.

2011-12-28T11:24:00.003+07:00

Memperingati Hari Ibu, 22 Desember 2011
Kaum Ibu Bangkit!
Lawan Kekerasan dan Pelecehan Seksual
Tuntut Jaminan Sosial untuk Kesejahteraan Kita

Jenis-jenis persoalan yang menimpa kaum ibu masih sama dari tahun ke tahun. Walau tingkat penindasannya berbeda-beda tergantung pada arah kebijakan ekonomidan politik di berbagai periode sejarah negeri ini. Diantara berbagaipersoalan, kekerasan (fisik, non fisik, dan psikologis), pelecehan seksual, dankemiskinan, adalah persoalan utama paling banyak dialami kaum ibu di sepanjangmasa.
Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibatkesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksualatau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasankemerdekaan secara sewenang-wenang, baik di depan umum atau dalam lingkungankehidupan pribadi. Kekerasan ini paling banyak terjadi di dalam keluarga, didalam komunitas, maupun yang dilakukan negara. Kekerasan terhadap perempuanadalah pelanggaran HAM, dan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan adalah pemenuhanhak-hak asasi manusia. (Konferensi HAM Wina 1993)
Di dalam masyarakat dimana laki-laki adalah peguasa utama (masyarakatpatriarki), maka kaum Ibu penanggung anaklah—baik sebagai istri maupuntidak—yang menderita paling berat dari meningkatnya kemiskinan dan kekerasansaat ini. Kekerasan sangat berkaitandengan kemiskinan. Kekerasan sulit diatasi tanpa peningkatan kesejahteraan dankualitas hidup perempuan. Status perempuan yang dinomerduakan di dalam keluarga(tidak diakui sebagai kepala kelurga) membuat kaum Ibu memiliki beban lebihberat dengan maupun tanpa suami. Kaum Ibu yang bekerja di luar rumah masihdibebankan pekerjaan rumah tangga sebagai tugas utamanya (beban ganda), statuspekerjaan si ibu pun hanya dianggap “membantu suami”, sehingga ia tidak pernahdiberikan hak atas tunjangan keluarga. Situasi ini akan sangat merugikanbagi Ibu-ibu pekerja tunggal.

Kaum Ibu juga merupakan korban kekerasan dan pelecehan seksual yang palingtidak kentara dibanding kaum perempuan lainnya. Apalagi dibawah selubungperkawinan, pelecehan seksual dan pemaksaan hubungan seksual terhadap perempuanseringkali tidak dianggap pelanggaran hak azasi manusia. Sementara kasus-kasuskekerasan dalam rumah tangga, walau UU KDRT telah disahkan dan perangkat sertaaparat hukum telah disediakan, belum menyumbang banyak pada perubahan perilakulaki-laki dan penurunan angka kekerasan. Bentuk kekerasan lainnya yang jugabelum banyak mendapat perlawanan adalah poligami serta perkawinan di bawahumur. Situasi kemiskinan dalam masyarakat patriarki membuat kaum perempuandijadikan komoditas seksual laki-laki tanpa perempuan itu sendiri menyadarinyaatau berani menolaknya.
Pada kesempatan hari Ibu kali ini, kami menyatakan bahwa kaum Ibu harusmendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang dan maju sepertimanusia lainnya. Jalan penyelesaian yang ditempuh haruslah menyeluruh dari huluhingga hilir persoalan. Dan beberapajalan keluar yang kami anggap penting antara lain:

Melawan dan melaporkan tindakan kekerasan (termasuk pelecehan seksual) sebagai langkah pertama dan paling penting dilakukan kaum Ibu. Agar berani melawan, kaum ibu harus dibekali pendidikan dan penyadaran yang luas terkait kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan bagaimana cara melawannya.
Menuntut penghapusan seluruh produk hukum perundang-undangan yang melegitimasi kekerasan terhadap perempuan, seperti: UU Anti-Pornografi, Perda-perda anti miras dan prostitusi, Perda-perda syari’a dan bernuansa agama tertentu, perda-perda penggusuran dan ketertiban umum, dll.
Menuntut pembubaran institusi-institusi yang melegitimasi kekerasan aparat keamanan, seperti komando-komando teritorial, satuan polisi pamong praja, polisi-polisi syariah, dll.
Bersamaan dengan itu, beban domestik Ibu harus dikurangi. Tidak hanya membagi pekerjaan rumahtangga secara setara, namun juga menuntut tanggung jawab negara mengurangi beban tersebut. Bentuk tanggung jawab negara diwujudkan melalui pemberian jaminan sosial menyeluruh kepada kaum ibu, yang lebih kurang meliputi:

Biayai dan sediakan tempat-tempat pemeliharaan dan pendidikan anak yang baik dan terjangkau—hingga gratis, karena seluruh anak-anak adalah tanggung jawab sosial negara;
Biayai dan sediakan klinik-klinik bersalin, alat-alat kedokteran, obat-obatan berkualitas terkait kesehatan reproduksi Ibu, penambahan jumlah bidan dan dokter kandungan, pemerataan sebaran bidan/dokter dengan memenuhi hak-hak kesejahteraan bidan di lokasi kerjanya;
Biayai dan sediakan asupan bergizi sehat yang lengkap bagi ibu hamil dan balita;
Biayai dan sediakan tenaga kesehatan untuk memberikan pendidikan seksualitas bagi kaum ibu serta sosialisasi hak-hak reproduksi Ibu, memberikan penjelasan lengkap terkait alat-alat kontrasepsi yang paling aman dan sehat, tak hanya bagi kaum Ibu, namun juga ayah. Ibu berhak memilih tanpa paksaan jenis alat kontrasepsi apa yang hendak ia gunakan;
Pembangunan tempat-tempat menyusui dan ruang ibu dan balita diberbagai tempat umum seperti perkantoran, stasiun, pertokoan, terminal, dll.
Pemberian subsidi atau bantuan dana kredit usaha khusus bagi Ibu-ibu tunggal atau janda yang tidak punya pekerjaan tetap atau menganggur.

Di luar jaminan sosial untuk Ibu, penyetaraan upah antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja serta penambahan tunjangan keluarga di dalam komponen upah pekerja perempuan yg memiliki tanggungan anak, adalah sebuah keharusan.
Dana untuk jaminan sosial ini tidak tidak boleh ditarik dari rakyat dalam wujud iuran atau sejenisnya. Dana tersebut harus didapatkan antara lain dari pajak progresif terhadap korporasi raksasa dan orang-orang terkaya, pajak pada setiap transaksi keuangan di pasar saham, dll. Upaya ini dilakukan diluar kewajiban yang dimandatkan UU Kesehatan terhadap 5% alokasi APBN terhadap sektor kesehatan (saat ini sektor kesehatan hanya mendapat 1,85% dari total APBN).
Jaminan sosial ini adalah wujud terpadu dan lebih spesifik untuk mengatasi kemiskinan dan beban domestik kaum ibu. Program-program semacam Jampersal dan Program Keluarga Harapan tidak cukup komprehensif juga tumpang tindih dalam mengatasi persoalan kaum ibu.

Kita sudah saksikan sendiri bahwa politik di negara kita sangat korup danmembela kepentingan segelintir kelompok penguasa, pengusaha dan pemodal kayaraya sehingga tidak akan berpihak pada program-program di atas. Oleh karena itupekerjaan yang lebih penting dilakukan adalah penyadaran seluas-luasnyaterhadap berbagai program di atas sehingga dapat melahirkan pergerakan politikkaum ibu yang bisa sekaligus mengubah watak kekuasaan politik-kebudayaanpatriarkis serta ekonomi pro kapital yang berlaku saat ini. Membangunpergerakan politik kaum ibu sebagai bagian politik rakyat yang menghendakikeadilan, kesetaraan dan kesejahteraan, dapat dilakukan melalui:

Pembangunan wadah-wadah belajar, tukar pikiran, diskusi dan perlawanan kaum ibu dan perempuan secara umum;
Mendorong wadah-wadah perempuan dimana kaum Ibu terlibat aktif agar tidak sekadar melakukan program karitatif namun juga ikut membicarakan dan mencari jalan keluar persoalan kaum Ibu;
Membentuk komite-komite anti kekerasan dan pemenuhan jaminan sosial dari tingkat terkecil sampai nasional.

Komite Nasional Perempuan Mahardhika

2011-11-26T14:32:00.001+07:00

Pernyataan Sikap Perempuan Mahardhika

Mendukung Penuh Perjuangan Mama-Mama dan Kaum Perempuan Lainnyadi Tanah Papua :

HentikanDiskriminasi terhadap warga asli Papua! Berikan pasar permanen yang nyaman danstrategis bagi perekonomian mama-mama pegadang asli Papua!

Salam Kesetaraan,

Saat melihat jejaring sosial, ada yang membuat kamibangga ditengah respon 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kaum PerempuanPapua kembali berani bersuara, melakukan metode aksi turun kejalan disaatsituasi politik Papua sedang kembali bergerak. Kami dari Perempuan Mahardhikamengapresi dan mendukung sepenuh-penuhnya perjuangan Mama-Mama pedagang asliPapua yang sedang menuntut hak ekonomi mereka agar bisa berdagang hasil bumimereka dengan nyaman untuk bertahan hidup.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Papua memilikisumber alam yang melimpah namun hasil bumi sebagai lahan utama perekonomianwarga asli Papua sedikit dinikmati mereka. Lihat saja Freeport yang sudah 44tahun bercokol di Tanah Papua, warga asli hanya dijadikan buruh rendahan yangdibayar dengan upah murah. Mereka tidak diajarkan bagaimana mengelola gunungemas yang bisa menghasilkan keuntungan Rp. 114 milyard per hari atau sekitar Rp41,04 Trilyun per tahun. Hal serupa terjadi di sektor dagang, warga asli Papua mengalamipenyingkiran akses ekonomi untuk berdagang. Pasar permanen yang dijanjikanpemerintah setempat tak kunjung datang. Sebagai gantinya mama-mama hanyadiberikan dulu pasar sementara. Namun selama berjalan 1 tahun ini, sangat sulit pedagang asli Papua mengaksesfasilitas, baik dalam hal air bersih, wc, listrik (dengan pembayaran yang takjelas), dan lapangan parkir. Bahkan mereka harus bersaing lagi dengan pasar penyanggayang ada di terminal Mesran.

Kami sangat menyesalkan tindakan pemerintah yang terus mendiskriminasikanwarga asli papua dalam mengakses saranan fasilitas pasar yang bila tak segeradihentikan dapat memicu konflik etnis dan rasial di Papua. Bahwa padaprinsipnya, tidak boleh adanya pembedaan akses terhadap warga asli denganpendatang itu benar, seperti termaktub dalam Deklarasi Universal Hak-hak AsasiManusia (DUHAM) tahun 1948 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk DiskriminasiTerhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-undang no.7 tahun 1984, Indonesiaseharusnya melindungi hak asasi setiap warga negaranya tanpa memandang jeniskelamin, ras, suku, agama, dan orientasi seksualnya. Namun, agar tidak menjaditataran teori dan Undang-Undang saja, kita memang harus melihat kembali sejarahPapua. Selain pengabaian hak ekonomi politik, ternyata penindasan ras masih terjadi secarasistematis terhadap mereka, warga asli Papua.

Oleh karenanya, kami mendukung perjuangan mama-mamapedagang pasar untuk juga mendapat hak ekonomi dan akses faslitas pasar yangsama bagi warga non-papua, kami meyerukan:

1. Hentikan Diskriminasi terhadap warga asli Papua!

2. Berikan pasar permanen yang nyaman dan strategisbagi perekonomian mama-mama pegadang asli Papua!

3. Hentikan pembangunan mal-mal tanpa konsultasidengan rakyat setempat!

4. Penuhi hak-hak ekonomi, sosial budaya dan sipilpolitik perempuan Papua dan rakyat Papua pada umumnya, agar dapat dengan setaramengelola sumber-sumber kekayaan alamnya secara adil bagi kebaikan seluruh rakyatdan bumi tempat hidupnya!

Sekian

Hidup Perempuan Papua!

2011-10-31T22:43:00.001+07:00

SunatPerempuan Melanggar Nilai Kemanusiaan

Oleh Christina Yulita P

Sunat bagi laki-laki merupakan hal yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari penyakitkelamin. Sunat ini mempunyai alasan medis untuk dilakukan. Namun sunat bagiperempuan apakah sebaik-baiknya dilakukan?

Sunat perempuan menjadi pendiskusian kembali dikalangan gerakan danaktivis perempuan setelah muncul peraturan baru oleh Menteri Kesehatan (No1636/MENKES/PER/XI/2010) tentang sunat perempuan pada November 2010. keluarnyaPeraturan Menteri tersebut merupakan langkah mundur dari kebijakan sebelumnyayang berisi larangan medikalisasi sunat perempuan bagi petugas kesehatan, yang dikeluarkan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat DepartemenKesehatan RI pada 20 April 2006.

MenurutWHO, definisi dari Sunat Perempuan atau Female Genital Cutting (FGC) adalah semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruhdari bagian luar alat kelamin perempuan atau mengores alat kelamin perempuantanpa adanya alasan medis. Ada empat tipe dari definisi sunat perempuan yaitumemotong seluruh bagian klitoris (bagian mirip penis pada tubuh pria), memotong sebagian klitoris, menjahit atau menyempitkan mulutvagina (infibulasi), menindik atau menggores jaringan sekitar lubang vagina, atau memasukkan sesuatuke dalam vagina agar terjadi perdarahan dengan tujuan memperkencang ataumempersempit vagina.

Pendidikan seks dan sosialisasi kesehatan reproduksi yang minimdiketahui oleh masyarakat menyebabkan ketidakpahaman akan dampak negatif ketikasunat perempuan dilakukan. Dampak jangka pendek yang terjadi infeksi padaseluruh organ panggul yang mengarah pada sepsis, tetanus yangmenyebabkan kematian, gangrene yang dapat menyebabkankematian, sakit kepala yang luar biasa mengakibatkan shock, retensi urine karena pembengkakan dan sumbatan pada uretra.

Sementaradampak jangka panjang yang akan dirasakan perempuan adalah Rasa sakitberkepanjangan pada saat berhubungan seks, penis tidak dapat masuk dalam vaginasehingga memerlukan tindakan operasi, disfungsi seksual (tidak dapat mencapaiorgasme pada saat berhubungan seks), disfungsi haid yang mengakibatkanhematocolpos (akumulasi darah haid dalam vagina), hematometra (akumulasi darhhaid dalam rahim), dan hematosalpinx (akumulasi darah haid dalam saluran tuba),infeksi saluran kemih kronis, inkontinensi urine (tidak dapat menahan kencing),bisa terjadi abses, kista dermoid, dan keloid (jaringan parut mengeras).

Itulahdasar-dasar medis yang tak terelakan untuk menolak penyunatan terhadapperempuan. Namun dibalik dasar ilmiah tersebut terdapat pandangan masyarakatyang hari ini juga menjadi kesadaran mayoritas orang tentang tradisi patriarkal.Tradisi yang membatasi perempuan untuk menahan hak seksualitasnya denganmenyunat klitoris. Bersarangnya libido dalam klitoris sebagai pusat energi psikisuntuk menciptakan gairah seksual ternyata bisa dihancurkan demi mengontroltubuh perempuan.

Kontrol atastubuh membuat perempuan tak dapat menikmati hak seksualitas untuk mencapaiorgasme yang inginkan dan itu tidak ada hubunganya dengan stereotype perempuanbinal, menganggap bahwa perempuan tidak dapat mengontrol tubuhnya sendiribahkan hingga pada level kebijakan yang diskriminatif. Inilah pandanganmasyarakat patriarkal yang menganggap bahwa laki-laki superior, perempuaninferior sehingga laki-laki memiliki kuasa untuk mengontrol tubuh perempuan

Sunatperempuan telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan karena mengabaikan hakperempuan untuk menikmati orgasme. Praktek ini telah bertentangan dengan UUNo.7 Tahun 1984 tentang RatifikasiKonvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaandan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atauMerendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia,Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) – pasal 5 tentang laranganmelakukan kekerasan fisik, dan UU No. 23 tahun 2009 tentang Kesehatan – BagianKeenam tentang Kesehatan Reproduksi.

Tidakada alasan apapun untuk melegalkan sunat perempuan kembali. Sunat perempuan tidakmemiliki landasan ilmiah namun hanya didasarkan pada budaya patriarkal semata. Penelitianmenunjukkan bahwa sunat perempuan lebih banyak membawa banyak korban daripadamanfaatnya dimana 100 sampai 140 jutaanak perempuan dan perempuan di seluruh dunia menanggung akibat sampingan penyunatan.

Sumber-sumberdata:

http://kalyanamitra.or.id/newsdetail.php?id=0&iddata=324

http://www.pikiran-rakyat.com/node/134488

http://www.pdpersi.co.id/?show=biaswanita&startnews=15

Aksi Rok Mini: Jangan Salahkan Korban, Adili dan Hukum Pemerkosa.

2011-09-25T21:03:00.002+07:00

Sekitar 100 orang terlibat dalamAksi Rok Mini: Perempuan Menolak Pemerkosaan yang berlangsung di Bundaran HotelIndonesia, Jakarta pada hari Minggu 18 September dimulai pada pukul 15.00berakhir sekitar pukul 17.00.

Aksi ini merupakan protes kaumperempuan terhadap penyataan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo (FOKE) yang menyatakan"Bayangkan saja kalau orang naik mikroletduduknya pakai rok mini, kan agak gerah juga," ketika ditanya pendapatnyaoleh wartawan atas kasus Livia seorang mahasiswi yang diperkosa dan dibunuh diangkutan publik. Statemen tersebut menyulut kemarahan dikalangan aktivisperempuan karena mengandung makna menyalahkan korban dan merupakan bentukkekerasan verbal terhadap kaum perempuan. Satu hari setelah penyataan FauziBowo tersebut, aktivis perempuan melakukan konsolidasi dan memutuskan untuk segera melakukan protes dan menuntutagar pelaku pemerkosa yang kenai hukuman.

Berada dalamnaungan Aliansi Perempuan Menolak Pemerkosaan, perempuan dari berbagai kalangan(aktivis, guru, mahasiswa, pelajar, ibu-ibu rumah tangga) dan organisasi denganpenuh semangat meneriakkan “My Rok Mini is My Right, Pemerkosa Foke You”,“Salah Otakmu Bukan Salah Rok Miniku” .

AliansiPerempuan Menolak Pemerkosaan mengecam kesembronoan pernyataan pejabat publik yang menyalahkan caraberpakaian korban perkosaan dan mencurigai adanya andil perempuan korbanperkosaan dalam serangan perkosaan. Yang jelas harus diusut dan diungkapkan kejahatannyaadalah pelaku perkosaan mencakup identitas, modus dan sistematika tindakperkosaan itu.

Selain itu AliansiPerempuan Menolak Pemerkosaan menuntut aparat penegak hukum untuk lebih mampuserius dan tangkas menangani pemerkaraan hukum semua kasus perkosaan, termasukmempelajari akar permasalahan secara utuh sesuai dengan amanat undang-undangdan tujuan regulasi mencapai keadilan hukum dan menuntut pemerintah daerahuntuk menjamin keamanan angkutan umum dan ruang publik bagi warga masyarakatdan memperbaiki penata-kelolaan sistem transportasi untuk penyelenggaranhidup bermasyarakat di ibukota.

Sebagaiinformasi ditahun 2011 terdapat 105.103 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 3.753 merupakan kasus pemerkosaan. (VW)

Bebaskan mereka yang ditahan - Hentikan serangan terus menerus terhadap kaum sosialis Malaysia

2011-06-30T18:00:00.000+07:00

Di Jakarta, KPRM PRD, KPO-PRP, PPRM (dan organisasi-organisasi lain yang akan bersedia mendukung) akan menyelenggarakan aksi solidaritas untuk menuntut pembebasan aktivis Partai Sosialis Malaysia (PSM), pada tanggal 1 Juli 2011, Pukul 09:00 WIB di depan kantor Kedubes Malaysia di Jakarta Jl. H.R. Rasuna Said. Kav.X/6, No. 1-3, Kuningan, Jakarta Selatan.

Karakter represif pemerintahan dan polisi Malaysia tentu tidak asing bagi para Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Sehingga kita berkepentingan bersolidaritas dan mendukung setiap perjuangan demokrasi dan kesejahteraan di Malaysia agar rakyat dan kaum pekerja Indonesia di Malaysia dapat hidup berdampingan secara damai dan saling bantu-bersolidaritas.

Dihadapan fakta bahwa pemerintah Indonesia pun tidak berkepentingan dengan sungguh-sungguh membela tenaga kerja migran Indonesia yang direpresi oleh pemerintah Malaysia, dan juga fakta bahwa ruang demokrasi di negeri kita semakin lama semakin direpresi, semakin tak dimungkinkan lagi kebebasan berekpresi dan berideologi melalui pasal-pasal RUU Intelejen dan RUU KUHP, maka sekecil apapun aksi saling-solidaritas dibutuhkan untuk tegaknya demokrasi demi menjamin perlawanan rakyat memenuhi hak-hak kehidupannya.

Oleh karena itu, ayo bergabung pada aksi kami.

Terima Kasih.

Lawan setiap pemerintahan anti demokrasi!

Bersatu, Berjuang untuk kesejahteraan rakyat!

Berikut adalah pernyataan sikap yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2011 oleh Sekretaris Jenderal Nasional Partai Sosialis Malaysia (PSM) terhadap latar belakang penangkapan dan represi terhadap aktivis-aktivis PSM di Malaysia.

__________

Seruan mendesak: Serangan terhadap kaum Sosialis Malaysia

30 aktivis dari Partai Sosialis Malaysia (PSM) termasuk dua remaja telah dikenai pasal 122 undang-undang pidana (melakukan perang melawan Monarki dan mencoba mengembalikan ideologi komunis) dan ditahan selama 7 hari karena menjalankan kebebasan ekspresi mereka. Jika mereka ditahan atas dasar pasal tersebut, maka tidak ada jaminan untuk (pembebasan) mereka.

PSM ditahan pada tanggal 25 Juni di Kepala Batas, Penang ketika mereka mendistribusikan selebaran untuk menginformasikan kepada publik kampanye mengenai Udahlah-Bersaralah (Cukup Sudah, Saatnya Lengser) untuk penyadaran nasional yang baru-baru ini dilakukan oleh PSM dari tanggal 24-26 Juni 2011.

Berita bahwa PSM mencoba menghidupkan kembali komunisme didasarkan pada kaos-kaos pemimpin kiri yang biasa ditemukan di bis yang membawa aktivis-aktivis PSM. Berita-berita menyangkut PSM hendak menghidupkan kembali komunisme adalah cerita utama di semua Koran arus besar lokal dan hal itu dimaksudkan untuk menyebarkan ketakutan pada musuh-musuh hayalan—suatu taktik yang biasa digunakan di masa lalu untuk menyerang para aktivis.

Diantara mereka yang ditahan adalah Wakil Ketua Nasional PSM M. Saraswathy dan anggota parlemen dari PSM Dr. Jayakumar Devaraj. Berikut adalah para aktivis PSM yang ditahan:

7 ditahan di kantor pusat polisi

1. Dr, Jeyakumar – satu-satunya Anggota Parlemen dari PSM

2. Choo Chon Kai – Koordinator Internasional PSM

3. Selvam (supir bis)

4. Letchumanan- Sekretaris cabang PSM Sg. Siput

5. M.Sarasvathy – Wakil Ketua Nasional PSM

6. Chong Moi

7. Soh Sook Hwa – Anggota Komite Sentral PSM

Yang lainnya ditahan di pusat penahanan Kepala Batas

8. M.Sukumaran – anggota komite sentral

9. Kamaladevi

10. Indra

11. Saroja

12. Velayutham

13. Santhana

14. Ravindran - PSM Youth Secretary

15. Raveen Veerasenan

16. Thivya Kumar

17. Packialechumy

18. Jody

19. Wong Mei Yong

20. Nalaiyani

21. Deepa

22. Remy – Ketua cabang Tanjung Malim

23. Saratbabu – Ketua Kaum muda PSM (PSM Youth)

24. Gana – Ketua cabang Buntong

25. Sivoosamy – Ketua cabang Bercham

26. Shanmugam

27. Subramaniam

28. Arokiammangalam

29. Murugan

30. Tanushia

31. Kavitha

PSM mengutuk tuduhan pemerintah yang menyatakan PSM melakukan perang melawan Raja dan menghidupkan kembali Partai Komunis Malaysia. Kebohongan yang terang-terangan ini digunakan pada 30 aktivis PSM yang terlibat dalam kampanye penyadaran nasional “Cukup sudah, Saatnya Lengser” oleh PSM yang diselenggarakan dari 24-26 Juni 2011. Para aktivis yang seharusnya dibebaskan tanpa syarat ditahan selama 7 hari atas dasar pasal 122: melakukan perang melawan raja.

Pernyataan oleh polisi dan tuduhan oleh pemerintah saat ini terhadap PSM tidak berdasar, absurd, dan memiliki motovasi politik. Oleh karena itu PSM menuntut pemerintah menghentikan semua omong kosong ini, melepaskan mereka yang ditahan dan meminta maaf kepada PSM atas tuduhan yang tak berdasar tersebut.

PSM merasa agak luar biasa pemerintaj mencoba mengaitkan PSM dengan kaum Komunis hanya dengan menemukan beberapa kaos yang bergambar para pemimpin komunis. Lebih lagi pemerintah Malaysia memiliki hubungan diplomatic dengan Partai Komunis Cina, Kuba, Vietnam dan banyak negeri lain.

Selain itu, harus ditunjukkan bahwa, pemerintah Malaysia telah menandatangani persetujuan damai dengan MCP (Partai Komunis Malaysia/PKM) di tahun 1989 dan juga pemimpin senior Komunis seperti Rashid, Midin, Suriani, dan Abdullah CD telah memiliki seorang pendukung kerajaan dengan SYMM Sultan Azlan Shah. Oleh karena itu, memunculkan kembali hantu komunis pada era pasca perang dingin adalah langkah putus asa oleh rejim UMNO-Barisan Nasional untuk melanjutkan kekuasaan sambil menanamkan ketakutan diantara rakyat serta untuk menjustifikasi penggunaan Internal Security Act (Pakta Keamanan Nasional).

PSM adalah partai yang terdaftar yang melakukan kegiatan legal (tidak di bawah tanah) dan dikenal serta popular. PSM selalu mengakui kontribusi partai-partai kiri dalam perjuangan untuk kemerdekaan seperti PKMM, API, AWAS, dan PKM. Pengakuan atas partai-partai kiri ini oleh PSM tak dapat secara sempit diintepretasikan bahwa PSM mencoba menghidupkan PKM.

Media yang dikontrol UMNO-BN telah membesar-besarkan tuduhan ini untuk menakuti rakyat dari reli Bersih 2 yang dijadwalkan pada 9 Juli mendatang. PSM mendukung reli BERSIH 2, meskipun kampanye “Cukup sudah, Lengserlah BN” tidak berhubungan dengan reli Bersih 2.

PSM sadar bahwa aksi melawan PSM ini merupakan aksi terencana dengan sistematis oleh polisi untuk menciptakan musuh hayalan dengan tujuan menghadirkan situasi “darurat” dimana pemerintah dapat menjustifikasi penggunaan ISA serta melakukan serangan masif untuk menghentikan reli Bersih 2 pada tanggal 9 Juli nanti yang mendapatkan momentum dan dukungan dari massa.

Aksi polisi ini tidak akan menghentikan kami untuk melanjutkan perjuangan dan perlawanan untuk hak-hak rakyat dan kaum pekerja.

Kami menyerukan solidaritas internasional dan lokal. PSM saat ini adalah satu-satunya gerakan massa sosialis di negeri ini dan kami akan terus melanjutkan perjuangan besar ini.

Hidup Sosialisme! Hidup PSM!

Dikeluarkan oleh

S.Arutchelvan

Sekretaris Jenderal Nasional

Parti Sosialis Malaysia

(Oleh Zely Ariane)

Hari Bersejarah Bagi Dunia

2011-06-20T01:48:00.000+07:00

MahardhikaNews, 17/06/2011 di Jenewa, Swiss adalah hari bersejarah bagi dunia, karena Dewan HAM PBB akhirnya mengesahkan resolusi terkait persamaan hak bagi semua orang tanpa memandang orientasi seksual.

