : 92 orang
Korlap Aksi : Odi
Penyelenggara : Aliansi Buruh Menggugat (ABM)
Pukul 14.00, Korlap memulai dengan memberikan komando kepada massa aksi ABM agar menyusun barisan. Segera massa berbaris, paling depan dibentangkan spanduk aksi “Rezim SBY-Budino Gagal: Wujudkan Demokrasi Sejati Menuju Pembebasan Nasional di Bawah Pemerintahan Persatuan Rakyat”. Bendera ABM dikibarkan di barisan depan, bersama beberapa bendera organisasi pendukung aksi. 50-an massa aksi sudah siap dan baris berbanjar. Korlap berseru untuk menyapa seluruh peserta aksi, juga kepada massa rakyat, lalu menjelaskan aksi ABM dijalankan untuk peringatan 12 tahun penggulingan Soeharto. Lagu perjuangan kaum pekerja sedunia segera dikumandangkan: Internasionale.
Hari dan waktu : Jumat 21 Mei 2010, mulai jam 14.00 WIB selesai jam 15.35 WIB
Bentuk Aksi : Mimbar Bebas
Lokasi : Bundaran HI Jakarta
Jumlah Massa : 92 orang
Korlap Aksi : Odi
Penyelenggara : Aliansi Buruh Menggugat (ABM)
Pukul 14.00, Korlap memulai dengan memberikan komando kepada massa aksi ABM agar menyusun barisan. Segera massa berbaris, paling depan dibentangkan spanduk aksi “Rezim SBY-Budino Gagal: Wujudkan Demokrasi Sejati Menuju Pembebasan Nasional di Bawah Pemerintahan Persatuan Rakyat”. Bendera ABM dikibarkan di barisan depan, bersama beberapa bendera organisasi pendukung aksi. 50-an massa aksi sudah siap dan baris berbanjar. Korlap berseru untuk menyapa seluruh peserta aksi, juga kepada massa rakyat, lalu menjelaskan aksi ABM dijalankan untuk peringatan 12 tahun penggulingan Soeharto. Lagu perjuangan kaum pekerja sedunia segera dikumandangkan: Internasionale.
Thailand: Hentikan Pembantaian Rakyat Kaos Merah, Turunkan Abhisit Vejjavija, Pemilu Bebas & Demokratik Segera!
Telah lebih dari 35 orang—atau 65 orang sejak bulan April—ditembak tentara, setelah satu minggu Perdana Menteri Vejjavija menyatakan perang terhadap demonstrasi rakyat kaos merah di Thailand. Sebuah parade kekerasan yang kasat mata kita saksikan dan baca di berbagai media cetak nasional dan internasional, atas landasan bahwa rakyat hendak menggulingkan Monarki dan rakyat telah melakukan terorisme. Sebuah alasan yang mengada-ada, ketika puluhan ribu rakyat hanya bersenjatakan kaus, bambu, dan pengeras suara, melakukan serangkaian demonstrasi dan pemogokan menolak monarki dan Perdana Menteri pro monarki, Abhisit Vejjavija, yang ditunjuk sebagai perdana menteri dari kudeta militer tahun 2008.
Atas dasar itulah pemerintah kemudian memotong aliran listrik, air, transmisi radio dan televisi, diantaranya di distrik Rachaprasong, basis pertahanan para demonstran. Mereka, para “teroris” ini, adalah rakyat kecil, kaum perempuan, orang muda, dan anak-anak. Permintaan mereka jelas dan benar: menolak pemerintah yang tidak dipilih oleh rakyat. Tapi jawaban pemerintah anti demokrasi adalah peluru tajam, gas air mata dan tank-tank tempur.
21 Mei 2010
Peringati 12 Tahun Reformasi, ABM Gelar Aksi
Mahardhika News, Jakarta—Dalam memperingati 12 Tahun Reformasi yang jatuh pada tanggal 21 Mei, Aliansi Buruh Menggugat (ABM) melakukan aksi di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada hari Jum’at (21/05). Aksi ini mengambil tema “Rezim Kapitalis SBY-Budiono, telah GAGAL! Wujudkan Demokrasi Sejati Menuju Pembebasan Nasional di Bawah Pemerintahan Persatuan Rakyat” diikuti oleh serikat-serikat buruh dan organisasi-organisasi pendukung, termasuk Perempuan Mahardhika, Pembebasan, SMI, PPRM dan KPRM-PRD dengan estimasi massa sekitar 60 orang.
