Bebaskan mereka yang ditahan - Hentikan serangan terus menerus terhadap kaum sosialis Malaysia

---

Di Jakarta, KPRM PRD, KPO-PRP, PPRM (dan organisasi-organisasi lain yang akan bersedia mendukung) akan menyelenggarakan aksi solidaritas untuk menuntut pembebasan aktivis Partai Sosialis Malaysia (PSM), pada tanggal 1 Juli 2011, Pukul 09:00 WIB di depan kantor Kedubes Malaysia di Jakarta Jl. H.R. Rasuna Said. Kav.X/6, No. 1-3, Kuningan, Jakarta Selatan.

Karakter represif pemerintahan dan polisi Malaysia tentu tidak asing bagi para Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Sehingga kita berkepentingan bersolidaritas dan mendukung setiap perjuangan demokrasi dan kesejahteraan di Malaysia agar rakyat dan kaum pekerja Indonesia di Malaysia dapat hidup berdampingan secara damai dan saling bantu-bersolidaritas. 

Dihadapan fakta bahwa pemerintah Indonesia pun tidak berkepentingan dengan sungguh-sungguh membela tenaga kerja migran Indonesia yang direpresi oleh pemerintah Malaysia, dan juga fakta bahwa ruang demokrasi di negeri kita semakin lama semakin direpresi, semakin tak dimungkinkan lagi kebebasan berekpresi dan berideologi melalui pasal-pasal RUU Intelejen dan RUU KUHP, maka sekecil apapun aksi saling-solidaritas dibutuhkan untuk tegaknya demokrasi demi menjamin perlawanan rakyat memenuhi hak-hak kehidupannya. 

Oleh karena itu, ayo bergabung pada aksi kami.

Terima Kasih.

Lawan setiap pemerintahan anti demokrasi!

Bersatu, Berjuang untuk kesejahteraan rakyat!

Berikut adalah pernyataan sikap yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2011 oleh Sekretaris Jenderal Nasional Partai Sosialis Malaysia (PSM) terhadap latar belakang penangkapan dan represi terhadap aktivis-aktivis PSM di Malaysia.

__________

Demokrasi terancam; Mari meluaskan kampanye penolakan dan gagalkan RUU Intelijen !

---

PEMBEBASANews

12 Juni 2011 | 17:00 WIB

Rakyat Bergerak

Bundaran HI, Jakarta Pusat

Sekitar pukul 19:00 WIB, 70an lebih massa terlihat berkumpul di depan Hotel Indonesia. Massa tersebut mempersiapkan diri dengan mengatur barisannya. Dengan dipimpin oleh Muhammad Nasir Jamlean selaku Korlap aksi, massa berjalan dengan membawa obor, spanduk dan poster yang bertuliskan tentang penolakan terhadap RUU Intelijen yang rencananya akan disahkan pada bulan Juli tahun ini oleh DPR.

Setelah sampai di Bundaran HI, puluhan massa tersebut melakukan pembukaan aksi dengan mengelilingi Bundaran HI untuk kemudian mementaskan teatrikal yang bertema RUU Intelijen=Matinya Demokrasi.

Aksi yang diorganisir oleh PEMBEBASAN Jabodetabek-Bandung tersebut melibatkan pula organisasi gerakan demokratik lain yang memiliki analisa sama tentang bahayanya RUU Intelijen. Beberapa organisasinya adalah: Perempuan Mahardhika, Federasi Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP-PPBI), Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB-PPBI), Komite Politik Rakyat Miskin (KPRM-PRD), PPRM, SBTPI dan AMP.

Dalam orasi politiknya, para aktivis tersebut menegaskan bahwa: RUU Intelijen merupakan senjata bagi intel untuk bisa lebih bergerak bebas. Bahkan dalam isian RUUnya, pemberian keleluasaan terhadap petugas intel yang dijamin dalam RUU sangat berpotensi melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, misalnya pasal tentang Penyadapan, penangkapan tanpa surat dan tidak boleh didampingi oleh pengacara, penangkapan minimal 7X24 jam, dll dll.

Belum lagi tentang pasal yang mengatur bahwa pengambilan orang/beberapa orang yang dicurigai "mengganggu keamanan nasional" bisa tidak diketahui orang lain, bahkan pihak keluargapun tidak akan diberitahu, hal itu sama saja melegalkan penculikan, syarat dengan pelanggaran HAM.

PENDIDIKAN GRATIS ITU SANGAT MUNGKIN

PROGRAM SOSIALIS:

Nasionalisasi Industri di bawah kontrol rakyat:

Menjawab pembiayaan untuk Pendidikan Gratis (belajar dari pengalaman Venezuela)

***

...