Perjuangan selama bertahun-tahun kaum Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) digunakan pada tahun 1990-an menggantikan frase Gay karena istilah ini mewakili semua kelompok yang bukan heteroseksual. Maka istilah ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender.

Banyak terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum minoritas LGBT di tempat kerja. Dimana diskriminasi atau kekerasan bukan hanya berdampak pada psikologis bahkan berujung pada kematian. Beberapa kasus yang terjadi adalah penyerbuan terhadap forum ILGA di Surabaya oleh kelompok yang mengatasnamakan agama selain itu penembakan 2 orang waria hingga berujung pada kematian di jakarta oleh oknum yang tidak dikenal.

Maka dengan disahkan Resolusi PBB terkait persamaan hak homoseksual di akui oleh 23 Negara Angoota PBB “tidak ada seorang pun yang harus mengalami diskriminasi atau kekerasan akibat orentasi seksual atau identitas gender masing-masing karena pelanggaran terhadap hak-hak kaum LGBT akan dianggap sebagai pelanggaran HAM tingkat tinggi” (ujar Jerry Matthews Matjila). Juga ditekankan bahwa menurut data Amnesti Internasional, homoseksualitas masih ilegal di 76 negara di seluruh dunia.

Selamat kepada kaum LGBT dengan disahkan resolusi PBB terkait persamaan hak homoseksual. Tapi Perjuangan kita masih panjang agar resolusi ini benar-benar ditetapkan di Indonesia karena pemerintahan di negeri ini termasuk yang gagal memberikan perlindungan bagi kaum LGBT.

Demokrasi terancam; Mari meluaskan kampanye penolakan dan gagalkan RUU Intelijen !

2011-06-13T20:06:00.000+07:00

PEMBEBASANews

12 Juni 2011 | 17:00 WIB

Rakyat Bergerak

Bundaran HI, Jakarta Pusat

Sekitar pukul 19:00 WIB, 70an lebih massa terlihat berkumpul di depan Hotel Indonesia. Massa tersebut mempersiapkan diri dengan mengatur barisannya. Dengan dipimpin oleh Muhammad Nasir Jamlean selaku Korlap aksi, massa berjalan dengan membawa obor, spanduk dan poster yang bertuliskan tentang penolakan terhadap RUU Intelijen yang rencananya akan disahkan pada bulan Juli tahun ini oleh DPR.

Setelah sampai di Bundaran HI, puluhan massa tersebut melakukan pembukaan aksi dengan mengelilingi Bundaran HI untuk kemudian mementaskan teatrikal yang bertema RUU Intelijen=Matinya Demokrasi.

Aksi yang diorganisir oleh PEMBEBASAN Jabodetabek-Bandung tersebut melibatkan pula organisasi gerakan demokratik lain yang memiliki analisa sama tentang bahayanya RUU Intelijen. Beberapa organisasinya adalah: Perempuan Mahardhika, Federasi Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP-PPBI), Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB-PPBI), Komite Politik Rakyat Miskin (KPRM-PRD), PPRM, SBTPI dan AMP.

Dalam orasi politiknya, para aktivis tersebut menegaskan bahwa: RUU Intelijen merupakan senjata bagi intel untuk bisa lebih bergerak bebas. Bahkan dalam isian RUUnya, pemberian keleluasaan terhadap petugas intel yang dijamin dalam RUU sangat berpotensi melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, misalnya pasal tentang Penyadapan, penangkapan tanpa surat dan tidak boleh didampingi oleh pengacara, penangkapan minimal 7X24 jam, dll dll.

Belum lagi tentang pasal yang mengatur bahwa pengambilan orang/beberapa orang yang dicurigai "mengganggu keamanan nasional" bisa tidak diketahui orang lain, bahkan pihak keluargapun tidak akan diberitahu, hal itu sama saja melegalkan penculikan, syarat dengan pelanggaran HAM.

Bahasa/istilah yang abstrak dalam RUU Intelijen, aktifitas mematai-matai warga negaranya (Penyadapan), pelegalan penculikan, dll membuat demokrasi yang selama ini telah susah-payah diperjuangkan oleh rakyat pada tahun 1998 (dan sedang mengalami kesulitan untuk maju), kini malah ditekan dan dihambat kemajuannya oleh rezim SBY-Boediono. Lalu bagaiman sikap para elite politik dan partai-partai politik? Sama sekali tidak memiliki niat kuat untuk menolaknya, karena RUU tersebut bisa saja menguntungkan mereka ketika berkuasa.

Setelah berorasi, meneriakkan yel-yel, aksi ditutup dengan menyanyikan beberapa lagu. Sekitar pukul 21:00 WIB massa aksi membubarkan diri untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan menaiki bis menuju posko kawan-kawan GESBURI di kantor Komnas HAM yang sedang menginap untuk memperjuangkan hak-hak buruh (anggota GESBURI) yang sedang di-PHK oleh pengusaha. Ini adalah bentuk dari solidaritas kita kepada sesama gerakan rakyat yang sedang berjuang dan menuntut hak normatifnya.

Maka, persatuan gerakan demokratik-lah satu-satunya kekuatan untuk bisa menggagalkan RUU yang anti demokrasi tersebut, seperti yang diungkapkan oleh salah satu orator dalam aksi di malam hari tersebut. Aksi yang sehari sebelumnya mendapatkan intimidasi dari Polda Metro Jaya berupa teguran keras pelarangan pelaksanaan aksi, tapi tetap digelar aksi OBOR tersebut demi perjuangan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Apa kaitannya RUU Intelijen dengan kesejahteraan rakyat? Jelas terkait. Jika selama ini, tanpa adanya RUU Intelijen saja perjuangan rakyat/protes-protes rakyat dalam memperjuangkan hak-hak ekonominya selalu mendapatkan represi dari aparat kepolisian, tentara dan preman bayaran pengusaha. Dan bisa saja jika ada demonstrasi besar-besaran hingga memacetkan produksi atau jalanan, maka hal tersebut bisa saja dengan seenaknya dimasukkan dalam situasi "mengancam keamanan nasional" seperti yang ada dalam RUU Intelijen. Karena status tersebut, maka gerakan rakyat dan orang-orangnya akan SAH secara hukum untuk diculik, dipenjara minimal 7X24 jam tanpa didampingi pengacara, dll. Itulah mengapa, lintas organisasi yang turut mendukung aksi OBOR PEMBEBASAN Menolak RUU Intelijen juga diikuti oleh organisasi buruh, pekerja budaya dan mahasiswa. Kunci utamanya adalah persatuan dan solidaritas antar rakyat dan gerakannya.

Demokrasi terancam; Mari meluaskan kampanye penolakan dan gagalkan RUU Intelijen ! (bp)

PENDIDIKAN GRATIS ITU SANGAT MUNGKIN

2011-06-06T17:48:00.002+07:00

PROGRAM SOSIALIS:

Nasionalisasi Industri di bawah kontrol rakyat:

Menjawab pembiayaan untuk Pendidikan Gratis (belajar dari pengalaman Venezuela)

***

...

Proses Pengambilalihan Kendali dan Tipe Pengelolaan Industri di Tangan Rakyat

o Pengambilalihan kendali industri oleh pemerintah Venezuela pertama kali difokuskan pada sektor industri perminyakan (migas), listrik dan telekomunikasi. Fokus kedua dilakukan terhadap sektor konstruksi dan makanan, yakni industri semen (meliputi hampir 40 pabrik), peternakan dan susu—melanjutkan pengambilalihan terhadap 32 lahan pertanian berskala besar. Sedangkan industri seperti mineral, metal, bauksit, batubara dan baja tetap berada di tangan Negara—memang tidak pernah diprivatisasi (dijual ke tangan swasta asing).

o Re-nasionalisasi PDVSA dilakukan di akhir tahun 2001. Pemerintahan Chavez mengalokasikan lebih dari 50% keuntungannya untuk program-program sosial peningkatan tenaga produktif (missiones). Pemerintah juga mendirikan National Fund for Economic Development (Fonden) dari hasil surplus cadangan mata uang asing yang meningkat akibat peningkatan harga minyak. Dari Fonden, dana dialirkan khususnya untuk peningkatan/alih teknologi dan penelitian ilmiah.

o Sejak pemerintahan Hugo Chavez berhasil memenangkan kekuasaan pada tahun 1998, berbagai paket perundang-undangan yang melindungi hak dan partisipasi buruh (serta rakyat miskin) sudah diterapkan. Hasilnya, di hampir seluruh perusahaan, berbagai serikat buruh baru tingkat pabrik berkembang. Hukum perundang-undangan yang baru memungkinkan kaum buruh untuk menyelenggarakan referendum (penentuan pendapat) guna memutuskan sekaligus menjalankan perjanjian bersama (semacam PKB) di pabrik, yang kemudian membuka kesempatan bagi lapisan pejuang buruh militan (baru) untuk bermunculan dan ikut mengambil tanggung jawab.

o Di tahun 2005, banyak pabrik yang tutup diambil alih serta dijalankan oleh pekerja. Sebanyak 800 pabrik tutup di seluruh negeri (kebanyakan karena ditinggal oleh pengusaha yang anti-Chavez) dan sejak November 2006, kurang lebih 1200 pabrik sudah diambil alih oleh kaum buruh. Namun di tahun 2008, hanya sedikit yang bisa bangkit kembali dan dalam beberapa kasus, dikelola di bawah manajemen koperasi buruh, atau justru gagal beroperasi.

o Pendudukan Pabrik Pengelola Limbah Padat di Merida. Di bulan September 2007, setelah memperoleh gaji, buruh pabrik Pengelolaan Limbah ini menduduki instalasi pabrik dan menuntut agar pemilik perusahaan angkat kaki, kemudian mereka mengambil alih kantor dan menuntut agar administrasi pabrik tersebut berhenti.

o Re-nasionalisasi Pabrik Baja SIDOR di Kawasan Industri Guayana. SIDOR adalah salah satu industri baja raksasa yang paling penting di Venezuela dan Amerika Latin. Setelah mengambil alih pabrik, Presiden Chavez melegalkan pengambilalihan tersebut lewat dekrit pada tanggal 9 April 2008.

Sambil menunggu negara mengambil alih administrasi pabrik, sejak 10 April 2008, kaum buruh di beberapa bagian mulai terorganisir ke dalam komite-komite pengawasan dan kontrol pabrik. Tujuannya untuk menghambat sabotase peralatan, kontrol produksi dan serangan dari supervisor atau para bos lainnya. Kehendak para pekerja SIDOR adalah mengelola produksi dan administrasi perusahaan tersebut. Mereka juga mempersiapkan proposal mengenai pengelolaan SIDOR yang baru, yang menyatakan bahwa pengelolaan oleh buruh tidaklah mustahil, bahkan bisa dengan hasil yang lebih baik dan efisien.

Kinerja pengelolaan oleh mayoritas kaum buruh terbukti menunjukkan efisiensi dalam produksi dan pelayanan sosial daripada yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis transnasional dan nasional manapun. Kaum buruh menunjukkan kemampuannya dalam menggandakan level produksi.

o Pengelolaan Perusahaan Listrik CADAFE. CADAFE adalah perusahaan milik Negara yang memproduksi 60% listrik Venezuela, dengan 34.000 pekerja. Setelah perjuangan panjang untuk memenangkan hak berpartisipasi di dalam kontrak perjanjian (semacam kontrak karya) melalui pendirian dewan-dewan buruh, manajemen (baru) perusahaan mulai menghancurkan partisipasi riil buruh, membatasinya hanya pada keputusan-keputusan yang tidak penting.

Banyak proposal menyangkut pengelolaan pabrik diajukan oleh kaum buruh, namun sangat sedikit yang dilaksanakan. Dari lima anggota komite koordinasi yang dibentuk untuk Pengelolaan Bersama (co-management), dua posisi dicadangkan untuk anggota serikat buruh melalui mekanisme penunjukan, dan tidak bisa di-recall. Presiden perusahaan juga tidak berkewajiban melaksanakan instruksi dari komite tersebut. Pihak manajemen bahkan mengatakan bahwa tidak perlu ada partisipasi kaum buruh dalam industri strategis.

Sementara itu, terdapat jenis Pengelolaan Bersama yang sangat berbeda di anak perusahaan CADAFE, Cadela-Mérida, di Zona Andean. Di sana terdapat partisipasi bersama antara pekerja, para eksekutif dan organisasi komunitas setempat. Presiden Cadela dinominasikan dan dipilih oleh mayoritas kaum buruh di lokasi tersebut. Pelayanan meningkat, keuntungan juga lebih tinggi dan layanan pekerjaan diberikan ke banyak koperasi (lebih dari 375 koperasi hingga akhir 2004)—daripada memberi kontrak pelayanan ke perusahaan swasta. Jenis kendali buruh atas produksi antara CADAFE dan anak perusahaannya, Cadela-Mérida, memiliki perbedaan yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut.

o Pengelolaan Pabrik Keramik Sanatarios Maracay. Setelah persatuan buruh berhasil mengambil alih pabrik, mereka mulai menjual barang-barang persediaan dan meminta bantuan masyarakat untuk memulai kembali produksi dan distribusi. Produksi pun dimulai. Mereka mengorganisasikan dewan-dewan buruh sebagai sebuah mekanisme demokratik untuk mengoperasikan pabrik dan manajemen aset sehari-hari. Di samping berbagai kesulitan, mereka terus maju dan menuntut nasionalisasi penuh dari pemerintah—termasuk meminta bantuan pemerintah untuk membeli produk keramik mereka, terkait program pemerintah untuk perumahan rakyat miskin. Mereka juga menjual hasil produksi kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Setiap minggu, pekerja yang bekerja lembur mendapatkan paket sembako dan pembayaran gaji juga dilakukan oleh dewan-dewan buruh.

o Pengelolaan Pabrik Kertas INVEPAL. Dimulai tahun 2005, pabrik kertas milik kapitalis yang bangkrut ini diambil alih oleh pemerintahan Chavez dengan suntikan modal sebesar $7 juta. Perusahaan ini diorganisir sebagai perusahaan yang dimiliki buruh, yakni kepemilikan antara buruh (51%) dan pemerintah (49%). Peningkatan hasil produksi akan digunakan oleh kaum buruh untuk kemudian membeli saham pemerintah, dan hanya akan menyisakannya sebanyak 1% saja. Pemilikan semacam ini menyebabkan kontroversi di kalangan buruh dan aktivis sosialis, yang menganggap bahwa kepemilikan buruh tersebut tidak ada bedanya dengan kepemilikan kapitalis—hanya beda dalam jumlah pemilik saja. Oleh sebab itulah FRETECO (Front Revolusioner Pekerja Pabrik-Pabrik di Bawah Kendali Buruh) menuntut pengambilalihan penuh oleh pemerintah.

Terdapat Dewan Buruh yang terdiri dari Majelis Umum Pekerja (pembuat keputusan tertinggi) di pabrik serta Komisi Permanen yang dipilih untuk posisi-posisi seperti Keuangan, Formasi Politik dan Sosial, Komisi Teknik, Administrasi, Disiplin, Keamanan dan Kontrol serta Pelayanan. Seluruh orang yang dipilih dapat dipecat melalui sidang Majelis Umum Dewan Buruh. Untuk mengatasi pemisahan kerja intelektual atau administratif dengan kerja manual, mereka merotasi berbagai jenis pekerjaan, mengkombinasikannya dengan diskusi politik di dalam dewan buruh, pendidikan untuk pengembangan kolektif serta pelatihan-pelatihan teknik.

Pengalaman lain yang penting adalah hubungan dewan buruh dengan komunitas setempat. Tidak saja pabrik menyediakan ruang bagi program-program pendidikan dan kesehatan komunitas, namun dewan buruh juga berpartisipasi dalam dewan komunal setempat. Dewan buruh mengirimkan delegasi ke dewan komunal, begitupun sebaliknya, yang dapat diterapkan juga dalam lingkup federasi dewan buruh dan dewan komunal yang lebih luas dalam rangka membangun struktur-struktur kekuasaan rakyat sejati.

o Pabrik Aluminium ALCASA. Bisnis kapitalis yang berdiri sejak tahun 1967 ini mulai melaksanakan praktek manajemen buruh di tahun 2005. Proses ini ditandai dengan pendirian majelis buruh terbuka, pendiskusian 18 poin proposal untuk meluncurkan kembali pabrik serta proses pemilihan manajemen baru melalui pemilihan tertutup. Dari 2700 pekerja di ALCASA, 95% berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Kaum buruh juga memilih 36 juru bicara dan manajemen untuk membuat keputusan. Proses manajemen ini sudah berjalan tiga tahap dan berhasil meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kondisi kerja.

Tahap kedua difokuskan pada pengembangan manajemen dan strategi baru perusahaan. Di tahap ketiga, diskusi dan perdebatan terjadi menyangkut persoalan-persoalan semacam: memanusiawikan tenaga kerja, termasuk pengurangan hari kerja, demokratisasi pengetahuan untuk mengurangi pembagian kerja sosial di dalam pabrik serta desentralisasi keputusan melalui pembangunan dewan-dewan buruh.

Untuk itu, mereka membangun pusat pelatihan sosial politik, sehingga kaum buruh dapat terlibat dalam proses yang ada. Pada awalnya, para pekerja kerap dituduh sebagai komunis, garis keras atau sejenisnya. Namun sedikit demi sedikit kaum buruh mulai terlibat dalam pelatihan tersebut dan kini beberapa ratus buruh mulai terlibat.

ALCASA tetap dimiliki oleh Negara. Berbeda dengan INVEPAL, dewan buruh di pabrik ini tidak menghendaki model manajemen yang mendistribusikan modal kepada seluruh pekerja atau mendekatkan buruh dengan modal atau pembagian saham di antara mereka. Menurut mereka, manajemen bersama tersebut tidak dibatasi hanya pada tingkat perusahaan semata, namun harus meliputi pengelolaan bersama dengan komunitas sosial masyarakat, walaupun untuk yang terakhir ini belum tampak keberhasilan yang signifikan.

Sebelum pengelolaan ini dimulai, banyak di antara buruh yang menyatakan seharusnya semua pimpinan dan para direktur dipecati. Tapi menurut dewan buruh, hal tersebut adalah hal paling akhir yang akan mereka lakukan—bahkan bisa menjadi bencana jika dilakukan. Karena pengalaman pemecatan 2000 manajer di PDVSA telah menyulitkan pengelolaan dan produksi pabrik, bahkan hingga saat ini. Mereka sedang membangun proses dari bawah, pemilihan di tiap workshop, pemilihan di tiap grup ”delegasi juru bicara.” Suatu sistem pemilihan langsung, kontrol dan akuntabilitas, penggiliran tugas, dan seterusnya.

Tim kepemimpinan juga semakin meluas. Untuk setiap satu orang pimpinan lama, mereka memilih tiga orang baru. Kemudian terdapat 300 delegasi juru bicara yang dipilih dari tingkat paling bawah oleh buruh. Belakangan ini, setiap departemen memiliki “dewan administratif,” dengan juru bicara yang dipilih di tiap tim, untuk mendiskusikan dan merencanakan persoalan-persoalan produksi.

Kendala-Kendala

Berdasarkan pengalaman pengambilalihan industri di Venezuela, kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

a. Kultur/kebudayaan buruh yang masih terbelakang, yakni ketika buruh bekerja semata-mata untuk mendapatkan uang dan tidak sedikitpun punya visi untuk membangun ekonomi negeri sekaligus menciptakan tatanan masyarakat baru.

b. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan yang ditinggal kabur pemiliknya juga meninggalkan utang yang harus ditanggung oleh manajemen buruh yang baru.

Utang-utang atau tagihan tersebut bisa mengancam kelancaran produksi.

c. Bahan mentah menyusut dan akan sulit diperoleh kembali tanpa adanya modal, kredit serta legitimasi yang sah.

d. Kesulitan pemasaran tanpa bantuan masyarakat dan pemerintah.

e. Represi, hingga penculikan dan pembunuhan, oleh aparat keamanan dan pasukan preman bayaran terhadap serikat buruh yang melakukan pengambilalihan pabrik.

f. Sabotase pabrik, penghancuran mesin-mesin serta penghentian layanan listrik, air dan gas oleh aparat-aparat bayaran.

g. Pencurian mesin-mesin dan bahan mentah di pabrik.

h. Polarisasi dan fragmentasi yang tajam antar serikat buruh (pro Revolusi) yang berbeda-beda.

i. Pemilik pabrik lama seringkali memecah persatuan serikat buruh dengan membuat serikat buruh tandingan yang anti terhadap kontrol buruh di pabrik.

j. Satu perusahaan yang berada di bawah kendali buruh terletak di tengah-tengah kawasan industri yang masih berorientasi kapitalis.

k. Kelelahan berjuang akibat proses yang tidak selalu berlangsung cepat.

l. Tidak berjalannya proses partisipasi mayoritas buruh membuat lambatnya produksi berjalan serta lemahnya kekuatan dewan buruh.

m. Aristokrasi buruh—buruh yang bermental kapitalis ketika sudah memiliki alat produksi.

n. Sindikalisme—pengelolaan pabrik hanya untuk pabrik itu sendiri; tidak bersedia berada dalam satu perencanaan pengelolaan bersama secara nasional.

Syarat-Syarat Keberhasilan

a. Kesadaran yang meluas di kalangan kaum buruh dan rakyat miskin lainnya untuk melawan kapitalisme. Perlawanan tersebut dalam bentuk pengambilalihan alat produksi dari kepemilikan kapitalis, sekaligus mengubah relasi produksi agar menjadi semakin setara dan berwatak kerjasama.

b. Adanya persatuan gerakan (antar kaum buruh dan dengan berbagai elemen rakyat miskin pro-demokratik) yang luas untuk menuntut pengambilalihan perusahaan-perusahaan kapitalis untuk kemudian diserahkan kendalinya pada persatuan/dewan-dewan buruh.

c. Adanya persatuan gerakan untuk membangun alat politik alternatif yang mendapat dukungan dari mayoritas rakyat guna merebut kekuasaan. Hal ini dibutuhkan karena nasionalisasi di bawah kontrol Negara yang bukan merupakan perwujudan dari perwakilan dan kepentingan kelas pekerja dan rakyat miskin tidak akan membawa kesejahteraan bagi mayoritas kelas pekerja dan rakyat miskin.

d. Kekuasaan baru yang akan menjalankan program pemusatan seluruh sumber pembiayaan dalam negeri untuk membiayai kebutuhan darurat rakyat (guna meningkatkan tenaga produktifnya) sekaligus mengembangkan industri nasional. Kekuasaan tersebut juga harus mendorong partisipasi riil dari rakyat dalam berbagai mekanisme demokrasi langsung untuk menjamin berjalannya kendali rakyat atas industri yang sudah diambil alih.

e. Kontrol buruh harus berskala nasional dan diperluas agar dapat mengatasi semua kepentingan kapitalis (bukan diorganisir secara insidental tanpa sistem); terencana baik dan tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan kehidupan industri nasional. Oleh sebab itulah persatuan antar buruh dari pabrik-pabrik yang sudah diambil alih dengan organisasi-organisasi rakyat lainnya mutlak diperlukan.

(Sumber: zelyariane.blogspot.com)

Sikap Politik PEMBEBASAN: Mengecam tindak kekerasan rektorat kampus Universitas Tehnologi Yogyakarta (UTY)

2011-06-06T17:46:00.002+07:00

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional

(PEMBEBASAN)

Sikap Politik:
Mengecam tindakan represif rektorat UTY, pihak keamanan kampus dan preman bayaran yang menyerang aksi Aliansi Pejuang Demokrasi Universitas Teknologi Yogyakarta dalam menuntut pembentukan dan legalisasi BEM

Sikap Politik dan Seruan Solidaritas

Atas tindakan brutal aparat keamanan kampus dan preman bayaran yang membubarkan, melakukan tindak kekerasan terhadap aksi Aliansi Pejuang Demokrasi Universitas Tekhnologi Yogyakarta (UTY) bersama kawan-kawan PEMBEBASAN Kolektif Wilayah Yogyakarta di kampus UTY.

Tolak dan Lawan Segala Bentuk Intimidasi dan Represifitas terhadap Aksi Rakyat dan Mahasiswa..!!

Salam Pembebasan Nasional!

Insiden yang menciderai demokrasi kembali ditunjukkan oleh unsur-unsur anti demokrasi. Pihak rektorat kampus UTY sejak lama menerapkan aturan pelarangan berorganisasi di kampus, hingga membuat geram kelompok mahasiswa demokratik.

Pelanggaran terhadap hak sipil-politik rakyat merupakan tindakan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rakyat memiliki hak untuk bebas membentuk organisasinya, mengasah kapasitas dirinya, mengembangkan produkstifitas. Maka, tidak ada alasan kuat apapun bagi pihak rektorat Universitas Teknologi Yogyakarta untuk melakukan pelarangan terhadap aktivitas organisasi kemahasiswaan di dalam kampus, apalagi pelarangannya disertai dengan tindakan represif dan melanggar hukum. Pihak rektorat juga telah memainkan aturan tersendiri yang tidak sejalan dengan aturan yang berada di atasnya (jaminan kebebasan berserikat dan berorganisasi yang ada dalam salah satu pasal undang-undang dasar Negara). Kebijakan anti demokrasi di kampus Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) sudah dterapkan sejak tahun 2004, dimana kampus telah melarang segala bentuk aktivitas organisasi yang berada di lingkungan kampus mereka, baik itu organisasi intra (BEM) maupun ekstra kampus. Reaksi brutal dan bar-bar yang dilakukan rektorat merupakan cerminan dari watak militeristik, dimana segala hal yang menentang kekuasaan selalu diselesaikan dengan jalan mengerahkan alat-alat kekerasan (satpam, preman, polisi dan tentara).

Hal ini menegaskan bahwa demokrasi di negara ini sedang dihambat perkembangannya, dimana banyak terjadi pelarangan-pelarangan terhadap aktivitas organisasi untuk membicarakan problem-problem kampus maupun problem negara yang sampai sekarang tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Pemerintahan hari ini terbukti gagal dalam menciptakan ruang-ruang keterbukaan demokrasi, dimana banyak kebijakan yang anti demokrasi kembali diaktifkan dalam menjaga stabilitas nasional. Salah satu contoh kongkrit yaitu soal Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara, sehingga aparat negara melalui intelijen bebas untuk mencurigai bahkan menangkap/menculik orang-orang yang dianggap “mengganggu” stabilitas politik dan ekonomi negara. Kenyataan itu memberikan gambaran bahwa pemerintahan SBY-Boediono merupakan cerminan dari pemerintahan yang anti demokrasi.

Dari situasi tersebut, kami, Kolektif Nasional - Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (KolNas-PEMBEBASAN), mengutuk keras watak anti demokrasinya rektorat UTY, mengecam tindakan aparat keamanan kampus UTY, preman bayaran yang melakukan refresifitas terhadap perlawanan mahasiswa dan aparat kepolisian yang ada di lokasi kejadian membiarkan pemukulan berlangsung, padahal pemberitahuan aksi sudah disampaikan hari sebelumnya.

Dan Kami sepenuh-sepenuhnya mendukung aksi kawan-kawan Aliansi Pejuang Demokrasi Universitas Tekhnologi Yogyakarta serta mengajak semua gerakan pro-demokrasi agar bersolidaritas mendukung perjuangan kawan-kawan dari Aliansi Pejuang Demokrasi Universitas Teknologi Yogyakarta dalam memperjuangkan kebebasan rakyat dalam berserikat/berorganisasi. Sebagai bentuk solidaritas tersebut, kami meminta kepada kawan-kawan seluruh gerakan maupun individu agar memberikan kecaman pada pihak Rektorat Universitas Teknologi Yogyakarta ke Nomor (08122714779), dan Kasat Intel Poltabes Jogja (081328123333).

Maka dari itu, kami menuntut dan menyerukan:

Turunkan rektor dan singkirkan semua unsur anti demokrasi dari kampus UTY.