Dalam orasinya, Ketua Komite Nasional (KN) Perempuan Mahardhika, Sarinah, menyatakan bahwa kaum perempuan harus menghargai dan berterima kasih kepada gerakan reformasi yang telah memberikan ruang demokrasi untuk berorganisasi, aksi massa, dan kebebasan pers. Di mana pada masa Orde Baru gerakan perempuan telah dihancurkan dan dihapus dari ingatan sejarah rakyat. Maka saatnya lah sekarang memajukan reformasi menjadi revolusi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan membangun organisasi-organisasi rakyat, termasuk organisasi perempuan.
Dalam orasinya, Ketua Komite Nasional (KN) Perempuan Mahardhika, Sarinah, menyatakan bahwa kaum perempuan harus menghargai dan berterima kasih kepada gerakan reformasi yang telah memberikan ruang demokrasi untuk berorganisasi, aksi massa, dan kebebasan pers. Di mana pada masa Orde Baru gerakan perempuan telah dihancurkan dan dihapus dari ingatan sejarah rakyat. Maka saatnya lah sekarang memajukan reformasi menjadi revolusi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan membangun organisasi-organisasi rakyat, termasuk organisasi perempuan.
Pernyataan Sikap 12 Tahun Reformasi
Komite Nasional
PEREMPUAN MAHARDHIKA
Sekretariat: Jalan Tebet Timur Dalam VIII P No 16 Jakarta Selatan
Tel/Fax: 0218298425, email: mahardhika.kita@gmail.com
Kaum Perempuan Bersatu Tuntaskan Agenda Reformasi 1998 Wujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Anti Kapitalis, Anti Militerisme, dan Anti Patriarki
PEREMPUAN MAHARDHIKA
Sekretariat: Jalan Tebet Timur Dalam VIII P No 16 Jakarta Selatan
Tel/Fax: 0218298425, email: mahardhika.kita@gmail.com
Kaum Perempuan Bersatu Tuntaskan Agenda Reformasi 1998 Wujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Anti Kapitalis, Anti Militerisme, dan Anti Patriarki
Salam Kesetaraan dan Perjuangan Rakyat Miskin!
Kaum perempuan Indonesia harus menghargai pencapaian-pencapaian positif dari gerakan reformasi 98’. Mengingat, nasib kaum perempuan indonesia pada masa Orde Baru sangat tragis. Setelah gerakan-gerakan perempuan dihancurkan dengan membubarkan organisasi-organisasi perempuan yang progresif. Orde Baru lalu membangun organisasi perempuan yang langsung dibawah kontrol pemerintah seperti PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dll. Ideologi yang ditanamkan pada organisasi ini adalah “Ibuisme” (perempuan sebagai isteri dan ibu yang baik). Organisasi perempuan dibangun berdasarkan hirarki pangkat dan kedudukan suami. Perempuan kembali didomestifikasikan (dirumahkan) dan diposisikan sebagai warga negara kelas dua. Bahkan di saat gerakan feminisme tengah berkembang di Eropa dan Amerika pada tahun 80an, gerakan perempuan di Indonesia telah padam sama sekali. Rezim Orde Baru yang mengukuhkan kekuasaannya dengan operasi militer telah menelan banyak korban dan sebagian besar adalah kaum perempuan. Kejahatan yang dilakukan oleh militer pada perempuan-perempuan di wilayah operasi militer seperti Aceh, Papua, dan Timor-Timur ini berupa pelecehan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Bahkan belum hilang dalam ingatan kita, Pelaku yang bertanggungjawab terhadap pemerkosaan dan pembunuhan Marsinah juga belum diseret ke pengadilan.