Proses Pengambilalihan Kendali dan Tipe Pengelolaan Industri di Tangan Rakyat

o Pengambilalihan kendali industri oleh pemerintah Venezuela pertama kali difokuskan pada sektor industri perminyakan (migas), listrik dan telekomunikasi. Fokus kedua dilakukan terhadap sektor konstruksi dan makanan, yakni industri semen (meliputi hampir 40 pabrik), peternakan dan susu—melanjutkan pengambilalihan terhadap 32 lahan pertanian berskala besar. Sedangkan industri seperti mineral, metal, bauksit, batubara dan baja tetap berada di tangan Negara—memang tidak pernah diprivatisasi (dijual ke tangan swasta asing).

o Re-nasionalisasi PDVSA dilakukan di akhir tahun 2001. Pemerintahan Chavez mengalokasikan lebih dari 50% keuntungannya untuk program-program sosial peningkatan tenaga produktif (missiones). Pemerintah juga mendirikan National Fund for Economic Development (Fonden) dari hasil surplus cadangan mata uang asing yang meningkat akibat peningkatan harga minyak. Dari Fonden, dana dialirkan khususnya untuk peningkatan/alih teknologi dan penelitian ilmiah.

o Sejak pemerintahan Hugo Chavez berhasil memenangkan kekuasaan pada tahun 1998, berbagai paket perundang-undangan yang melindungi hak dan partisipasi buruh (serta rakyat miskin) sudah diterapkan. Hasilnya, di hampir seluruh perusahaan, berbagai serikat buruh baru tingkat pabrik berkembang. Hukum perundang-undangan yang baru memungkinkan kaum buruh untuk menyelenggarakan referendum (penentuan pendapat) guna memutuskan sekaligus menjalankan perjanjian bersama (semacam PKB) di pabrik, yang kemudian membuka kesempatan bagi lapisan pejuang buruh militan (baru) untuk bermunculan dan ikut mengambil tanggung jawab.

o Di tahun 2005, banyak pabrik yang tutup diambil alih serta dijalankan oleh pekerja. Sebanyak 800 pabrik tutup di seluruh negeri (kebanyakan karena ditinggal oleh pengusaha yang anti-Chavez) dan sejak November 2006, kurang lebih 1200 pabrik sudah diambil alih oleh kaum buruh. Namun di tahun 2008, hanya sedikit yang bisa bangkit kembali dan dalam beberapa kasus, dikelola di bawah manajemen koperasi buruh, atau justru gagal beroperasi.

o Pendudukan Pabrik Pengelola Limbah Padat di Merida. Di bulan September 2007, setelah memperoleh gaji, buruh pabrik Pengelolaan Limbah ini menduduki instalasi pabrik dan menuntut agar pemilik perusahaan angkat kaki, kemudian mereka mengambil alih kantor dan menuntut agar administrasi pabrik tersebut berhenti.

o Re-nasionalisasi Pabrik Baja SIDOR di Kawasan Industri Guayana. SIDOR adalah salah satu industri baja raksasa yang paling penting di Venezuela dan Amerika Latin. Setelah mengambil alih pabrik, Presiden Chavez melegalkan pengambilalihan tersebut lewat dekrit pada tanggal 9 April 2008.

Sambil menunggu negara mengambil alih administrasi pabrik, sejak 10 April 2008, kaum buruh di beberapa bagian mulai terorganisir ke dalam komite-komite pengawasan dan kontrol pabrik. Tujuannya untuk menghambat sabotase peralatan, kontrol produksi dan serangan dari supervisor atau para bos lainnya. Kehendak para pekerja SIDOR adalah mengelola produksi dan administrasi perusahaan tersebut. Mereka juga mempersiapkan proposal mengenai pengelolaan SIDOR yang baru, yang menyatakan bahwa pengelolaan oleh buruh tidaklah mustahil, bahkan bisa dengan hasil yang lebih baik dan efisien.