Tangkap, adili dan penjarakan para pelaku kekerasan dan rektorat HARUS bertanggung jawab atas insiden pemukulan yang mengakibatkan jatuh korban.
Hentikan segala bentuk intimidasi dan represifitas terhadap organisasi kemahasiswaan di kampus !
Berikan kebebasan berorganisasi di dalam kampus, baik itu organisasi intra maupun organisasi ekstra kampus !
Bangun persatuan mahasiswa dan rakyat, lawan segala bentuk represifitas yang membungkam demokrasi !
Gulingkan rezim SBY-Boediono, rezim kapitalis penghambat demokrasi !

Demikian, terimakasih.

Salam Juang !

Semoga Berkobar !

Tegakkan Demokrasi Sejati

Bangun Persatuan, Berani dan Militan;

Berjuang untuk Pembebasan Nasional !

Jakarta, 01 Juni 2011

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional

(PEMBEBASAN)

Ketua

Mutiara Ika

Sekjend

Sutrisno Bandu

Daftar Nama Korban Luka:

Arif hasibuan : anggota PEMBEBASAN Yogyakarta yang mengalami mamar di pipi dan robek dibagian bibir bawah,

Maman ; memar di bagian atas alis dan dileher serta bagian bibir atas,
Rudi ; terkenak pukulan dibagian punggung,
Dasril ; dadanya terkena tendangan,
Ridho ; kena pukul dan semprotan gas yang sasarannya terhadap pernafasan,
Budi ; kena dibagian atas alis dan tergores dilegannya.

Hari Internasional Melawan Homophobia

2011-06-06T12:56:00.000+07:00

MahardhikaNews-Jakarta, (21/05/11) , Badan Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan bahwa homoseksual bukan penyakit/gangguan kejiwaan pada 17 mei 1990 World Health Organization (WHO), kemudian melengkapi sekaligus dengan di terbitkannya : - asosiasi psikiater amerika serikat pada tahun 1972 telah menyatakan bahwa: homoseksualitas harus dikeluarkan dari kategori gangguan/kerusakan mental, para ahli kejiwaan diindonesia, yang diperkuat oleh departemen kesehatan republik indonesia sebagai otoritas tertinggi pengesahan sistem kesehatan negara indonesia, sudah tidak lagi mencantumkan homoseksualitas sebagai bagian dari penyakit kejiwaan pada dokumen resmi negara yang bernama: pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa ke-03 tahun 1993.

Indonesia, kaum Lesbian, Gay, Bisexual, TransGender, Transsexual, Intersex & Queer (LGBTIQ) melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia mereka mengatakan bahwa masih mengalami berbagai macam bentuk diskriminasi dan kekerasan. Padahal dalam sejarah pembentukannya, mereka mengatakan bahwa Indonesia merupakan Negara yang didirikan karena berbagai macam perbedaan. Baik suku, bangsa, warna kulit, kepercayaan, adat istiadat, maupun bahasa. adapun kebijakan daerah (PERDA) yang masih menjadi salah satu peraturan negara yang mengkriminalkan homoseksual dibeberapa propinsi,seperti di propinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat yang menyamakan homoseksual sebagai pelacur. Kemudian diperkuat dengan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan homoseksual sebagai persenggamaan menyimpang. Koordinator lapangan Vivi Vidyawati mengatakan bahwa berikan Hak-hak kaum LGBTQ sekarang juga, Hapuskan semua undang-undang dan peraturan daerah yang diskriminatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LGBTIQ, dan Berikan jaminan untuk kebebasan berorganisasi dan beraktivitas sama seperti warga Negara lainnya, karena kami juga adalah bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. organisasi yang tergabung: Perempuan Mahardika Ardhanary Institute, PEMBEBASAN, Arus Pelangi, Institute Pelangi Perempuan, Q-munity, Forum Komunikasi Waria Indonesia, Yayasan Srikandi Sejati, GWL-Ina, , Our Voice, Herlounge,dan Forum Buruh lintas Pabrik.

Beri Kesetaraan Dan Perlindungan Terhadap LGBTIQ

Citizen in Diversity

Perempuan dalam Demokrasi

2011-06-02T23:23:00.001+07:00

Oleh: Linda Sudiono

Untuk menumbangkan rezim otoriter menuju sistem yang demokratis membutuhkan kesadaran dan juga perjuangan yang luar biasa militan dari seluruh tatanan sosial yang tertindas. Bahkan ketika rezim otoriter berhasil ditumbangkan, transisi menuju demokrasi masih menjadi masa yang secara spesifik sangat menentukan dalam mengaplikasikan prinsip egaliter yang sejatinya. Dalam hal itu, perempuan yang “dianugerahi” posisi terbawah dari struktur sosial menjadi semakin berkepentingan untuk memastikan jalur dan kekokohan transisi demokrasi agar tidak terjerumus dalam penindasan yang berulang. Memang benar bahwa, demokrasi tidak serta merta menyelamatkan perempuan dari jebakan ketidaksetaraan, namun demokrasi adalah salah satu jembatan bagi perempuan untuk menuju pembebasan. Keseluruhan persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masa kediktatoran baik yang bersifat gender praktis maupun gender strategis (Molyneux)membutuhkan partisipasi langsung dari perempuan terhadap struktur masyarakat yang baru, jika tidak ingin dikembalikan pada “takdir ilmiahnya” setelah sistem demokrasi menemui singgasananya. Apa yang sesungguhnya dituntut oleh perempuan dari sistem demokrasi?dan sebaliknya apa yang diinginkan sistem demokrasi dari perempuan?

Demokrasi : kebebasan atau pembebasan?

Demokrasi oleh abraham lincoln diartikan sebagai dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. begitu juga demokrasi dipandang secara sederhana oleh semua orang. banyak yang berpandangan bahwa prinsip utama dan yang terpenting dari demokrasi adalah kebebasan bagi setiap individu untuk bertindak dan memilih. Hal ini berkembang dari perdebatan awal yang filosofis antara kaum realis dan nominalis pada akhir abad pertengahan di eropa. Para realis mengambil sudut pandang yang general yang menganggap bahwa spesies-spesies alam adalah real, sedangkan para nominalis mempunyai pandangan yang lebih spesifik yang berpandangan hanyalah manusia tunggal yang real. Pandangan umum yang merupakan garis tengah dari kedua perdebatan ini adalah bahwa manusia dibedakan berdasarkan kebebasan, rasionalitas dan tujuan. Ini didefinisikan sebagai karakteristik manusiawi dalam subyek individu.

konsep kebebasan inilah yang kemudian menimbulkan kontroversi dalam pendefinisiannya. Menyatakan seorang manusia itu bebas, ketika memiliki kapasitas otonom untuk memilih secara tepat. Ketika berhadapan dengan individu lain yang diakui oleh konsep “manusiawi” nya, pertanyaan logis yang muncul adalah bagaimana kebebasan individu ini harus diaplikasikan dalam suatu continum? Manusia dengan konteks historis yang melahirkan hubungan sosial dan budaya yang berbeda dalam rangkaian yang menyatukan (sistem masyarakat) kebebasannya menjadi terbatasi oleh manusia lain yang lebih “kuat” dengan berbagai kepentingan. Elemen pertimbangan ini menemui titik temu dalam pemaknaan individu yang bebas atau tidak bergantung pada siapa pemegang alat produksinya, bagaimana hubungan produksinya dan rezim politik dimana ia hidup.

Mengapa demikian?

Di dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu manusia “bebas” membutuhkan satu sistem pengaturan untuk menentukan keputusan bersama berdasarkan siapa pemegang kekuasaannya dan apa kepentingan yang melatarbelakanginya. Pemegang kekuasaan mendapatkan kesempatan untuk mengkondisikan individu lain mencapai atau tidak mencapai sesuatu, menjalankan atau tidak menjalankan aktivitas tertentu.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa pemegang kekuasaan adalah mereka yang menguasai alat produksi, dengan demikian memiliki keistimewaan untuk menentukan formasi sosial bagi setiap individu. Hal ini dilandasi oleh hakikat manusia sebagai tenaga kerja untuk mempertahankan hidup berdasarkan pemanfaatan alam sebagai sasaran produksi dan penggunaan perkakas kerja (alat produksi) serta kerjasama kolektif. Dengan kata lain, produksi kekayaan material adalah dasar kehidupan/eksistensi manusia dalam masyarakat. Individu yang tidak menguasai alat produksi serta merta akan kehilangan syarat untuk memenuhi hakikatnya sebagai manusia yang dengan demikian kehilangan kesempatannya untuk memilih dan berkontribusi dalam keputusan sosial.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa prinsip kebebasan yang diagungkan oleh sistem demokrasi hanya merupakan salah satu kedok bagi rezim politik untuk meraih tujuannya agar terkesan populis dan humanis. Amerika Serikat yang dengan bangganya membusungkan dada sebagai negara paling demokratis, memanfaatkan “kebebasan bersyarat” ini untuk mengukuhkan posisinya sebagai negara adidaya yang kompetitif. Ditengah Organisasi Internasional PBB sedang mendengungkan asas pelarangan perang sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan internasional, jutaan tetes darah dan penderitaan dalam pengasingan dialami oleh rakyat vietnam akibat serangan dari amerika pada tahun 1965. Kebebasan individu yang diagungkan oleh amerika serikat ternyata mensyaratkan logika “modal” yang mengakibatkan 39,8 Juta warga miskin (berdasarkan laporan dari The New York Times pada tahun 2008 ) dan perempuan amerika serikat dibatasi untuk mengecap manisnya demokrasi semu. Serta bantuan “manis” dalam bentuk materiil maupun moril yang diberikan kepada israel untuk memerangi palestina dengan tujuan terselubung menguasai ladang minya di jalur gaza.

Harus dipahami, walaupun demokrasi tidak mampu memberikan pembebasan sejati kepada manusia, namun demokrasi merupakan salah satu jalan bagi umat manusia untuk mencapai pembebasan. Demokrasi merupakan syarat bagi individu untuk dapat memperoleh kesempatan mengakses ilmu pengetahuan, mengembangkan produktivitasnya, kesempatan untuk mendapatkan ideologi revolusioner, kesempatan untuk menggalang kekuatan guna merumuskan strategi bagi pembebasan manusia yang sejatinya, yang tidak mungkin dinikmati dalam tingkat perkembangan masyarakat perbudakan dan feodalisme yang otoriter.

Penyingkiran perempuan dan patriarki

Perempuan, tidak habis-habisnya persoalan yang dapat menjadi bahan perdebatan ketika kita menyinggung entitas masyarakat yang satu ini. Keistimewaan individu penguasa alat produksi dalam menentukan formasi sosial ternyata turut menyeret perempuan dalam penyingkiran yang berkepanjangan. Kehidupan kolektif yang pertama kali diciptakan oleh perempuan, kemampuan reproduktif dan penciptaan produksi materiil yang telah menghidupkan komunitas primitif diputarbalikkan ketika perkembangan perkakas produksi menghasilkan surplus yang dikuasai oleh laki-laki. Kemampuan reproduktif yang menjadi salah satu elemen penggerak sejarah umat manusia kemudian di jadikan bumerang untuk memukul mundur posisi perempuan dalam domain domestik. Pembagian kerja yang setara di zaman barbarisme (istilah yang digunakan oleh morgan) berubah menjadi pembagian yang menjerat perempuan kehilangan kekuasaan sumber produksi materiilnya.

Berbagai teori “pengukuh” dikembangkan oleh para ilmuwan borjuis untuk menjelaskan ketidaksetaraan perempuan. perkembangan teori terakhir yang menggantikan absolutisme Tuhan, yang menjadi pegangan hingga saat ini adalah teori determinisme biologis yang berpandangan bahwa biologis tidak hanya sekedar menentukan tingkah laku manusia namun juga kesetaraan ekonomi dan sosial. Teori sosio biologis yang dikemukakan oleh Edward Wilson dan David Barash merupakan salah satu teori turunan dari determinisme biologis, menyusul pandangan ilmuwan lain seperti george murdock dan talcot parson.

Teori yang dikembangkan oleh Charles Darwin mengenai evolusi manusia berhasil menjadi pembuka bagi perdebatan ilmiah mengenai spesies manusia. Hal ini mendorong para antropolog seperti lewis morgan, jacob bachofen, dll untuk mengembangkan teori evolusi masyarakat. Penelitian dari para antropolog ini kemudian dijadikan acuan oleh Frederick Engels dalam buku nya the origin family, private property and state.

Berdasarkan hasil penelitian dari Morgan, Engels membagi zaman perkembangan komunal primitif menjadi 3 yaitu zaman tak beradab, zaman barbarisme dan zaman peradaban berdasarkan cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman tak beradab, nenek moyang manusia mengumpulkan makanan alamiah (buah-buahan dan bijian) yang kemudian berkembang pada pengumpulan makanan laut dan penemuan api yang revolusioner karena membebaskannya dari ketergantungan cuaca dan memungkinkan untuk melakukan migrasi dan berinteraksi yang menjadi cikal bakal penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa, mendorong perkembangan modulasi larink serta perkembangan kerja yang dilakukan oleh manusia mendorong perkembangan artikulasi hhuruf/kata, secara dialektis mengembangkan kemampuan otak manusia. Perkembangan selanjutnya memungkinkan untuk menjangkau kegiatan berburu, dan memberikan otak manusia suatu suntikan kimiawi yang memicu perkembangan yang semakin sempurna.

Zaman barbarisme ditandai dengan perkembangan tembikar dan kegiatan holtikultural (yang menjadi sumber makanan utama komunitas dan dikuasai oleh perempuan) memberikan landasan untuk menetap (disamping kebutuhan bekerjasama untuk melindungi kandungan sebagai tenaga kerja) dengan pembagian kerja yang setara dimana laki-laki melakukan kerja perburuan. Komunitas yang mulai menetap menyebabkan hasil buruan harus di bawa pulang, dan kegiatan peternakan mulai berkembang. Sejalan dengan itu, kegiatan bercocok tanam mengalami perkembangan yang signifikan sejak ditemukannya mata bajak yang ternyata membawa hasil lebih daripada yang dihasilkan oleh kegiatan holtikultura bagi kebutuhan komunitas. Kegiatan bajak yang memerlukan kekuatan fisik membutuhkan bantuan dari binatang-binatang besar seperti lembu, kerbau dan kenyataannya penguasaan terhadap binatang itu terletak pada laki-laki yang mendapatkan pembagian kerja berburu. Kehilangan kuasa atas produksi makanan utama, kelebihan produksi yang dikuasai oleh laki-laki, secara perlahan-lahan menyingkirkan perempuan dari lapangan produksi. Kali ini, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tidak lagi setara, domestifikasi perempuan semakin dikukuhkan yang menyebabkan kuasa perempuan atas sosial lenyap. Akibat logis lainnya adalah munculnya cikal bakal kepemilikan pribadi serta kuasa istimewa dari pemegang kepemilikan produksi. Di zaman inilah tapak penyingkiran perempuan mulai berawal dan berkembang sepenuhnya dizaman peradaban yang ditandai dengan kagiatan Pertukaran komoditas, pemisahan kota dan desa, kepemilikan pribadi, dan keluarga (monogami)

Kepentingan Perempuan dalam Perjuangan Demokrasi

tidak lagi menjadi hal yang tabu ketika persoalan perempuan mulai menjadi perbincangan sebagai salah satu problem sosial. Banyak kalangan yang mulai mempertanyakan bagaimana kontribusi demokrasi terhadap pengembangan kapasitas perempuan dan bagaimana pula menempatkan perempuan sebagai salah satu elemen masyarakat dengan kewarganegaraan penuh. Bukan menjadi hal mudah untuk memulai semua ini setelah sekian lama perempuan Indonesia “dikurung” dalam manisnya ideologi ibu-isme dan “takdir alamiahnya”. ketika persoalan kesetaraan menjadi perdebatan dikalangan akademisi, masyarakat mulai menerima sedikit transformasi ideologi yang semakin memperjelas pemahaman mereka tentang mengapa perempuan harus setara dan bagaimana cara menyetarakannya. Namun sayang, teori tentang kesetaraan gender tidak pernah diterima secara sistematis oleh masyarakat yang dilandasi oleh fakta bahwa kurikulum yang setara gender masih sangat jarang diadopsi oleh lembaga pendidikan formal di Indonesia, di tambah lagi dengan praktek sosial, politik maupun hukum yang menjadi elemen pengokoh penyingkiran perempuan dari ladang HAM dan Demokrasi di Indonesia. Hal ini pulalah yang menjadikan isu kesetaraan dan ideologi feminisme diterima secara parsial oleh masyarakat.

Belajar dari beberapa negara yang pernah mengalami pengekangan sistem otoritarianisme dan upaya perjuangan demokrasi rakyat, partisipasi perempuan menjadi suatu gejala yang relatif baru namun sangat menentukan dalam transisi otoriter menuju demokrasi. Perjuangan rakyat Amerika Latin dapat menjadi salah satu bahan pembelajaran yang sangat baik, mengingat mobilisasi politik perempuan di beberapa negara Amerika Latin memilki sejarah yang panjang. Peranan perempuan menjadi salah satu elemen penentu perjuangan penumbangan otoriter menuju transisi demokrasi sebagaimana yang terjadi di Brazil, Argentina, Uruguay, dll.

Sejarah feminisme di Amerika Latin berawal ketika perjuangan hak untuk mengikuti pemilu sedang digencarkan di amerika serikat oleh beberapa feminis terkemuka seperti Susan B.Anthony dan Elizabeth C.Stanton. hak suara perempuan Amerika Latin pertama kali diberikan pada tahun 1929 di ekuador yang justru bukan karena pengaruh sistem demokrasinya. Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa perkumpulan perempuan pasti apolitis, dan watak perempuan yang cenderung melanggengkan yang telah ada, mempertahankan status quo, dimanfaatkan oleh pemerintah konservatif untuk memberikan hak suara kepada perempuan, yang secara eksplisit memanfaatkan suara perempuan untuk menahan radikalisme progresif.

Sejarah membuktikan bahwa penilaian pemerintahan konservatif terhadap watak perempuan yang apolitis justru memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan mobilisasi perjuangan demokrasi. Sebagaimana yang terjadi di brasil. Kelompok feminis dan perkumpulan berbasis rukun tetangga semakin menemukan kesempatannya dalam mengorganisir kampanye-kampanye yang bersifat ekonomis seperti penentangan terhadao kenaikan biaya hidup, atau yang bersifat politis misalnya penuntasan kasus HAM di brasil, tampaknya dibiarkan oleh pemerintahan dibawah kekuasaan jenderal Ernesto Geisel pada tahun 1970an. Bahkan perayaan Hari Perempuan Internasional tahun 1975 diizinkan untuk digelar dan merupakan mobilisasi massa pertama yang diizinkan sejak tahun 1967-1968. Selain didorong oleh pandangan streotipe mengenai peranan perempuan yang apolitis, krisis minyak serta statisme dari proyek ekonomi rezim menjadi salah satu hal yang melahirkan, apa yang disebut Dough McAdam, sebagai “struktur peluang politik”, yang melahirkan gerakan oposisi yang luas terhadap kekuasaan otoriter. Perbedaan penafsiran mengenai peranan perempuan, yang oleh sebagian besar gerakan oposisi, khususnya sayap kiri, diartikan sebagai perjuangan keseluruhan untuk masyarakat brazil yang demokrastis, cenderung mengabaikan perjuangan gender secara spesifik. Namun berkat upaya para feminis yang aktif dalam oposisi serta kesempatan mobilisasi gerakan perempuan, berhasil memenangkan pengaruh yang signifikan. Alhasil, kemenangan sebelas oposisi pada maret 1983 membawa persoalan perempuan dalam perhatian negara dengan terbentuknya Dewan Negara untuk Status Perempuan. pada tahun 1985, majelis nasional untuk hak perempuan mulai didirikan untuk memastikan implementasi hak perempuan dalam pemerintahan negara yang baru.

Perempuan memang selalu menjadi korban “sejati” dari kebijakan negara yang otoriter. Penindasan ekonomi politik dari kebijakan rezim selalu menimpa “lebih” terhadap perempuan, sehingga semakin jelas landasan kita untuk memahami, kepentingan perempuan terlibat dalam perlawanan anti rezim otoriter. Di Argentina, setelah wafatnya Juan Peron pada tahun 1974, sayap kanan peronis mulai melakukan beberapa perombakan “anti feminis” seperti pelarangan penggunaan kontrasepsi, dengan tujuan untuk mengendalikan pemerintahan dari isabel peron. Puncak dari perombakan dan kebijakan anti rakyat adalah ketika junta militer mengambil alih kekuasaan pada tahun 1976. Berbagai layanan sosial buruh dan keluarga dipotong secara drastis, layanan kesehatan gratis dihilangkan, kesempatan pendidikan menurun. Konsekuensi logisnya, standar hidup rakyat pada saat itu juga menurun drastis. Peranan tradisional dipertahankan, namun kali ini menambahkannya dengan peranan penyanggah ekonomi keluarga. Rezim militer juga mulai memproyeksikan keluarga sebagai satu-satunya unit/sel masyarakat atau tipe organisasi.

Kekejian otoriter junta militer dalam mengontrol peluang ekonomi politik rakyat, serta pelanggaran puluhan ribu kasus Hak Asasi Manusia telah mendorong perempuan untuk membentuk kelompok the Madres of Plaza de Mayo, sebuah kelompok yang melawan dan mempublikasikan pelenyapan putra-putri mereka pada tahun 1977. Sebagaimana diketahui, hanya dalam waktu setahun kekuasaannya, 30.000 warga argentina yang beroposisi telah dilenyapkan. Setelah Raul Alfonsin berkuasa, tuntutan kelompok ini kepada negara untuk melakukan investigasi tuntas terhadap kasus pelenyapan oleh junta militer, menjadi cikal bakal lahirnya CONADEP (komite nasional untuk orang yang hilang) pada tahun 1983.

Salah satu evaluasi penting dari gerakan the Madres adalah gerakan mereka yang tetap mempertahankan konvensionalitasnya peranan seks perempuan. gerakan ini tidak coba untuk merubah ideologi patriarki atau mengubah peran feminitas mereka, sebaliknya konsepsi ideologis ibuisme dijadikan basis perlawanan terhadap ancaman stabilitas keluarga mereka.

Pasca Kejatuhan rezim militer, mobilisasi perempuan kembali menemukan momennya setelah sebelumnya dihancurkan oleh junta militer. Pada tahun 1984, Hari Perempuan Internasional dirayakan untuk pertama kalinya di Argentina. Organisasi perempuan berperspektif feminis mulai bangkit kembali, seperti Asosiasi Perempuan Argentina (AMA), Pusat Studi Sosial Perempuan Argentina (CESMA), Organisasi Feminis Argentina (OFA), Asosiasi Karya dan Studi Perempuan (ATEM), Lugar de La Mujer. Pengadilan kekerasan terhadap perempuan juga berhasil terbentuk atas inisisatif OFA, ATEM dan Libera. Bentuk lain dari peran perempuan pada masa transisi demokratik terbukti dari Kesuksesan alfonsin dalam meraih suara perempuan dengan mengkritik praktik patriarki sekaligus berjanji untuk memposisikan perempuan sebagai warga negara penuh. Untuk memenuhi janjinya, pemerintahan alfonsin menciptakan Agensi Perempuan Nasional di bawah naungan kementrian aksi sosial untuk menciptakan program kesehatan dan pengembangan perempuan. kedaulatan perempuan dalam mengontrol tubuhnya sendiri juga ditegaskan dengan membatalkan kebijakan pembatasan atas distribusi dan penggunaan kontrasepsi. Serikat buruh juga mulai terbuka mendiskusikan tentang gaji yang setara dan partisipasi buruh perempuan.

Sekilas tampak adanya kesamaan kebangkitan perempuan Argentina dengan Indonesia. Kebebasan berserikat menyumbangkan peluang konsolidasi kepada gerakan perempuan pada masa transisi demokrasi pasca kejatuhan rezim kediktatoran militer orde baru. Beberapa keberhasilan, termasuk kuota 30% untuk perempuan dalam parlemen, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk capaian dari kebangkitan gerakan perempuan untuk mengkonsolidasikan basis kekuatannya. Capaian relatif bagi perempuan ternyata tidak serta merta melambangkan kesadaran kesetaraan para penguasa negara. Imbangan capaian tersebut dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang mencerminkan kemunduran implementasi hak perempuan. Kedaulatan tubuh perempuan, elemen dasar hak perempuan, di batasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Pornografi beserta jajaran Perda-Perda diskriminatif. liberalisasi ekonomi yang menyumbangkan kemelaratan bagi rakyat miskin Indonesia menyadarkan kita bahwa capaian-capain yang kita sebutkan tadi mustahil untuk dapat dijalankan secara efektif. hal yang lebih parah lagi, ketika tidak ada persatuan gerakan perempuan di Indonesia yang dapat dijadikan basis kekuatan bagi kemajuan perempuan. organisasi demokratik sektoral sayap kiri yang progresif pun masih sangat jarang sekali yang menempatkan persoalan perempuan sebagai persoalan strategis yang menuntut keterlibatan multisektoral.

Semakin jelas bagi kita untuk mengetahui bahwa perjuangan demokrasi bagi perempuan merupakan suatu keharusan untuk memastikan pemenuhan hak perempuan sebagai warga negara utuh yang memiliki otonomi terhadap tubuhnya serta membuka peluang bagi perempuan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan informasi yang menjadi basis peningkatan produktivitas sekaligus menjadikan perempuan tenaga kerja yang handal dan kompeten dalam lapangan produksi. Seiring dengan itu menjadi tugas perempuan dalam pengawalan terhadap demokrasi untuk terus menerus menciptakan mekanisme partisipasi, baik melalui pembentukan wadah perempuan progresif maupun persatuan gerakan perempuan, sehingga persoalan perempuan tidak lagi hanya menjadi bayang-bayang kelompok perempuan, tapi juga menjadi kepentingan publik untuk menyelesaikannya sebagai bentuk resiprositas perempuan dan demokrasi.

PELANGGARAN HAK_HAK NORMATIF

2011-06-01T00:57:00.000+07:00

MahardhikaNews-Jakarta (31/05/11), Berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kawasan Berikat Nusantara g (KBN) Cakung, Jakarta Utara. Pelanggaran Hak-hak Normatif seperti Cuti Haid, Cuti hamil, cuti melahirkan dan Union busting, yang selama ini tidak di berikan oleh para pengusaha, maka kaum buruh di KBN cakung menuntut hak-haknya yang selama ini tidak diberikan. Tapi pihak KBN melakukan pelarangan aksi rally kawasan (yang juga di dukung oleh beberapa serikat di KBN antara lain FSBI, SBSI 92 dll) yang digagas oleh FBLP-PPBI. para pihak KBN mengatakan bahwa masih ada trauma, karena pemogokan tanggal 25 November dan 3 Desember tahun 2010 lalu. Dan para serikat kuning juga menambahkan bahwa kami harus tanyakan dulu dengan serikat-serikat lain yang ada di KBN Cakung ini kalau mereka sepakat untuk rally kawasan maka ayo kita lanjut rally kawasan. Kami hadir di sini untuk mengajak kepada seluruh buruh KBN Cakung untuk bersama menuntut hak kaum buruh yang selama ini dirampas oleh pemilik modal, aksi kami aksi damai bukan aksi anarkis kata Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik Jumisih.

Pelarangan rally kawasan dengan penjagaan yang ketat oleh Satpam dan Polisi peserta aksi dilarang masuk kekawasan, tapi itu tidak melunturkan semangat kaum buruh, akhirnya massa aksi FBLP-PPBI melakukan aksi di depan pintu belakang KBN Cakung, Jakarta Utara. Sudah banyak pelarangan-pelarangan yang terjadi di KBN Cakung, Tapi pemerintah (DISNAKER) tidak peduli dengan masalah yang terjadi d KBN Cakung, mereka hanya duduk diam tanpa menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di hampir perusahaan yang ada di Negeri ini. Padahal sudah seharusnya DISNAKER Jakarta Utara bertanggungjawab untuk menindak sebuah pelanggaran tanpa butuh pengaduan dari buruh. Aksi ini di meriahkan dengan teaterikal puisi, puisi, dan lagu-lagu perjuangan. Aksi ini dihadiri oleh perwakilan dari Perempuan Mahardhika, PEMBEBASAN, KPRM-PRD, FPBJ, SBTPI dan SPOI. Maka dengan ini kami menuntut: 1. Hapuskan lembur paksa tanpa bayar dan bayarkan lembur tak dibayar dua tahun terakhir. 2. Berikan hak cuti bagi buruh (cuti hamil, melahirkan, haid, dll). 3. Stop union busting, lawan pelanggaran KBN Cakung untuk aksi di kawasan.