Kaum perempuan Indonesia harus menghargai pencapaian-pencapaian positif dari gerakan reformasi 98’. Mengingat, nasib kaum perempuan indonesia pada masa Orde Baru sangat tragis. Setelah gerakan-gerakan perempuan dihancurkan dengan membubarkan organisasi-organisasi perempuan yang progresif. Orde Baru lalu membangun organisasi perempuan yang langsung dibawah kontrol pemerintah seperti PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dll. Ideologi yang ditanamkan pada organisasi ini adalah “Ibuisme” (perempuan sebagai isteri dan ibu yang baik). Organisasi perempuan dibangun berdasarkan hirarki pangkat dan kedudukan suami. Perempuan kembali didomestifikasikan (dirumahkan) dan diposisikan sebagai warga negara kelas dua. Bahkan di saat gerakan feminisme tengah berkembang di Eropa dan Amerika pada tahun 80an, gerakan perempuan di Indonesia telah padam sama sekali. Rezim Orde Baru yang mengukuhkan kekuasaannya dengan operasi militer telah menelan banyak korban dan sebagian besar adalah kaum perempuan. Kejahatan yang dilakukan oleh militer pada perempuan-perempuan di wilayah operasi militer seperti Aceh, Papua, dan Timor-Timur ini berupa pelecehan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Bahkan belum hilang dalam ingatan kita, Pelaku yang bertanggungjawab terhadap pemerkosaan dan pembunuhan Marsinah juga belum diseret ke pengadilan.
08 Mei 2010
Pernyataan Sikap Peringatan Kematian Marsinah
Peringatan Kematian Marsinah
Bubarkan Komando Teritorial Tentara! Bebaskan Indonesia Dari Kapitalisme!
Tangkap dan Adili Pembunuh Marsinah!
Bubarkan Komando Teritorial Tentara! Bebaskan Indonesia Dari Kapitalisme!
Tangkap dan Adili Pembunuh Marsinah!
Marsinah, buruh perempuan yang militan dan berani. Buruh pabrik PT Catur Putra Surya (CPS) telah ditemukan tewas dengan mengenaskan di Hutan Wilangan, Nganjuk pada tanggal 8 Mei 1993. Marsinah bukan mati tanpa sebab. Dia telah dibunuh dengan keji, tubuhnya penuh dengan bekas luka siksa benda keras, bahkan vaginanya pun dihancurkan.
Marsinah terlibat dalam aksi-aksi bersama-sama dengan kawan-kawan sepabriknya untuk menuntut kenaikan upah pokok dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250 per hari, termasuk tuntutan bubarkan SPSI karena tidak pernah berpihak pada kaum buruh. Perjuangan buruh PT CPS ini bukan hanya mendapat perlawanan dari pihak perusahaan tetapi juga pihak tentara dalam hal ini Komando Rayon Militer (Koramil) yang turun tangan langsung menghadapi dan Marsinah dan kawan-kawannya. Penangkapan terhadap 13 buruh yang melakukan aksi dilakukan semena-mena oleh pihak tentara. Perundingan-perundingan antara buruh, pengusaha dan Disnaker dilakukan di kantor Markas Komando Distrik Militer (Makodim) Sidoarjo. Apa yang terjadi pada Marsinah dan buruh pabrik PT CPS adalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus dimana tentara lewat Komando Teritoral-nya terlibat dalam pembungkaman demokrasi di Indonesia. Komando Teritorial adalah alat represi yang bentuk oleh rezim otoriter Soeharto untuk menindas perlawanan-perlawanan rakyat, untuk mengawasi gerak-gerik rakyat dan untuk membungkam suara-suara rakyat. Struktur Komando Teriotorial mulai dari tingkat nasional sampai ke desa-desa, menyamai struktur pemerintahan.