Perempuan dalam Demokrasi

---

 Oleh: Linda Sudiono

Untuk menumbangkan rezim otoriter menuju sistem yang demokratis membutuhkan kesadaran dan juga perjuangan yang luar biasa militan dari seluruh tatanan sosial yang tertindas. Bahkan ketika rezim otoriter berhasil ditumbangkan, transisi menuju demokrasi masih menjadi masa yang secara spesifik sangat menentukan dalam mengaplikasikan prinsip egaliter yang sejatinya. Dalam hal itu, perempuan yang “dianugerahi” posisi terbawah dari struktur sosial menjadi semakin berkepentingan untuk memastikan jalur dan kekokohan transisi demokrasi agar tidak terjerumus dalam penindasan yang berulang. Memang benar bahwa, demokrasi tidak serta merta menyelamatkan perempuan dari jebakan ketidaksetaraan, namun demokrasi adalah salah satu jembatan bagi perempuan untuk menuju pembebasan. Keseluruhan persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masa kediktatoran baik yang bersifat gender praktis maupun gender strategis (Molyneux)membutuhkan partisipasi langsung dari perempuan terhadap struktur masyarakat yang baru, jika tidak ingin dikembalikan pada “takdir ilmiahnya” setelah sistem demokrasi menemui singgasananya. Apa yang sesungguhnya dituntut oleh perempuan dari sistem demokrasi?dan sebaliknya apa yang diinginkan sistem demokrasi dari perempuan?

Ketika Rakyat Berkehendak

---

Zely Ariane*

“Seperti revolusi yang akan terus menantang, mengguncang, memprovokasi, menggeser paradigma berfikir, mengubah cara berpikir, dan membuat kita berbalik.” Apa yang dikatakan Bell Hooks, seorang Professor English pada City College City University of New York, tersebut sangat tepat mewakili apa yang mungkin ada di dalam pikiran jutaan orang yang sedang menyaksikan jam demi jam momentum perubahan yang sedang digulirkan rakyat Mesir saat ini.

Jutaan mata dan pikiran tersebut kini sulit berpaling, karena begitu cepat dan akbarnya perubahan situasi di wilayah Arab tersebut. Dari Tunisia dan Mesir; Aljazair hingga Ramallah; dari Amman hingga Sana’a-Yaman, rakyat bahu membahu menunjukkan sikap politiknya: cukup sudah pemerintah anti demokrasi dan penyebab kemiskinan.

“Benar-benar telah terjadi perubahan pada level keberanian rakyat,” demikian ujar salah seorang jurnalis dan blogger terkemuka di Mesir, 3arabawy, Hossam el-Hamalawy, dalam mengapresiasi perlawanan rakyat Mesir saat ini. Apresiasi ini dapat dengan mudah kita buktikan dalam menit demi menit liputan berbagai media cetak dan elektonik dunia. Serangan balik dari para “pendukung” rezim Mubarak semakin menguatkan perlawanan rakyat Mesir. Bahkan rakyat meminta maaf telah terlambat 30 tahun melakukan perlawanan ini.

Agar adil dalam pikiran lalu mengubah dunia

---

Catatan Hari Perempuan 8 Maret 2011 

Zely Ariane[1]

Kami,

manusia urutan dua

pengasuh keluarga, rumah tangga, suami-suami, kakek-nenek, anak-anak, hingga cucu-cicitnya,

dengan rela

pemberi nyawa bagi kapital, hasil eksploitasi ujung rambut sampai ujung kaki

kambing hitam kerusakan moral dan hawa nafsu lelaki, tak henti-henti

peringkat pertama dari semua penderita penyakit dan kemiskinan

Kami,

dihimpit atas bawah, muka belakang, kiri kanan

ditindas fisik, mental, dan spiritual

Kami,

perempuan

(zy)

Seratus satu tahun bukan waktu yang sebentar bagi perjuangan perempuan melawan penindasan. Apalagi jika dihitung sejak berdirinya masyarakat ilmiah untuk perempuan di Belanda, tahun 1785. Dari perkumpulan-perkumpulan diskusi, kajian, penelitian ilmiah dan kedokteran, barisan aksi-aksi dan karya bacaan, konferensi dan berbagai petisi, kaum perempuan Eropa dan Amerika memulai perjuangan untuk kesetaraan. Diikuti perempuan-perempuan di banyak negeri-negeri jajahan, dengan karakteristik pembebasannya masing-masing, menanggapi penjajahan sekaligus persoalan-persoalan khusus perempuan.

Digeluti dan dilawannnya hambatan-hambatan di lingkup domestik dan lingkungan terdekatnya, hingga hambatan sosio kultural dan politik ekonomi masyarakat dan kekuasaan, setiap hari tanpa jeda. Banyak keberhasilan yang oleh karena itu dimenangkan, bahkan harta, keluarga, dan nyawa taruhannya. Namun tak sedikit pula yang dipukul mundur, ditarik kembali ke dalam kegelapan domestik, kemiskinan, dan penindasan fisik, mental, serta spiritual.