Kami Menuntut Kepada KBN Cakung, Disnakertran Jakarta Utara untuk bertanggung jawab atas pelarangan yang ada di KBN Cakung.

Kami Tidak Mau Lagi di Tindas

Satukan Kekuatan, Hapuskan Pelanggaran di KBN Cakung

Ketika Rakyat Berkehendak

2011-05-28T23:34:00.000+07:00

Zely Ariane*

“Seperti revolusi yang akan terus menantang, mengguncang, memprovokasi, menggeser paradigma berfikir, mengubah cara berpikir, dan membuat kita berbalik.” Apa yang dikatakan Bell Hooks, seorang Professor English pada City College City University of New York, tersebut sangat tepat mewakili apa yang mungkin ada di dalam pikiran jutaan orang yang sedang menyaksikan jam demi jam momentum perubahan yang sedang digulirkan rakyat Mesir saat ini.

Jutaan mata dan pikiran tersebut kini sulit berpaling, karena begitu cepat dan akbarnya perubahan situasi di wilayah Arab tersebut. Dari Tunisia dan Mesir; Aljazair hingga Ramallah; dari Amman hingga Sana’a-Yaman, rakyat bahu membahu menunjukkan sikap politiknya: cukup sudah pemerintah anti demokrasi dan penyebab kemiskinan.

“Benar-benar telah terjadi perubahan pada level keberanian rakyat,” demikian ujar salah seorang jurnalis dan blogger terkemuka di Mesir, 3arabawy, Hossam el-Hamalawy, dalam mengapresiasi perlawanan rakyat Mesir saat ini. Apresiasi ini dapat dengan mudah kita buktikan dalam menit demi menit liputan berbagai media cetak dan elektonik dunia. Serangan balik dari para “pendukung” rezim Mubarak semakin menguatkan perlawanan rakyat Mesir. Bahkan rakyat meminta maaf telah terlambat 30 tahun melakukan perlawanan ini.

Demokrasi adalah Kehendak Rakyat

Bila dalam masa-masa tenang para pengamat atau kubu-kubu yang mendukung pemerintah begitu senang dengan kalimat: perubahan konstitusional, maka di masa-masa genting—demikian harian Kompas menyebutnya—kalimat tersebut terasa klise. Seperti halnya yang kita alami hampir 13 tahun lalu, ketika rakyat dan mahasiswa berduyun-duyun menduduki DPR/MPR menghendaki Soeharto turun. Rakyat tidak perduli konstitusi dalam saat-saat seperti itu, para pengamatpun akan kikuk bicara konstitusi di tengah kehendak rakyat yang sedemikian akbarnya.

Dalam sifatnya yang paling nyata dan lugas, maka demikianlah demokrasi. Bahkan suatu demokrasi yang belum sempurna pun, masih lebih baik daripada diperintah oleh pemerintah yang menyatakan dirinya tahu apa yang terbaik buat rakyat. Demokrasi adalah kehendak rakyat, seperti pengertiannya yang telah dengan gamblang menjelaskan dirinya sendiri, yakni: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Konstitusi adalah alat, tentara dan pemerintah yang menjalankannya hanyalah pelayan, yang harus tunduk kepada kehendak para pembuatnya, yaitu rakyat.

Kehendak rakyat tersebut dapat berwujud spontan dan terorganisir. Ia dapat menjadi tindakan politik terorganisir bila ditempa di dalam wadah-wadah rakyat, yaitu organisasi-organsasi rakyat. Dalam setiap momentum ledakan spontan kemarahan rakyat, seperti yang kita saksikan saat ini, sebuah wadah politik terorganisir akan sangat dibutuhkan agar kemarahan tersebut berbuah kemenangan politik di pihak rakyat sekaligus sanggup menahan berbagai serangan balik dari sisa-sisa penguasa lama.

Bila mayoritas rakyat menghendaki seluruh rezim yang berkuasa angkat kaki, seperti yang terjadi di Tunisia dan Mesir, maka tanpa tercantum dalam konstitusipun seluruh institusi formal demokrasi terpaksa mengikutinya, bahkan konstitusi akan dilawan bila tidak lagi sesuai dengan kehendak rakyat tersebut.

Bila demikian yang terjadi, bukankah itu namanya pemberontakan rakyat? Dan bila rakyat mayoritas menghendaki pemberontakan, konstitusi seperti apa, pemerintah macam apa, dan tentara bagaimana yang dapat melarangnya, kecuali membumihanguskan pemberontakan tersebut dengan senjata?

Revolusi atau Reformasi

Bila semua informasi, pengetahuan, dan ilmu mengenai yang sesungguhnya terjadi di dunia ini, dengan adil diberitahukan dan diajarkan kepada seluruh rakyat, maka rakyat akan memiliki banyak pilihan untuk mengatasi masalah-masalah dunia dan kehidupannya sendiri. Tapi tidak demikian yang kini terjadi, karena informasi, pengetahuan, dan ilmu, ditanamkan sedemikian rupa ke dalam pikiran mayoritas rakyat untuk tidak menggugat: mengapa harga bahan pokok demikian tinggi padahal teknologi pangan sudah efisien; mengapa kelaparan melonjak padahal hasil pangan berlimpah; mengapa tidak ada lapangan kerja padahal sektor-sektor produksi banyak yang bisa diolah; mengapa energi harus mahal dan merusak lingkungan padahal energi terperbarukan aman dan mudah didapat; mengapa kekayaan segelintir manusia bisa melebihi pendapatan perkapita rakyat di beberapa negara padahal mereka tidak bekerja keras?

Lalu, menjadi tak heran ketika masih banyak diantara kita yang takut mendengar kata Revolusi, dan lebih senang dengan Reformasi, tanpa mengerti benar apa tujuan dan latar belakang masing-masing. Ketika rakyat Mesir dan Tunisia bertahan di jalan-jalan kota menghendaki seluruh rezim anti demokrasi angkat kaki, menyerukan pemerintahan transisi dari semua faksi yang berlawan, maka itulah salah satu bentuk revolusi. Ketika rakyat dan mahasiswa Indonesia menuntut Soeharto turun, tapi tidak sanggup mencegah Habibie dan Partai Golkar tetap berkuasa, maka rakyat Indonesia hanya sanggup melalukan reformasi. Ketika rakyat Kuba menjatuhkan kediktatoran Batista 1959 dan membentuk pemerintahan yang sama sekali baru dengan orientasi ekonomi yang bebas dari kepentingan pemerintah AS, IMF, Bank Dunia, dan seluruh institusi keuangan kapitalisme global, maka demikianlah rakyat Kuba berhasil memasuki gerbang revolusi dan mendirikan negeri baru yang bertahan—dengan berbagai permasalahannya—hingga saat ini.

Di dalam revolusi, sudah pasti terjadi reformasi, tapi tidak sebaliknya. Karena revolusi selalu berkehendak lebih jauh lagi. "Revolusi membuka intervensi massa langsung di dalam peristiwa sejarah; ketika tatanan lama tidak lagi dapat diterima, dihancurkannya batas-batas yang menyingkirkannya dari arena politik. Sejarah suatu revolusi, pertama-tama, adalah sejarah masuknya massa secara paksa ke arena negara-pemerintahan demi menentukan nasibnya sendiri," demikian dengan indah digambarkan oleh Trotsky di dalam Preface to History of the Russian Revolution.

Pada akhirnya, revolusi adalah strategi untuk membuat rakyat berkuasa. Oleh karena itu ia menakutkan segelintir kepentingan yang sudah terbiasa mengangkangi hak-hak rakyat.***

*anggota kprm prd dan perempuan mahardhika

Agar adil dalam pikiran lalu mengubah dunia

2011-05-28T23:32:00.000+07:00

Catatan Hari Perempuan 8 Maret 2011

Zely Ariane[1]

Kami,

manusia urutan dua

pengasuh keluarga, rumah tangga, suami-suami, kakek-nenek, anak-anak, hingga cucu-cicitnya,

dengan rela

pemberi nyawa bagi kapital, hasil eksploitasi ujung rambut sampai ujung kaki

kambing hitam kerusakan moral dan hawa nafsu lelaki, tak henti-henti

peringkat pertama dari semua penderita penyakit dan kemiskinan

Kami,

dihimpit atas bawah, muka belakang, kiri kanan

ditindas fisik, mental, dan spiritual

Kami,

perempuan

(zy)

Seratus satu tahun bukan waktu yang sebentar bagi perjuangan perempuan melawan penindasan. Apalagi jika dihitung sejak berdirinya masyarakat ilmiah untuk perempuan di Belanda, tahun 1785. Dari perkumpulan-perkumpulan diskusi, kajian, penelitian ilmiah dan kedokteran, barisan aksi-aksi dan karya bacaan, konferensi dan berbagai petisi, kaum perempuan Eropa dan Amerika memulai perjuangan untuk kesetaraan. Diikuti perempuan-perempuan di banyak negeri-negeri jajahan, dengan karakteristik pembebasannya masing-masing, menanggapi penjajahan sekaligus persoalan-persoalan khusus perempuan.

Digeluti dan dilawannnya hambatan-hambatan di lingkup domestik dan lingkungan terdekatnya, hingga hambatan sosio kultural dan politik ekonomi masyarakat dan kekuasaan, setiap hari tanpa jeda. Banyak keberhasilan yang oleh karena itu dimenangkan, bahkan harta, keluarga, dan nyawa taruhannya. Namun tak sedikit pula yang dipukul mundur, ditarik kembali ke dalam kegelapan domestik, kemiskinan, dan penindasan fisik, mental, serta spiritual.

Inilah situasi yang harus diatasi demi melanjutkan perjuangan kesetaraan dan pembebasan perempuan sepenuhnya, yaitu: perjuangan melawan penindasan atas dasar keperempuanan (seksisme) dan seksualitasnya.

Agar adil dalam pikiran

Adil dalam pikiran berarti mengubah cara pikir dari yang menganggap bahwa kodrat perempuan selalu nomor dua, menjadi setara; dari pengasuh keluarga menjadi manusia yang bebas memajukan kemanusiaan; dari sumber eksploitasi modal menjadi manusia merdeka; dari sumber kerusakan moral masyarakat menjadi manusia yang dihargai wujud ekspresinya. Adil dalam pikiran adalah menghargai kemanusiaan dan seksualitas perempuan. Adil terhadap perempuan berarti memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki dalam hal kesempatan, hak, pilihan-pilihan hidup, cita-cita, tanggung jawab rumah tangga, dan lain sebagainya.

Keadilan ini tidak akan ada di dalam pikiran masyarakat tanpa perluasan kesadaran bahwa budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai sentral; penentu kebijakan; penguasa rumah tangga, dll, adalah masalah yang harus dilawan. Keadilan ini juga tak bisa dimenangkan ketika sistem ekonomi hanya melayani segelintir orang kaya (baik laki-laki maupun perempuan) dengan mengeksploitasi, memiskinkan dan meminggirkan mayoritas yang lainnya (baik laki-laki maupun perempuan). Keadilan ini sudah pasti tak terwujud di bawah moncong senjata dan operasi militer, kekuasaan yang anti demokrasi, kelompok-kelompok masyarakat yang merasa benar dan anti dialog, serta pemuka-pemuka agama yang tak mau mendengar dan belajar.

Lalu mengubah dunia

Di dalam penjara Bukitduri, Sulami, mantan Sekretaris Jenderal Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) mengatakan: “tak pernah kami mengajarkan hal-hal jahat. Pengurus Gerwani mengajar anggotanya berjuang meningkatkan martabat & keterampilan, agar bisa mandiri. Juga mendorong anak-anak rajin belajar & bekerja, menolong sesama, mencintai kehidupan dan kerja”. Namun, karena perjuangan yang demikian menghendaki perubahan politik dan orientasi ekonomi yang menguntungkan mayoritas perempuan dan orang miskin, maka perempuan-perempuan Gerwani menjadi martir yang dibantai dan dipenjara sewenang-wenang, tanpa peradilan, di penghujung tahun 1960.

Di dalam perjuangan meningkatkan martabat dan keterampilan, kaum perempuan sebenarnya sedang menuntut keadilan terhadap akses pekerjaan yang produktif dan berupah layak. Dengan itulah perempuan memiliki landasan untuk menjadi mandiri, tidak bergantung pada kekuasaan ekonomi laki-laki di dalam rumah tangga. Untuk itu pula perempuan harus berpartisipasi dalam pendidikan, setinggi-tingginya, menyumbangkan kreativitas dan pengetahuannya untuk kemajuan kemanusiaan. Semua ini menjadi landasan penting bagi pembebasan pilihan-pilihan hidup serta hak atas tubuh perempuan, agar lebih banyak lagi kaum perempuan yang dapat menikmati kebahagiaan mental, fisik, dan spiritualnya.

Namun kemandirian ekonomi hanyalah landasan, yang tidak serta merta akan memberi kemandirian pada pilihan-pilihan hidup dan kebahagiaan personal perempuan. Karena yang terakhir ini erat berkaitan dengan cara berfikir masyarakat—termasuk perempuan di dalamnya—yang tidak menyadari dirinya tertindas oleh patriarki. Patriarki inilah penyakit sosial yang turun menurun; membuat perempuan sebagai the silent majority yang dipaksa, hingga terbiasa, berkompromi mengorbankan hak-hak kemanusiaannya; menyingkirkan kebahagiaan individualnya demi kepentingan pemilik rumah tangga; tak berkutik atas subordinasi, marginalisasi, diskriminasi, kekerasan, stereotipe, dan beban ganda. Obat atas penyakit ini sangat sulit dan mahal, apalagi bagi mayoritas perempuan yang menjadi korban kemiskinan. Pengobatan hingga sembuh menghendaki perubahan masyarakat (cara berfikir, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi) secara menyuluruh.

Di Indonesia, perjuangan ini kini menjadi lebih sulit, karena demokrasi hasil reformasi tahun 1998 tidak bertambah berpihak pada perempuan. Kita memang telah mendapatkan payung hukum untuk tindakan kekerasan di dalam rumah tangga; kesempatan politik yang lebih besar melalui kuota 30% untuk perempuan di partai politik. Namun di saat bersamaan kita juga dihadapkan pada 151 Perda Syariah di berbagai daerah di Indonesia yang, langsung atau tak langsung, membatasi ruang gerak dan ekspresi perempuan. Persoalan kemiskinan yang lebih hebat menyerang perempuan membuat dampak dari Perda-perda tersebut lebih jahat terhadap perempuan miskin.

Perda Prostitusi Bantul, Yogyakarta, No 5 tahun 2007 adalah salah satu bukti ketika Perda Syariah menyerang perempuan miskin lebih hebat. Perda inilah yang menjadi legitimasi penggusuran besar-besaran warga Parangtritis; perempuan-perempuan yang terpaksa menjadi pelacur demi menghidupi keluarga; dan pedagang-pedagang angkringan, demi pembangunan pariwisata pantai milik Sultan Jogja.

Belum lagi serangan kenaikan harga bahan pokok, kesehatan dan pendidikan yang semakin tak terjangkau—ingat: angka kematian ibu Indonesia masih tertinggi di Asia—lapangan kerja yang semakin tak produktif dan tak bermartabat, pemutusan hubungan kerja yang lebih banyak mengorbankan perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, perdagangan perempuan dan anak, eksploitasi tubuh perempuan oleh industrinya para pemodal, aborsi tak man, poligami, perdagangan perempuan, dan seterusnya. Semua itu menyerang perempuan-perempuan pekerja dan perempuan miskin lebih hebat lagi.

Inilah perjuangan pembebasan perempuan yang tidak dapat dituntaskan oleh organisasi-organisasi perempuan sebelumnya. Namun mereka telah meletakkan dasar-dasar pembangunan organisasi dan metode pergerakan bagi keberhasilan perjuangan perempuan selanjutnya.

Organisasi alatnya; pergerakan caranya

Organisasi perjuangan perempuan adalah alat utama bagi perluasan kesadaran kesetaraan perempuan. Setelah 33 tahun dibawah penindasan pemerintahan diktator anti kesetaraan dan pembebasan perempuan, reformasi 1998 juga menjadi pintu gerbang bagi bertumbuhnya organisasi-organisasi perempuan yang bertujuan melawan penindasan. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, komunitas-komunitas pro kesetaraan jender, kelompok-kelompok diskusi, buku-buku kajian dan penelitian-penelitian sosial mengenai hak perempuan semakin banyak, sehingga memberikan sumbangan pada peningkatan kesadaran jender.

Menjamurnya organisasi, kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga perempuan tidak serta merta bermakna bagi perluasan kesadaran jender jika tanpa pergerakan perempuan. Gelombang feminisme satu dan dua adalah bukti betapa pergerakan perempuan memainkan peran kunci dalam perubahan nasib perempuan secara lebih struktural. Pergerakan perempuan adalah cara perempuan menunjukkan sikap dan ekspresinya secara lebih sistematis, luas, dan politis. Karena kesejahteraan, kesetaraan, dan pembebasan perempuan, menghendaki perubahan sistem kekuasaan di dalam masyarakat.

Inilah pekerjaan rumah seluruh organisasi, komunitas, dan lembaga-lembaga perempuan di Indonesia saat ini: menghidupkan kembali pergerakan perempuan. Tujuannya, agar reformasi tidak semakin jauh mengkhianati perempuan; orientasi ekonomi tidak lebih jauh menyingkirikan perempuan; dan elit-elit politik sisa lama, tentara, dan reformis yang gadungan tidak semakin leluasa mempermainkan nasib perempuan.

Semoga 8 Maret 2011 adalah awal bagi penyatuan kekuatan kita. (zy)

Mayday Tahun Ini

2011-05-28T23:03:00.000+07:00

Oleh: Zely Ariane*

“’Dan internasionale jayalah di dunia…’ Malam ini adalah malam renungan kita yang diimplementasikan lewat konfirmasi2 untuk kawan seperjuangan! Kepada seluruh kaum Marxis Indonesia, selamat merayakan hari buruh 1/5/2011. Semoga di hari yang fitri ini kita, lewat kampanye politik dan bagi-bagi selebaran selama ini dapat menghancurkan paham dan adat tua, mewujudkan rakyat yang sadar-sadar, memenangkan tuntutan-tuntutan rakyat tertindas di hari esok! Akhir kata Jayalah Sosialisme … (Nasir & Keluarga Besar UBK)”

Pesan singkat itu terasa heroik bak menyambut hari Idul Fitri bagi orang Islam. Kata-katanya pun menggebu laksana deruan beduk di malam takbiran. Pesannya tidak main-main: dengan aktivitas perjuangan yang sederhana (kampanye politik dan bagi-bagi selebaran) dapat menghancurkan paham-adat tua, sehingga rakyat sadar, dan tuntutan dimenangkan. Tujuannya pun mulia: untuk kejayaan Sosialisme.

Seruan Nasir memang berbeda dengan Peter McGuire dari pabrik Paterson New Jersey, yang telah menginspirasi 20.000 buruh New York menyerukan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi di tahun 1882. Mungkin karena Nasir sadar bahwa ketiga tuntutan Peter tersebut tak akan tercapai tanpa perjuangan untuk sosialisme.

Namun saat ini, buruh-buruh kita sedang menjauh dari cita-cita 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi, apalagi untuk sosialisme. Walau hal itu tak mengendurkan semangat Nasir, seorang mahasiswa itu, untuk tetap berani dengan lantang menyatakan sikapnya secara terbuka esok hari dalam rally Mayday ke Istana. Karena ia sadar, kapitalisme tak bisa memberi jam kerja lebih pendek, apalagi mimpi untuk rekreasi.

Di negara asal Peter Mcguire yang menjadi jantungnya kapitalisme, yaitu AS dan juga Eropa, jam kerja kini malah ditambah—bahkan usia pensiun pun diperpanjang! Katanya karena krisis, tuan-nyonya kapitalisnya tak punya uang cash lagi, sehingga harus lebih hebat lagi memeras keringat para buruh-buruhnya dan memotong lebih banyak upahnya. Tak cukup memeras di negara asalnya, tuan-nyonya kapitalis itu bekerja sama juga dengan tuan-nyonya kapitalis negara-negara miskin yang kaya bahan mentah dan buruh murah seperti kita, untuk semakin besar lagi menghisap hasil kerja buruh-buruhnya. Disipilin pabriklah hasilnya.

Jam kerja lebih pendek—sehingga para penganggur bisa mengisi jam kerja selanjutnya—istirahat dan rekreasi yang cukup—agar bisa mengembangkan kreativitas seni dan budaya—hanya dapat dimenangkan oleh gerakan buruh di dalam satu sistem dan negara yang menempatkan semua buruh sebagai penentu produksi dan distribusi barang-barang dan jasa yang mereka hasilkan sendiri atau kemudian menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Dan sistem seperti itu cita-cita perjuangan sosialisme.

Refleksikan kemenangan untuk mengatasi kekalahan

Kaum buruh memang pernah berhasil memenangkan tuntutan 8 jam kerja sehari yang dipelopori buruh-buruh Amerika Serikat pada 1 Mei, 125 tahun yang lalu. Kaum buruh bersama-sama rakyat miskin lain bahkan pernah berhasil mendirikan sebuah negara buruh yang demokratis, yang mendorong pengelolaan pabrik tanpa pemilik modal, 94 tahun yang lalu di Rusia. Sebuah capaian perjuangan akbar yang tak sebentar dan memakan korban nyawa para pejuangnya.

Buruh Indonesia pun pernah tak kalah hebatnya. Buruh-buruh kereta api sudah berani melakukan perlawanan, lewat pemogokan, jauh sebelum Indonesia merdeka. Buruh-buruh Indonesia juga membangun serikat-serikat buruh yang tidak mau dikangkangi oleh tuan-nyonya kapitalis; melawan menuntut pengelolaan pabrik di tangannya sendiri di era 1950-an. 1 Mei pun juga menjadi ‘hari raya’ kaum buruh Indonesia.

Namun mereka mulai dikalahkan pada Oktober 1965. Dibunuhi dan dipenjarai para aktivis dan angota-anggotanya tanpa peradilan; dibubarkan organisasi-organisasinya oleh Soeharto-Orde Baru. Di atas darah itulah, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) didirikan untuk menjadi alas kaki pengusaha dan modal internasional.

Untunglah aktivis-aktivis buruh dan mahasiswa yang berani, bersama-sama mendobrak kedamaian palsu di bawah Orde Baru: mendirikan serikat buruh mandiri dan melawan penindasan politik Soeharto. Mereka berhasil! Soeharto tumbang, kebebasan organisasi dan ekspresi sementara didapat, dan SPSI pun mengalami perpecahan. 1 Mei kembali diperingati dengan heroik—bahkan SPSI pun sempat ikut-ikutan karena elit pimpinannya tak sanggup menahan gejolak massa anggota yang mendukung mayday.

Namun itu semua tak sempat berlangsung lama. Serangan balik kapitalisme internasional dan nasional, beserta pemerintahan pendukungnya, berkali-kali lebih cepat ketimbang konsolidasi kekuatan perlawanan. Pengesahan UU Ketenagakerjaan tahun 2003 adalah kemenangan musuh sekaligus reorganisasi kekuatan tuan-nyonya modal asing dan dalam negeri yang paling sukses.

Pada titik itu pulalah buruh-buruh Indonesia dan pergerakannya terpaksa mulai mengambil taktik bertahan. Bertahan dari gempuran sistem kerja yang mulai tak tetap, PHK seenak udel-nya pengusaha, jam kerja lebih lama untuk kejar target maupun menambah sepeser dua peser upah yang terus menurun nominalnya dari kebutuhan hidup layak sejak tahun 1998. Tak cukup itu, gempuran terhadap kebebasan berserikat pun ditingkatkan, dilengkapi dengan kriminalisasi terhadap para aktivis dan pimpinan-pimpinan serikat buruh yang berani.

Perjuangan normatif tingkat pabrik pun tak cukup lagi lewat perundingan, namun menghendaki militansi dan solidaritas dari luar pabrik yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ruang gerakan perlawanan buruh mulai semakin sempit, di dalam kondisi kerja yang semakin sulit. Apalagi bagi buruh-buruh industri terbelakang seperti garmen, tekstil dan pengolahan makanan (mayoritas perempuan!), yang perjuangannya lebih berat di dalam ancaman PHK setiap saat.

Kita tak boleh menipu diri. Dalam kondisi kalah seperti ini lah perjuangan buruh kita saat ini. Walau kemenangan-kemenangan perjuangan di masa lalu adalah bara yang tak pernah mati, yang menghendaki para pemandai api untuk mengobarkannya kembali di masa kini.

Melawan disiplin pabrik, kunci kebangkitan

Kenaikan upah, kebebasan serikat dan sistem kerja lebih manusiawi (jaminan kerja permanen dengan jam kerja lebih pendek) adalah tuntutan mendesak buruh kita saat ini. Jaminan kesehatan, pendidikan tanpa dipotong upah, dan jaminan pensiun pun termasuk kebutuhan mendesaknya. Namun, syarat agar perjuangan tersebut dapat berkelanjutan dan meluas membutuhkan perlawanan yang berani terhadap disiplin pabrik.

Perlawanan yang berani ini menuntut pengorbanan dan penyadaran, seperti: rela tidak lembur demi rapat dan aksi-aksi perjuangan, menuntut upah lembur yang tak dibayar, aksi-aksi dukungan solidaritas antar pabrik, pertemuan-pertemuan & pendidikan rutin pabrik, ajang-ajang kreativitas penyadaran di depan pabrik dan kawasan indistri yang rutin (teaterikal, nonton film, buat graffiti atau mural dll) dst dst yang kesemua itu bertujuan untuk menularkan keberanian kepada mayoritas buruh yang belum berani melawan.

Heroisme dan keberanian para pimpinan buruh FBLP KBN Cakung ketika memulai dan memimpin pemogokan KBN 3 Desember 2010; dan militansi kawan-kawan Garda Metal SPMI Bekasi yang bersolidaritas untuk kawan-kawannya yang mogok berbulan-bulan di PT. Kanefusa; atau kader-kader SBTPI dari berbagai pangkalan yang bersolidaritas terhadap pemogokan pangkalan lainnya, adalah contoh-contoh kecil dalam mendobrak disipilin pabrik yang jahat tersebut. Hasilnya belum tentu semua berbuah kemenangan, namun tanpa perlawanan, sudah pasti kekalahan yang didapatkan. Merekalah para pemandai api yang berani dan tak menyerah berupaya terus mengobarkan bara menjadi api. Merekalah, bersama elemen-elemen buruh yang melakukan perjuangan serupa, akan menjadi juru kunci kebangkitan pergerakan buruh di masa yang akan datang.

Persatuan dan solidaritas, syarat perluasan dan kemenangan

Bila mau menjadi tuan bagi dirinya sendiri, para pemandai api pergerakan buruh di FBLP Cakung, SPMI Bekasi, dan SBTPI Tanjung Priuk, bersama-sama yang lainnya, harus mulai bersatu dan saling bersolidaritas. Karena di dalam kunci disiplin pabrik yang demikian, tanpa persatuan dan solidaritas, perjuangan akan sulit berumur panjang.

Namun ada persoalan. Persatuan itu membutuhkan program-program dan pengalaman juang bersama. Untuk Mayday kali ini, FBLP Cakung dan SBTPI, sayangnya, tidak berada dalam barisan persatuan yang sama dengan SPMI Bekasi. Mereka tak menyatu karena perbedaan isu. SPMI Bekasi bergabung bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menuntut disahkannya UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara FBLP dan SBTPI bergabung bersama Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia (PRRI) yang menuntut kenaikan upah, penghapusan sistem kerja kontrak dan pemberangusan serikat.

Tentu SPMI Bekasi akan bersetuju dengan tuntutan-tuntutan PRRI tersebut, demikian halnya FBLP dan SBTPI yang akan bersetuju bahwa buruh dan rakyat miskin membutuhkan jaminan sosial. Seakan-akan tampak tak ada soal, tapi ketika dibongkar lebih dalam, akan terlihat, bahwa dalam mengampanyekan tuntutan-tuntutan buruh tersebut, PPRI memberikan penyadaran dan mengajak buruh dan rakyat untuk melawan sistem kapitalisme penyebab kesengsaraan ini. Sementara KAJS, entah dengan sadar atau tidak, cenderung beradaptasi dengan kehendak pemerintah dan DPR bahwa untuk mendapatkan jaminan sosial, khususnya kesehatan, buruh harus bayar iuran atau dipotong upahnya. Yang artinya, bahwa untuk sehat memang buruh harus bekerja lebih rajin karena kesehatan memang harus bayar.

