Tuntut Kesejahteraan Bagi Petani; Tolak RUU Pornografi

KOMITE RAKYAT BERSATU
(SMI, JNPM, LMND PRM, PRP, PERSMA JOGJA, SPI, PPRM, KAMERAD, RESISTA, MASIH SEGARIS)
CP: 08566626888

BANGUN PERSATUAN GERAKAN RAKYAT YANG MANDIRI: TUNTUT KESEJAHTERAAN BAGI PETANI!! TOLAK RUU PORNOGRAFI!!

Semenjak kebijakan neoliberalisme dijalankan dan kebijakan pasar bebas di terapkan, produk-produk pertanian asing dapat masuk dengan leluasa dan dengan pajak yang kecil ke dalam negeri ini. Hal ini mengakibatkan semakin tidak lakunya hasil pertanian dalam negeri, karena harganya yang lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk asing tersebut. Lebih mahalnya harga hasil pertanian dalam negeri ini disebabkan oleh rendahnya tehnologi pertanian dan minimnya modal produksi pertanian, disisi lain subsidi pertanian dan sosial secara perlahan-lahan dipangkas oleh pemerintah, yang menyebabkan mahalnya harga pupuk, bahan bakar, bibit, dan kebutuhan produksi yang lainnya. Pemiskinan terhadap petani ini menyebabkan petani lebih memilih menjual lahannya dan pergi ke kota untuk menjadi buruh kasar atau buruh migrant (TKI). Maka hancurlah pertanian dalam negeri, dan meningkatlah perdagangan manusia.

Neoliberalisme di bidang pertanian juga membuat negara tidak memiliki kedaulatan tehadap produk pertanian kita. Liberalisasi perdagangan membuat negara tidak mempunyai kekuasaan monopoli terhadap produksi dan distribusi pertanian. Inilah yang menyebabkan negara yang merupakan salah satu produsen minyak goreng di dunia sering mengalami kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan ini tidak lain disebabkan karena CPO (Crude Palm Oil) atau minyak sawit mentah justru di Ekspor keluar negeri. Hal ini pula yang menyebabkan marak terjadinya busung lapar (karena kurang gizi), karena negara tidak mampu mengontrol harga pangan sehingga bisa dijangkau oleh rakyat. Sehingga dapat kita simpulkan, hancurnya pertanian dalam negeri ini akan mengakibatkan hancurnya kesejahteraan rakyat.

Dalam situasi pertanian yang mengenaskan ini dan semakin menurunnya kesejahteraan rakyat, alih-alih berusaha meningkatkan produktifitas pertanian dalam negeri dengan menyelesaikan masalah dasarnya (tehnologi, modal, SDM yang berkualitas), pemerintah malah mengeluarkan RUU pornografi yang semakin menghambat produktifitas petani rakyat (terutama perempuan).
Kemiskinan mendorong kaum perempuan (termasuk perempuan petani) terlibat dalam industri pornografi karena tidak memiliki alternatif penghidupan. Namun bukannya berusaha menyelesaikan kemiskinan sebagai akar permasalahan, RUU Pornografi semakin membuat kaum perempuan menurun tenaga produktifnya, dengan menerapkan aturan-aturan yang membatasi gerak perempuan. Selain itu RUU Pornografi juga akan memicu munculnya perda-perda syari’ah yang akan membatasi perempuan untuk beraktivitas di wilayah publik. Padahal salah satu syarat memajukan kaum perempuan adalah dengan mendorong perempuan untuk terlibat di wilayah publik. RUU Pornografi ini adalah upaya cuci tangan pemerintah dalam mengatasi persoalan kesejahteraan rakyat dengan menempatkan kaum perempuan sebagai sumber dari bobroknya moral bangsa.

Menjelang Pemilu 2009, saat semua partai beramai-ramai menonjolkan program mereka untuk mendukung kesetaraan bagi kaum perempuan, mendukung kuota 30%, tetapi mayoritas (Golkar, Partai Demokrat, PKS, PAN, PKB, PBR, PBB, Partai Pelopor, PPP) tidak satupun yang mempunyai sikap tegas menolak RUU Pornografi. Partai-partai politik baru juga bersikap masa bodoh dan tidak mau tahu. PDS dan PDIP yang menyatakan penolakan terhadap RUU Pornografi juga belum menunjukkan keseriusan dalam upaya menggagalkan RUU ini. Bahkan dalam sejarahnya, dua partai ini juga setia mendukung kebijakan-kebijakan yang merugikan perempuan seperti kebijakan pencabutan subsidi sosial dan privatisasi industri negara. Saat megawati berkuasa, pemerintahannya juga menjadi agen setia imperialisme, ini terbukti dengan adanya kebijakan privatisasi industri negara dan pencabutan subsidi BBM yang semakin menyengsarakan kaum perempuan dalam masyarakat yang masih patriarkis (menempatkan perempuan dibawah laki-laki).

Berdasarkan situasi tersebut diatas kami dari Komite Rakyat Bersatu menegaskan:

Tuntutan Mendesak Rakyat

1. Gagalkan pengesahan RUU Pornografi
2. Turunkan harga pupuk
3. Hentikan impor barang pertanian asing
4. Sediakan tehnologi yang murah, berkualitas dan modal bagi petani
5. Pendidikan dan kesehatan gratis yang layak dan berkualitas
6. Cabut UU Penanaman Modal No.25/2207, UU No. 7/1996 tentang katahanan pangan
7. Tolak penggusuran warga parang tritis dan kulon progo
8. Batalkan kenaikan harga BBM
9. Kuota 50% perempuan di wilayah-wilayah publik
10. Jaminan kebebasan orientasi seksual
11. Lapangan kerja untuk rakyat

Musuh Rakyat:

1. Imperialisme dan agen-agennya di Indonesia (SBY-JK)
2. Reformis gadungan
3. Sisa-sisa orde baru
4. Fundamentalisme
5. Militerisme

Solusi Rakyat Indonesia untuk Negara:

1. Rebut Dan Kelola Industri Tambang Asing Dibawah Kontrol Rakyat
2. Bangun Industrialisasi Nasional Yang Kerakyatan
3. Laksanakan Reforma Agraria Sejati (Land Reform)
4. Hapus Hutang Luar Negeri
5. Sita Harta Koruptor Untuk Kesejahteraan Rakyat
6. Rebut Industri Perbankan Untuk Rakyat

Yogyakarta, 24 September 2008

Linda Sudiono
Koordinator Umum