Bebaskan mereka yang ditahan - Hentikan serangan terus menerus terhadap kaum sosialis Malaysia

---

Di Jakarta, KPRM PRD, KPO-PRP, PPRM (dan organisasi-organisasi lain yang akan bersedia mendukung) akan menyelenggarakan aksi solidaritas untuk menuntut pembebasan aktivis Partai Sosialis Malaysia (PSM), pada tanggal 1 Juli 2011, Pukul 09:00 WIB di depan kantor Kedubes Malaysia di Jakarta Jl. H.R. Rasuna Said. Kav.X/6, No. 1-3, Kuningan, Jakarta Selatan.

Karakter represif pemerintahan dan polisi Malaysia tentu tidak asing bagi para Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Sehingga kita berkepentingan bersolidaritas dan mendukung setiap perjuangan demokrasi dan kesejahteraan di Malaysia agar rakyat dan kaum pekerja Indonesia di Malaysia dapat hidup berdampingan secara damai dan saling bantu-bersolidaritas. 

Dihadapan fakta bahwa pemerintah Indonesia pun tidak berkepentingan dengan sungguh-sungguh membela tenaga kerja migran Indonesia yang direpresi oleh pemerintah Malaysia, dan juga fakta bahwa ruang demokrasi di negeri kita semakin lama semakin direpresi, semakin tak dimungkinkan lagi kebebasan berekpresi dan berideologi melalui pasal-pasal RUU Intelejen dan RUU KUHP, maka sekecil apapun aksi saling-solidaritas dibutuhkan untuk tegaknya demokrasi demi menjamin perlawanan rakyat memenuhi hak-hak kehidupannya. 

Oleh karena itu, ayo bergabung pada aksi kami.

Terima Kasih.

Lawan setiap pemerintahan anti demokrasi!

Bersatu, Berjuang untuk kesejahteraan rakyat!

Berikut adalah pernyataan sikap yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2011 oleh Sekretaris Jenderal Nasional Partai Sosialis Malaysia (PSM) terhadap latar belakang penangkapan dan represi terhadap aktivis-aktivis PSM di Malaysia.

__________

Hari Bersejarah Bagi Dunia

MahardhikaNews, 17/06/2011 di Jenewa, Swiss adalah hari bersejarah bagi dunia, karena Dewan HAM PBB akhirnya mengesahkan resolusi terkait persamaan hak bagi semua orang tanpa memandang orientasi seksual.

  

Perjuangan selama bertahun-tahun kaum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) digunakan pada tahun 1990-an menggantikan frase Gay karena istilah ini mewakili semua kelompok yang bukan heteroseksual. Maka istilah ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender.

Demokrasi terancam; Mari meluaskan kampanye penolakan dan gagalkan RUU Intelijen !

---

PEMBEBASANews

12 Juni 2011 | 17:00 WIB

Rakyat Bergerak

Bundaran HI, Jakarta Pusat

Sekitar pukul 19:00 WIB, 70an lebih massa terlihat berkumpul di depan Hotel Indonesia. Massa tersebut mempersiapkan diri dengan mengatur barisannya. Dengan dipimpin oleh Muhammad Nasir Jamlean selaku Korlap aksi, massa berjalan dengan membawa obor, spanduk dan poster yang bertuliskan tentang penolakan terhadap RUU Intelijen yang rencananya akan disahkan pada bulan Juli tahun ini oleh DPR.

Setelah sampai di Bundaran HI, puluhan massa tersebut melakukan pembukaan aksi dengan mengelilingi Bundaran HI untuk kemudian mementaskan teatrikal yang bertema RUU Intelijen=Matinya Demokrasi.

Aksi yang diorganisir oleh PEMBEBASAN Jabodetabek-Bandung tersebut melibatkan pula organisasi gerakan demokratik lain yang memiliki analisa sama tentang bahayanya RUU Intelijen. Beberapa organisasinya adalah: Perempuan Mahardhika, Federasi Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP-PPBI), Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB-PPBI), Komite Politik Rakyat Miskin (KPRM-PRD), PPRM, SBTPI dan AMP.

Dalam orasi politiknya, para aktivis tersebut menegaskan bahwa: RUU Intelijen merupakan senjata bagi intel untuk bisa lebih bergerak bebas. Bahkan dalam isian RUUnya, pemberian keleluasaan terhadap petugas intel yang dijamin dalam RUU sangat berpotensi melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, misalnya pasal tentang Penyadapan, penangkapan tanpa surat dan tidak boleh didampingi oleh pengacara, penangkapan minimal 7X24 jam, dll dll.

Belum lagi tentang pasal yang mengatur bahwa pengambilan orang/beberapa orang yang dicurigai "mengganggu keamanan nasional" bisa tidak diketahui orang lain, bahkan pihak keluargapun tidak akan diberitahu, hal itu sama saja melegalkan penculikan, syarat dengan pelanggaran HAM.

PENDIDIKAN GRATIS ITU SANGAT MUNGKIN

PROGRAM SOSIALIS:

Nasionalisasi Industri di bawah kontrol rakyat:

Menjawab pembiayaan untuk Pendidikan Gratis (belajar dari pengalaman Venezuela)

***

...