Apakah kemudian artinya PRRI adalah barisan pro sosialisme dan KAJS barisan sosial demokrasi? Sebentar dulu, jangan cepat-cepat berkesimpulan. Masing-masing massa buruh yang mendukung perjuangan ini mayoritas tidak tahu apa itu sosial demokrasi, anti kapitalisme atau sosialisme. Mayoritas mereka yang terlibat disini berjuang untuk kehidupan buruh yang lebih baik. Mayoritas mereka belum mengerti bahwa untuk mencapainya, mereka akan dihadapkan pada beragam pilihan isu dan taktik perjuangan yang akan berdampak besar pada masa depan mereka.

Mayoritas buruh Indonesia masih belum berserikat (dari 30 juta-an hanya 5 juta-an yang berserikat), dan yang berserikat pun mayoritas masih di dalam SPSI. Sementara yang berserikat di luar SPSI pun masih banyak yang masih berkesadaran SPSI: bahwa pengusaha dan buruh adalah mitra. Di dalam situasi itu, organisasi-organisasi buruh radikal (yang sadar bahwa pengusaha-buruh bukanlah mitra melainkan penindas dan yang ditindas) adalah minoritas di tengah lautan buruh yang reformis (yang percaya bahwa dialog harmonis buruh-pengusaha bisa memberi jalan kesejahteraan buruh) bahkan konservatif (buruh yang justru membela hak-hak penguasaha).

Untuk itu, adalah tantangan bagi organisasi buruh yang menyatakan dirinya radikal di dalam PPRI, seperti PPBI yang menjadi afiliasi FBLP, serta SBTPI, untuk masuk dan mempengaruhi fragmen buruh-buruh yang reformis dan sekarang sedang bergerak, dengan isu yang mungkin menurut PRRI kurang radikal atau bahkan salah (!). Apalagi massa buruh yang mendukung KAJS mayoritas berasal dari dari latar belakang industri yang lebih maju dan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga memiliki landasan lebih besar untuk penerimaan kesadaran radikal-sosialis.

Tanpa dapat mempengaruhi fragmen luas ini, tuntutan-tuntutan radikal buruh tidak akan mendapatkan kemenangan. Karena mengorganisir fragmen buruh yang belum melawan dan tak berorganisasi adalah pekerjaan yang jauh lebih sulit.

Entah bagaimana cara yang paling tepat, dan entah bagaimana memulainya. Yang pasti rasanya tak elok kita menyatakan diri kita paling benar dan paling radikal jika kita belum sanggup mempengharuhi fragmen perlawanan yang lebih besar dan militan. Pada akhirnya kebenaran dari radikalisme kita membutuhkan konfirmasi dan dukungan massa di luar kita. Ia bukan deklarasi pada saat Mayday saja, yang mungkin diberitakan atau tak diberitakan oleh berbagai media pendukung modal.

Selamat Mayday 2011, mari terus belajar, berpolemik, berdebat untuk penajaman perjuangan kita!

Pameran Karya "PEREMPUAN DILARANG BICARA"

2011-05-27T14:13:00.003+07:00

Perempuan adalah sosok yang sampai saat ini masih selalu dinomorduakan. Bahwa perempuan harus selalu menurut kepada laki-laki, Perempuan adalah kaum yang lemah dan anggapan-anggapan lainnya yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah salah dan sangat membuat harkat dan martabat perempuan semakin jauh dari kesetaraan, karena itulah kebudayaan yang dinamakan patriarki. Akhirnya pola pikir itulah yang sampai saat ini membuat perempuan menjadi semakin sulit untuk berposisi dan beraspirasi serta semakin terkungkung dalam kebudayaan yang tidak adil dan setara bagi perempuan itu sendiri.

Selain budaya patriarki, perempuan juga masih mendapatkan dirinya dalam penindasan yang bertambah. Sistem negara yang kapitalistik membuat perempuan tereksploitasi. Keterbelakangan pendidikan dan buta huruf (tercatat di BSN, mayoritas adalah perempuan) membuat perempuan di dunia kerja, dihargai murah oleh pengusaha. Kodrat menstruasi, menyusui dan melahirkan dijadikan alasan kuat untuk memPHK perempuan seenaknya. Akhirnya korban kemiskinan dan pengangguran terbanyak adalah perempuan, yang berujung sebagian perempuan mentaktisi hidupnya yang melarat dengan menjadi PSK. Di Indonesia sendiri, diperkirakan jumlah Perempuan pengidap HIV/AIDS mencapai 21% dari 5.701 kasus yang dilaporkan. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo juga melaporkan bahwa ingga desember 2004, pengidap HIV/AIDS FKUI?RSCM mencapai 635 kasus, dan 82 diantaranya (12,9%) adalah perempuan dengan rentang usia 15-53 tahun dan 79,8% dari mereka telah meniikah. Angka kematian Ibu di Indonesia pun bertambah sebesara 228 per 100.000 kelahiran hidup, berdasarkan SDKI survei terakhir tahun 2007, meskipun demikian angka itu masih tertinggi di Asia.

Peran pemerintah dalam mengatasi kriminalisasi, penindasan sistem (kemiskinan, pengangguran, buta huruf dan kesehatan) terhadap perempuan sangat minim. Dalam sistem yang memuja modal (Kapitalisme) dan diperkuat dengan budaya patriarki ini membuat perempuan tidak bisa mendapatkan kesejahteraannya. Sejarah mencatat, perjuangan kartini untuk membebaskan perempuan untuk bisa belajar dan sejajar dengan laki-laki kini terhambat oleh sistem yang menindas ini. bahkan perjuangan GERWANI yang sampai mencapai kemenangan dengan perempuan terlibat dalam perjuangan pembebasannya, kini terbungkam setelah diberangus oleh kekuasaan orde baru. Perempuan kembali di pingit dalam domestifikasi. Kondisi perempuan yang tragis saat ini hanya akan bisa terbebas kecuali ketika perempuan kembali dilibatkan dan terlibat dalam perjuangannya. Dimulai dari perbanyak diskusi dan ajang-ajang penyadaran tentang persoalan perempuan dan hambatan-hambatannya, terutama dengan sasaran Kaum Muda Perempuan.

Untuk itu Perempuan Mahardhika, salah satu organisasi perempuan yang mandiri berangkat dari ini, terus konsisten membuat program-program dan ajang-ajang untuk perjuangan pembebasan perempuan. Di kesempatan ini, Perempuan Mahardhika menggelar Event yang berangkat dari realitas perempuan saat ini dengan melibatkan kaum muda perempuan untuk mengekspresikan realitas Perempuan dan perjuangannya dalam kreativitas karya-karyanya. Event ini bertemakan “Perempuan Dilarang Bicara” sebagai salah satu kritik terhadap sistem dan budaya yang masih mendiskriminasi perempuan. adapun event ini adalah rangkaian dari Program “Sekolah Feminis Untuk Kaum Muda”.

Kara-karya yang akan di tampilkan :
1. Pameran Kaya Lukis
2. Pameran foto
3. Pameran poster
4. Panggung Musik
5. Panggung tari
6. Panggung Teater
7. Panggung Ketoprak
8. Film
9. Diskusi Publik, "Perempuan dalam Media"

RUNDOWN ACARA DALAM PAMERAN KARYA PEREMPUAN MAHARDHIKA

Gelanggang Mahasiswa UGM, 28-29 Mei 2011

Inilah kelanjutan dari Sekolah Femninis III Perempuan Mahardhika Yogyakarta, yaitu "Pameran Karya Sekolah Feminis III" yang akan di adakan tanggal 28-29 Mei 2011 di Gelanggang Mahasiswa UGM.

28 Mei 2011 (Pukul: 18.00-22.30 WIB)
"Panggung Rakyat"
Pembukaan dan sambutan-sambutan
Ketua Panitia
Perwakilan Organisasi-oragnisasi
Band UPY (1)
Gentak Berontak
Tarian Ternate (1)
Band Soekardin
Musikalisasi Puisi
Ketoprak penggusuran Parangtritis dengan lakon “Bancak Gugat” Oleh Ketoprak Lesung ARMP Parangtrtitis
Band Sastro Moeni
Band Bayu Agni Solo
Band Union basting
Penutup

29 Mei 2011.
Pukul: 14.00-17.00 WIB
Diskusi Publik dengan Tema ”Perempuan dan Media: Memanfaatkan atau Dimanfaatkan?”,

Pembicara:
Vivi Widyawati (Komite nasional Perempuan Mahardhika)
Pito Agustine (Ketua Aliansi Jurnalis Independen DIY)
Luna Maya (Artis)*

Pukul: 18.00-22.00
"Pementasan Rakyat dan Pentas Teater":
Sambutan panitia
Band Ratertib
Band UPY (2)
Band Semar Mendem
Teater Koin UII
Band SeBUMI
Tarian Ternate (2)
Teater Unsrat UNY
Penutupan Panita

Keterangan:
Acara ini juga di isi dengan Pameran Seni Rupa, Patung dan beberapa karya dari seniman-seniman di Yogyakarta (Taring Padi, Tritura, Gestapu, dll) dan peserta sekolah Feminis III Mahardhika Yogyakarta.
*Masih dalam konfirmasi.
CP: Div. Acara dan Humas: Yayak: 0817460268 dan Niken: 0878385422022.

KABAR JUANG II dari Bandung

2011-05-26T13:42:00.012+07:00

KABAR JUANG dari kawan kawan Buruh di PT Micro Garment Kabupaten Bandung.

by: Ikin

Pengusaha PT Micro Garment menggugat ketua Ketua PB-GSPB PT Micro Garment Nanang Ibrahim sebesar Rp. 371.700.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Imateril Rp. 15.000.000,00 ( lima be;as milyard rupiah ). dan pengusaha menuntut PHK tanpa pesangon.

Nanang Ibrahim sebagai Ketua PB-GSPB PT Micro Garment yang telah di putus PHK sepihak oleh Pengusaha PT micro pada tanggal 4 february 2011 yang suratnya di terima pada tanggal 21 Februari. kini kawan Nanang Ibrahim di gugat oleh Pengusaha PT MIcro Garment melalui HERMANTO A NURDIN Sebagai HRD. PT MICRO GARMENT, dengan Gugatan harus membayar ganti Rugi kepada pengusaha Materil sebesar Rp. 371.700.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Imateril Rp. 15.000.000,00 ( lima be;as milyard rupiah ). dan pengusaha menuntut PHK tanpa pesangon. sidang tersebut akan di selenggaran di gedung pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri Bandung jalan sukarno hatta No. 584 bandung, hari senin, tanggal 30 mei 2011, Pukul 09.00 Wib.

Seruan Solidaritas :

kami mohon bantuan, dukungan dan solidaritas dari semua kawan-kawan yang peduli terhadap Perjuangan Buruh dalam bentuk apapun, dan Silahkan berikan dukungan anda dengan cara melakukan penekanan\stetmen terhadap Pengusaha yang melakukan Praktek Pemberangusan serikat Pekerja GSPB Micro dan kirimkan ke beberapa instansi pemerintahan ke alamat ini:

Employer

Head

Ms Liz chen

Postal address

PT. Micro Garment Kawasan Industri KH.GROUP

Jln. Raya Rancaekek – Majalaya No. 389, Kecamatan Solokan Jeruk,

Kabupaten Bandung 40382, Jawa Barat –Indonesia

TELP : (62-22) 022 5950531/2/6, FAX : ( 62-22 ) 59505535/5950537

Email; admin@microgarment.com

DisNakertrans Kab. Bandung

Jl. Raya Soreang Km.07 (Komp.Pemda),Soreang JABAR-INDONESIA

TELP\FAX : 022-5893002, 022-5893002

Kantor Bupati Bandung

Jl. Raya Soreang No. 141, Bandung - Jawa Barat

TELP: (022) 5891004

DisNakertrans Prov. JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 532 Bandung - JABAR

TLP: 022-7564327, FAX: 022-7564327

Kantor Gubernur Jawa Barat

H. AHMAD HERYAWAN, Lc

Jl. Diponegoro No. 22, Bandung - Jawa Barat

TELP: (022) 4204483, 4239450

FAX : (022) 4236347, 4231161

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi – Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Department of Manpower and Transmigration – Directorate General for Establishment and Controlling) Manpower and transmigration

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan,Indonesia DKI Jakarta

Telp.(021) 5275249, Fax.(021) 5275249

ILO Jakarta Office

Menara Thamrin, Level 22

Director Alan Boulton boulton@ilo.org

Jalan M.H. Thamrin, Kav. 3 Jakarta 10250 INDONESIA

Tel : +62.21.391.3112 , Fax : +62.21.310.0766

E-mail: jakarta@ilo.org

PRESIDENT

Gedung Sekretariat Negara RI Sayap Timur Lantai 3

Jalan Veteran III No. 10 Jakarta Pusat 10110

No. Tlp (021) 3456189, 3455754, No. Fax (021) 3456189

(kontributor):

eko_yunanto@setneg.go.id

Reformasi Tidak Bisa Mengganti Rezim Kapitalis-Militeristik

2011-05-22T14:18:00.046+07:00

Oleh : Zely Ariane (Anggota KPRM-PRD; Aktivis Perempuan Mahardhika)

"13 tahun lalu Soeharto memang harus ditumbangkan.

Keputusan tersebut adalah langkah brilian dari satu generasi….”

[Nurul Khawari, pelaku penggulingan Soeharto-Orde Baru Mei 1998, Solo Pos, 5 Mei 2011]

Demokrasi adalah ibu kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, kebudayaan dan semua bentuk kreativitasnya, yang bermanfaat bagi masa depan kemanusiaan. Bukan untuk demokrasi rakyat jatuhkan Soeharto di tahun 1998, melainkan untuk keadilan dan kesejahteraan. Bukan untuk reformasi mahasiswa dan rakyat menduduki gedung MPR, melainkan untuk Indonesia yang bebas dari todongan senjata dan mata-mata tentara, bersih dari korupsi dan nepotisme, sejahtera karena bahan-bahan pokok dapat terjangkau. Demokrasi adalah alatnya; demokrasi adalah caranya, untuk mencapai tujuan pembebasan manusia dari penindasan manusia lainnya. Tanpa demokrasi, kemanusiaan menjadi hitam-putih tak berwarna, kesejahteraan menjadi komoditas milik penguasa.

Gerakan reformasi mahasiswa dan rakyat telah berhasil menjatuhkan diktator, memperluas partisipasi politik rakyat langsung lewat sistem multipartai, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi dan yang terpenting, telah berhasil mengembalikan senjata politik rakyat yang paling ampuh yaitu aksi massa. Namun, gerakan tersebut belum sanggup menjatuhkan sebuah rezim kapitalis militeristik dan menggantikannya dengan yang lebih demokratik dan kerakyatan. Gerakan tersebut juga gagal berkonsolidasi lebih lanjut dan mendorong demokrasi lebih maju lagi. Gerakan kalah di dalam dua pertarungan besar: kalah melawan tentara-militerisme dan Golkar serta kalah melawan hegemoni kekuatan anti demokrasi.

Demokrasi kini dikanalisasi ke dalam insitutusi-institusi yang secara sepihak dinyatakan sebagai perwakilan kehendak rakyat, dipersulit oleh birokrasi dan permainan uang, dikunci oleh kepentingan pemodal, status quo dan kontrol senjata serta penjara. Sejak saat itulah demokrasi bukan lagi wujud kehendak rakyat, melainkan kehendak segelintir elit untuk mempertahankan kepentingan dan kekuasaannya.

Ketika aksi massa mengubah aturan main

Demokrasi, ketika ia berada langsung di tangan rakyat; ditentukan langsung oleh rakyat; tak satupun perangkat hukum dalam masyarakat kapitalisme dapat berkata tidak: buktinya, Soeharto dapat dipaksa mundur.

Dari semua elemen demokrasi universal, yang berhasil dimenangkan pada reformasi 1998 di Indonesia, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul-berorganisasi-berpartai, kebebasan informasi, pemilihan umum yang langsung dan jurdil, terdapat satu elemen utama yang paling fundamental, yaitu aksi massa. Aksi massa menuntut dan terorganisir adalah kunci perubahan politik tahun 1998. Pengamat Indonesia yang menerjemahkan Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer, Max Lane, mengatakan dalam bukunya Indonesia Bangsa yang Belum Selesai, bahwa secara politik, kediktatoran Soeharto telah dijatuhkan sesaat ketika politik mobilisasi rakyat; politik aksi massa mulai digunakan kembali sebagai senjata perjuangan melawan politik massa mengambang Orde Baru di pertengahan tahun 90-an.

Orang dapat berspekulasi bahwa kejatuhan Soeharto adalah hasil dari intervensi AS yang memandangnya tak lagi sebagai agen yang efektif dan efisien bagi kapitalisme internasional. Jikapun teori konspirasi itu benar—tokh tidak haram hal tersebut dilakukan AS—tanpa pergolakan massa yang sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1990-an, Soeharto tak akan dianggap tak efisien dan tak efektif oleh AS. Sehingga pergolakan massa tetaplah faktor utama perubahan—terlepas siapapun dan apapun yang membonceng perubahan itu di kemudian hari.

Aksi massa sangat penting bagi sejarah politik di Indonesia karena ia memegang peran kunci dalam menghantarkan Indonesia merdeka sekaligus menjadi ciri politik utama Indonesia sebelum 1965. Dan politik inilah yang paling pertama dihancurkan oleh Orde Baru setelah 1965 sampai ke akar-akarnya: dipenjarai dan dibunuhi aktivis-aktivisnya, dilabeli propaganda hitam perspektif yang mendukungnya. Aksi massa telah menjadi hantu selama tahun-tahun berkuasanya Orde Baru, dan berbalik menjadi malaikat di masa-masa awal reformasi, dan menjadi kambing hitam belakangan ini.

Organisasi-organisasi barupun bertumbuhan, sementara yang lama didesak mereorganisasi diri ataupun melahirkan perpecahan. Hasil yang paling kentara dari proses ini adalah pertumbuhan dan perpecahan serikat-serikat buruh dan partai politik. Berdirinya beragam komite dan kelompok-kelompok mahasiswa, dibandingkan tahun-tahun sebelum reformasi, jumlahnya meningkat pesat. Semua organisasi baru tersebut mengusung jargon-jargon reformasi, bahkan organisasi lama status quopun dipaksa untuk tunduk dalam bendera reformasi.

Tetapi kebebasan informasi, pemilu langsung, sistem multipartai, otonomi daerah, yang merupakan beberapa hasil reformasi 1998 mulai dijadikan kambing hitam sumber persoalan, serta inefisiensi, oleh kekuatan status quo. Bukan salah reformasi jika keadaan demokrasi saat ini memburuk; bukan berarti Orde Baru lebih baik jika Orde Reformasi seakan-akan tampak lebih carut marut. Reformasi 1998 justru telah mengubah aturan main, menciptakankan berbagai macam ruang untuk prakondisi demokrasi yang lebih maju dan esensial. Di sisi lain ia juga memberi landasan perubahan secara fundamental prinsip-prinsip kelembagaan negara.

Namun demikian, landasan tersebut menjadi tak bermakna jika tak ada kekuatan politik demokratik dan progresif yang menggunakan dan mengolah manfaat darinya. Seperti landasan udara yang tak akan ada fungsinya tanpa pesawat udara yang mendaratinya. Selain itu, reformasi pun memiliki batas dalam dirinya sendiri. Ia hanya mengubah apa yang ada di permukaan, bukan mengubah yang ada di kedalaman. Ia hanya mengganti genteng bocor, bukan mengubah kerangka atap. Reformasi tak bisa mengubah sistem yang berurat akar pada penindasan manusia atas manusia. Reformasi tak bisa membuat kapitalisme dan militerisme melayani kemanusiaan.

Langkah-langkah mundur

Sedikit demi sedikit beberapa keberhasilan paling penting dari perjuangan demokrasi 1998 diambil kembali dari tangan rakyat, padahal agenda dan sebagian tujuannya masih jauh dari tercapai. Rakyat masih dapat berdemonstrasi namun aturannya semakin diketatkan—misalnya sekarang demonstrasi dalam jumlah besar saja yang terpaksa dibolehkan parkir di seberang Istana Merdeka di Jakarta padahal sebelumnya bisa beberapa meter dari gerbang Istana. Aturan-aturan berorganisasi dan berpartai yang semakin dipersulit, termasuk pemberangusan serikat buruh, adalah diantara contoh-contoh menyakitkan.

Baru-baru ini jagad aktivisme dikejutkan oleh survey indobarometer bahwa 40,9% rakyat menganggap kondisi di bawah pemerintahan Orde Baru-Soeharto lebih baik ketimbang masa reformasi. Terlepas dari metodologi dan kredibilitas survey tersebut, saat ini memang wacana pihak kanan/status quo/konservatif lah yang mendominasi penilaian terhadap reformasi . Pertama, masa Orde Baru baru lebih baik ketimbang sekarang; kedua, demokrasi saat ini sudah kebablasan, tidak efisien, dan boros. Sementara satu kesimpulan dari kelompok gerakan sosial progresif yaitu reformasi gagal menghantarkan rakyat untuk mencapai kesejahteraan—bahkan kehidupan rakyat semakin memburuk. Ketiga pandangan tersebut sama-sama mengandung satu pengertian—walau berbeda landasan—yaitu: reformasi saat ini gagal.

Bagi kaum sosial progresif, atau yang mengaku kaum kiri revolusioner, terdapat tiga kegagalan utama reformasi yang paling penting, sekaligus membedakannya dari kepentingan kaum status quo dalam melihat reformasi. Reformasi ini tidak berhasil mengubah watak militeristik, kedudukan dan fungsi fundamental tentara melalui berbagai komando teritorialnya—walau berhasil menghalau tentara dari parlemen. Reformasi tak berhasil mengadili jenderal-jenderal pelanggar HAM berat termasuk diktator Soeharto. Reformasi tak berhasil melemahkan kekuatan partai penopang utama Orde Baru, Golkar dan kroni Soeharto. Ketiga hal ini merupakan elemen politik fundamental yang menjadi ukuran kegagalan perjuangan demokrasi di Indonesia.

Tidak benar masa Orde Baru lebih baik ketimbang sekarang. Orde Baru dengan kekuatan penopang utamanya, Golkar dan Tentara, justru penyebab historis kemiskinan sistemik Indonesia saat ini dengan terlebih dahulu melakukan pembantaian dan pemenjaraan jutaan rakyat tak berdosa yang dituduh komunis karena menjadi penghambat pengembangan ekonomi kapitalistik Orde Baru. Merekalah para kapitalis raksasa Indonesia yang selanjutnya menggadaikan rakyat dan kekayaan alam Indonesia di kaki penjajahan modal internasional melalui UU Penanaman Modal tahun 1967.

Sejak saat itu, Indonesia yang sebelumnya sedang mencoba bangkit mengatur ekonomi dan politik-budayanya sendiri lepas dari dominasi imperialisme, semakin menjadi ladang subur penghisapan. Buruh murah, kekayaan alam diobral sehingga lingkungan hancur tak bermasa depan, rakyat dililit hutang luar negeri—bahkan sejak lahirpun per kepala bayi sudah menanggung hutang negara dan swasta jutaan rupiah—industri hanya untuk melayani pasar internasional tak dibolehkan berkembang lebih terencana untuk kebutuhan rakyat dan pasar domestik, keragaman kebudayaan rakyat dikebiri dengan penyeragaman budaya Indonesia yang dipaksakan dengan senjata. Budaya Indonesia yang dahulu dinamis menjadi statis, keragaman hanya diwujudkan melalui beragam kesenian dan pakaian daerah, bukan keragaman pikiran, ekspresi dan tindakan politik. Rakyat tak boleh berpolitik, bekerja dan berkarya saja sesuai kehendak pemerintah demi pembangunan ala dan untuk Soeharto serta kroninya di bawah todongan senjata tentara. Karena itulah Widji Tukul menggambarkan Indonesia layaknya berselimut kedamaian palsu.

Banyak pendapat awam mengatakan hidup di masa Orba lebih enak karena harga barang-barang pokok dianggap lebih murah dibanding sekarang. Itu terjadi karena rata-rata upah yang didapat saat itu masih relatif menjangkau harga bahan pokok. Dan itu juga terjadi bukan karena Soeharto-Orde Baru berpihak atau baik pada rakyat, namun, salah satunya, karena ekonomi kapitalis dunia saat itu masih mentoleransi pemberian subsidi rakyat, sementara saat ini mereka tak lagi mengijinkannya. Oleh karena itu upah riil saat ini semakin tak sanggup membeli bahan-bahan pokok karena kenaikan harga (subsidinya sudah dikebiri) tak sesuai dengan kenaikan upah.

Pendapat status quo lainnya juga menyatakan bahwa demokrasi Indonesia saat ini kebablasan. Jusuf Kalla menyatakannya sebagai demokrasi yang mahal—karena terlalu banyak pemilihan langsung dan jumlah partai politik. Dan yang lebih jahat adalah pendapat pengamat Intelijen, Wawan Purwanto, yang mengatakan bahwa: “lambannya penanganan teroris di Indonesia lebih disebabkan karena munculnya reformasi. Tidak semudah pada saat zaman dahulu ketika orde baru masih berkuasa… Dulu masih ada Undang-undang subversif mudah menanganinya…” (7/5/2011).

Pendapat terakhir mencerminkan watak khas ideologi Orde Baru yang militeristik, tidak bisa memahami, tidak membutuhkan dan memusuhi demokrasi. Dan ideologi ini masih banyak penganutnya, apalagi dikalangan birokrasi. Pernyataan Jusuf Kalla juga mencerminkan posisi pragmatis dan anti demokrasi karena tidak bisa melihat pentingnya partisipasi rakyat dan dinamisasi politik di dalam pemilihan umum langsung dan pendirian partai politik. Pemilu tahun 1955 juga terdiri dari banyak partai, namun kehidupan politik berlangsung begitu dinamis dan partisipasi politik rakyat serta perbedaan pandangan politik berlangsung terbuka begitu nyata. Itulah pendidikan politik yang sebenarnya buat rakyat.

Hersri Setiawan, seorang penyair dan aktivis Lekra, mengomentari reformasi 1998 sebagai gelombang besar yang berhasil membuat rezim militer Suharto tumbang, tetapi tidak turut atau belum menumbangkan militerisme , karena “isme” adalah sebuah konsep kebudayaan. Pernyataan Hersri benar di dalam konteks bahwa militerisme memang masih menjadi momok di negeri ini. Penambahan komando teritorial tentara, keterlibatan militer dalam konflik pertanahan serta penembakan kaum tani, keterlibatan petinggi militer dalam pembentukan mayoritas partai-partai politik peserta pemilu, wacana bahwa pimpinan politik yang berlatar belakang tentara lebih baik dari sipil, wacana nasionalisme sempit dalam perdebatan batas-batas wilayah, dll, adalah diantara wujud-wujud pikiran dan tindakan militeristik yang masih terus terjadi.

Reformasi memang tak bisa berhasil menuntaskan ini semua tanpa gerakan sosial progresif yang hidup, terarah dan terus menerus mendesakkan tuntutannya. Gerakan sosial progresif gagal menunjukkan ideologi alternatif melawan kapitalisme, melawan ideologi birokratisme dan militerisme khas Orde Baru, melawan konservatisme-fundamentalisme reaksioner yang mendapat tempat di tengah kekosongan ideologi alternatif. Inilah sumber penyebab kekalahan utama perjuangan reformasi di Indonesia.

Gerakan tidak sanggup memanfaatkan kesempatan dan potensi mengubah aturan main politik, pada fase-fase awal reformasi, dengan baik. Kemungkinan sebab ketidaksanggupan tersebut adalah pada kenyataan bahwa gerakan masih berumur sangat muda dengan teori-teori strategi dan taktik perjuangan yang belum kaya dalam menghadapi perubahan situasi politik. Namun penyebab ini harus diurai dengan lebih bertanggung jawab pada materi lain karena membutuhkan penilaian dan pemeriksaan seksama terhadap problem-problem gerakan sosial progresif dan kiri di Indonesia pasca reformasi.