Marsinah terlibat dalam aksi-aksi bersama-sama dengan kawan-kawan sepabriknya untuk menuntut kenaikan upah pokok dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250 per hari, termasuk tuntutan bubarkan SPSI karena tidak pernah berpihak pada kaum buruh. Perjuangan buruh PT CPS ini bukan hanya mendapat perlawanan dari pihak perusahaan tetapi juga pihak tentara dalam hal ini Komando Rayon Militer (Koramil) yang turun tangan langsung menghadapi dan Marsinah dan kawan-kawannya. Penangkapan terhadap 13 buruh yang melakukan aksi dilakukan semena-mena oleh pihak tentara. Perundingan-perundingan antara buruh, pengusaha dan Disnaker dilakukan di kantor Markas Komando Distrik Militer (Makodim) Sidoarjo. Apa yang terjadi pada Marsinah dan buruh pabrik PT CPS adalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus dimana tentara lewat Komando Teritoral-nya terlibat dalam pembungkaman demokrasi di Indonesia. Komando Teritorial adalah alat represi yang bentuk oleh rezim otoriter Soeharto untuk menindas perlawanan-perlawanan rakyat, untuk mengawasi gerak-gerik rakyat dan untuk membungkam suara-suara rakyat. Struktur Komando Teriotorial mulai dari tingkat nasional sampai ke desa-desa, menyamai struktur pemerintahan.
WUJUDKAN PENDIDIKAN GRATIS DENGAN PENGGULINGAN REZIM SBY-BUDIONO
Mahardhika News—Senin (3/05), hampir seratus mahasiswa yang menamakan diri sebagai Forum Mahasiswa se-Jabodetabek turun ke jalan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Aksi ini dimulai dari depan kampus Al-Azhar menuju Mendiknas, dilanjutkan ke depan Istana Negara.
Massa aksi menuntut pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan yang seharusnya diberikan oleh negara, namun di bawah sistem kapitalisme pendidikan dijadikan sebagai barang dagangan yang harganya sangat mahal sehingga hanya anak-anak orang kaya yang mampu mengenyam pendidikan yang berkualitas.
03 Mei 2010
Pernyataan Sikap: “Mengecam Tindakan Represif Polisi yang Membubarkan Aksi dan Menangkap Aktivis Gerakan Pro Demokrasi Sumut
Lawan Pemerintahan Agen Kapitalisme SBY-Budiono!
Ayo Bangun Persatuan Rakyat yang Mandiri!
Salam Kesetaraan dan Pembebasan Rakyat,
Kami mengecam tindakan anti demokrasi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Medan terhadap aksi buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pro Demokrasi Sumatera Utara berupa pembubaran aksi dan penangkapan. Ini adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dimana rakyat dilarang untuk berpendapat dengan bebas.
Apa yang dilakukan oleh Gerakan Pro Demokrasi Sumatera Utara adalah salah satu upaya perlawanan kepada pemerintah karena selama ini hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh dan rakyat miskin tidak diperhatikan oleh pemerintah. Keinginan mereka untuk bertemu dengan gubernur dan anggota parlemen diabaikan bahkan mereka diusir secara paksa. Ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak becus mengurusi urusan rakyat miskin dan anti demokrasi.
Ayo Bangun Persatuan Rakyat yang Mandiri!
Salam Kesetaraan dan Pembebasan Rakyat,
Kami mengecam tindakan anti demokrasi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Medan terhadap aksi buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pro Demokrasi Sumatera Utara berupa pembubaran aksi dan penangkapan. Ini adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dimana rakyat dilarang untuk berpendapat dengan bebas.
Apa yang dilakukan oleh Gerakan Pro Demokrasi Sumatera Utara adalah salah satu upaya perlawanan kepada pemerintah karena selama ini hak-hak dan kesejahteraan kaum buruh dan rakyat miskin tidak diperhatikan oleh pemerintah. Keinginan mereka untuk bertemu dengan gubernur dan anggota parlemen diabaikan bahkan mereka diusir secara paksa. Ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak becus mengurusi urusan rakyat miskin dan anti demokrasi.
02 Mei 2010
Lawan Pemerintahan SBY-Budiono yang Menghancurkan Industri Nasional, Pro Penjajahan Asing dan Anti Demokrasi, Bangun Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin; Bangun SOSIALISME!