Proses Pengambilalihan Kendali dan Tipe Pengelolaan Industri di Tangan Rakyat

o Pengambilalihan kendali industri oleh pemerintah Venezuela pertama kali difokuskan pada sektor industri perminyakan (migas), listrik dan telekomunikasi. Fokus kedua dilakukan terhadap sektor konstruksi dan makanan, yakni industri semen (meliputi hampir 40 pabrik), peternakan dan susu—melanjutkan pengambilalihan terhadap 32 lahan pertanian berskala besar. Sedangkan industri seperti mineral, metal, bauksit, batubara dan baja tetap berada di tangan Negara—memang tidak pernah diprivatisasi (dijual ke tangan swasta asing).

o Re-nasionalisasi PDVSA dilakukan di akhir tahun 2001. Pemerintahan Chavez mengalokasikan lebih dari 50% keuntungannya untuk program-program sosial peningkatan tenaga produktif (missiones). Pemerintah juga mendirikan National Fund for Economic Development (Fonden) dari hasil surplus cadangan mata uang asing yang meningkat akibat peningkatan harga minyak. Dari Fonden, dana dialirkan khususnya untuk peningkatan/alih teknologi dan penelitian ilmiah.

o Sejak pemerintahan Hugo Chavez berhasil memenangkan kekuasaan pada tahun 1998, berbagai paket perundang-undangan yang melindungi hak dan partisipasi buruh (serta rakyat miskin) sudah diterapkan. Hasilnya, di hampir seluruh perusahaan, berbagai serikat buruh baru tingkat pabrik berkembang. Hukum perundang-undangan yang baru memungkinkan kaum buruh untuk menyelenggarakan referendum (penentuan pendapat) guna memutuskan sekaligus menjalankan perjanjian bersama (semacam PKB) di pabrik, yang kemudian membuka kesempatan bagi lapisan pejuang buruh militan (baru) untuk bermunculan dan ikut mengambil tanggung jawab.

o Di tahun 2005, banyak pabrik yang tutup diambil alih serta dijalankan oleh pekerja. Sebanyak 800 pabrik tutup di seluruh negeri (kebanyakan karena ditinggal oleh pengusaha yang anti-Chavez) dan sejak November 2006, kurang lebih 1200 pabrik sudah diambil alih oleh kaum buruh. Namun di tahun 2008, hanya sedikit yang bisa bangkit kembali dan dalam beberapa kasus, dikelola di bawah manajemen koperasi buruh, atau justru gagal beroperasi.

o Pendudukan Pabrik Pengelola Limbah Padat di Merida. Di bulan September 2007, setelah memperoleh gaji, buruh pabrik Pengelolaan Limbah ini menduduki instalasi pabrik dan menuntut agar pemilik perusahaan angkat kaki, kemudian mereka mengambil alih kantor dan menuntut agar administrasi pabrik tersebut berhenti.

o Re-nasionalisasi Pabrik Baja SIDOR di Kawasan Industri Guayana. SIDOR adalah salah satu industri baja raksasa yang paling penting di Venezuela dan Amerika Latin. Setelah mengambil alih pabrik, Presiden Chavez melegalkan pengambilalihan tersebut lewat dekrit pada tanggal 9 April 2008.

Sambil menunggu negara mengambil alih administrasi pabrik, sejak 10 April 2008, kaum buruh di beberapa bagian mulai terorganisir ke dalam komite-komite pengawasan dan kontrol pabrik. Tujuannya untuk menghambat sabotase peralatan, kontrol produksi dan serangan dari supervisor atau para bos lainnya. Kehendak para pekerja SIDOR adalah mengelola produksi dan administrasi perusahaan tersebut. Mereka juga mempersiapkan proposal mengenai pengelolaan SIDOR yang baru, yang menyatakan bahwa pengelolaan oleh buruh tidaklah mustahil, bahkan bisa dengan hasil yang lebih baik dan efisien.

Sikap Politik PEMBEBASAN: Mengecam tindak kekerasan rektorat kampus Universitas Tehnologi Yogyakarta (UTY)

---

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional

(PEMBEBASAN)

Sikap Politik:

Mengecam tindakan represif rektorat UTY, pihak keamanan kampus dan preman bayaran yang menyerang aksi Aliansi Pejuang Demokrasi Universitas Teknologi Yogyakarta dalam menuntut pembentukan dan legalisasi BEM

Sikap Politik dan Seruan Solidaritas

Atas tindakan brutal aparat keamanan kampus dan preman bayaran yang membubarkan, melakukan tindak kekerasan terhadap aksi Aliansi Pejuang Demokrasi Universitas Tekhnologi Yogyakarta (UTY) bersama kawan-kawan PEMBEBASAN Kolektif Wilayah Yogyakarta di kampus UTY.

Tolak dan Lawan Segala Bentuk Intimidasi dan Represifitas terhadap Aksi Rakyat dan Mahasiswa..!!

Salam Pembebasan Nasional!