Di sisi lain kekuatan penguasa borjuasi jauh lebih cepat berkonsolidasi dibandingkan gerakan pasca reformasi 1998. Penjatuhan Gusdur tahun 2001 adalah tonggak paling pertama bersekutunya borjuasi reformis pendukung reformasi 1998 dengan sisa Orba dan tentara, sehingga kaum reformis tersebut segera tampak jelas karakter gadungannya. Kaum reformasi gadungan tersebut (PDIP dan PAN yang paling kentara diantara yang lainnya) terbukti sama-sama tak punya karakter, tak punya prinsip, dan pengecut: segera berkhianat dan mendukung kekuatan sisa orde baru. Sejak saat itu serangan balik borjuasipun mendapatkan kekuatannya.

Setelah berhasil melakukan konsolidasi politik dengan menjatuhkan Gusdur, konsolidasi ekonomi kapitalisme masif dilakukan di era pemerintahan Megawati. Ciri utama ekonomi kapitalis internasional pasca Soeharto adalah menggalakkan neoliberalisme dengan menghancurkan sebagian besar perlindungan negara terhadap pasar. Seluruh kebutuhan dasar rakyat seperti bahan-bahan pokok, perumahan, pendidikan dan kesehatan harus dikomersialisasi.

Pemerintahan Megawati-PDIP lah yang paling berperan besar dalam menjatuhkan Indonesia lebih dalam ke jurang ketergantungan terhadap imperialisme melalui kebijakan privatisasi perusahaan yang menyangkut hajat hidup rakyat, penandatanganan berbagai surat kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia yang membuat Indonesia semakin terjerat dalam mekanisme keuangan kapitalis internasional. Pemerintahan SBY pun melanjutkan skema ekonomi kapitalistik yang serupa dengan perbedaan tekanan kebijakan dibanding pemerintah-pemerintah sebelumnya, misalnya, SBY lebih banyak mendulang hutang luar negeri ketimbang pemerintah sebelumnya, membuka keran liberalisasi lebih deras lagi. Semua tujuan ekonomi politik mereka sama: sama-sama menjadi anak baik imperialisme, sama-sama tidak punya visi jangka panjang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Serangan-demi serangan terhadap hak ekonomi dan sosial politik rakyat pun harus terus dilanjutkan demi stabilisasi ekonomi dan politik borjuasi pasca reformasi. Kekalahan gerakan buruh yang masif melawan revisi UU Ketenagakerjaan tahun 2003 adalah titik balik perjuangan buruh di Indonesia sekaligus surga bagi fleksibilitas tenaga kerja yang dibutuhkan neoliberalisme di Indonesia. Sementara stabilisasi politik mulai menemukan bentuknya dan terarah sejak pemilu 2004. Sejak saat itu pula hampir tak ada bedanya kekuatan pro reformasi dengan kekuatan sisa orde baru, apalagi ketika tokoh-tokoh aktivis-aktivis mahasiswa pelaku reformasi 1998 berduyun-duyun masuk menjadi pendukung dan kandidat partai-partai pengkhianat reformasi dan pro orde baru tersebut. Pemilu 2009 melanjutkan konsolidasi serupa dan mengerucutkan kekuasaan borjuasi pada beberapa partai politik utama saja.

Tidak cukup disitu, konsolidasi politik borjuasi diperamai lagi dengan kemunculan organisasi dan partai seperti Nasional Demokrat dan Nasional Republik yang keduanya membawa nuansa kembali ke orde baru atau restorasi. Sumber-sumber kekuatan politik baru ini masih saja Golkar dan tentara. Bahkan yang terakhir dipimpin langsung oleh anak Soeharto: Tommi Soeharto.

Persoalan mendesak saat ini

Saat ini ditengah persoalan pelik dia tas, kita dihadapkan lagi pada ancaman besar masa depan perjuangan demokrasi. Rancangan UU Intelejen dan KUHP adalah dua proyek besar status quo untuk mengembalikan ciri militeristik dan anti demokrasi dalam politik Indonesia. Kedua RUU ini akan disahkan bulan Juli mendatang. Pendapat pengamat intelejen di atas menyangkut dibutuhkannya kembali semacam UU anti subversif sebagai legitimasi penangkapan warga sipil mewakili alasan dipersiapkannya rancangan UU semacam itu.

Fenomena meningkatnya terorisme, dan gerakan Negara Islam Indonesia terlepas siapapun dalang, tujuan dan kepentingan di belakangnya, dimanfaatkan negara untuk menakut-nakuti rakyat sekaligus meningkatkan represi dan pengawasan aktivitas sosial politik rakyat melalui RUU ini. Dua RUU ini menjadi semacam pelengkap dan penyimpul bagi berbagai serangan hak-hak demokrasi rakyat yang meningkat di masa pemerintahan SBY-Boediono ini.

Di dalam rilis Koalisi Advokasi RUU Intelejen, terlihat ancaman nyata terhadap kebebasan berekspresi dan berorganisasi rakyat di dalam RUU tersebut, terutama dalam pasal-pasal terkait rahasia informasi intelejen, penangkapan sewenang-wenang atas nama kerahasiaan, dan ketiadaan mekanisme kontrol rakyat dalam bentuk apapun atas nama kerahasiaan negara.

Sementara di dalam salah satu pasal RUU KUHAP dinyatakan dengan jelas bahwa “barangsiapa secara melawan hukum menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk, dan perwujudannya” dan “setiap orang yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga keras menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme- dapat dipidana”.

Ancaman lainnya adalah fenomena meningkatnya tindakan-tindakan sepihak anti keberagaman, konservatisme dan fundamentalisme reaksioner. Penyebab meningkatnya fenomena ini tidak dapat diurai lebih dalam di sini karena membutuhkan pemeriksaan dan penilaian lebih mendalam diartikel yang lain. Namun seperti dinyatakan sebelumnya, bahwa reformasi 98 memberikan landasan keterbukaan bagi semua kepentingan untuk berkonsolidasi dan berkontestasi meraih dukungan rakyat. Dalam pertarungan ini, gagasan konservatisme yang justru mampu maju ke depan, sementara gagasan progresif, gagasan sosialis, gagal menunjukkan dirinya.

Semua ini harus kita hadapi di saat yang bersamaan. Sebagaimana sulitnya, hambatan-hambatan dan serangan-serangan ini harus dilawan.

Untuk satu langkah maju

Di tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi kemajuan demokrasi di Indonesia saat ini, jalan keluar sekecil apapun tetap berada di pundak kaum pergerakan sosial progresif yang (seharusnya) memiliki iman demorkasi yang tangguh, di tengah kenyataan historis tak ada satupun kekuatan elit yang memiliki iman demokrasi yang sungguh-sungguh. Tak ada jalan lain bagi kaum sosial progresif selain berkonsolidasi untuk membendung serangan-serangan terhadap demokrasi sambil terus melanjutkan perjuangan untuk keadilan ekonomi.

Perjalanan reformasi sudah memberikan pelajaran berharga bahwa reformasi itu sendiri sudah tak cukup lagi. Sekarang semakin terbukti, untuk perjuangan reformasi sekecil apapun membutuhkan mobilisasi rakyat, membutuhkan revolusi politik untuk mereorganisasi sistem kekuasaan, ekonomi, dan kemasyarakatan secara radikal.

Persoalannya saat ini adalah konsolidasi gerakan sosial progresif dan gerakan kiri tak banyak mengalami kemajuan. Pergerakan untuk hak-hak ekonomi sering terpisah dan sulit disatukan dengan perjuangan politik dan demokrasi. Padahal hak ekonomi tidak dapat dipenuhi dan kesejahteraan tidak dapat dicapai tanpa demokrasi. Ketiadaan alat politik alternatif yang cukup dominan dan berperan memberi penyadaran terhadap akar dari problem-problem rakyat, juga menyulitkan penyatuan tersebut.

Jalan keluarnya mesti dirumuskan bersama karena persoalan ini pun harus diatasi bersama. Pendapat Gramsci menyangkut konsolidasi persatuan sangat tepat untuk memberi inspirasi kemandegan koonsolidasi gerakan saat ini: “kita harus mengembangkan kesatuan, kesadaran dan kedewasaan gerakan, membuatnya menjadi kekuatan yang kuat dan kohesif, dan kemudian dengan sabar, dengan perhatian seksama terhadap kondisi kontekstual, menanti momen yang menguntungkan untuk menggunakan kekuatan ini”.

Demikian pula terhadap tanggung jawab gerakan dalam berposisi terhadap problem-problem politik di lapangan praktis, Gramsci melanjutkan: “bila kekuatan yang segaris ini hendak memiliki pengaruh historis yang penting, mereka harus langgeng dan secara organik/menyatu berhubungan dengan kondisi-kondisi di lapangan, bukan sekedar konvergensi sesaat. Untuk mengembangkan momentum massa, mereka harus mendemonstrasikan, baik dalam imajinasi rakyat maupun dalam aksi, bahwa mereka mampu meraih kekuasaan dan melaksanakan tugas-tugas yang mereka tetapkan sendiri.”

Kepentingan gerakan sosialisme terhadap demokrasi

Sekarang kita tiba pada pertanyaan mengapa kita, gerakan untuk sosialisme, gerakan sosial progresif, gerakan demokratik, sangat berkepentingan terhadap demokrasi? Dan mengapa kita tidak bisa berharap dan tidak bisa percaya bahwa kapitalisme pro demokrasi?

Itu karena demokrasi dan kapitalisme tidak akan sejalan, karena kapitalisme tidak membutuhkan konsep dasar demokrasi yang paling utama: partisipasi langsung mayoritas rakyat. Kapitalisme tidak berkeberatan dengan para diktator dan kediktatoran selagi mereka berkesesuaian dengan kepentingan akumulasi keuntungannya. Di dalam Negara dan Revolusi Bab 5, Lenin menyatakan, “dalam masyarakat kapitalis kita memiliki demokrasi yang dikebiri, menyedihkan, palsu, suatu demokrasi untuk kaum kaya, yang minoritas”.

Demokrasi dalam kapitalisme adalah demokrasi untuk para pemodal yang posisi dan ekonominya bebas dari kontrol rakyat. Cukup rakyat diberikan dewan-dewan perwakilan tanpa rakyat diberi hak memecat para wakil yang dipilihnya sendiri; cukup rakyat diberikan institusi-institusi ‘demokratis’ sebagai fungsi perwakilan atas aspirasinya tanpa perlu mengerti dan terlibat langsung. Semuanya bertujuan satu: menjauhkan rakyat dari politik, karena politik yang mereka kehendaki adalah politik yang melayani kepentingan pemodal, bukan politik rakyat. Demokrasi seperti ini akan membuat masyarakat apatis, dekaden, pasif tak punya kekuatan politik dan dimobilisasi hanya untuk kepentingan kelas penguasa.

Batasan-batasan demokrasi di dalam kapitalisme dapat kita lihat dengan sangat jelas, misalnya ketika negara kapitalis berhadapan dengan radikalisasi tuntutan-tuntutan demokrasi dan kesejahteraan. Negara kapitalis tak segan-segan mengambil tindakan kekerasan dan represi, tak lagi memperdulikan prinsip-prinsip demokrasi yang diklaimnya sebagai fondasi. Di saat itulah niat sejati demokrasi dalam kapitalisme akan terbongkar.

Sebaliknya, perjuangan untuk sosialisme adalah perjuangan membalik semua logika demokrasi terbatas kapitalisme tersebut. Sosialisme menghendaki perluasan partisipasi politik rakyat, karena rakyatlah yang pada akhirnya harus berkuasa atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, mengutip pernyataan Aung San Syu kyi pada pembukaan ASEAN People Forum di Jakarta 3-5 May 2011, bahwa demokrasi akan serupa penampakan saja tanpa elemen-elemen fundamentalnya. Elemen fundamental tersebut, dari contoh Revolusi Perancis yang merupakan perjuangan demokrasi (revolusi demokratik) paling akbar, meliputi: kedaulatan rakyat, hak azasi manusia, kekuasaan konstituen, kewarganegaraan, pengawasan rakyat, dll. Semua ini memang lahir sebagai kepentingan borjuasi di awal-awal revolusi, namun dalam perjalannya demokrasi akan membahayakan mereka, sehingga rakyat pekerja lah yang paling berkepentingan mempertahankan bahkan meluaskannya—itulah makna penuntasan revolusi demokratik.

Perjuangan sosialisme membutuhkan perluasan logika demokrasi ke wilayah-wilayah politik yang lebih luas, termasuk memerangi birokratisasi negara—yang merupakan satu bentuk depolitisasi massa. Perjuangan sosialisme bahkan mempolitisasi dan mendemorkatisasi seluruh bidang kehidupan rakyat: ekonomi (melalui perjuangan kelas), bahkan rumah tangga (melalui perjuangan feminisme).

Sosialisme sangat berkepentingan terhadap demokrasi, karena sosialisme hanya dapat terwujud dengan demokrasi. Sosialisme membutuhkan sumbangan pikiran, tindakan (partisipasi) seluruh rakyat secara langsung untuk membicarakan dan mencari jalan keluar atas problem-problem kehidupannya. Semakin banyak yang terlibat, semakin kaya dan berhasil sosialisme. Itulah sebabnya perjuangan sosialisme harus terus menerus mengintervensi perjuangan politik dengan serius karena setiap langkah kemajuan atau kemunduran politik akan berpengaruh pada kemungkinan kemenangan sosialisme itu sendiri.

Politik dicirikan oleh konflik, keputusan, kekuasaan dan situasi-situasi yang tak dapat diperkirakan dengan matematis, yang kesemua itu menjadi landasan dalam penentuan taktik-taktik perjuangan untuk sosialisme. Oleh karena itu, kaum sosialis harus mengambil peran sebesar-besarnya di dalam perjuangan demokrasi. Karena perjuangan demokrasi hanya akan menguntungkan kita, bukan kekuatan-kekuatan status quo dan pro kapitalisme. Perjuangan demokrasi untuk sosialisme adalah pembuka jalan atas perubahan sistem yang berurat akar pada penindasan manusia atas manusia.***

KABAR JUANG I dari Bandung

2011-05-22T13:33:00.004+07:00

KABAR JUANG dari kawan kawan Buruh di PT Micro Garment Kabupaten Bandung

Sejak terjadinya aksi menginap kawan-kawan buruh yang tergabung GSPB PT Micro di depan pabrik yg di mulai dari tanggal 6 mei 2011 s\d sekarang, berbagai upaya tekanan terhadap peserta aksi bermunculan dari mulai yang menginginkan aksi itu di bubarkan mulai dari pihak POLSEK solokan jeruk, aparat desa, dan intimidasi dari Organisasi yang mengaku Militan.

kini aski kawan2 telah menjadi perbincangan para buruh di kawasan kaha group, kawan2 buruh dari pabrik lain bergantian memberikan sumbangan solidaritas dalam bentuk dana perjuangan dan akhirnya ini ketahui oleh pengusaha yang mengakibatkan muncul keresahan terhadap pengusaha2 di kawasan tersebut dengan bukti banyak telpon yang masuk ke pengusaha PT Micr, para pengusaha yang ada di kawasan itu meminta untuk di di bongkarnya tenda yang ada di daerah kawasan itu, lalu di tanggapi dengan kedatang perwakilan dari pihak kahatek sebagai pemilik kawasan menekan ke pada pengelola kawasan untuk membongkar tenda yang ada di depan pabrik, beberapa jam kemudian kawan kawan pengurus di panggil untuk di minta paksa agar membongkar sendiri apabila tidak di bongkar sendiri oleh peserta aksi maka untuk pembongkaran di serahkan ke pada polres yang akan bertindak paksa untuk membongkarnya.

dan pada hari senin tanggal 23 mei 2011 ini kawan kawan akan melakukan aksi ke POLDA jabar dan Aksi menginap di Gubernur sampai dengan adanya pemberian jaminan serta perlindungan terhadap aksi yang di lakukan oleh kawan kawan buruh di PT Micro tersebut, kami mohon Do'a serta dukungan dan solidaritasnya dari kawan kawan semua atas aksi yang akan kami lakukan tersebut. (Ikin)

Pernyataan Sikap Hari Internasional Melawan Homophobia 2011

2011-05-22T01:05:00.002+07:00

Forum LGBTIQ Indonesia- Region Jakarta

(Ardhanary Institute, Arus Pelangi, Institut Pelangi Perempuan, Q-munity, Forum Komunikasi Waria Indonesia, Yayasan Srikandi SEjati, GWL-Ina, Perempuan Mahardhika, Her Lounge, Our Voice)

Pernyataan Sikap Hari Internasional Melawan Homophobia

Beri Kesetaraan dan Perlindungan Terhadap LGBTIQ

Citizen In Diversity

Reformasi 1998, merupakan

tonggak sejarah bagi rakyat Indonesia. Pintu demokrasi kembali terbuka, selama 13 tahun masyarakat sipil dapat bebas dalam melakukan aktivitas-aktivitas politik, ekonomi maupun keyakinan mereka. Tetapi ruang demokrasi ini tidak semuanya dapat dinikmati oleh warga negara Indonesia, salah satu diantaranya adalah kelompok LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer) yang masih mengalami berbagai macam bentuk diskriminasi dan kekerasan. Padahal dalam sejarah pembentukannya, Indonesia merupakan negara yang didirikan karena berbagai macam perbedaan. Baik suku bangsa, warna kulit, kepercayaan, adat istiadat, maupun bahasa.

Maka dari itu, kami dari Forum LGBTIQ Indonesia; yaitu sebuah forum yang terdiri dari berbagai organisasi baik itu LGBTIQ maupun perempuan senantiasa berjuang untuk pemenuhan hak-hak politik bagi kelompok LGBTIQ. Kami mencatat, dalam rentang waktu 13 tahun reformasi diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBTIQ dalam bentuk yang berbeda-beda. Menurut kami, perlakuan diskriminatif ini mendapat legitimasi dari negara melalui kebijakan-kebijakan baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan daerah baik itu secara langsung maupun tidak langsung berdampak diskriminatif terhadap kelompok LGBTIQ seperti UU Anti Pornografi dan Pornoaksi; Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan; Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran. Perda-perda ini mengkriminalisasikan kelompok LGBTI dengan mengkategorikan kelompok LGBTI sebagai bagian dari perbuatan pelacuran; Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Perda ini mengkriminalisasikan pekerjaan-pekerjaan informal yang dilakukan oleh masyarakat miskin kota. Sehingga kelompok LGBTI di Jakarta yang mempunyai pekerjaan informal yang dikriminalisasikan oleh perda itu akan mengalami dampak langsung dari diberlakukannya perda Tibum dan beberapa perda lainnya.

Dengan berdasarkan perda-perda seperti inilah, masyarakat dan beberapa kelompok sipil mulai melakukan kekerasan terhadap kelompok LGBTIQ. Dimana kekerasan ini bukan hanya berdampak pada psikologis bahkan berujung dengan kematian. Beberapa kasus yang terjadi adalah penyerbuan terhadap forum ILGA di Surabaya dan Q Film oleh kelompok yang mengatasnamakan agama selain itu penembakan 2 orang Waria hingga menyebabkan kematian di Jakarta oleh oknum tidak dikenal. Mungkin masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan lainnya yang tidak pernah terpublikasi. Oleh karena itu, kami dari forum LGBTIQ Indonesia menuntut kepada pemerintah:

Berikan jaminan untuk kebebasan berorganisasi dan beraktivitas sama seperti warga negara lainnya, karena kami juga adalah bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
Berikan Hak-Hak Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan untuk LGBTIQ yang setara dengan masyarakat lainnya.
Hapuskan semua undang-undang dan peraturan daerah yang diskriminatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap LGBTIQ.
Tuntaskan semua kasus hukum yang berkaitan dengan LGBTIQ.

Jakarta,

21 Mei 2011

Forum LGBTIQ Indonesia

Refleksi 13 Tahun Reformasi dilakukan oleh Mahasiswa di Ternate

2011-05-21T16:10:00.000+07:00

Peringatan 13 Tahun Reformasi pada tanggal 21 Mei 2011 diperingati oleh sejumlah organisasi kemahasiswaan di Indonesia. Di Ternate Maluku Utara, sejumlah elemen mahasiswa yang terdiri dari; PEMBEBASAN, PPRM, SeBumi, KPRM-PRD, dan Perempuan Mahardhika, yang tergabung dalam KELOMPOK JALAN REVOLUSI menggelar aksi turun jalan dengan membagikan selebaran di kampus-kampus,dan kawasan perbelanjaan pusat Kota Ternate, antara lain; Terminal, Pasar, dan sepanjang Jalan Pahlawan Revolusi. Dalam setiap orasi, mahasiswa mengajak kepada seluruh mahasiswa lainnya dan masyarakat untuk merefleksikan perjalanan Reformasi Bangsa Indonesia sejak tanggal 21 Mei 1998 runtuhnya Rezim Diktator Orde Baru sampai 21 Mei 2011 saat ini, dengan kenyataan bahwa apa yang saat ini menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia tentang Kesejahteraan dan Keadilan belum sepenuhnya terwujud.

Menurut Koordinator Aksi Samsul Bahri Teapon; bahwa keadaan dewasa ini meskipun kran demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses reformasi, namun perkembangannya tidak berbeda jauh dengan pemerintahan terdahulu pada masa Orde Baru, karena disebabkan oleh sistem Kapitalisme Neoliberal yang masih terus bercokol, sehingga harapan perubahan kearah yang lebih baik dalam era reformasi tidak pernah terwujud. Lanjut Samsul; sejak pemerintahan Presiden Habibie pasca Orde Baru sampai SBY-Boediono saat ini tetap melanjutkan arah Ekonomi – Politik Bangsa Indonesia yang selalu tunduk dan takluk pada kepentingan modal asing, yang membutuhkan pasar, membutuhkan buruh murah, membutuhkan ladang penghisapan baru dan luas dari asset-aset Negara,sumber daya alam,dan lain sebagainya. Selain itu, kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak pernah terungkap, yang terjadi baik sebelum era reformasi dan era reformasi sampai saat ini; pembantaian missal 1965-1969 yang menelan korban 3 juta jiwa, kasus penembakan misterius atau sering disebut Petrus dari 1982-1985 menelan korban 1.678 jiwa. Pendiudukan Timor Leste 1974-1999 korban ratusan jiwa, kasus Papua tahun 1966, kasus Tanjung Priok 12 September 1984, pembantaian Warga Talang Sari Lampung 1989. Kasus pembunuhan Aktivis HAM Munir, kasus Abepura Berdarah tahun 2000, penembakan warga Malifut (Maluku Utara) saat aksi di PT. NHM, dan lain sebagainya.

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menuntut:

Tolak Sail Indonesia di Morotai (Sail Morotai)
Turunkan Harga Sembako
Pendidikan dan Kesehatan Gratis untuk rakyat
Naikkan Harga Komoditi Petani (Kopra, Cengkeh, Coklat, dan Pala)
Tolak segala bentuk Pengusuran
Tuntaskan seluruh kasus-kasus Pelanggaran HAM
Bebaskan 10 warga Weda yang ditahan dalam aksi di PT. Weda Bay Nickel.
Pengadilan dan Penyitaan Harta Soeharto dan Koruptor-koruptor lainnya.
Adili para Pelaku Asusila (seperti; Buhari Buamona Sespri Baupati Sula, Oknum Kepala Sekolah di Tidore, dsb)
Penegakan Supremasi Hukum
Tolak dan Cabut segala bentuk UU/peraturan yang anti rakyat.
Tolak Privatisasi BUMN
Nasionalisasi Aset Perusahan Asing, dan Bangun Industri Nasional.

(Sumber; H. Asyura; Wartawan 'Sobat Khairun', 21/05/2011)

Ribuan Buruh Majalaya Terima Upah Di bawah Upah Minimun Kabupaten (UMK)

2011-05-21T13:51:00.001+07:00

Sebagian besar buruh\Pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik tekstil dan Garment di Majalaya menerima upah di bawah Upah Minimum kabupaten dan kota (UMP).

Di perkirakan Jika di hitung per rata rata Sekitar 8.000 buruh dari 11.000 menerima upah di bawah ketentuan UMP Kabupaten Bandung. atau dari 160 perusahaan dari sekitar 220 perusahaan yang melakukan pelanggaran UMK.

para buruh tersebut dibayar rata-rata Rp 600.000 sampai Rp 800.000 satu bulan dari Upah Minimum (UMK) Kab. Bandung yang telah ditetapkan untuk tahun 2011 sebesar Rp 1.123.800.

Rendahnya upah ini menyebabkan para buruh tersebut terpaksa mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. upah yang kecil ini sudah menyebabkan sejumlah buruh di situ hidup secara sederhana dan seadaanya.

Contohnya, untuk mengontrak rumah saja mereka terpaksa patungan bersama antara empat sampai lima orang agar biaya kontrakan lebih murah. Bahkan, beberapa buruh lain terpaksa harus bekerja sambilan atau membawa pulang pekerjaan kerumah untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Selain jadi buruh di perusahaan garment, banyak pekerja yang mengambil sambilan bekerja sebagai buruh Maklunan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau cuma mengandalkan upah dari Perusahan tempat bekerja tersebut mana cukup," kata seorang pekerja yang tidak mau di sebut namanya .

Tingginya biaya produksi, menyebabkan para pengusaha terpaksa melakukan penghematan agar tetap dapat memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk penghematan tadi ialah dengan membayar gaji Buruh di bawah ketentuan yang berlaku, Siasat inilah yang di ambil oleh para pengusaha sebagai salah satu cara untuk mengeruk keuntungan sebanyak sebesar mungkin dengan memaksa membayar Upah murah para Buruhnya .

Sementara untuk membayar upah buruhnya sesuai dengan UMK sudah merupakan standar upah minimal untuk hidup layak di sebuah daerah. Jika ada orang yang menerima upah di bawah UMK\UMP itu tentu hidup keseharian tidak layak.

Baik itu ada ikatan secara profesional maupun hanya berdasarkan kepercayaan dan kekeluargaan antara buruh dan pengusaha, UMK harus tetap dipatuhi. Ini karena UMK merupakan standar minimal untuk hidup layak. (Ikin)

May Day 2011

2011-05-19T22:06:00.001+07:00

Mahardhika-News Jakarta, Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) memperingati Hari Buruh Internasional yang di sebut dengan May Day. sudah 125 tahun perjuangan buruh. Hari ini juga menggelar aksi di istana negara,Jakarta (1/5/11).

Buruh yang memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan 8 jam kerja, kaum perempuan di New York juga memperjuangkan 8 jam kerja dan hak-hak dalam pemilu. sampai sekarang masih saja banyak terjadi pelanggaran di pabrik-pabrik seperti skors tidak di bayar, upah lembur tidak di bayar, upah minim, pelecehan seksual, cuti haid tidak di berikan, yang paling merasakan hal ini adalah kaum perempuan yang di mana sebagai beban keluarga, sekian lama kaum perempuan juga terlibat dalam perjuangkan hak-haknya di pabrik-pabrik.

PPRI menyatakan bahwa SBY-Bodiono dan elit-elit politik gagal mensejahterakan rakyat dan perempuan. Orasi politi dari Dian Novita (sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika) mengatakan bahwa terjadi banyak pelanggaran di pabrik-pabrik, seperti pelecehan seksual, dan cuti haid tidak di berikan. Hal ini yang terus di perjuangkan oleh kaum buruh perempuan di pabrik-pabrik. Maka ini adalah salah satu langkah kedepan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan yang selema ini tidak di berikan oleh penguasa saat ini. Persatuan gerakan rakyat dan perempuan bangun persatuan gerakan mandiri.

Orasi Politik Dian Novita Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika

Orasi politik Vivi Widyawati Koordinator Penyatuan Sektor dan Kaum Muda Perempuan

Pendidikan Kesetaraan bagi Perempuan Buruh

2011-05-15T22:14:00.001+07:00

Jakarta,15/11/2011(Mahardhika News). Pendidikan adalah salah satu cara atau ajang yang yang dilakukan untuk proses penyadaran. Pendidikan sebagai landasan dalam peningkatan kualitas dan produktivitas manusia merupakan hak asasi yang hakiki bagi setiap individu khususnya perempuan.