Inilah situasi yang harus diatasi demi melanjutkan perjuangan kesetaraan dan pembebasan perempuan sepenuhnya, yaitu:  perjuangan melawan penindasan atas dasar keperempuanan (seksisme) dan seksualitasnya.

Mayday Tahun Ini

---

Oleh: Zely Ariane*

“’Dan internasionale jayalah di dunia…’ Malam ini adalah malam renungan kita yang diimplementasikan lewat konfirmasi2 untuk kawan seperjuangan! Kepada seluruh kaum Marxis Indonesia, selamat merayakan hari buruh 1/5/2011. Semoga di hari yang fitri ini kita, lewat kampanye politik dan bagi-bagi selebaran selama ini dapat menghancurkan paham dan adat tua, mewujudkan rakyat yang sadar-sadar, memenangkan tuntutan-tuntutan rakyat tertindas di hari esok! Akhir kata Jayalah Sosialisme … (Nasir & Keluarga Besar UBK)”

Pesan singkat itu terasa heroik bak menyambut hari Idul Fitri bagi orang Islam. Kata-katanya pun menggebu laksana deruan beduk di malam takbiran. Pesannya tidak main-main: dengan aktivitas perjuangan yang sederhana (kampanye politik dan bagi-bagi selebaran) dapat menghancurkan paham-adat tua, sehingga rakyat sadar, dan tuntutan dimenangkan. Tujuannya pun mulia: untuk kejayaan Sosialisme.

Seruan Nasir memang berbeda dengan Peter McGuire dari pabrik Paterson New Jersey,  yang telah menginspirasi 20.000 buruh New York menyerukan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi  di tahun 1882. Mungkin karena Nasir sadar bahwa ketiga tuntutan Peter tersebut tak akan tercapai tanpa perjuangan untuk sosialisme.

Namun saat ini, buruh-buruh kita sedang menjauh dari cita-cita 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi, apalagi untuk sosialisme. Walau hal itu tak mengendurkan semangat Nasir, seorang mahasiswa itu, untuk tetap berani dengan lantang menyatakan sikapnya secara terbuka esok hari dalam rally Mayday ke Istana. Karena ia sadar, kapitalisme tak bisa memberi jam kerja lebih pendek, apalagi mimpi untuk rekreasi.

Reformasi Tidak Bisa Mengganti Rezim Kapitalis-Militeristik

---

Oleh : Zely Ariane (Anggota KPRM-PRD; Aktivis Perempuan Mahardhika)

"13 tahun lalu Soeharto memang harus ditumbangkan.

Keputusan tersebut adalah langkah brilian dari satu generasi….”

[Nurul Khawari, pelaku penggulingan Soeharto-Orde Baru Mei 1998, Solo Pos, 5 Mei 2011]

Demokrasi adalah ibu kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, kebudayaan dan semua bentuk kreativitasnya, yang bermanfaat bagi masa depan kemanusiaan. Bukan untuk demokrasi rakyat jatuhkan Soeharto di tahun 1998, melainkan untuk keadilan dan kesejahteraan. Bukan untuk reformasi mahasiswa dan rakyat menduduki gedung MPR, melainkan untuk Indonesia yang bebas dari todongan senjata dan mata-mata tentara, bersih dari korupsi dan nepotisme, sejahtera karena bahan-bahan pokok dapat terjangkau. Demokrasi adalah alatnya; demokrasi adalah caranya, untuk mencapai tujuan pembebasan manusia dari penindasan manusia lainnya. Tanpa demokrasi, kemanusiaan menjadi hitam-putih tak berwarna, kesejahteraan menjadi komoditas milik penguasa.

Gerakan reformasi mahasiswa dan rakyat telah berhasil menjatuhkan diktator, memperluas partisipasi politik rakyat langsung lewat sistem multipartai, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi dan yang terpenting, telah berhasil mengembalikan senjata politik rakyat yang paling ampuh yaitu aksi massa. Namun, gerakan tersebut belum sanggup menjatuhkan sebuah rezim kapitalis militeristik dan menggantikannya dengan yang lebih demokratik dan kerakyatan. Gerakan tersebut juga gagal berkonsolidasi lebih lanjut dan mendorong demokrasi lebih maju lagi. Gerakan kalah di dalam dua pertarungan besar: kalah melawan tentara-militerisme dan Golkar serta kalah melawan hegemoni kekuatan anti demokrasi.