MAYDAY 2010: BERSATU HAJAR KAPITALISME DAN MENANGKAN TUNTUTAN
Di manapun kapitalisme diterapkan, tidak pernah memberi kesejahtaraan bagi mayoritas rakyat. Apalagi di Indonesia dengan struktur kekuasaan rajim kapitalis yang korup dan tidak pernah berani berhadapan dengan kapitalis asing, makin parah kemiskinan dialami mayoritas rakyat.
Indonesia yang dikuasai oleh para kapitalis atau pemilik modal, sejak tahun 1966 selalu diarahkan untuk sehebat-hebatnya mengabdi pada kapitalis asing. Pemegang pemerintahan selalu berlomba menjadi kaki tangan yang baik bagi pemodal asing, sekaligus berlomba memupuk kekayaan pribadi. Karena tidak berani berlomba bisnis dengan kapitalis asing (sebab yakin kalah), akhirnya kekayaan pribadi bagi para kapitalis nasional semakin diletakkan dari kedekatan terhadap kekuasaan. Semakin besar bisa memerintah atau dekat dengan pemerintah, semakin besar kekayaan pribadi didapatkan, sekali lagi tanpa harus bertarung ekonomi dengan asing. Inilah watak pengecut borjuasi Indonesia, sehingga tidak bisa diandalkan untuk melawan penjajahan modal asing.
Indonesia yang dikuasai oleh para kapitalis atau pemilik modal, sejak tahun 1966 selalu diarahkan untuk sehebat-hebatnya mengabdi pada kapitalis asing. Pemegang pemerintahan selalu berlomba menjadi kaki tangan yang baik bagi pemodal asing, sekaligus berlomba memupuk kekayaan pribadi. Karena tidak berani berlomba bisnis dengan kapitalis asing (sebab yakin kalah), akhirnya kekayaan pribadi bagi para kapitalis nasional semakin diletakkan dari kedekatan terhadap kekuasaan. Semakin besar bisa memerintah atau dekat dengan pemerintah, semakin besar kekayaan pribadi didapatkan, sekali lagi tanpa harus bertarung ekonomi dengan asing. Inilah watak pengecut borjuasi Indonesia, sehingga tidak bisa diandalkan untuk melawan penjajahan modal asing.
01 Mei 2010
Aksi ABM: Rezim SBY-Budiono dan Parpol di DPR Telah GAGAL Melindungi dan Menyejahterakan Rakyat Indonesia
Mahardhika News (01/5)--Sekitar 5000 buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat (ABM) di Jakarta hari ini melakukan aksi perlawanan kepada pemerintahan agen kapitalis SBY-Budiono yang sudah menyengsarakan kaum buruh. Dengan mambawa baliho berukuran besar yang bertuliskan Jalan Keluar Rakyat Indonesia: Bangun Industrialisasi Nasional, Nasionalisasi Aset-Aset vital Nasional di Bawah Kontrol Rakyat,Hapus Hutang Luar Negeri dan Lawan Korupsi , massa aksi ABM bersemangat melakukan rally dari Bundaran HI menuju Istana Negara.
Massa aksi ABM sudah mulai berkumpul di depan Hotel Nikko sejak pukul 10.00 WIB, satu demi satu massa aksi dari organisasi-organisasi buruh dan non buruh yang tergabung dalam ABM berdatangan dari berbagai kota, yaitu Jakarta, Bekasi dan Tangerang. Tepat pukul 12.00 massa aksi ABM yang pimpin oleh Korlap, Kamal, dari Serikat Buruh Transportasi Indonesia (SBTPI) bergerak maju mengitari Bundaran HI menuju Istana Negara.
Massa aksi ABM sudah mulai berkumpul di depan Hotel Nikko sejak pukul 10.00 WIB, satu demi satu massa aksi dari organisasi-organisasi buruh dan non buruh yang tergabung dalam ABM berdatangan dari berbagai kota, yaitu Jakarta, Bekasi dan Tangerang. Tepat pukul 12.00 massa aksi ABM yang pimpin oleh Korlap, Kamal, dari Serikat Buruh Transportasi Indonesia (SBTPI) bergerak maju mengitari Bundaran HI menuju Istana Negara.
Langganan:
Postingan (Atom)