Hari ini Komite Nasional Perempuan Mahardhika menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang dikhususkan bagi perempuan buruh. Ada beberapa organisasi buruh yang diundang untuk menjadi peserta. Untuk mengikuti pendidikan ini, peserta tidak dibebankan biaya alias gratis. Dari peserta yang direncanakan berjumlah 20 orang, hanya 13 orang saja yang hadir pada hari pelaksanaan pendidikan tersebut.

Walaupun pesertanya hanya 13 orang, namun antusias dari para buruh perempuan untuk belajar sangatlah tinggi. Mereka mengikuti setiap sesi dengan serius serta menjawab dan menanggapi setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh fasilitator. Adapun fasilitatornya adalah dari pengurus Komite Nasional Perempuan Mahardhika sendiri.

Materi yang diajarkan pada hari itupun ada 3 materi yang menjadi materi-materi dasar bagi pendidikan perempuan. Peserta di ajak untuk mengungkapkan sendiri masalah-masalah yang dialami oleh perempuan, terutama masalah-masalah di tempat kerjanya. Setelah itu peserta juga menerima materi Gender dan Sexualitas, dilanjutkan dengan materi "Hambatan-Hambatan Kesetaraan Gender" yang diakhir materinya disimpulkan bahwa ternyata ketidaksetaraan itu bukanlah takdir, dan yang ketiga adalah materi "Apa yang Mau Dicapai dan Bagaimana Caranya". Materi terakhir ini berisi tentang capaian-capaian dan bagaimana caranya mewujudkan cita-cita kaum perempuan seperti kesejahteraan, kesetaraan dan demokrasi. Pendidikan inipun akan terus berlanjut ke pendidikan tahap lanjutan yang memperlajari lebih dalam lagi tentang sejarah, teori-teori dan isu-isu tentang perempuan. (HN)

“Mimbar bebas Budaya” Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia

2011-05-08T16:03:00.003+07:00

Mahardhika-NEWS, (28/04/11) Jakarta. Peringatan Mayday diilhami oleh demonstrasi kaum buruh di Amerika Serikat pada tahun 1886, yang menuntut pemberlakuan delapan jam kerja. Di New York, kaum perempuan pun juga ambil bagian dalam perjuangan menuntut pemberlakuan delapan jam kerja dan hak pilih dalam pemilu di 1908.

Di Indonesia, ratusan gerakan rakyat dan perempuan dari sejumlah organisasi, mengikuti Mimbar bebas Budaya “Api Perlawan Rakyat”. Mimbar ini adalah bagian dari rangkain kegiatan yang dilakukan oleh Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) menuju Hari Buruh Internasional 1 Mei (Mayday), di Bundaran Hotel Indonesia. Organisasi yang tergabung di dalamnya adalah: Perempuan Mahardhika, PEMBEBASAN, PPRM, PPBI, FBLP, KPRM-PRD, SBTPI, GONAS, PMKRI, SMI dll. PPRI dalam sikap politiknya menyatakan bahwa rezim SBY- Boediono telah gagal mensejahterakan rakyat.

Mimbar bebas budaya diisi oleh music perjuangan dari SEBUMI, bakar obor perlawanan dari masing-masing organisasi yang tergabung dalam PPRI dan orasi-orasi politik tiap-tiap Humas dan organisas-organisasi yang tergabung dalam PPRI.

Orasi politik disampaikan oleh Vivi Wdyawati (Koordinator Dept. Penyatuan Sektor dan Kaum Muda Perempuan, KN Perempuan Mahardhika) yang mengatakan bahwa hak-hak perempuan selama ini masih terus dilanggar oleh penguasa di negeri ini. Banyak masalah yang terjadi di tempat-tempat kerja seperti pelecehan seksual, cuti haid yang tidak di berikan, cuti hamil yang tidak diberikan, upah rendah dan pelarangan membangun serikat buruh. Ia juga mengajak gerakan rakyat dan perempuan untuk membangun persatuan gerakan yang berkarakter mandiri.

Kemudian orasi politik juga disampailan oleh Mutiara Ika Pratiwi (Ketua Umum Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional) dengan diawali oleh teaterikal. Teater mempertunjukkan kemunculan seorang perempuan yang tampak gelisah, ketakutan, menangis dan minta tolong, karena dikejar oleh dua orang yang mengatasnamakan agama tertentu. Seseorang diantara pengejar itu kemudian berteriak ‘bunuh’, ‘penjarakan Ahmadiyah’, ‘dasar perempuan jalang’. Teriakan itu membuat perempuan itu lari semakin kencang , meminta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi sayang sekali tidak ada yang menolongnya. Kemudian tiba-tiba dua orang yang mengatasnamakan agama tersebut menyeretnya. Dan terdengar lagi suara yang ‘dasar perempuan jalang’ yang membuatnya semakin ketakutan. Adegan kemudian berakhir dengan dramatis ketika Ika (perempuan itu) bangkit dengan meneriakkan kata ‘Demokrasi’.

Ika mengatakan bahwa gerakan persatuan perlawanan rakyat Indonesia (PPRI) tidak cukup hanya menyerukan tentang persatuan, tetapi harus juga menuntaskan perjuangan demokrasi. Karena masih banyak masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Ahmadiyah, dan peraturan-peraturan yang mengatur tubuh perempuan.

PPRI di akhir acara mengajak seluruh gerakan rakyat dan perempuan untuk bergabung dalam peringatan Hari Buruh Internasional.

Aksi Hari Perempuan Internasional ke-100 Tahun

2011-04-30T00:39:00.010+07:00

Mahardhika-News Jakarta, aksi Hari Perempuan Internasional ke-100 Tahun merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita semua untuk menyadari betapa besarnya perjuangan kaum perempuan di seluruh dunia. Namun masih banyak berbagai perlakuan yang mendiskriminasi masih saja terjadi. berbagai organisasi yang tergabung dari Perempuan Mahardhika, PEMBEBASAN, FPBJ, FNPBI, KPRM-PRD, GPPI, HERLOUNGE,JALA-PRT, KASBI, KS Nusantara, LBH Apik, , PPRM, PPBI, PPI, SAHAJA SBTPI, SMI, SP3, SP-BIS, SPTBG, SBMI, MItra Imadei, PMKRI, PBHI-Jkt, FBLP-PPBI, GONAS dan FBLP, ratusan massa aksi yang tergabung dalam Komite Pembebasan Perempuan (KPP) melakukan unjuk rasa didepan istana negara. Jakarta. pada hari selasa (8/3/11).

Membawa spanduk yang bertuliskan "Pemerintah SBY-Budiono, Elit Politik dan Partai Politik GAGAL Menegakkan Demokrasi, Mensejahterakan dan Melindungi Perempuan dari Diskriminasi Seksual, Eksploitasi dan Kekerasan". Orasi Politik dari Dian Novita (sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika) mengatakan bahwa pemerintahan SBY-Budiono dan elit-elit politk telah gagal mensejahterakan perempuan, buktinya angka kekerasan terhadap perempuan, angka kematian ibu melahirkan, pelecehan seksual terhadap perempuan, perdagangan perempuan, dan remaja putus sekolah karena mahalnya biaya pendidikan yang masih tinggi.

Adapun tuntutan mendesak dari Komite Pembebasan Perempuan, rezim pemerintahan SBY-Boediono telah gagal mensejahterakan rakyat dan perempuan di depan Istana Negara sebagai berikut: Tolak PHK, Sistem Kerja Kontrak dan Outsourching, Upah yang layak dan setara untuk buruh perempuan, Stop PHK karena alasan Reproduksi (Melahirkan, Haid, Keguguran), Berikan Cuti Haid, Cuti Hamil, Cuti Melahirkan dan Cuti memelihara bayi yang layak dan tetap di bayar penuh, Berikan tempat pengasuhan anak yang gratis dan berkualitas, Perlindungan bagi pekerja rumah tangga, Hentikan kekerasan dan diskriminasi seksual, Pendidikan gratis, ILmiah dan kesetaraan Gender, Pekerjaan yang layak dan bebas dari eksploitasi, Penghapusan kebijakan (UU, Peraturan Daerah) yang anti demokrasi, Diskriminatif dan mengekang kebebasan Organisasi, berekspresi dan kebebasan menentukan orientasi seksual, Kesehatan Gratis dan berkualitas bagi perempuan dan keluarganya, Perlindungan dan pemenuhan hak-hak LGBTIQ, Tarik Militer dari wilayah-wilayah Konflik, Pemenuhan hak-hak buruh migrant dan keluarganya.

Hari Perempuan Internasional bukan sekedar peringatan atas kegigihan perjuangan para pejuang perempuan. Namun merupakan tonggak bagi kaum perempuan untuk merebut hak-hak yang telah dirampas oleh penguasa di negeri ini. Aksi ini terjadi di beberapa kota Jogyakarta, Medan, Makassar-Sulawesi Selatan, dan Ternate-Maluku Utara. Bangun organisasi perjuangan perempuan bagi perluasan kesadaran kesetaraan perempuan. (TP)

Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI)

2011-04-11T20:37:00.001+07:00

Menjelang peringatan Hari Buruh sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei, hari ini (11/4/2011) beberapa elemen organisasi yang terdiri dari 35 organisasi mendeklarasikan diri bergabung dalam sebuah aliansi baru gerakan prodemokrasi dalam satu bingkai Persatuan Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) dalam sebuah konferensi pers dan aksi prakondisi menjelang mey day yang dilaksanakan pada hari ini di Bundaran HI, Jakarta.

Dalam aksi ini mereka menyatakan akan siap menurunkan massa puluhan ribu untuk 1 Mei mendatang dengan tema utamanya "Lawan Pemerintahan SBY-Budiono, Parlemen dan elit-elit politik yang telah gagal mensejahterakan rakyat". Selama ini pemerintahan SBY-Budiono telah membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap buruh dan rakyat. SBY-Budiono dianggap sebagai pemerintah yang menghamba kepada kepentingan kapitalis/imperialisme.

Selain itu juga ada beberapa tuntutan yang dibawa oleh massa aksi, diantaranya: Tolak segala bentuk kebijakan yang tidak pro rakyat (UU BHP, UUPMA, UU Migas, UU Minerba, UU pornografi/pornoaksi, UU Ketenagakerjaan, UU Pengadaan Lahan, dll) karena massa menganggap bahwa sekian banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagian besar adalah titipan dari kapitalis/imperialisme.

Ada beberapa jalan keluar yang diusung untuk menjawab segala persoalan rakyat dan memajukan tenaga produktif rakyat yaitu: Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, bangun Industrialisasi nasional di bawah kontrol rakyat, reforma agraria sejati, bangun pemerintahan persatuan rakyat yang mandiri.

PPRI pun menyerukan agar seluruh gerakan rakyat yang prodemokrasi harus menyatukan diri dalam satu kekuatan yang besar untuk bisa menggempur kekuasaan yang pro kapitalis.

Dalam aksi tersebut pun Perempuan Mahardhika hadir sebagai organisasi perempuan yang turut menyuarakan tuntutan-tuntutan, problem dan jalan keluar atas persoalan rakyat. Menurut Hasmarani salah satu perwakilan dari Perempuan Mahardhika dalam orasinya menyampaikan bahwa sudah 125 tahun kita memperingati hari buruh sedunia, tetapi kehidupan buruh sampai sekarang masih saja jauh dari kesejahteraan. Belum juga nasib yang menimpa sektor-sektor lain seperti petani, kaum miskin kota, dan terutama perempuan. SBY-Budiono dan parlemennya yang selama ini sudah dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin Negara, malah menjadi hamba bagi kapitalisme internasional. Terbukti dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, rakyat bersama kaum gerakan harus mempersatukan diri dalam sebuah perlawanan yang kuat dan jangan lagi percaya dengan janji-janji manis para birokrat dan elit politik busuk yang sudah terbukti menipu rakyat.

Dalam Aliansi ini juga tergabung organisasi-organisasi Mahasiswa, Petani dan Ormas-ormas lain diluar sektor buruh, yang turut serta untuk menyambut dan meramaikan 1 mei nanti yang juga akan dilanjutkan dengan hari pendidikan nasional tanggal 2 mei nanti. Aksi siang hari itu berakhir pada pukul 14.30 WIB. (HN)

SEKOLAH FEMINIS UNTUK KAUM MUDA BAGI PERUBAHAN MASYARAKAT

2011-04-01T22:59:00.002+07:00

“menjadi berani, cerdas, progresif dan baik hati. Agar adil dalam pikiran lalu mengubah dunia.YEAAAH” Slogan ini menjadi pembuka Sekolah Feminis untuk Kaum Muda di Makassar, Ternate dan Yogyakarta. Tawa renyah menghiasi serangkaian kegiatan yang berjalan selama tiga hari di masing-masing kota. Keceriaan, harapan, canda, haru dan semangat bergolak menjadi satu dalam benak peserta dan segenap panitia dalam menyambut program yang telah dijalankan selama tiga periode oleh Perempuan Mahardhika. apa yang membangkitkan antusiasme peserta dalam mengikuti program perdana di kota Makassar dan Ternate?dan apa pula yang menyebabkan program Sekolah Feminis untuk Kaum Muda berhasil untuk ketiga kalinya di kota Yogyakarta?

Tidak lagi menjadi hal yang tabu ketika persoalan perempuan mulai menjadi perbincangan sebagai salah satu problem sosial. Banyak kalangan yang mulai mempertanyakan bagaimana kontribusi demokrasi terhadap pengembangan kapasitas perempuan serta menjadikannya sebagai salah satu elemen masyarakat dengan kewarganegaraan penuh. Bukan menjadi hal mudah untuk memulai semua ini setelah sekian lama perempuan Indonesia “dikurung” dalam manisnya ideologi ibu-isme dan “takdir alamiahnya”. ketika persoalan kesetaraan menjadi perdebatan dikalangan akademisi, kaum muda mulai menerima sedikit transformasi ideologi yang semakin memperjelas pemahaman mereka tentang mengapa perempuan harus setara dan bagaimana cara menyetarakannya. Namun sayang, teori tentang kesetaraan gender tidak pernah diterima secara sistematis oleh kaum muda yang dilandasi oleh fakta bahwa kurikulum yang setara gender masih sangat jarang diadopsi oleh lembaga pendidikan formal di Indonesia, di tambah lagi dengan praktek sosial, politik maupun hukum yang menjadi elemen pengokoh penyingkiran perempuan dari ladang HAM dan Demokrasi di Indonesia. Hal ini pulalah yang menjadikan isu kesetaraan dan ideologi feminisme diterima secara parsial oleh masyarakat.

Situasi ini memberikan motivasi kepada Perempuan Mahardhika sebagai salah satu organisasi perempuan progresif di Indonesia untuk dapat memberikan pemahaman secara utuh mengenai ketidak setaraan perempuan, akar penyebabnya serta jalan keluar agar kesetaraan bukan lagi menjadi hal yang mewah bagi perempuan. dengan kegigihan dan ketekunan jajaran anggota mahardhika, cita-cita ideologisasi teori kesetaraan dikemas menjadi program terencana dengan kurikulum yang sistematis serta tenaga pengajar yang kompeten layaknya sebuah institusi pendidikan. Konkritisasinya, tepat pada tahun 2008 Sekolah Feminis untuk Kaum Muda resmi menjadi program pendidikan Perempuan Mahardhika hingga saat ini.

Berbeda dengan periode sebelumnya yang hanya dilaksanakan di Yogyakarta, periode ketiga ini Perempuan Mahardhika memberanikan diri untuk memperluas jangkauan Sekolah Feminis untuk Kaum Muda ketiga kota di Indonesia, yaitu Makassar pada tanggal 4,5 dan 6 Februari 2011, Ternate pada tanggal 11, 12 dan 13 Februari 2011 serta Yogyakarta pada tanggal 25, 26 dan 27 Februari 2011.

Makassar dan Ternate merupakan kota perluasan pertama untuk program Sekolah Feminis untuk Kaum Muda. Berbekal pengalaman sebelumnya dari kota Yogyakarta, kepanitiaan di Kota Makassar dan Ternate percaya diri akan sukses menjalankan program ini sebagaimana yang terjadi di kota Yogayakarta pada periode sebelumnya. Manajemen yang rapi serta koordinasi yang terkontrol dipadu oleh kegigihan segenap panitia telah membimbing program perdana masing-masing kota tersebut mencapai keberhasilan. Selain terbukti dari antusiasme kaum muda di kota Makassar dan Ternate, Rencana Tindak lanjut yang disusun oleh para peserta pun berhasil melalui prosesi yang baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu peserta yang bernama Rahma dari kota Makassar “awalnya kupikir sekolah feminis ini sama dengan program seminar dan lainnya tapi ternyata berbeda, "Keren banget". Selain dapat ilmu, juga dapat kemampuan praktek di outclass juga ada outboundnya, seru banget deh pokoknya”. Hal serupa juga diungkapkan oleh Osin, peserta dari Kota ternate. Menurut Oshin, melalui Sekolah Feminis untuk Kaum Muda, dia telah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai feminisme. Menurut mahasiswa yang berasala dari Universitas Khairun Ternate ini, Feminisme yang awalnya menjadi kata yang tabu dan menyeramkan bagi banyak kalangan, kini menjadi kata yang membanggakan bagi dia karena dia ingin menjadi salah satu bagian dari pergerakan tersebut. “banyak sekali yang bisa kudapatkan disini (sekolah feminis-red), metodenya juga asyik banget, ada dramanya, ada bermain peran, dan hebatnya lagi permainan-permainan itu semuanya justru sangat membuat kami menjadi jelas tentang materi” tambahnya bersemangat.

Tidak jauh berbeda dengan Irzan yang berasal dari kota Ternate. Program ini menjadi menarik dan unik karena dilengkapi dengan kegiatan outclass dan outbound yang mampu melatih kemampuan peserta dalam mengaplikasikan teori yang telah di terimanya dalam bentuk karya serta mempertajam analisa peserta dalam merumuskan strategi dan kerjasama “saya tertarik banget dengan outclassnya, terutama di sesi jurnalistik, aku jadi tahu teknik-teknik menulis yang baik. Outboundnya juga seru banget, walaupun ada beberapa peserta yang tidak sportif sich”.

Kota Yogyakarta yang telah berbekal pengalaman 2 periode Sekolah Feminis untuk Kaum Muda, kembali terpilih menjadi kota sasaran pelaksanaan program dengan beberapa capaian perbaikan yang konstruktif. “dengan berbekal 2 kali pengalaman pelaksanaan program dengan segala capaian dan evaluasinya, maka harapannya, periode kali ini Sekolah Feminis untuk Kaum Muda akan menjadi semakin baik secara manajemen maupun teknik pelaksanaan”, ungkap ketua panitia kota Yogyakarta, Christina Yulita Purbawati. Kerja keras panitia yogyakarta akhirnya membuahkan hasil, peserta yang mendaftar di kota tersebut melebihi target 100 peserta yang telah ditetapkan. “peserta yang mendaftar mencapai 118 orang dan terpaksa kami lakukan seleksi. Bagi peserta yang tidak diterima, akan tetap kami wadahi dalam program pendidikan kami lainnya” ungkap yuli.

Secara teknik, metode pelaksanaan dan kurikulum pendidikan Sekolah Feminis untuk Kaum Muda di ketiga kota tersebut tidak jauh berbeda. Namun panitia di masing-masing kota dibebaskan untuk mengembangkan konsep sekolah secara inovatif. Misalnya di kota Yogyakarta, panitia menjalankan sesi perkenalan melalui tarian dikemas secara menarik dan youth friendly. Alhasil, peserta menjadi semakin penasaran untuk mengikuti program hingga selesai.

Ketika ditanyai tentang harapan dari program Sekolah Feminis untuk Kaum Muda, para peserta punya pendapatnya sendiri “aku ingin menjalankan pameran karya dengan baik dan ingin mempraktekkan langsung apa yang telah aku peroleh selama sekolah feminis sehingga bagi mereka yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti sekolah feminis juga bisa mendapatkan ilmu-ilmunya”,ungkap Tesya, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Pameran karya merupakan program tindak lanjut dari peserta Sekolah Feminis untuk Kaum Muda di ketiga kota. Dalam program pameran karya peserta akan mengorganisir sendiri pelaksanaannya serta dibebaskan untuk berkarya berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperolehnya di Sekolah Feminis untuk Kaum Muda. Bagi Mitha dari kota Yogyakarta, Sekolah Feminis untuk Kaum Muda menjadi bekalnya untuk terlibat dalam perjuangan kesetaraan perempuan ”harapan saya ingin berjuang memajukan perempuan Indonesia berbekal pengetahuan yang saya peroleh dari Sekolah Feminis maupun buku yang telah saya baca.”

Keharuan menyelimuti suasana penutupan Sekolah Feminis untuk Kaum Muda di ketiga kota. Ada rasa enggan untuk mengakhiri keakraban yang telah terjalin antar peserta maupun panitia selama sekolah berlangsung. Mayoritas peserta keinginannya untuk selalu menjalin koordinasi agar barisan pembebasan perempuan menjadi semakin kokoh. Pertemuan selama tiga hari ditutup dengan teriakan yel-yel oleh seluruh panitia dan peserta di masing-masing kota pelaksana.

Panitia “SEKOLAH FEMINIS UNTUK KAUM MUDA?”

Peserta “MENJADI BERANI, CERDAS, PROGRESIF DAN BAIK HATI. AGAR ADIL DALAM PIKIRAN LALU MENGUBAH DUNIA. YEAHHHHH”

Semoga benar-benar dapat menjadi kaum muda yang membawa perubahan bagi dunia. (LIM)

“KOMITE AKSI BERSAMA” Menolak Keberadaan PT.Weda Bay Nickel di Halteng, dan Segera Membebaskan 10 Warga Kami Yang Ditangkap.

2011-03-29T23:10:00.002+07:00

SIKAP

Kronologis

Aksi massa yang dilakukan oleh masyarakat kota Weda pada pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2011, diawali Perlawanan warga terhadap perusahaan tambang karena pemecatan terhadap 10 warga dengan alasan kesehatan. untuk menuntut PHK sepihak yang dilakukan pihak PT. Weda Bay Nickel, Akhirnya Aksi Massa ini meluas dan berakhir dengan tindakan Pengrusakan asset PT. Weda Bay Nickel sebagai bentuk dari ekspresi kekecewaan. Awalnya aksi massa yang di janjikan oleh pihak polres halteng untuk memediasi Massa aksi dengan PT. Weda Bay Nickel dalam hering Terbuka namun tidak di tanggapi oleh PT. Weda Bay Nickel, Massa aksi pun kecewa dan kembali di Kota Weda dengan keadaan Emosi, akumulasi kekecewaan ini pun di tuangkan dengan tindakan pembakaran asset PT. Weda Bay Nickel diantaranya adalah membakar 2 speedboad milik PT. Weda Bay Nickel dan 6 mesin laut, pengrusakan ini adalah amarah kekecewaan masyarakat akibat Di PHK dan ada persoalan lainya, malah persoalan yang terjadi di masyarakat dalam hal ini adalah masalah PHK Karyawan yang merupakan warga Masyarakat Weda, Halmahera Tengah tidak di tanggapi oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah PHK dan pesoalan lain yang menimpa karyawan dan masyarakat Lingkar Tambang. Di satu sisi Kadis Nakertrans Halteng, Saleh Hamjah menyatakan bahwa PT. Weda Bay Nickel melakukan PHK tanpa memberikan tembusan surat PHK ke Disnakertrans, baik itu berupa surat peringatan (SP) satu, dua dan tiga, tapi tiba-tiba memberhentikan karyawan dengan alasan pelanggaran berat, Selain itu pihak PT. Weda Bay Nickel melalui manajer administrasinya melarang para karyawan untuk membentuk serikat pekerja, hal ini tentu saja melanggar hak-hak pekerja untuk dapat berorganisasi dan berpengetahuan. Karna Sangat Jelas Ketakutan PT. Weda Bay Nickel kalau ada kesadaran kritis.

Pada Tanggal 6 maret 2011, atas laporan Pembakaran Asset PT. Weda Bay Nickel polisi kemudian menangkap 10 orang warga yang di duga melakukan proses pembakaran asset PT. Weda Bay Nickel. Mereka dianatarnya adalah : Azwar Salim, Rusli ishak, Yowikson togo, Muhlis hasim, Rahman mohtar, Asis adan, Haeril sirajudin, Joni Etehua, Daud rabo dan Irham yusuf. Mereka ditangkap dan di berlakukan dengan sangat Tidak manusiawi, malah yang lebih di sayang adalah tindakan Pihak Polda Malut ketika melakukan penangkapan terhadap salah satu Peserta Aksi Massa yang juga statusnya Mahasiswa yaitu : Aswar salim dan saat ini Kuliah di UMMU(Universitas Muhamadiyah Maluku Utara) yang saat penangkapan Tersangka Tersebut sedang mengikuti Agenda Akademik yaitu KKS(Kuliah Kerja Sosial) dan kemudian di Bawah ke Tobelo dan Menjadi tahan Titipan Sementara Polres Tobelo, Meskipun Rektor UMMU telah memberikan statement bahwa korban tak boleh ditahan selama sedang mengikuti program Kuliah Kerja Sosial, tapi polisi berdalih bahwa penangkapan ini merupakan instruksi langsung dari Mabes Polri di Ibukota Negara. Mereka yang di tangkapan di kepung dan di Jemput Seperti Teroris Internasional. Bahkan Selama Proses Pemeriksaan di Polres Halteng Meraka para tahanan tidak Di damping oleh Kuasa Hukum bahkan mereka di tekan secara pisikologis bahwa seakan-akan Merekalah yang bersalah.

Menyalahi Aturan Hukum

PT. Weda Bay Nickel ini Berada di Dalam Kawasan Hutan Lindung, Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Uji Materiil dan Formil atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PT. Weda Bay Nickel dilarang untuk Melakukan penambangan terbuka di dalam kawasan hutang lindung. Mahkamah Konstitusi menyatakan sependapat dengan keterangan Prof. Dr. Emil Salim, ahli yang diajukan organisi non pemerintah, yang menyatakan bahwa 6 (enam) perusahaan yang masih dalam tahap studi kelayakan dan tahap eksplorasi, ketika nantinya memasuki tahap eksploitasi harus tunduk pada ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sepanjang antara izin eksplorasi dan eksploitasi tidak merupakan satu kesatuan. Pada saat UU Kehutanan dikeluarkan tahun 1999, PT Weda Bay Nickel masih berada dalam tahap eksplorasi, sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menambang di dalam kawasan hutan lindung.

Pengesahan Perpu no 1 tahun 2004 yang melegitimasi 7 perusahaan menambang di dalam kawasan hutan lindung juga diwarnai suap. Hal tersebut dinyatakan oleh anggota Pansus (Panitia Khusus) penetapan Perpu I/2004, Bambang Setyo. Dia sendiri sempat ditawarkan suap untuk pengesahan Perpu tersebut agar memuluskan rencana investasi perusahaan tambang di dalam kawasan hutan lindung. Bambang Setyo telah melaporkan tindakan penyuapan ini ke KPK pada Juli 2008, dan meminta KPK beserta PPATK memeriksa rekening anggota dan pimpinan Pansus pada saat waktu sekitar pengesahan Perpu tersebut. Hingga ini, publik masih menanti kinerja KPK dan PPATK mengungkapkan hasil penyelidikan atas kasus ini.

Berdasarkan analisa WALHI, AMDAL Weda Bay Nickel pun mengandung cacat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengesahkan AMDAL tersebut, padahal belum melakukan studi menyeluruh tentang dampak terhadap masyarakat pribumi/adat, komunitas Tobelo Dalam, yang hidup dengan berburu dan meramu di kawasan hutan di dalam kawasan pertambangan. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh WALHI, komunitas yang sangat tergantung kepada alam ini akan sumber bahan makanan, dan proses melahirkan bayi yang dilakukan di tepi-tepi sungai, sangat terancam kelangsungan hidupnya oleh perusahaan tambang Weda Bay Nickel. WALHI telah melaporkan hal tentang potensi pelanggaran HAM terhadap komunitas Tobelo Hutan ini ke Komnas HAM pada Desember 2010.