Demokrasi kini dikanalisasi ke dalam insitutusi-institusi yang secara sepihak dinyatakan sebagai perwakilan kehendak rakyat, dipersulit oleh birokrasi dan permainan uang, dikunci oleh kepentingan pemodal, status quo dan kontrol senjata serta penjara. Sejak saat itulah demokrasi bukan lagi wujud kehendak rakyat, melainkan kehendak segelintir elit untuk mempertahankan kepentingan dan kekuasaannya.

Ketika aksi massa mengubah aturan main

KRONOLOGI AKSI ALIANSI BURUH MENGGUGAT (ABM) PERINGATAN 12 TAHUN PENGGULINGAN REJIM SOEHARTO

---

“Rezim SBY-Budino Gagal: Wujudkan Demokrasi Sejati Menuju Pembebasan Nasional di Bawah Pemerintahan Persatuan Rakyat”

Hari dan waktu : Jumat 21 Mei 2010, mulai jam 14.00 WIB selesai jam 15.35 WIB
Bentuk Aksi : Mimbar Bebas
Lokasi : Bundaran HI Jakarta
Jumlah Massa : 92 orang
Korlap Aksi : Odi
Penyelenggara : Aliansi Buruh Menggugat (ABM)

Pukul 14.00, Korlap memulai dengan memberikan komando kepada massa aksi ABM agar menyusun barisan. Segera massa berbaris, paling depan dibentangkan spanduk aksi “Rezim SBY-Budino Gagal: Wujudkan Demokrasi Sejati Menuju Pembebasan Nasional di Bawah Pemerintahan Persatuan Rakyat”. Bendera ABM dikibarkan di barisan depan, bersama beberapa bendera organisasi pendukung aksi. 50-an massa aksi sudah siap dan baris berbanjar. Korlap berseru untuk menyapa seluruh peserta aksi, juga kepada massa rakyat, lalu menjelaskan aksi ABM dijalankan untuk peringatan 12 tahun penggulingan Soeharto. Lagu perjuangan kaum pekerja sedunia segera dikumandangkan: Internasionale.

Lawan Pemerintahan SBY-Budiono yang Menghancurkan Industri Nasional, Pro Penjajahan Asing dan Anti Demokrasi, Bangun Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin; Bangun SOSIALISME!

---

Cukup sudah! Kapitalisme harus DILENYAPKAN agar klas pekerja dan rakyat miskin dunia lainnya terbebas dari perbudakkan kerja, kemiskinan dan ketertindasan. 124 tahun yang lalu gerakan buruh dan rakyat bersama-sama berjuang melawan perbudakan kerja, upah yang tak layak, pelarangan berorganisasi dan partisipasi politik. Kini, hampir satu seperempat abad kejadian momentual tersebut, mayoritas kaum buruh dimuka bumi ini masih dibelenggu oleh Kapitalisme, dikooptasi oleh serikat-serikat buruh yang pro kapitalis, atau dilumpuhkan oleh serikat buruh gadungan yang sekedar menghendaki perbaikan-perbaikan dalam sistem kapitalisme. Jelas sudah, hanya gerakan buruh dan rakyat yang revolusioner, berani, militan yang dapat menghancurkan tatanan kekuasaan Kapitalisme, dan berjuang pada tahap yang lebih tinggi lagi: perjuangan menuju Sosialisme.

MAYDAY 2010: BERSATU HAJAR KAPITALISME DAN MENANGKAN TUNTUTAN

---

Di manapun kapitalisme diterapkan, tidak pernah memberi kesejahtaraan bagi mayoritas rakyat. Apalagi di Indonesia dengan struktur kekuasaan rajim kapitalis yang korup dan tidak pernah berani berhadapan dengan kapitalis asing, makin parah kemiskinan dialami mayoritas rakyat.
Indonesia yang dikuasai oleh para kapitalis atau pemilik modal, sejak tahun 1966 selalu diarahkan untuk sehebat-hebatnya mengabdi pada kapitalis asing. Pemegang pemerintahan selalu berlomba menjadi kaki tangan yang baik bagi pemodal asing, sekaligus berlomba memupuk kekayaan pribadi. Karena tidak berani berlomba bisnis dengan kapitalis asing (sebab yakin kalah), akhirnya kekayaan pribadi bagi para kapitalis nasional semakin diletakkan dari kedekatan terhadap kekuasaan. Semakin besar bisa memerintah atau dekat dengan pemerintah, semakin besar kekayaan pribadi didapatkan, sekali lagi tanpa harus bertarung ekonomi dengan asing. Inilah watak pengecut borjuasi Indonesia, sehingga tidak bisa diandalkan untuk melawan penjajahan modal asing.