Insiden yang menciderai demokrasi kembali ditunjukkan oleh unsur-unsur anti demokrasi. Pihak rektorat kampus UTY sejak lama menerapkan aturan pelarangan berorganisasi di kampus, hingga membuat geram kelompok mahasiswa demokratik.

Pelanggaran terhadap hak sipil-politik rakyat merupakan tindakan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rakyat memiliki hak untuk bebas membentuk organisasinya, mengasah kapasitas dirinya, mengembangkan produkstifitas. Maka, tidak ada alasan kuat apapun bagi pihak rektorat Universitas Teknologi Yogyakarta untuk melakukan pelarangan terhadap aktivitas organisasi kemahasiswaan di dalam kampus, apalagi pelarangannya disertai dengan tindakan represif dan melanggar hukum. Pihak rektorat juga telah memainkan aturan tersendiri yang tidak sejalan dengan aturan yang berada di atasnya (jaminan kebebasan berserikat dan berorganisasi yang ada dalam salah satu pasal undang-undang dasar Negara). Kebijakan anti demokrasi di kampus Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) sudah dterapkan sejak tahun 2004, dimana kampus telah melarang segala bentuk aktivitas organisasi yang berada di lingkungan kampus mereka, baik itu organisasi intra (BEM) maupun ekstra kampus. Reaksi brutal dan bar-bar yang dilakukan rektorat merupakan cerminan dari watak militeristik, dimana segala hal yang menentang kekuasaan selalu diselesaikan dengan jalan mengerahkan alat-alat kekerasan (satpam, preman, polisi dan tentara).

Hari Internasional Melawan Homophobia

---

MahardhikaNews-Jakarta, (21/05/11) , Badan Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan bahwa homoseksual bukan penyakit/gangguan kejiwaan  pada 17 mei  1990 World Health Organization (WHO),  kemudian melengkapi sekaligus dengan di terbitkannya : - asosiasi psikiater amerika serikat pada tahun 1972 telah menyatakan bahwa: homoseksualitas harus dikeluarkan dari kategori gangguan/kerusakan mental, para ahli kejiwaan diindonesia, yang diperkuat oleh departemen kesehatan republik indonesia sebagai otoritas tertinggi pengesahan sistem kesehatan negara indonesia, sudah tidak lagi mencantumkan homoseksualitas sebagai bagian dari penyakit kejiwaan pada dokumen resmi negara yang bernama: pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa ke-03 tahun 1993.

Perempuan dalam Demokrasi

---

 Oleh: Linda Sudiono

Untuk menumbangkan rezim otoriter menuju sistem yang demokratis membutuhkan kesadaran dan juga perjuangan yang luar biasa militan dari seluruh tatanan sosial yang tertindas. Bahkan ketika rezim otoriter berhasil ditumbangkan, transisi menuju demokrasi masih menjadi masa yang secara spesifik sangat menentukan dalam mengaplikasikan prinsip egaliter yang sejatinya. Dalam hal itu, perempuan yang “dianugerahi” posisi terbawah dari struktur sosial menjadi semakin berkepentingan untuk memastikan jalur dan kekokohan transisi demokrasi agar tidak terjerumus dalam penindasan yang berulang. Memang benar bahwa, demokrasi tidak serta merta menyelamatkan perempuan dari jebakan ketidaksetaraan, namun demokrasi adalah salah satu jembatan bagi perempuan untuk menuju pembebasan. Keseluruhan persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masa kediktatoran baik yang bersifat gender praktis maupun gender strategis (Molyneux)membutuhkan partisipasi langsung dari perempuan terhadap struktur masyarakat yang baru, jika tidak ingin dikembalikan pada “takdir ilmiahnya” setelah sistem demokrasi menemui singgasananya. Apa yang sesungguhnya dituntut oleh perempuan dari sistem demokrasi?dan sebaliknya apa yang diinginkan sistem demokrasi dari perempuan?

PELANGGARAN HAK_HAK NORMATIF

MahardhikaNews-Jakarta (31/05/11), Berbagai  pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kawasan Berikat Nusantara g (KBN) Cakung, Jakarta Utara. Pelanggaran Hak-hak Normatif seperti Cuti Haid, Cuti hamil, cuti melahirkan dan Union busting, yang selama ini tidak di berikan oleh para pengusaha, maka kaum buruh di KBN cakung menuntut hak-haknya yang selama ini tidak diberikan. Tapi pihak KBN melakukan pelarangan aksi rally kawasan (yang juga di dukung oleh beberapa serikat di KBN antara lain FSBI, SBSI 92 dll) yang digagas oleh FBLP-PPBI. para pihak KBN mengatakan bahwa masih ada trauma, karena pemogokan tanggal 25 November dan 3 Desember tahun 2010 lalu. Dan para serikat kuning juga menambahkan bahwa kami harus tanyakan dulu dengan serikat-serikat lain yang ada di KBN Cakung ini kalau mereka sepakat untuk rally kawasan maka ayo kita lanjut rally kawasan. Kami hadir di sini untuk mengajak kepada seluruh buruh KBN Cakung untuk bersama menuntut hak kaum buruh yang selama ini dirampas oleh pemilik modal, aksi kami aksi damai bukan aksi anarkis kata Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik Jumisih.