WALHI bersama masyarakat sekitar tambang telah melaporkan proyek tambang ini ke Compliance Advirsory Ombusdman (CAO) Bank Dunia. WALHI sekarang sedang mendesak agar CAO Bank Dunia segera mengeluarkan hasil penilaian mereka terhadap kinerja proyek pertambangan ini. Sebab MIGA, grup Bank Dunia telah memberikan jaminan asuransi sebesar 207 juta dollar bagi proyek penambangan di kawasan hutan lindung, hal ini telah melanggar sepuluh Poin yang di keluarkan Compliance Advirsory Ombusdman (CAO) dalam Hal Penambangan yaitu salah satunnya ; tidak menambang di kawasan Hutan Lindung dan kalau Terbukti maka akan dilarang melakukan Penambangan.(Sumber: Walhi Jakarta)

Masyarakat internasional memberi perhatian serius terhadap proyek tambang nikel ini. Ribuan rakyat Perancis telah memilih Eramet sebagai perusahaan Perancis terburuk dalam perilaku terhadap lingkungan hidup pada tahun 2010, karena aktivitas penambangannya di dalam kawasan hutan lindung. Pemerintah SBY pun dinilai publik dalam hal ini masyarakat internasional sebagai pembohong besar.

Situasi terkini

Saat ini Kota Weda, Halmahera Tengah (MALUKU UTARA) dalam Kondisi yang sangat menegangkan, Dua Hari sesudah Penangkapan Instruksi Langsung dari Pihak Kapolri ke Polda Maluku Utara dan di lanjuti oleh Polres Halteng dengan Instruksi di wajibkan Kepada Pihak Keamanan Untuk Megamankan Investasi dan apabila ada Aksi Massa maka tindakan Represif yang akan di lakukan(Sumber: Tim Advokasi, Malut Post), Sikap ini yang Kemudian Menjadi Traumatik Bagi masyarakat Untuk meneriakkan hak-hak mereka yang telah di rampas Oleh PT. Weda Bay Nickel, padahal sebuah Negara Demokrasi mengajarkan kebebasan Pada rakyatnya Untuk Berperan penting dalam Membangun sebuah Bangsa dan Partisipasi aktif masyarakat dalam Kehidupan Politik dan Ekonomi, Malah Demokrasi Di Indonesia di manfaatkan Oleh Negara Untuk Melegitimasikan Terjadi Pencurian Kekayaan Alam Di Indonesia Termasuk Di Weda, Halamhera Tengah(MALUKU UTARA), Bahkan Pemerintah Daerah sendiri dalam hal ini Bupati(Al yasin Ali), Wakil Bupati(Gawi Abbas) Halmahera Tengah, hanya sikap Diam dan Membuka Tangan dan Menganggap ini adalah Kriminal Murni, malah di sela-selah masyarakat Halmahera Tengah yang Di injak-injak Harga Dirinya Oleh Koorporat /Kapitalisme Internasional dalam Hal ini PT. Weda Bay Nickel yang memiliki Saham 90 persen oleh Eramet Prancis dan Mitsubishi Jepang, sedangkan 10 persen oleh PT. Antam Tbk(Indonesia). Malah kedua Pejabat Daerah Halmahera Tengah ini saling unjuk gigi dalam hal mempertahankan Kepentingan Politik Mereka dalam Rangka Pesta Demokrasi yang semakin dekat di 2012 ini, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, padahal Kedepan Masyarakat Halmahera Tengah Akan Berhadap Dengan Banjir akibat Rusaknya Hutan, Lingkungan yang Tidak Mendukung, Limbah yang akan Di buang di hulu sungai yang berpotensi kimia dan sangat buruk apabila di komsumsi oleh masyarakat, dan juga konflik social seperti halnya daerah Pertambangan Lainya di Indonesia, tapi apa yang di lakukan oleh Pejabat Tinggi Halamhera Tengah Yaitu Safari Politik bahkan Partai-Partai Politik Tumpul Dalam Melihat Hal ini. Jadi dalam hal Kami Mahasiswa Halmahera Tengah, Serikat-serikat Buruh Di Indonesia, Organisasi Mahasiswa Pro demokratik, gerakan Perempuan Demokratik, dan Kalangan Intelektual Lainya menolak adanya Tambang tanpa Tambangpun Kami Sejahtera.

Mengutuk Keras Pihak Kepolisian Polda Maluku Utara

dan Polres Halmahera Tengah

Kami mengutuk Keras Tindakan Perlakuan Sewenang-wenang Pihak Aparat Keamanan Dalam Penangkapan dan pemberlakuan 10 Warga yang di tahan Seperti Tahanan Internasional, harusnya ada pendekatan khusus ke warga yang melakukan aksi di PT. Weda Bay Nickel, dalam hal Pendekatan Historis(Permasalahan) aspek apa yang melatar belakangi yang mengakibatkan Pembakaran Asset Oleh warga, kami rasa Persoalan yang terjadi di Weda Halmahera Tengah. Maluku Utara sudah sangat Jelas yaitu Pihak PT. Weda Bay Nickel Telah Melakukan PHK se pihak terhasap karyawan Yang merupakan Warga Setempat dengan alasan Kesehatan, malah Kadis Nakertrans Halteng, Saleh Hamjah menyatakan : bahwa PT. Weda Bay Nickel melakukan PHK tanpa memberikan tembusan surat PHK ke Disnakertrans, baik itu berupa surat peringatan (SP) satu, dua dan tiga, tapi tiba-tiba memberhentikan karyawan dengan alasan pelanggaran berat. Kalaupun alasan Penangkapan 10 Warga karna melakukan Tindak Kriminal, Kenapa Pihak Polda Maluku Utara Dan Polres Halteng tidak memproses PT. Weda Bay Nickel karna Telah jelas-jelas Mendiskriminasi masyarakat Setempat, untuk itu kami meminta ketegasan Pihak Mabes Polri Segera Memecat Kapolda Maluku Utara dan Polres Halteng, Kami Cuma berharap kalian(Militer) sebagai pelindung rakyat bukan Pelindung Modal.

Dimana Pemerintahan SBY-Boediono

serta Elit Politiknya

Saat ini Pemerintahan SBY-boediono serta elit Politiknya sedang Megamankan Basis Politiknya dengan Elit-elit Politik dalam hal Koalisi, setelah sedikit kisruh di public terkait Resafulle Kabinet, di satu sisi Pemerintahan SBY-boediono dan Parlemennya Sedang Sibuk menjerat para koruptor, yang dalam Pidato Politik SBY bahwa Korupsi dan Koruptor adalah Masalah Subtansi bangsa ini, tapi nyatanya Dua Priode mulai Dari SBY-Kalla sampai SBY-boediono dalam Program kabinet Indonesia bersatu tentang Pemberantasan Korupsi megalami kegagalan Total karana banyak sekali masalah Korupsi yang tidak selesai di tambah kaburnya para Koruptor, dalam Menyikapi Persoalan korupsi ini Saja SBY-boediono serta Elit Politiknya Megalami ke gagalan dalam memimpin, sehingga kasus-kasus lainnya Seperti masalah Pelanggaram Ham dari Masa Orde Baru sampai Reformasi saja tak di kawal Dengan Baik, belum Lagi Indonesia mulai ditimpa Krisis Pangan Global akibat lahan pertanian semakin Kecil, belum lagi Konflik areal Pertambangan, belum lagi masalah Kemiskinan dan Pengangguran, Masalah Pendidikan dan Kesehatan yang menjadi persoalan di tingkat masayarakat miskin dan masalah Lingkungan. Malah di tengah-tegah Krisis Sosial Pemerintahan SBY-boediono dan Kabinetnya berorietasi meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasioanal mencapai 6,5% target itu di dapatkan dengan jalan terfokus pada masalah tambang/industri Laut maupun darat dan juga Perkebunan Sawit yang semuanya ini di tangani Oleh Pihak asing dalam Hal ini(Koorporat/Kapitalisme Internasional), bayakan hal ini membutuhkan lahan(Pembebasan Lahan) yang besar yang akan memakan korban dan Kemiskinan berlipat ganda di Indonesia, ini sudah sangat jelas Perekonomian Indonesia Di kendalikan sepenuhnya di Tangan Pihak Asing, Jadi dalam Perkembangan Pemabanguan Ekonomi-Politik yang Berkibalat pada Orientasi Kesejahteraan dan Kedaulatan dalam hal Ekonomi dan Politik, Pemerintahan SBY-boediono serta elit Politiknya Megalami Kegagalan Total, Sudah saatnya Rakyat Indonesia Harus Memberikan Mosi ketidak Percayaan Kepada Pemerintahan Agen Imperialisme(SBY-boediono)serta Elit Politiknya di daerah, Saatnya Rakyat Membangun Organisasi Massa Rakyat Yang Berani, Progresif dan Melakukan Penyatuan Gerakan Dengan Organisasi Pro demokratik Lainya sebelum Kita di buang dalam Tong Sampah.

maka kami dari KOMITE AKSI BERSAMA

Dengan ini memberikan kecaman dan sikap sebagai berikut:

Tuntutan Mendesak

1. Menuntut pihak PT. Weda Bay Nickel segera mencabut laporan Pengaduannya agar Ke 10 warga bisa di bebaskan.
2. Mengecam keras tindakan Kepolisian yang mengepung dan menjemput warga seperti pelaku kriminal internasional.

3. Mendesak Mabes Polri agar mencopot Kapolda Malut dan Kapolres Halmahera tengah karena gagal Menciptakan Keamanan Yang Kondusif.
4. Kami Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Halmahera tengah agar segera Turun dari Jabatan karena Gagal Memimpin Daerah.
5. Menuntut agar PT. Weda Bay Nickel segera mengangkat kaki dari bumi Maluku Utara secepatnya, karena telah melangar aturan Hukum dan mendeskriminasi Masyarakat Halmahera Tengah
6. Mengajak kepada seluruh elemen Mahasiswa, Gerakan Pro Demokratik, ormas dan warga agar melakukan konsolidasi, propaganda, mobilisasi massa dan Membangun Organisasi Massa rakyat agar 10 warga Weda dibebaskan dan PT. Weda Bay Nickel segera mengangkat Kaki dari Halmahera tengah.

Jalan Keluar Rakyat

1. Bangun Industri Nasional Oleh dan Untuk Rakyat.

2. Pemusatan Pembiayaan Dalam Negeri

3. Pemenuhan Tuntutan-Tuntutan Mendesak Rakyat

4. Kekuasaan Rakyat

5. Krebudayaan Maju

Mengetahui : Komite Aksi Bersama

Wilayah Jakarta dan Yokyakarta

Koordinator Komite Aksi Bersama Ketua Hipma Halteng Jabodetabek
Firman Maluku Bahri Hasbullah

Segera Bebaskan 10 Warga Weda yang ditahan, WBN harus Bertanggung Jawab

2011-03-29T22:44:00.001+07:00

KOMITE KOTA TERNATE

PEREMPUAN MAHARDHIKA

Sekretariat: Jl. Pahlawan Revolusi, Kel Gamalama, Ternate, Maluku Utara

Email: mahadhikaternate@gmail.com, Hp: 0852 9817 7698

PERNYATAAN SIKAP

Nomor : 016/PS/eks/KKT-PM/Tte/IV-11

Segera Bebaskan 10 Warga Weda yang ditahan, WBN harus Bertanggung Jawab !!!

Gerakan aksi massa untuk yang dilakukan oleh masyarakat kota Weda pada tanggal 26 Februari 2011, untuk menuntut PHK sepihak yang dilakukan pihak Weda Bay Nickel, berakhir dengan tindakan anarkis sebagai bentuk dari ekspresi kekecewaan. Massa aksi yang tidak diterima untuk melakukan hearing terbuka, kemudian tidak dapat mengontrol emosinya dan membakar speedboad milik WBN. Pembakaran Ini merupakan proses sebab akibat mengingat pihak WBN maupun pemerintah daerah tidak berinisiatif untuk menyelesaikan kasus PHK yang menimpa karyawan di Weda. Kadis Nakertrans Halteng, Saleh hamjah menyatakan bahwa WBN melakukan PHK tanpa memberikan tembusan surat PHK ke Disnakertrans, baik itu berupa surat peringatan (SP) satu, dua dan tiga, tapi tiba-tiba memberhentikan karyawan dengan alasan pelanggaran berat. Selain itu pihak WBN melalui manajer administrasinya melarang para karyawan untuk membentuk serikat pekerja, hal ini tentu saja melanggar hak-hak pekerja untuk dapat berorganisasi. Hal yang mungkin ditakutkan oleh WBN adalah terbentuknya kesadaran dari karyawan, sehingga mereka menuntut kejelasan mengenai kontrak kerja yang selama ini merugikan mereka.

Selang beberapa hari kemudian paskah gerakan aksi massa, tepatnya tanggal 6 maret 2011, polisi menangkap 10 orang warga yang terindikasi melakukan proses pembakaran asset WBN. Mereka dianatarnya Azwar Salim, Rusli ishak, Yowikson togo, Muhlis hasim, Rahman mohtar, Asis adan, Haeril sirajudin, Joni Etehua, Daud rabo dan irham yusuf. Mereka ditangkap dengan sangat tidak manusiawi, dikepung dan dijemput seperti terorisme internasional. Padahal mereka bukanlah tersangka seperti yang dilaporkan oleh pihak WBN kepada polres Halmahera tengah, tetapi mereka adalah korban dari kebiadaban WBN yang berwatak ekploitatif, ekspansif dan akumulatif. Selama proses pemeriksaan di Polres Halteng, para korban tidak didampingi oleh kuasa hukum dan ditekan secara psikologis untuk menyalahkan tindakan mereka sendiri.

Yang lebih mengharubiru rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, adalah ketika salah satu korban yang juga seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) dijemput paksa di Galela oleh aparat kepolisian Halmahera utara. Aswar salim, korban yang sedang berada di Galela dalam rangka mengikuti Kuliah Kerja Sosial sebagai salah satu agenda pengabdian terhadap masyarakat (agenda akademik UMMU), dibawa oleh polisi menuju Tobelo dan menjadi tahanan titipan di Polres Halmahera utara. Meskipun Rektor UMMU telah memberikan statement bahwa korban tak boleh ditahan selama sedang mengikuti program Kuliah Kerja Sosial, tapi polisi berdalih bahwa penangkapan ini merupakan instruksi langsung dari Mabes Polri di Ibukota Negara. Jika ditelusuri tentang kejelasan instruksi langsung dari Kapolri terkait dengan penangkapan, maka hal tersebut tidak valid karena tidak didukung dengan surat perintah. Tentu saja permasalahan penangapan terhadap warga merupakan otoritas dan intruksi Kapolres Halteng, sebab sangat mustahil Kapolri harus mengurus masalah skala kecil sedangkan masalah kriminl besar lainnya masih belum terselesaikan.

Kasus ini kemudian direspon oleh berbagai elemen baik itu Mahasiswa, organisasi Gerakan dan NGO, mereka melakukan konsolidasi, agitasi propaganda dan mobilisasi massa agar WBN segera mengangkat kaki dari Maluku utara. Di Ternate sendiri, beberapa elemen kemudian membentuk SERIKAT PEDULI MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG MALUKU UTARA yang terdiri dari (PEREMPUAN MAHARDHIKA, PEMBEBASAN, FOSHAL, WALHI, LML, HMI HIPMI Halteng, SeOPMI dan TOGAMMOLOKA) menuntut agar pihak WBN segera mencabut laporan pengaduannya sehingga 10 warga dibebaskan, Mendesak Kapolda Maluku Utara agar mencopot Kapolres Halmahera tengah karena gagal mengantisipasi peristiwa yang terjadi di lapangan dan menuntut WBN segera mengangat kaki dari bumi Maluku Utara. Di daerah daerah lain pun melakukan aksi yang sama, sebagai solidaritas perjuangan atas penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh Kapitalisme global, dalam bentuk perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia.

Namun sungguh ironis ketika masalah yang menarik simapti publik dan massa rakyat untuk turut berjuang, justru tidak ditangani oleh Pemda Halteng dengan serius. Selama masa penahanan yang sudah berlangsung selama 23 hari (terhitung dari tanggal 6 maret-28 maret), belum pernah ada langkah bijak oleh kepala Pemerintahan Halmahera Tengah, dalam hal ini Bupati untuk memediasi pertemuan dengan WBN untuk mencabut pengaduannya, beliau justru sibuk dengan agenda keluar daerah di Jakarta. Masalah ini kemudian terkesan disisipkan dengan kepentingan politik praksis beberapa pihak yang sengaja memancing di air keruh. Tentulah sangat disayangkankan, mengingat geraankan yang dibangun oleh eks karyawan WBN yang di-PHK adalah gerakan murni tanpa ada tendensi politi di belakangnya.

Beberapa waktu lalu setelah terjadi gerakan yang mengakibatkan anarkisme massa, Polri menginstruksikan kepada Polda Malut agar mengamanankan investasi yang ada di Maluku Utara. Tentulah WBN sangat berkepentingan untuk menciptakan suasana kondusif di Halteng agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan suntikan dana pinjaman dari World Bank untuk membiayai tahapan kontruksi dan eksploitasi, mengingat saat ini WBN masih berapa di tahap eksplorasi. Namun yang terjadi justru sangat kontrdiksi, sebab kehadiran WBN di tengah-tengah masyarakat justru menciptakan konflik sengketa tanah diantara masyaraat di lingkar tambang. Skandal korporatokrasi atau persengkokolan antara pihak pertambangan, pemerintah dan militer bukanlah yang pertama terjadi di Halmahera tengah, tetapi prate-praktek sebelumnyatelah terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia yang sarat dengan peta investasi.

maka kami dari PEREMPUAN MAHARDHIKA KOMITE KOTA TERNATE dengan ini memberikan kecaman dan sikap sebagai berikut:

menuntut agar pihak WBN segera mencabut laporan pengaduannya sehingga 10 warga dibebaskan tanpa syarat.
Mengecam keras tindakan polisi HalTeng yang mengepung dan menjemput warga seperti pelaku kriminal internasional.
Mendesak Kapolda Malut agar mencopot Kapolres Hateng karena gagal mengantisipasi peristiwa yang terjadi di lapangan.
Mendesak Bupati Halteng agar segera bertindak untuk dapat membebaskan 10 warganya yang ditahan tanpa syarat.
Menuntut agar Weda Bay Nickel segera mengangat kaki dari bumi Maluku Utara secepatnya.
Mengajak kepada seluruh elemen mahasiswa, gerakan, ormas dan warga agar melakukan konsolidasi, propaganda dan mobilisasi massa agar 10 warga Weda dibebaskan dan WBN segera mengangkat Kaki dari Halteng

Demikian sikap ini kami buat.

Bumi Fagogoru, Weda, Halmahera tengah-Maluku Utara, 28 Maret 2011

MENGETAHUI

KOMITE KOTA TERNATE

PEREMPUAN MAHARDHIKA

Ketua Sekretaris

Astuty N. Kilwouw Fatmawati Kaimudin

Pernyataan Sikap 101 Tahun Hari Perempuan Internasional

2011-03-08T23:12:00.001+07:00

KOMITE NASIONAL

PEREMPUAN MAHARDHIKA

SBY-BUDIONO, ELIT POLITIK DAN PARTAI POLITIK,

GAGAL MENEGAKKAN DEMOKRASI, MENSEJAHTERAKAN DAN MELINDUNGI PEREMPUAN

DARI DISKRIMINASI SEKSUAL, EKSPLOITASI DAN KEKERASAN

SALAM PEMBEBASAN DAN SALAM KESETARAAN !

Pada tanggal 8 maret tahun 1908 di kota New York, sekitar 15.000 perempuan turun ke jalan menuntut hak-hak mereka diantaranya pemberlakuan 8 jam kerja, hak pilih dalam pemilu dan menuntut dihentikannya memperkerjakan anak dibawah umur. Dalam aksi tersebut mereka membawa slogan “Roti dan Bunga”. Roti melambangkan jaminan ekonomi dan Bunga melambangkan kesejahteraan hidup. Kemudian pada tahun 1910 dalam konferensi perempuan sosialis internasional disetujui tanggal 8 maret sebagai hari perempuan internasional, yang sejak saat itu sampai sekarang diperingati oleh seluruh perempuan di dunia.

Secara ideologis gerakan perempuan 8 maret ditunjukkan untuk melawan dominasi budaya, eksploitasi sistem kapitalisme dan proyek demokrasi liberal yang bias gender. Dalam konteks sosialis, kapitalisme praktis telah melahirkan praktek pemiskinan, diskriminasi, eliminasi dan budaya politik yang patriarki yang secara sistemik memarginalkan posisi sosial perempuan dan peran politik perempuan.

Lalu sudah sejauh mana keberhasilan gerakan perempuan saat ini? Terutama di Indonesia, apakah kaum perempuan sudah terbebaskan dari segala bentuk penindasan dan penghisapan? Ternyata, tidak! Masih banyak kaum perempuan yang belum terbebaskan, perempuan buruh, perempuan tani, perempuan kaum miskin kota, dan yang lainnya. Hak-hak mereka masih banyak yang ditindas oleh sistem ekonomi, sosial, politik dan budaya melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim penguasa saat ini.

Sejak 13 tahun yang lalu, semenjak kejatuhan rezim diktator Soeharto dan pintu demokrasi di Indonesia mulai terbuka lebar, maka gerakan perempuan kembali menemukan jalannya, bangkit kembali memperjuangkan hak-haknya yang ditindas selama 33 tahun. Namun sekarang, pintu demokrasi tersebut mulai tertutup secara perlahan-lahan, semenjak berkuasanya Susilo Bambang Yudoyono selama dua periode kepemimpinan. Banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak berpihak terhadap rakyat miskin dan perempuan.

SBY-BUDIONO, PARPOL DAN ELIT-ELIT POLITIKNYA antek KAPITALIS dan ANTI DEMOKRASI

Pemerintahan SBY-Budiono adalah pemerintahan yang mengabdi pada sistem ekonomi neoliberalisme yang kebijakannya selalu menguntungkan kaum pemodal dengan cara menghapuskan subsidi terhadap rakyat, kebijakan perdagangan bebas dan terbuka luasnya mekanisme kerja pasar. Akibatnya kemiskinan semakin meluas, dimana sebagian besar dialami oleh kaum perempuan inilah yang dinamakan dengan feminisasi kemiskinan. Pencabutan subsidi atas pendidikan dan kesehatan, kenaikan harga BBM dan TDL, UU ketenagakerjaan yang sangat diskriminatif. Akibat dari itu semua, perempuan harus menanggung biaya hidup keluarganya dengan mencari pekerjaan tambahan diluar kemauannya sendiri seperti menjadi buruh, Pekerja Rumah Tangga, pelacur dan lain-lain.

Krisis kapitalisme semenjak tahun 1997 ditambah lagi dengan krisis yang baru-baru ini terjadi membuat kesejahteraan perempuan semakin mundur. Menurut PBB, bahwa sekitar 1,3 milyar warga miskin dunia, 70% adalah perempuan dan menurut survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2008, bahwa angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia tercatat AKI berjumlah 390 per 100.000 kelahiran. Data PNFI Depdiknas menunjukkan bahwa dari total angka buta aksara di Indonesia 9,7 juta, 65 % nya adalah perempuan. Untuk tahun 2010 menurut data yang diambil di Republika online 25 februari 2010, 6,5 juta perempuan masih mengalami buta huruf atau sebesar 64% dari jumlah penduduk Indonesia atau dua kali lipat dari lelaki yang buta huruf. Sedangkan menurut Women Development Survey, perempuan Indonesia memiliki angka kemiskinan sebesar 111 juta jiwa, dan BPS DKI Jakarta menunjukkan angka pengangguran perempuan sebesar 88% dari total angka pengangguran.

Belum lagi yang dialami oleh kaum perempuan buruh, banyak PHK yang terjadi, pelarangan untuk berserikat (union busting), hak cuti haid dan hamil yang sangat sulit untuk didapat, upah yang rendah dibanding buruh laki-laki. Belum lagi yang dialami oleh PRT dan buruh-buruh migran. Sekarang ii banyak terjadi penyiksaan dan pelecehan yang dialami oleh para buruh migran atau TKW yang bekerja diluar negeri. Namun apa yang dilakukan oleh pemerintah SBY-Budiono, tidak ada! Hanya ucapan kasihan dan turut prihatain saja yang keluar dari mulutnya, tanpa ada tindakan jelas untuk merubah nasib para buruh migran Indonesia. Padahal dari jumlah devisa yang dimasukkan untuk Negara itu sebagian besarnya berasal dari para buruh migran dan TKI yang dikirim ke luar negeri.

Selain itu juga pemerintah SBY-Budiono adalah pemerintah yang masih menganut budaya patriarki. Itu dilihat dari disyahkannya UU pornografi dan pornoaksi dan masih banyak lagi kebijakannya yang membatasi kebebasan perempuan untuk berekspresi. Banyak bermunculannya Perda-Perda Syariah yang semakin mendiskriminasi perempuan. Ketika perempuan ingin mengekspresikan kebebasannya entah itu berorganisasi, kebebasan beragama atau kebebasan memilih orientasi seksual, harus diperhadapkan dengan adanya tindakan-tindakan represif dari para kaum fundamentalis seperti FPI, FAKI dan yang lainnya yang dengan sengaja dibiarkan oleh pemerintah. Ini semakin menunjukkan bahwa pemerintahan ini bersama dengan parlemen dan elit-elit politik busuknya berwatak patriarki dan anti demokrasi.

APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN?

Kapitalisme tidak pernah berkepentingan untuk membebaskan kaum perempuan. Kita tidak bisa berdiam diri dan membiarkan ini semakin berlarut-larut. Kaum perempuan harus bangkit dan memunculkan kembali semangatnya. Bersama-sama dengan rakyat tertindas lainnya dan kaum gerakan prodemokrasi, berbareng bergerak dan bersatu melawan kondisi yang sudah tidak tertahankan ini. Dengan semangat Hari Perempuan Internasional ini, Ayo kita menuntut kepada pemerintah untuk:

Tolak PHK, Sistem Kerja Kontrak dan Outsouching.
Peningkatan kesetaran upah dan keselamatan kerja bagi perempuan
Stop PHK karena alasan Reproduksi (melahirkan, Haid, Keguguran).
Berikan cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti memelihara bayi yan layak serta tetap dibayar penuh.
Berikan tempat penitipan dan pengasuhan anak yang gratis dan berkualitas.
Berikan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pemenuhan hak-hak buruh migran dan keluarganya.
Pendidikan Gratis, Ilmiah, Modern, Demokratis dan Setara.
Lapangan Pekerjaan yang produktif, layak dan bebas dari eksploitasi.
Kesehatan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat.
Kuota 50% untuk perempuan disemua jabatan public.
Pelurusan sejarah gerakan perempuan Indonesia.
Revisi dan atau cabut seluruh peraturan perundangan yang diskriminatif dan menindas perempuan.
Perumahan, air bersih, transportasi dan energy murah, sehat dan massal.
Hentikan Kekerasan dan Diskriminasi Seksual serta Lawan diskriminasi terhadap hak-hak LGBTIQ.
Stop pencemaran; perbaikan kerusakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu kami punya jalan keluar untuk perempuan dan rakyat Indonesia:

Lawan musuh-musuh rakyat dan kaum perempuan (kapitalisme dan pemerintah agen kapitalime, patriarki dan militerisme).
Industrialisasi nasional oleh dan untuk rakyat
Pemusatan pembiayaan dalam negeri untuk industry nasional dan kebutuhan darurat rakyat dan perempuan.
Membangun organisasi dan gerakan perempuan untuk kekuasaan rakyat yang setara gender.
Membangun kebudayaan baru yang maju, produktif, modern dan feminis.

Perempuan Keluar Rumah!

Bangun Organisasi Gerakan Perempuan

Lawan Kapitalisme, Patriarki dan Militerisme, Berjuang untuk Kesejahteraan dan Kesetaraan

Ganti Pemerintahan Kapitalis SBY-Boediono; Tinggalkan Elit-elit Politik Busuk

Bersatu, Bentuk Pemerintahan Persatuan Rakyat Miskin

Jakarta, 7 Maret 2011

KOMITE NASIONAL

PEREMPUAN MAHARDHIKA

Linda Sudiono Dian Novita

Pjs Ketua Sekertaris