Mahardhika-News Jakarta, aksi Hari Perempuan Internasional ke-100 Tahun merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita semua untuk menyadari betapa besarnya perjuangan kaum perempuan di seluruh dunia. Namun masih banyak berbagai perlakuan yang mendiskriminasi masih saja terjadi. berbagai organisasi yang tergabung dari Perempuan Mahardhika, PEMBEBASAN, FPBJ, FNPBI, KPRM-PRD, GPPI, HERLOUNGE,JALA-PRT, KASBI, KS Nusantara, LBH Apik, , PPRM, PPBI, PPI, SAHAJA SBTPI, SMI, SP3, SP-BIS, SPTBG, SBMI, MItra Imadei, PMKRI, PBHI-Jkt, FBLP-PPBI, GONAS dan FBLP, ratusan massa aksi yang tergabung dalam Komite Pembebasan Perempuan (KPP) melakukan unjuk rasa didepan istana negara. Jakarta. pada hari selasa (8/3/11).
Membawa spanduk yang bertuliskan "Pemerintah SBY-Budiono, Elit Politik dan Partai Politik GAGAL Menegakkan Demokrasi, Mensejahterakan dan Melindungi Perempuan dari Diskriminasi Seksual, Eksploitasi dan Kekerasan". Orasi Politik dari Dian Novita (sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika) mengatakan bahwa pemerintahan SBY-Budiono dan elit-elit politk telah gagal mensejahterakan perempuan, buktinya angka kekerasan terhadap perempuan, angka kematian ibu melahirkan, pelecehan seksual terhadap perempuan, perdagangan perempuan, dan remaja putus sekolah karena mahalnya biaya pendidikan yang masih tinggi.
Adapun tuntutan mendesak dari Komite Pembebasan Perempuan, rezim pemerintahan SBY-Boediono telah gagal mensejahterakan rakyat dan perempuan di depan Istana Negara sebagai berikut: Tolak PHK, Sistem Kerja Kontrak dan Outsourching, Upah yang layak dan setara untuk buruh perempuan, Stop PHK karena alasan Reproduksi (Melahirkan, Haid, Keguguran), Berikan Cuti Haid, Cuti Hamil, Cuti Melahirkan dan Cuti memelihara bayi yang layak dan tetap di bayar penuh, Berikan tempat pengasuhan anak yang gratis dan berkualitas, Perlindungan bagi pekerja rumah tangga, Hentikan kekerasan dan diskriminasi seksual, Pendidikan gratis, ILmiah dan kesetaraan Gender, Pekerjaan yang layak dan bebas dari eksploitasi, Penghapusan kebijakan (UU, Peraturan Daerah) yang anti demokrasi, Diskriminatif dan mengekang kebebasan Organisasi, berekspresi dan kebebasan menentukan orientasi seksual, Kesehatan Gratis dan berkualitas bagi perempuan dan keluarganya, Perlindungan dan pemenuhan hak-hak LGBTIQ, Tarik Militer dari wilayah-wilayah Konflik, Pemenuhan hak-hak buruh migrant dan keluarganya.
Hari Perempuan Internasional bukan sekedar peringatan atas kegigihan perjuangan para pejuang perempuan. Namun merupakan tonggak bagi kaum perempuan untuk merebut hak-hak yang telah dirampas oleh penguasa di negeri ini. Aksi ini terjadi di beberapa kota Jogyakarta, Medan, Makassar-Sulawesi Selatan, dan Ternate-Maluku Utara. Bangun organisasi perjuangan perempuan bagi perluasan kesadaran kesetaraan perempuan. (TP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar