PERNYATAAN SIKAP AKSI BERSAMA LAWAN PERKOSAAN DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

"Tangkap, adili, penjarakan pelaku pemerkosaan buruh migran Indonesia di Malaysia!"

Buruh migran atau yang selama ini banyak disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendapatkan julukan yang sangat mulia yaitu Pahlawan Devisa. Namun, apa yang mereka hasilkan sangat berbanding terbalik dengan apa yang mereka dapatkan. Baru-baru ini kita dengar di media bahwa ada “harga discount” untuk buruh migran asal Indonesia, tenaga kerja yang mereka hasilkan di obral dan dihargai murah tanpa pernah diberitahu hak mereka sebagai pekerja. Pendidikan rendah, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan yang tidak mampu disediakan pemerintah membuat mereka terpaksa untuk memilih jalan menjadi pekerja  di negeri orang, dengan harapan mendapatkan upah yang besar dan mampu memenuhi mimpi-mimpi keluarga. 

Selain itu, minimnya pengetahuan tentang hak-hak sebagai perempuan dan pekerja, menjadikan buruh migran asal negara kita juga rentan mengalami pelecehan bahkan pemerkosaan. Ditambah lagi, belum adanya kebijakan dalam negeri yang mengatur tentang Pekerja Rumah Tangga baik migran maupun domestik. Bahkan MoU atau nota kesepakatan yang dibuat antara pemerintah Malaysia dengan Indonesia yaitu buruh migran dapat memegang sendiri dokumen pribadi mereka dan memperoleh hari libur, tidak berjalan. Ini terlihat dari kasus yang dialami oleh buruh migran Indonesia yang ditangkap kepolisian Penang lantaran tidak membawa dokumen asli (paspor). Tidak berhenti disitu, buruh migran tersebut juga mengalami pelecehan serta pemerkosaan selama ditahan, dan perkosaan ini dilakukan oleh tiga orang polisi di Pos Polisi tempat dia diamankan. Tidak lama berselang, pemberitaan mengenai perkosaan juga di alami oleh buruh migran asal Aceh yang disekap dan diperkosa oleh Majikannya di Negeri Sembilan. Hal ini menambah catatan hitam pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi pekerjanya diluar negeri. 

---

Statement Perempuan Mahardhika:

Mengapresiasi Upaya Penanganan Cepat PEMBEBASAN Kolektif Kota Ambon terhadap Korban Pelecehan Seksual di Ruang Publik

Pada tanggal 3 Juli 2012, Perempuan Mahardhika menerima pengaduan pelecehan seksual yang dialami anggota Perempuan Mahardhika di Pasar Mardika Ambon. Tindakan pelecehan seksual yang dialami RH berupa pelecehan terhadap anggota tubuh yaitu dengan sengaja memegang bagian tubuh korban, menarik jilbab dan berkata tidak sopan. Perempuan Mahardhika mengutuk tindakan pelecehan seksual yang dilakukan pelaku dan mengapresiasi dukungan PEMBEBASAN Kolektif Kota Ambon dengan mendampingi korban dalam pendiskusian, mencari dan melaporkan pelaku ke kantor polisi terdekat. Harapannya upaya penanganan cepat ini bisa menjadi inspirasi bagi semua kolektif dan organisasi rakyat lainnya.

Kami menyadari bahwa perempuan adalah yang paling rentan menjadi korban pelecehan seksual. Hal ini ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat patriarkhi, yang menempatan perempuan sebagai obyek seksual, makhluk kelas dua. Perempuan dipaksa sebagai pemuas hasrat seksual lelaki. Oleh karenanya kami mempunyai tanggung jawab untuk terus mengkampanyekan bahwa perempuan mempunyai hak atas tubuhnya untuk terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual, salah satunya yang marak terjadi adalah pelecehan seksual. Terlebih dalam masyarakat patriarkhi hari ini, pelecehan seksual menjadi hal yang biasa dilakukan karena terjadi terus menerus, dibiarkan begitu saja tanpa ada peringatan/teguran sebagai sanksi moral untuk tidak melakukannya lagi. Dan situasi inilah yang juga mendorong kami menerbitkan buku saku A-Z Pelecehan Seksual, Lawan dan Laporkan, dengan harapan korban bisa berani bercerita, berani melawan dan melaporkan tindakan pelaku minimal pada lingkungan sekelilingnya. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus mengkampanyekan Stop Perempuan Jadi Korban Kekerasan Seksual. Pelecehan Seksual, Lawan dan Laporkan! Jika mengetahui keluarga, teman, pacar, tetangga, atau siapapun menjadi korban, segera tangani dan laporkan tindakan pelecehan seksual yang dialami korban dan mengupayakan pemulihannya.

PRESIDEN, JANGAN SELALU DESKRIDITKAN ORANG PAPUA, SEGERA EVALUASI KEAMANAN DI PAPUA

---

Eskalasi kekerasan di Papua semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir ini. Teror, kekerasan dan ancaman menjadi wajah keseharian kehidupan masyarakat di Papua. Sepanjang bulan Juni saja, sebanyak 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka akibat ditembak secara misterius.

Situasi ini harusnya menjadi perhatian serius Presiden. Nyawa yang hilang sia-sia harus dipandang sebagai bentuk kelalaian Negara dalam memberikan perlindungan keamanan bagi warga negaranya. Presiden tak dapat dengan mudahnya menyatakan bahwa apa yang terjadi di Papua hanya dalam ‘skala kecil dan korban yang  limited’. Pernyataan Presiden yang menuduh separatis di balik serangan yang beruntun di Papua juga terlalu dini dan tampak jelas kembali mendeskreditkan orang Papua. Presiden justru menyalahkan orang Papua yang telah menjadi korban dalam situasi ini. Hal ini memperkuat pernyataan pejabat pemerintahan dan aparat keamanan yang simpang siur dan justru memperkeruh suasana di Papua. Semestinya semua pihak menunggu hasil penyelidikan yang menyeluruh untuk membuka tabir kekerasan dan pelaku kekerasan di Papua sebagai bentuk pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban negara.

Terhadap berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi ini, kami mendesak Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk :

1. Memastikan agar kekerasan segera dihentikan.

2. Menginstruksikan seluruh institusi pemerintahan serta aparat keamanan untuk segera memulihkan keamanan di Papua dan menjamin rasa aman bagi rakyat Papua.

3.      Menginstruksikan efektivitas peran satuan intelejen dari Polri, TNI dan BIN untuk bersinergi dalam mencari informasi untuk menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan untuk Papua. 

4.      Mengevaluasi kinerja Polri dan TNI di Papua yang nyata telah gagal memberikan perlindungan keamanan di Papua.

5.      Membentuk tim pencari fakta independen untuk menggelar penyelidikan secara cepat, efektif agar dapat mengungkap kebenaran dan membawa pelaku ke dalam proses hukum.

6.      Membentuk tim untuk audit penggunaan senjata dan peluru, terutama peluru-peluru yang digunakan dalam penembakan/pembunuhan misterius untuk mendeteksi sejauhmana kemungkinan penyelundupan senjata terjadi.

7.      Mempercepat kebijakan yang terukur dan terformalisasi untuk mewujudkan damai di Papua

Pelangi Kuba: Revolusi Seksual di dalam Revolusi

---

Oleh: Rachel Evan

Diterjemahkan oleh: Vivi Widyawati

Ketika aku berusia 16 tahun, saya pergi ke acara solidaritas untuk Kuba di kota kelahiranku. Dalam pidato penutupan yang inspiraitf tentang catatan kesehatan di Kuba, standar pendidikan dan kebijakan revolusi untuk mengirimkan dokter-dokter dan guru-guru ke negeri-negeri miskin, dengan teriakan meriah “Cuba yes, Yankee No!” . Jauh lebih baik dari perasaan, nyanyian dan tarian palsu saat di gereja. Bertahun-tahun kemudian saya memutuskan untuk mengunjungi Kuba dan melihat revolusi dengan mata sendiri dan menghilangkan garis homopobia.

  Pekerjaan ini membantu untuk meletakkan kebohongan dan distorsi yang telah dilakukan oleh Pemerintan Amerika tentang revolusi Kuba yang tidak demokratis, homopobia dan tiran. Kunjungan dan studi saya tentang Kuba membuktikan bahwa tidak ada dasar atas tuduhan tersebut.

Melawan Homopobia dan Pendudukan

29/05/2012

tags: homoseksual, Kampanye BDS, Palestina, pendudukan Israel,queer

Melawan Homopobia dan Pendudukan

Alex de Jong[1]

Haneen Maikey (HM) adalah seorang perempuan, warga negara Palestina dan anggota Al Qaws—suatu kelompok queer[i]— yang melakukan kunjungan ke Amsterdam pada bulan Juni untuk berbicara tentang perjuangan emansipasi seksual dan melawan pendudukan Israel. Alex de Jong melakukan wawancara dengannya sebagai seorang queer sekaligus warga negara Palestina dan kontribusinya sebagai queer terhadap perjuangan pembebasan Palestina, untuk pembaca Grenzeloos di Belanda.

HM: Aku berkunjung ke sini untuk berbagi pengalamanku sebagai seorang aktivis queer Palestina. Sebagai sebuah gerakan, kami seringkali dimarjinalisasi oleh media—jika seseorang menulis tentang queer di Palestina, selalu mengabaikan apa yang kami katakan menyangkut  diri kami. Melainkan, fokusnya selalu pada kami yang dianggap sebagai korban, bukan pada prestasi-prestasi kami.  Itulah salah satu alasan mengapa kami pikir penting berbicara mengenai pengalaman-pengalaman kami dalam pertemuan-pertemuan seperti ini atau dalam speaking tour seperti yang baru saja kami lakukan di Amerika Serikat. Al Qaws adalah sebuah kelompok akar rumput queer dan LGBT yang memfokuskan diri menjawab kebutuhan-kebutuhan individu dan membangun komunitas dimana orang-orang bisa merasa bebas mengakui semua indentitas diri mereka, tanpa harus memilih, misalnya, antara menjadi queer atau menjadi warga negara Palestina. Bagi kami, ini merupakan bagian dari visi besar menantang dan menghancurkan hirarki-hirarki seksual dan jender di dalam masyarakat Palestina.